'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMEKARAN DI NEGERI GORDANG SAMBILAN

PEMEKARAN DI NEGERI GORDANG SAMBILAN

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


 

  • Pemekaran bukanlah sebuah kaji yang sudah tamat. Juga tak bisa dibendung oleh moratorium. Jalanlah terus.
  • Tentu saja perlu diingatkan pula kejelasan penunjukan ibukota agar jangan mengulangi masalah yang berlarut seperti di Tapanuli Selatan sekarang.

Meski Kemendagri telah berusaha menahan laju (moratorium) pertumbuhan wilayah pemekaran baru karena berbagai alasan, hal itu tak menjadi halangan di Madina. Sejak 2009 lalu, dengan terbitnya persetujuan Bupati yang disusul kemudian persetujuan DPRD daerah itu, tekad untuk menambah satu kabupaten baru tak pernah surut. Usul itulah yang dibahas pada Sidang Paripurna DPRD-SU selasa pekan ini. Data-data yang disajikan oleh Komisi A berdasarkan tinjauan lapangan menunjukkan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing dimaksud dipandang sangat layak.

Komisi A DPRD-SU menilai penting menegaskan beberapa hal, di antaranya tentang (1) kejelasan tapal batas di antara Kabupaten induk dan Kabupaten baru, (2) pengaturan teknis penyerahan asset (3) singkronisaasi dana dalam hal menindak lanjuti pelaksanaan pemekaran yang tetap harus berkoordinasi dengan kabupaten induk, dan (4) hubungan yang harmonis di antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran. Tentu saja perlu diingatkan pula kejelasan penunjukan ibukota agar jangan mengulangi masalah yang berlarut seperti di Tapanuli Selatan sekarang.

Lalu bagaimana dengan moratorium yang diberlakukan Kemendagri? Terhitung sejak April tahun ini memang berkembang wacana meninjau kembali moratorium pemekaran wilayah itu. Ini sekaligus menandakan bahwa pemekaran itu sendiri adalah langkah yang sarat muatan kepentingan objektif maupun subjektif.

Demokrasi Lokal. Tampaknya jelas bahwa semua ini berawal dari tumbuhnya iklim perpolitikan yang lebih terbuka dan mengarah ke suasana yang lebih egaliter, dan dengan dimotivasi percepatan pertumbuhan demokrasi (lokal). Sebagaimana ditegaskan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran dianggap sebuah keniscayaan belaka. Secara teknis kemudian terbitlah PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah secara eksplisit memang memberikan ruang yang lebih leluasa bagi terbentuknya daerah otonom baru.

Ketika terbit UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999, perihal pemekaran daerah tetap diatur sedemikian rupa. Meskipun dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 usul pemekaran diperberat, aspirasi yang berkembang menuntut pendirian pemerintahan sendiri tetap tak terbendung. Ketentuan yang ada menegaskan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Dalam pelaksanaannya semua tidak terlepas dari tarik-menarik berbagai kepentingan objektif maupun subjektif. Elit lokal dan elit nasional kelihatannya dapat bertemu pada pemahaman dan kepentingan yang sama, kendati tak selamanya seirama dengan kepentingan masyarakat pada level grass root.

Dengan metode kajian bersifat kualitatif dan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (depth interview) di 14 (empat belas) provinsi dan 28 (dua puluh delapan) kabupaten/kota, sebuah kajian yang pernah dilakukan oleh Kemendagri memperoleh temuan-temuan lapangan yang menarik. Di antaranya disebutkan bahwa alasan utama pemekaran daerah ternyata lebih didasarkan pada faktor emosional, bukan rasional. Ada akumulasi pewacanaan politik yang disetting sedemikian rupa oleh para elit dengan mobilisasi rakyat. Hal-hal seperti ini tampaknya demikian lazim. Selain itu ditemukan fakta bahwa implikasi pemekaran daerah telah menambah beban anggaran pemerintahan negara. Ini kurang lebih bisa disebut sebagai pertambahan biaya untuk pewadahan hasrat para elit lokal untuk memerintah atau aksesibilitas untuk peraihan kepentingan- kepentingan politik yang dalam tahapan ini begitu sukar dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat.  Temuan lainnya ialah soal konsistensi yang ternoda oleh hasrat politik. Bahwa kriteria yang digunakan untuk melakukan pemekaran telah ditetapkan. Tetapi pada kenyataannya tak sedikit daerah yang tidak menunjukkan progress sesuai harapan.

Harapan baru. Dari kajian Kemendagri diketahui bahwa alasan paling umum dalam perjuangan pemekaran wilayah berkisar pada alasan pendekatan pelayanan, alasan historis, alasan kultural, alasan ekonomi,  alasan anggaran dan alasan keadlian.  Tetapi semua itu kerap lebih merupakan aspirasi sadar kalangan elit yang memendam motif kekuasan maupun motif ekonomi. Jika secara ideal pemekaran diharapkan dapat mempercepat pembangunan, tetapi motif mendapatkan anggaran (DAU dan DAK) sukar dibantah.

Begitupun sejumlah implikasi akan lahir dari pemekaran, baik yang terjadi pada level pemerintahan daerah maupun pada level pemerintahan pusat. Bukan saja akan dipilih seorang kepala daerah dan wakilnya, tetapi pembentukan kelembagaan baru diperlukan tak hanya sebatas DPRD. Organisasi perangkat daerah (Dinas dan Lembaga Teknis Daerah) dan juga BUMD, diperlukan dan itu artinya ada rekrutmen personil. Tidak jarang kelak dalam penyusunan APBD semua perangkat daerah ini menelan 60-70 % APBD. Itulah penyebab daerah pemekaran baru tak kunjung beroleh semua tunutan perjuangan yang diajukannya saat berjuang memisahkan diri.

Harapan baru kesejahteran rakyat kerap menjadi angan-angan belaka. Jika Pantai Barat Mandailing tidak ingin mengulangi pengalaman-pengalaman buruk daerah lain, masyarakat secara sadar dan terus-menerus harus menyertai proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Mempercayakan sepenuhnya kepada elit jelas menjadi sebuah kesahan.

Penutup. Sejak 1998 hingga 2008 Sumatera Utara telah mencatat belasan daerah pemekaran baru hingga kini berjumlah 33 Kabupaten/Kota. Kecuali Medan, Langkat, Deliserdang dan Simalungun, Kabupaten/Kota di Sumatera Utara kini sudah bermetamorfosis menjadi daerah-daerah yang relatif kecil. Itu tidak mengapa. Giliran berikutnya mungkin pula akan ditindak-lanjuti dengan usul baru.

Jika usul protap pernah kandas tragis, dengan usul bersamaan dengan Sumatera Tenggara dan mungkin Nias atau ditambah dengan yang lain akan tiba saatnya lebih serius membicarakan pembentukan provinsi-provinsi baru di Sumatera Utara. Itu tidak mengapa juga. Pemekaran bukanlah sebuah kaji yang sudah tamat. Juga tak bisa dibendung oleh moratorium. Jalanlah terus.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertama kali dimuat pada Harian Medan Bisnis tanggal 29 Juni 2012, hlm 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: