'nBASIS

Home » ARTIKEL » MENGELIMINASI KECURANGAN PERHITUNGAN SUARA

MENGELIMINASI KECURANGAN PERHITUNGAN SUARA

AKSES

  • 568,980 KALI

ARSIP


Dengan membuat daftar nama, alamat dan keterangan sahih orang yang memberi suara, lengkap dengan tandatangan, dan daftar nama yang tidak memberi suara, kecurangan akan tereliminasi. Ketika daftar itu dengan rekapitulasi masih akan dimanipulasi, maka sebaiknya pemilu pun tak usah lagi diselenggrakan. Jangan katakan tak ada dasar hukum untuk perubahan itu

Pilgub DKI Jakarta  11 Juli 2012 dilanda masalah. Itu kesimpulan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. Kemaren, Komite ini menyampaikan 7 masalah yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Masalah paling utama ialah terjadinya pelanggaran atas pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih, oleh karena adanya persoalan adminstratif yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal lain yang ditengarai akan menjadi ancaman serius ialah ketidak-beresan adminstratif di jajaran penyelenggara saat pemungutan suara, penghitungan dan penetapan hasil. Ini adalah kebiasaan atau bahkan kegandrungan politik yang sudah menjadi ciri bagi demokratisasi Indonesia yang lebih mirip jahatokrasi.

Berawal dari DPT. Bagaimana dengan Sumut yang akan menggelar perhelatannya pada 7 Maret 2013? Jika dibandingkan dengan catatan pengalaman di Sumut selama ini, apa yang dikemukakan oleh KIPP Indonesia adalah hal yang lazim pula di sini. Ada permissiveness (pemaafan) dan toleransi atas kejahatan politik pemilu.  Pada pemilukada 2008, ‘nBASIS menemukan kasus yang identik dengan apa yang dikemukakan oleh seorang pemberi komentar pada akun facebook saya beberapa hari lalu. Ia mengatakan  bahwa DPT dapat digelembungkan sesuka hati oleh penyelenggara Pemilu. “DPT yang menggelembung, mempengaruhi proses pencetakan kertas suara yang akan digunakan. Setelah diambil sampel di Aceh Tengah, ada beberapa macam modus yang di gunakan, yakni (1) Dalam DPT Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama Sama (2) NIK dan Nama Berbeda ( padahal NIK tidak mungkin sama menurut aturan kependudukan) (3) NIK tidak dituliskan atau sengaja dikosongkan (4) NIK lebih atau kurang dari 16 Digit. Jika kejadian serupa ini terjadi di TPS yang sama, pemilih kritis mudah mendeteksinya. Namun faktanya terdapat di TPS-TPS yang berbeda, baik itu dalam satu Desa/Kelurahan, satu Kecamatan, maupun beda Desa/Kelurahan dan Kecamatan”.

Pada tahun 2008 ‘nBASIS juga menemukan nama pemilih yang terdapat dalam daftar sudah meninggal atau pindah alamat pada saat sebelum pendataan. Juga terdapat nama orang yang belum berhak member suara, karena usia. Dengan temuan-temuan itu memang kesimpulan yang harus diberikan ialah tidak ada pendataan serius dan bertanggungjawab. Padahal ada biaya yang dialokaskan untuk itu oleh Negara.

Sumut Sudah Mengisyaratkan. Telah terjadi pemberian data tentang pertumbuhan penduduk Sumut yang amat spektakuler sepanjang sejarah. Hal ini diketahui ketika awal bulan lalu Pemprovsu menyerahkan Data Penduduk Potensil Pemilih Pemilukada (DP4) kepada KPUD Sumut. Apa penyebab pembengkakan jumlah yang diduga keras amat potensil mengundang masalah itu? DP4 itu tidak bodong, kata Nurdin Lubis, Sekretaris Daerah Pemprovsu, menegaskan. Sudah lengkap by name and by address (dengan nama dan alamat) sesuai dengan domisili masing-masing penduduk yang ada dalam daftar. Nurdin Lubis malah menegaskan “Kita pertanggungjawabkan, sudah lengkap dan nanti akan diverifikasi lagi oleh KPU”.  Mungkin karena menyadari bahwa akan sangat mengejutkan bagi banyak pihak, Nurdin Lubis pun berucap “Mungkin orang terkejut data penduduk sekarang sudah 15 juta lebih. Padahal selama ini kita anggap cuma 13 juta lebih.”

Menurut DP4 yang diserahkan kepada KPUD penduduk Sumut sudah mencapai 15.977.383 jiwa. Dari jumlah itu kategori pemilih potensial disebut sebanyak 11.300.526 jiwa. Jika menurut DP4 jumlah penduduk Sumut saat ini sebesar 15.977.383 jiwa dan berdasarkan Sensus Penduduk 2010 hanya berjumlah 12.931.065 jiwa, itu berarti dalam kurun yang amat singkat Sumut mengalami lonjakan pertambahan penduduk terbesar sepanjang sejarah, yakni 3.046.318  jiwa hanya dalam satu tahun lebih. Merujuk pada data pertumbuhan jumlah penduduk Sumut menurut catatan BPS adalah 8.360.894 (1980), 10.256.027 (1990), 11.513.973 (2000) dan 12.982.204 (2010). Sedangkan persentase angka pertumbuhan hanyalah 2,06 % selama 1980-1990, 1,20 % dalam kurun 1990-2000 dan 1,22 % selama 2000-2010. Lalu dari manakah gerangan asal pertumbuhan penduduk yang spektakuler itu? Menurut rumus, kelahiran dan perpindahan masuk penduduk (dari derah lain) adalah faktor yang dianggap umum. Hanya saja menjadi pertanyaan besar apakah jumlah sedemikian besar.

Tidak mungkin kedua pihak yang berkompeten (BPS dan Pemprovsu) salah semua atau benar semua dalam pembuatan data kependudukan ini. Pertanyaan berikutnya ialah penyebab kesalahan itu sendiri, apakah human error belaka atau by design (disengaja). Dalam membuat DP4 mestinya harus dianggap normal jika Pemrovsu merasa heran dan berusaha mencari tahu penyebab perbedaan hasil kerjanya dengan BPS.

Eliminasi Kecurangan. Ketimbang menyalahkan aturan yang ada sebaiknya lebih penting untuk berupaya melakukan eliminasi potensi kecurangan dalam perhitungan suara pemilih. Bagaimana caranya? Pertama, di setiap TPS dibuat daftar pemilih tetap yang akan ditandatangani oleh setiap pemilih yang akan memberi suara. Dengan cara ini tinta untuk penanda tidak begitu pentingn lagi meski untuk kepentingan pembelajaan silakan beli juga. Dengan begitu setiap TPS tidak cuma memiliki rekapitulasi jumlah suara, melainkan nama yang member suara dan total perolehan suara per-konstentan. Juga aka nada daftar nama pemilih yang tidak memberikan suaranya karena tidak hadir di TPS. Jika seseorang member suara di luar TPS yang sudah ditentukan, nama dan alamat serta datanyapun jelas terekam di TPS tempatnya memberi suara.

Daftar-daftar itu dikirimkan keseluruhannya kepada para saksi dan semua kontestan serta karena sifatnya dokumen terbuka tak cuma lembaga pengawas yang memperolehnya. Pergurun Tinggi dan malah LSM juga berhak untuk itu. Ketika merujuk pengalaman betapa susahnya memperoleh daftar ini, mestinya Indonesia menyadari dirinya sebagai penjahat demokrasi. Pastilah ada motif besar dan buruk di balik perilaku itu. Juga, jika selama ini rekapitulasi hanya dibuat dengan angka saja, maka dengan cara yang diusulkan ini para kontestan pun dapat melakukan pengecekan langsung kepada pemilih jiika menganggap telah terjadi manipulasi.

Penutup. Rakyat Sumut menunggu satu-satunya mekanisme pengujian (veryfikasi) untuk DP4 diserahkan oleh Pemprovsu, yang menurut aturan dilakukan oleh jajaran KPUD yang kemudian melahirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Perubahan demi perubahan yang diperlukan kelak akan melahirkan DPT.  Namun apabila pekerjaan pada tahapan ini tidak karu-karuan sebagaimana pengalaman selama ini, dipastikanlah bahwa masalah besar sudah ditetapkan baik ancaman maupun daya rusaknya terhadap demokrasi. Juga konflik telah sengaja diundang dengan cara ini.

Dengan membuat daftar nama, alamat dan keterangan sahih orang yang memberi suara, lengkap dengan tandatangan, dan daftar nama yang tidak memberi suara, kecurangan akan tereliminasi. Ketika daftar itu dengan rekapitulasi masih akan dimanipulasi, maka sebaiknya pemilu pun tak usah lagi diselenggrakan. Jangan katakana tak ada dasar hokum untuk perubahan itu. Bukankah pemilu yang tak menampung sunggung-sungguh aspirasi pilihan politik rakyat lebih pantas disebut jahatokrasi atau kriminalisasi demokrasi?

Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum ‘nBASIS

http://www.medanbisnisdaily.com/e-paper/?date=2012-07-11

Advertisements

2 Comments

  1. agar tidak terjadinya kecurangan DPT DPT fiktif dalam pemilu seharusnya KPU/KPUD mengambil sebuah gagasan baru atau inisiatif yang dilandasi akan tercapainya pemilu yang baik, caranya adalah dengan melakukan pendataan penduduk secara langsung dan tidak lupa pula mengambil sample dari kecamatan/kelurahan untuk membandingkan atau menganalisis jumlah penduduk yang memenuhi syarat dalam pemilu..langkah ini harus diambil sebelum diadakannya kampanye ataupun pemilu (pendataan dilakukan 1 atau 2 bulan sebelum dilaksanakannya kampanye atau pemilu) langkah ini dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan DPT/DPT fiktif,karena kalau hanya memperoleh data penduduk dari kec/lurah atau instansi terkait maka kecurangan dalam pemilu tetap saja terjadi karena instansi ini sangat rentan kepentingan oleh calon/ataupun golongan tertentu (calon incumbent) seperti kasus pilkada kota medan yaitu, mantan walikota abdillah dan walikota sekarang ini rahudman hrp) yang sarat akan mekanisme ini…sekian saran dan masukan saya..

    ‘nBASIS: semoga KPUD menyimak

  2. […] Mengeliminasi Kecurangan Perhitungan Suara […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: