'nBASIS

Home » ARTIKEL » PROSES POLITIK YANG TAK “MEMBILAS”

PROSES POLITIK YANG TAK “MEMBILAS”

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


” … ada figur yang piawai korupsi sehingga jejaknya begitu tersembunyi (hidency) dan ada yang bodoh korupsi, itu terpulang kepada seseorang.  Bahwa ada kepala daerah yang aman-aman saja hingga menjabat dua periode dan ada yang terinterupsi di tengah perjalanan pemerintahannya, itu lebih terpulang pada nasib sial belaka”

Tuduhan bahaya oligarki partai politik bukan sekadar omong kosong atau kecaman akademis yang tak berdasar. Kita punya contoh aktual. Suka atau tidak, dua partai besar di Sumut sejak beberapa tahun lalu dipimpin oleh orang yang tak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu meski tidak secara permanen “berhalangan tetap”. Satu partai terbesar untuk tingkat kota dirangkap kepemimpinannya oleh legislator pusat yang tinggal di Jakarta. Itu sudah cukup lama untuk ukuran sebuah rentang masa jabatan partai. Belum lagi partai tertentu yang ketak-jelasan keputusan pusat (induknya, Jakarta) tentang kedefinitipan pemimpin daerahnya, sudah berlama-lama tak mengalami progress. Semua ini hanya mungkin di sebuah negara yang pusatnya sama sekali tak memerlukan peran penting daerah. Atau setidaknya boleh disebut sebagai perlakuan pandang enteng terhadap rakyat daerah (Sumut).

Daerah Tidak Tahu Tentang Dirinya? Sentralisme kekuasaan Orde Baru telah kembali dengan sepenuhnya. Perhatikan, usai debat bertele-tele daerah (provinsi) untuk menyepakati program daerah (APBD), bukannya langsung dapat dilaksanakan. Masih harus menunggu keputusan pusat (Jakarta). Anehnya jika semua provinsi yang mengajukan dokumen setebal bantal itu ke pusat, maka gendangnya cuma ada dua. Pertama, dokumen itu sebetulnya tak untuk dibaca kritis oleh orang kompeten (cukup oleh kroco-kroco saja), atau kedua, dokumen itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk telaahan agar benar-benar bukan semacam rodi atau pemenuhan prosedur yang tak bermakna. Jika ingin serius menelaah sebuah dokumen RAPBD, mungkin waktu yang diperlukan tidak cukup tiga bulan (oleh tim).

Tetapi percaya atau tidak, bahwa salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa Jakarta tak tahu-menahu tentang dokumen daerah itu ialah ketika Sumut (2011) mengajukan anggaran pendidikan di bawah ketentuan yang digariskan oleh konstitusi (UUD-NRI 1945), yakni paling sedikit 20 % dari total APBN/APBD. Jakarta tidak ribut. Juga tidak menginterupsi. Itu karena dua hal kemungkinan: dia tidak membaca atau dia ikut mengukuhkan pelanggaran konstitusi yang serius itu.

Memang sejumlah peraturan derah (PERDA) yang diterbitkan daerah lumayan banyak yang dibatalkan oleh Jakarta. Itu karena dianggap bertentangan dengan semangat dan cita-cita pembangunan, baik karena berjiwa eksploitatif terhadap rakyat maupun karena menabrak ketentuan yang ada atau yang lebih tinggi. Inilah cerminan bernegara di bawah proses reformasi yang berujung tak menggembirakan di Indonesia.

Hanya Jakarta yang tahu? Hanya Jakarta yang tahu siapa yang tepat untuk menjadi pemimpin daerah. Betul? Sudah barang tentu akan disangkal oleh kalangan tertentu. Tetapi, dalam setiap pemilukada, kendala-kendala yang berawal dari oligarki partai politik ini cukup besar dan bahkan sudah pada taraf merusak sendi kepemerintahan dan tujuan dibentuknya pemerintahan. Padahal Jakarta relatif sudah sejak lama berpikir tentang capres yang waktu pemilihannya masih lebih jauh (lama). Pemilu (legislatif)-nya belum terbayangkan hasilnya. Keputusan tentang calon presiden setiap partai sudah didendangkan memenuhi gendang telinga pemirsa tv dan dijejalkan ke benak setiap pembaca berita. Jakarta memang “jahat”.

Memang sebagaimana tampilnya Jokowi (dari Solo) dalam pentas pemilukada DKI, orang-orang yang menjadi pemegang otoritas politik tertinggi di Jakarta menginginkan sebuah kepastian proyeksi kemenangan dirinya saat maju ke pilpres. Bagaimana figur di daerah dapat menjadi mata rantai penting yang akan menggerakkan seluruh potensi dan sumberdaya politik untuk menggaransi kemenangan (pilpres), hanya itu tujuannya. Jika pun ada retorika yang dipoles seideal mungkin, jaranglah orang yang mau percaya itu.

Semula tujuan pemilukada langsung yang konon disebut demokratis itu adalah untuk mendapatkan figur kepemimpinan yang bukan saja kuat (strong leadership) karena kualitas dan kapasitas, tetapi juga orang yang paling berakar di tengah masyarakatnya. Ketika akan dilaksanakan pada tahun 2005, banyak yang mengkhawatirkan bahwa kepemimpinan daerah yang lahir dari pemilihan langsung akan begitu kuat hingga kelak ia akan seperti raja yang sukar diinterupsi. Nyatanya pengalaman demokrasi ini telah memberitahu secara gamblang bahwa figur kepala daerah itu hanyalah orang dalam jabatan dengan kewenangan yang sangat terbatas. Akan ada saja cerita tentang sukses bupati ini, walikota itu, gubernur ini, dan seterusnya. Tetapi selain memerlukan pengecekan ulang yang cermat atas gembar-gembor success story itu, pertanyaan serius wajib ditujukan terhadap kelangkaannya. Bagaimana jika cerita korupsi yang dipandang sebagai ulah raja-raja kecil saja yang mendominasi setiap kisah kepemimpinan dan pembangunan daerah?

Mekanisme penentuan figur kepala daerah benar-benar memandang enteng masyarakat sebagai tulang punggung partai politik. “Kupilihkan untukmu sesuatu yang akan kau pilih”, kira-kira begitulah mekanismenya di mata partai poitik. Memang ada klausul mencalonkan diri melalui jalur perseorangan (independent). Tetapi, sejumlah pengalaman empirik menunjukkan fakta keindependenan yang manipulatif. Selain kelangkaan peluang memenangkan, para calon yang maju melalui klausul perseorangan itu pun akhirnya tak jarang yang benar-benar menunjukkan keasliannya sebagai orang partisan dengan merebut jabatan (tertinggi) partai politik di daerahnya.

Tak Membilas. Kepemimpinan daerah yang gagal mensejahterakan rakyatnya tentulah menjadi tanggung jawab partai politik. Terlalu sederhana dan terlalu awam untuk menyalahkan rakyat yang memilihnya mengingat sesungguhnya rakyat benar-benar tak pernah memilih kecuali figur yang terlebih dahulu dipilihkan oleh partai politik. Rakyat memilih jelas sangat berbeda dengan partai politik memilih. Seburuk-buruk pilihan rakyat adalah hasil dari konspirasi buruk partai politik. Banyak variable penentu keterpilihan figur pada tingkat partai politik, yang oleh hampir semua orang diketahui keseluruhan faktor lebih tergantung kepada berapa persembahan (mahar) yang dapat diserahkan. Tetapi ini bukan masalah yang terbuka ke publik. Itulah faktor yang pada akhirnya memaksa kepala daerah terpilih untuk memprioritaskan korupsi dalam agenda pemerintahannya. Bahwa ada figur yang piawai korupsi sehingga jejaknya begitu tersembunyi (hidency) dan ada yang bodoh korupsi, itu terpulang kepada seseorang. Bahwa ada kepala daerah yang aman-aman saja hingga menjabat dua periode dan ada yang terinterupsi di tengah perjalanan pemerintahannya, itu lebih terpulang pada nasib sial belaka. Disebut nasib sial adalah karena sistem penegakan hukum yang amat bermasalah.

Penutup. Proses politik penentuan figur kepemimpinan yang dilakukan oleh partai politik, sebagaimana mencuci sehelai selendang kotor, ternyata tidak cukup membilas. Partai politik tak menonjol dalam kepememilikan ketauladanan yang dapat diajarkannya kepada rakyat. Tetapi rakyat tidak punya pilihan solusional dalam menentukan kepemimpinn daerah yang paling memiliki integritas.

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke legislatif malah lebih menyesatkan lagi. Tidak ada jaminan perubahan dengan pemindahan arena pemilihan itu. Bagaimanakah Indonesia bisa menapaki kemajuan dengan terpaan masalah seperti ini? Bahwa degradasi kenegarawanan yang terjadi sedemikian rupa sangat dahsyat merontokkan sendi-sendi kenegaraan dan kemasyarakatan. Percaya atau tidak?

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan pertamakali oleh Harian Waspada Medan, Kamis 30 Agustus 2012, hlm B5


2 Comments

  1. Abah Rahman says:

    jadi apa solusi utama yang ditawarkan pak ?

    ‘nBASIS: sangat diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat. itu pun hrs dibarengi pendewasaan lembaga-lembaga politik. siapa yg mengendalikannya? mmg perlu sesosok figur yg kuat, negarawan yang tak berfikir ad hock bagi kepentingan keluarganya, kelompoknya dan hm

  2. Surya says:

    @Abah Rahman:

    Pak Siregar, ga pernah coba ngasih solusi, opininya hanya berbentuk reaksional saja

    ‘nBASIS: begitukah? terkadang tidak dikemukkan eksplisit, meski orang menangkap arah yang diusulkan. orang sekarang enggan digurui. biarkan ia simpulkan sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: