'nBASIS

Home » ARTIKEL » DEMOKRASI TERPIMPIN

DEMOKRASI TERPIMPIN

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


Soekarno benar-benar bertekad membawa Indonesia ke sebuah alam baru yang khas seleranya, yakni demokrasi terpimpin itu. Ia memang seakan ingin jadi “raja” Indonesia

Kisah demokrasi terpimpin (guided democracy) di Indonesia dimulai dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir tahun 1966, seiring suksesi tak mulus dalam kepemimpinan nasional. Memahami latar belakangnya akan tetap berbeda dari satu ke lain kubu pemikiran yang hingga kini tetap hidup. Sebagian akan dengan senanghati menyebut  bahwa Undang-undang Dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat (oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP). Sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan karakteristik yang menonjolkan sistem pemerintahan bersifat demokrasi liberal dianggap tidak sesuai. Meskipun demikian, pastilah dengan setiap kata yang disematkan di belakang demokrasi itu sudah barang tentu akan mengurangi esensi demokrasi. Apalagi kata itu ialah “terpimpin”. Tetapi Soekarno benar-benar bertekad membawa Indonesia ke sebuah alam baru yang khas seleranya, yakni demokrasi terpimpin itu. Ia memang seakan ingin jadi “raja” Indonesia.

Alasan Soekarno. Oleh Soekarno dan pendukungnya, baik yang benar-benar “pembebek setia” maupun “pembebek pembonceng”, kegagalan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar dituduh telah membawa Indonesia lebih buruk. Padahal sedang berhadapan dengan agenda besar membangun dirinya sendiri dengan kekuatan (dan ketakutan) sendiri (sekaligus), di tengah fakta serba kekurangan sebagai Negara baru merdeka. Tetapi jika ingin menilai dengan jujur, kinerja Konstituante bukan tiada hasil. Jika perdebatan berkepanjangan terjadi di sana, memang itu tidak boleh menjadi keheranan. Konstituante memang tidak bisa melepas diri dari sejarah dan latar belakang perbedaan yang tajam di antara para the founding father, terutama soal dasar Negara (ingat penghapusan 7 kata dari sila pertama Pancasila). Tetapi untuk mengatakannya gagal, sifatnya amat politis dan subjektif.

Tetapi tak mengapalah kita kini harus maklum tentang terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus kepada gerakan-gerakan sparatisme yang amat serius. Memang bukan cuma isyu ketidak-adilan yang mengemuka keras, konflik antar partai politik yang setiap saat berpotensil mengganggu stabilitas nasional pun terjadi tanpa henti dan itu menjadi bagian dari rivalitas internal sebagai Indonesia diri sendiri (pasca kemerdekaan). Terkadang konflik pun hadir seolah tak perlu alasan. Itulah aroma yang menjadi atribut sosial pada zamannya.

Saya tidak bisa membedakannya secara persis. Jika sekarang banyaknya partai yang saling berbeda pendapat di parlemen yang pada umumnya hanyalah soal metode pengumpulan harta kekayaan untuk kelompoknya, maka mungkin juga pada masa itu benar-benar sulit sekali mempertemukan pandangan satu dan lain partai yang penyebabnya tidak cuma alasan ideologis. Tentulah tak harus dicarikan alat ukur untuk memastikan apakah orang-orang sekarang dengan partai-partainya itu berkadar kenegarawanan lebih rendah dibanding orang-orang dulu. Barangkali tak ada perubahan di kolongan langit, melainkan cuma versinya saja yang berbeda.

Bagi Soekarno, demi menyelamatkan negara diperlukan sebuah dekrit. Tujuannya ya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu. Dekrit itu mengambil “korban” awal, yakni pembubaran konstituante. Sekaligus dinyatakan tidak berlaku lagi UU DS 1950, sekaligus berlakunya kembali UUD 1945. Dibentuk juga MPRS dan DPAS. Pihak yang merasa Soekarno sudah goes too far (menyimpang) tak dapat tinggal diam, walaupun disebut-sebut bahwa rakyat sesungguhnya menyambut baik. Konon dengan dekrit dianggap stabilitas politik yang didambakan akan terwujud. Pengalaman kegoyahan yang telah terjadi selama masa liberal pun ingin diakhiri segera. Juga,  Mahkamah Agung ternyata membenarkan dekrit dan bahkan mendukung pelaksanaannya, begitu juga KSAD yang bahkan dengan tegas  meminta seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden itu. Pada gilirannya pula DPR (22 Juli 1945) secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk  melakanakan UUD 1945.

Meski pada masa kepemimpinan Soekarno tak sepi orang yang menentang dan dapat dengan tangkas membutiri penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin (bahkan dari UUD 1945), namun setelah Orde Baru yang dibangun Soeharto dengan gayanya sendiri itu barulah semua dapat diperjelas-tegas dan bahkan dijadikan sebagai materi komunikasi politik untuk membangun kekuasaan baru. Sebagai contoh, kedudukan Presiden mestinya berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya MPRS tunduk kepada Presiden karena tampaknya tak ada halangan bagi Presiden untuk menentukan apa yang harus diputuskan. Ingatlah bahwa Soekarno mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS  yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang meski tidak memimpin departemen. Juga tidak boleh lupa bahwa berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju manifesto Politik. Soeharto tak melewatkan setiap langkah Soekarno untuk dijadikan bumbu politik penyubur kekuasaannya dengan tanpa bingkai kesetiaan kepada leluhur yang ber “mikul dhuwur mendem jero”.

Warisan Kepemimpinan. Ketika SBY semakin banyak mengeluh karena tingkah polah partai dalam pemerintahannya meski sudah dibuat Sekretariat Gabungan Partai Politik sebagai pangkas sistematis pelaksanaan demokrasi yang elegan, JK pun tak segan mengkritik. Ia menyindir bahwa “memang lebih mudah memimpin orang-orang yang seluruhnya seragam” (Tentu jika berseragam malah lebih mudah memimpinnya dengan tongkat komando saja). Padahal bagi Gus Dur parpol dan representasinya yang ada di DPR itu hanyalah taman bermain buat anak-anak belia pra sekolah (Taman Kanak-Kanak).

Seorang pemimpin (terlebih pada ranah sekuler) dalam lembaran sejarah Indonesia telah dituliskan begitu rapih dengan gambaran yang sangat berkeinginan melindungi kekuasaannya. Agenda politik dalam mempertahankan dan memperkuat kekuasannya malah akan disalah catatkan sebagai kebijakan nasional yang melindungi, membangun dan mencerahkan serta dikaitkan erat dengan cita-cita luhur bangsa. Tidak perlu membuat pengecualian buat Habibie meski masanya memerintah hanya sekitar 512 hari. Toh Gus Dur dan Mega juga “berbagi” masa dari rentang 5 tahun kekuasaan yang diberikan konstitusi. Itu pun tak membuat mereka harus samar dalam ambisi kekuasan yang melampaui asa kenegarawanan.

Artinya, hanya ada versi yang tak perlu membuat kita bingung membedakan yang satu dengan yang lain. Soekarno memaksakan dirinya menjadi presiden seumur hidup dan itu diamini oleh orang-orang. Soeharto berbahasa lain untuk maksud yang sama menggelitiknya dengan hasrat Soekarno, yang memang kebetulan sama-sama Jawa itu.  Eh, rupanya, seiring laju distribusi kekuasaan yang makin menyebar (otonomi), penyakit serupa pun begitu mewabah. Entahlah Ichwan Azhari masih akan teguh dengan pendiriannya tentang hal yang dikemukakannya kepada Amien Rais (2006) bahwa pola kepemimpinan Jawa telah banyak merusak Indonesia, termasuk kelaziman KKN yang berbahaya itu. Demokrasinya sulit dikenali.

Penutup. Rupanya semua sudah menjadi sama dan sebangun. Mereka semua pencinta kekuasaan, yang tak memerlukan pembedaan apakah level pusat (dulu dan sekrang) maupun daerah. Tak pelak lagi, mereka sama-sama lebih memikirkan diri dan kelompok-kelompoknya. Tak perlu terkecoh dengan retorika mereka yang mengganjalkan Negara dan bangsa untuk setiap lidah basah dan lidah kering mereka. Retorika politik memang selalu berkembang mengikuti perputaran zaman dengan inti yang sama.

Dengan merefleksi pengalaman berdemokrasi terpimpin yang sloganistik, sepenting apa mempertanyakan Indonesia kini dalam hal demokrasi? Meski bukan “diktator konstitusional”, tetapi Indonesia dengan tak mengumumkan diri telah memasuki era demokrasi yang masih harus dikenali. Bukan demokrasi terpimpin, memang.

Oh ya, jika sekiranya hari ini akan ada dekrit Presiden, sebaiknya tentang apakah itu? Tentang persemaian demokrasi atau tentang korupsi? Tapi sebelum itu marilah kita tegaskan “untuk apa itu dekrit”.


Penulis: Shohibul Anshor Siregar. Pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Kamis 5 Juli 2012, hlm B5

Advertisements

3 Comments

  1. […] Demokrasi Terpimpin 0.000000 0.000000 Share this:StumbleUponDiggRedditFacebookPrintTwitterEmailLike this:LikeBe the first to like this. […]

  2. […] era demokrasi terpimpin, Indonesia mengenal Kabinet Kerja I, II, III dan IV. Pada era ini Dwikora I, Dwikora II dan Dwikora […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: