'nBASIS

Home » ARTIKEL » EVALUASI SUMUT

EVALUASI SUMUT

AKSES

  • 564,825 KALI

ARSIP


Bagaimana jika kita coba melihat Sumatera Utara selama di bawah kepemimpinan Syampurno dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance?

SUMUT ini sebetulnya menyedihkan. Punya potensi SDA besar, tak seluruhnya, terutama perkebunan, bisa dinikmati di sini. Dalam politik perhatikanlah berapa banyak pejabatnya yang masuk penjara. Juga partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP, ketuanya sampai saat ini di tangan orang yang tak bisa menjalankan tugasnya secra penuh dan baik. PDIP memberhetikan Rudolf Matzuoka Pardede tahun 2008 untuk maksud memuluskan calon Gubernur dari partai itu.  Golkar hingga kini dipimpin oleh seorang Plt. Tetapi itulah Sumut.

Meskipun demikian tidaklah ada alasan untuk fatalistik. Mari kita lihat ke depan dengan penuh optimisme. Bukankah masa depan masih bisa dirancang sedangkan untuk masa lalu tak seorang pun dari kita yang bisa merubahnya?

Sebagaimana diketahui bahwa tanggal 7 Maret 2013 rakyat Sumut akan menentukan siapa Gubernur dan Wakil Gubernur periode berikut. Di DPRD Sumut, sesuai dengan aturan main, akan ada pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Gubernur. Untuk menentukan langkah terbaik ke depan, diperlukan pemahaman yang baik tentang rekam jejak pemerintahan selama 5 tahun ini (2008-2013).

Jika Anda lihat gambar di atas, ditawarkan 7 asas untuk menilai Sumatera Utara. Anda bisa membantu memperbaiki masa depan Sumatera Utara.

Good Governance. Salah satu cara mengaplikasikan optimisme itu ialah mencoba mempertemukan antara dua dimensi waktu. Dimensi pertama ialah dimensi masa lalu Sumut hingga menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan keterpurukannya. Dimensi kedua, dengan berpijak pada data masa lalu itu, berusaha menemukan pilihan-pilihan terbaik tak cuma dalam hal figur, tetapi juga dalam hal kebijakan.

Dalam dokumen yang kita punyai di negeri ini masalah good governance mendapat perhatian besar. Meskipun wacana lebih besar dari tindakan, namun tak menjadi alasan untuk frustrasi. Bagaimana jika kita coba melihat Sumatera Utara selama di bawah kepemimpinan Syampurno dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance? Sebagaimana difahami, pada dasarnya good governance itu adalah prinsip-prinsip yang mengandung nilai  bersifat obyektif dan universal yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan dalam negara yang baik.

Dalam praktik prinsip-prinsip good governance  dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Asas-asas umum penyelenggaraan negara dimaksud meliputi :

  • Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
  • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
  • Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  • Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  • Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
  • Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi. Nah, sebagai warga masyarakat Sumut tentu ada kepentingan kita untuk mengetahui keberhasilan dan ketidak-berhasilan pemerintah SYAMPURNO untuk menjadi bahan evaluasi. Kita bisa mengembangkan lebih rinci instrumen ini (lihat) gambar di atas). Kita bisa mengukur secara keseluruhan, atau bisa diawali dengan evaluasi secara sektoral untuk kemudian berusaha membuat potret komprehensif.

Untuk itu diperlukan sebuah acuan. Acuan yang ada tentulah dokumen visi dan misi serta kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan SYAMPURNO (lihat gambar berikut).

Bagaimana?

Advertisements

2 Comments

  1. wan zal says:

    semuanya…NOL BESAR jika Parameter Prinsip2 God Governance itu dijadikan pisau analisis dlm melihat Pemerintahan Syampurno.

    ‘nBASIS: NOL BESAR? Mungkin juga ya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: