'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMILUKADA

PEMILUKADA

AKSES

  • 545,402 KALI

ARSIP


NU menyebut Pemilukada bertentangan dengan Pancasila. Jika dilihat sisi buruknya, apakah Pileg dan Pilpres juga bertentangan dengan Pancasila? Sayang sekali, perhelatan NU yang berlangsung di Cirebon pekan lalu tidak sampai membahas soal itu.

Suara-suara yang mengusulkan pengembalian pemilihan kepala daerah ke legislatif sudah jamak dan berusia cukup lama. Paling tidak, sejak pemilukda langsung pertama di beberapa daerah tahun 2005, Presiden SBY pernah menjanjikan kajian untuk kemaslahatan model pemilihan itu bagi masyarakat dan negara. Setelah itu, terdengarlah upaya-upaya sistematis dari pemerintah untuk melakukan perubahan dengan cara mengembalikannya seperti sediakala. Dalam upaya itu terbonceng juga asa yang kuat (dari pemerintah pusat) menyesali adanya otonomi daerah, hingga arus-utamanya lebih pada upaya pengembalian negara dan pemerintahan kepada iklim sentralisasi. Sayangnya, pada umumnya daerah pun mengamini saja arus naïf itu. Wadah seperti asosiasi pemerintahan daerah dan orang-orang yang bercokol di dalamnya pun kelihatannya lebih banyak memikirkan jabatannya sebagai “raja” di daerah masing-masing dengan segenap kepentingan pengawetannya. Tak berlebihan dituduh, bahwa mereka tak begitu memikirkan pentingnya membangun Indonesia dari sisi model rekrutmen demokratis dan proses penjemputan legitimasi yang elegan.

Bertentangan dengan Pancasila? Tetapi keberanian untuk mengatakan Pemilukada Langsung bertentangan dengan Pancasila barulah kali ini. Dari Cirebon, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) suara itu terdengar tegas dan menjadi liputan penting bagi media. Sayangnya mereka (NU) tidak berusaha melakukan sesuatu yang amat penting, yakni memperbedakan atau mempersamakan dengan pilpres dan pileg yang juga sama-sama bersifat langsung dan sangat sarat masalah. Bukankah kedua peristiwa politik itu sama saja “dosa” dan penyimpangannya (mudharat)? Jika mudharat yang menjadi mizan (mistar ukur), maka pileg dan pilpres pun semestinya dikategorikan pula sebagai perhelatan politik yang bertentangan dengan Pancasila. Sifatnya sama-sama pemilihan langsung, secara empiris sama-sama rawan konflik, secara empiris pula dipandang potensil memicu masalah kerawanan korupsi pada pelaksanaan pemerintahan ke depannya. Mengapa pemilihan langsung Kepala Daerah di satu pihak dan Pemilihan langsung Presiden serta anggota legislatif dan DPD di lain pihak tidak sama-sama dinyatakan bertentangan dengan Pancasila?

Ketika saya tulis pemikiran ini dalam akun facebook saya, beberapa memberi argumen yang kurang meyakinkan. Di antaranya disebutkan bahwa pertentangan pemilukada langsung dengan Pancasila secara substantif terkait dengan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Keperwakilan (legislatif) itu dianggap implisit sebagai fungsi imperatif yang serta merta dalam mekanisme penentuan Kepala Daerah. Betapapun kita harus mencari kesesuaiannya dengan kedirian legislatif dengan fungsi legislasi (aturan main pengelolaan negara), anggaran, dan pengawasan.

Begitu jamaknya kasus pemilukada langsung yang memicu konflik, dalam kuantitas dan kualitasnya yang terstruktur juga terjadi pada pemilihan anggota legislatif dan DPD. Juga kasus-kasus pelanggaran dalam pilpres (2009) yang bahkan sempat menghebohkan bahwa jika permasalahannya diteruskan (DPR-RI), pemerintahan bisa bubar. Memang di negara seperti Pilipina kasus dugaan penyelewengan pemilu bisa mengantarkan seorang presiden atau mantan presiden ke hadapan peradilan. Ia bisa masuk penjara. Alasan itu seyogyanya sangat mungkin digunakan untuk mempertentangkan semua jenis pemilihan langsung dengan Pancasila. Lagi pula jika Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang dianggap sebagai patokan dasar untuk mempertentangkan pemilukada dengan Pancasila, maka tidak ada alasan membedakannya dengan pilpres.

Pelajaran Yang Diinterupsi. Dengan mengenyampingkan tradisi politik dan demokrasi pemilihan kepala desa yang konflik dan perkelahiannya tidak sebesar yang ditemukan pada praktik demokrasi modern, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi yang kini sedang dijalankan di Indonesia memang bukanlah nilai genuine kita dalam pengertian pelajaran itu datangnya dari luar. Lembaga-lembaga dunia yang termasuk kategori pemasar atau broker demokrasi dianggap bagian dari aparat modernisasi yang sifatnya progresif dan tak mengenal agenda regress (mundur) kecuali oleh malapetaka.

Bahwa demokrasi adalah bagian dari instrumen bangunan hegemoni dunia, tidaklah terbantahkan. Pengakuan lebih banyak dan semakin lama semakin banyak pula warga dunia terhadap sistem demokrasi sebagai pilihan terbaik masa kini dan masa depan, tak dapat dihentikan. Mungkin boleh disebut bahwa tanpa mengadopsi sistem demokrasi tak ada pemerintahan negara di dunia ini yang merasa tetap percaya diri dalam menautkan diri ke pergaulan internasional. Dalam arus dan perkembangan demokrasilah interaksi itu kebanyakan dicoba tak eksploitatif, atau paling tidak diusahakan tetap dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan menentukan pilihan terbaik bagi masing-masing peserta pergaulan (dunia), meskipun selalu mudah terjebak dalam subjektifitas.

Demokrasi “bopeng-bopeng” sudah pastilah menjadi fenomena awal di setiap tempat yang sedang bereskperimen demokrasi. Bahwa ada saja orang atau pihak yang tetap menginginkan “bopeng-bopeng” itu abadi, tak bisa dibantah. Sebab dalam setiap transisi selalu ada pilihan peran jahat sambil berteriak-teriak sebagai orang baik dan ada pula peran misi profetik yang suci meskipun selalu sepi. Itulah jawaban mengapa Negara seperti Indonesia tak naik kelas dalam berdemokrasi meskipun sudah berkorban dan dikorbankan begitu besar. Begitu pun, demokrasi tetap dianggap pilihan, meski sebatas prosedural. Bahkan negara dan pemerintahan yang militeristik seperti Indonesia zaman Orde Baru pun harus melakukan pemilihan umum sebagai salah satu indikator demokrasi agar diakui dalam pergaulan dunia meski semua orang tahu kadarnya sangat bermasalah.

Demokrasi babak baru Indonesia pun sungguh bermasalah. Ambillah kasus pemilihan langsung pemimpin eksekutif. Untuk pemilukada misalnya, meskipun ada klausul calon perseorangan, rakyat sebetulnya tidak diperbolehkan secara maksimal menentukan pilihannya karena Jakarta yang tak santun telah memaksakan kepada seluruh parpol agar tidak memperkenalkan nama siapa saja sebelum diputuskan olehnya. Oligarki ini pun sebuah masalah besar yang barang tentu menambah pembengkakan pembiayaan yang oleh perhelatan NU Cirebon tak begitu dieksplorasi. NU dari perhelatan Cirebon itu juga dengan implisit tentu dimestikan berbicara tentang pilpres langsung yang wajib digantikan oleh pilpres seperti sediakala (zaman Orde Baru). Memang, ini adalah sebuah pembelajaran yang semestinya dipertimbangkan untuk membangunnya secara serius ketimbang menginterupsi proses pembelajaran dengan argumen parsial.

Jika untuk daerah diperbolehkan (UU) memilih calon perseorangan, tetapi mengapa presiden harus maju dengan usungan partai. Basis instrumen dan filosofis pemilihan kedua jenis pemimpin pemerintahan pada level yang berbeda itu tetap dinyatakan sama: yakni pemilihan demokratis. Pemilihan langsung kepala daerahkah yang lebih demokratis dibanding pemilihan presiden, itu tak sempat dijawab oleh demokrasi Indonesia.

Catatan Penutup. Sesuatu yang luput dari proses demokrasi pemilihan langsung di Indonesia adalah minimnya kehadiran hukum. Dalam arena ini seolah dibenarkan ketidak-jujuran dan pencuri serta penjahat sesungguhnya yang berkeinginan merampas mandat tidak dianggap subjek yang perlu diadili. Hukum yang berlaku memaafkan mereka dan malah menunggu mereka dengan begitu gairah menyempurnakan perampasan mandat itu dan untuk kemudian disembah sebagai berhala baru. Lihatlah, legitimasi hukum telah menambah kejahatan yang tak terperikan.

Kalau begitu urusan kita di sini bukanlah ketidak-sesuaian Pancasila dengan Pemilukada, melainkan bagaimana perhelatan itu dibuat jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya. Urusan itu mesti menyintuh bukan saja parpol dan masyarakat pemilik parpol, tetapi juga regulasi dan aparat pelaksana pemilihan, yakni KPU dan jajarannya sampai ke bawah. Jika belum ada tekad untuk merubah mekanisme itu dari jahatokrasi kepada demokrasi sungguhan (substantive), memang tidak usahlah berdemokrasi dan dengan itu negara pun sudah perlu mencari bentuk baru entah menjadi negara tunjuk-tunjuk atau negara kesepakatan kaum pemilik otoritas tradisional. Tetapi saya yakin bukan itu yang sedang diinginkan oleh NU.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Kamis 27 September 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: