'nBASIS

Home » ARTIKEL » Keksatriaan Para Bakal Calon Gubsu

Keksatriaan Para Bakal Calon Gubsu

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


Tak lama lagi partai-partai akan menentukan pasangan yang akan mereka usung untuk pilgubsu. Mereka akan ajukan ke KPUD. Sebagian besar dari para bakal calon akan tereliminasi (tersaring). Apakah mereka yang tersisih akan tetap concern memperhatikan Sumut atau akan hilang dari peredaran selamanya?

Sebelumnya KPUD Sumut sudah mengumumkan dua pasangan bakal calon dari perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan penduduk. Ini mengukirkan catatan yang menyedihkan dilihat dari perjalanan demokrasi. Klausul calon perseorangan adalah hasil perjuangan kelompok civil society ke Mahkamah Konstitusi yang menilai pengarusutamaan rekrutmen partai dalam pemilukada sungguh mematikan aspirasi demokrasi. Namun dengan fakta terbaru di Sumut, kita menjadi sadar bahwa klausul perseorangan hanya dimanfaatkan oleh orang yang bukan tokoh sosial melainkan broker.

Dari mana kesimpulan itu kita tarik? Ya, karena mereka sungguh tak serius. Tak moralis. Pertama, masak seorang anggota parpol menempuh jalur perseorangan? Kedua, masak satu pasangan hanya mampu membawa belasan ribu dukungan? Apakah ia tahu ketentuan atau ia hanya ingin sensasi?

Calon Non-Negarawan. Para bakal calon yang lantang-lantang (setidaknya dari bunyi baliho dan spanduknya) itu akan hilang dari peredaran dan tak akan pernah muncul lagi. Itulah fakta yang selalu berulang. Sebagai contoh, Ahok datang ke sini tahun 2008 dan buat Baliho megah di berbagai tempat. Ungkapan dalam setiap media kampanye itu sungguh gagah. PDIP tak memberinya kesempatan waktu itu. Seterusnya ia pun menghilang. Tiba-tiba (2012) sudah muncul namanya menjadi cawagub DKI. Di situ pula kita tahu bahwa ia rupanya anggota DPR RI (dari Golkar?). Menang pula. Pertanyaan kita, Ahok ini manusia spesialis cari jabatan atau seorang negarawan?

Konon di Belitung Timur ia diberhentikan sebagai Bupati karena mencalonkan diri menjadi Gubernur. Waktu itu memang ketentuannya seperti itu. Lalu yang menggantikannya sebagai Bupati adalah adik kandungnya sendiri, sampai sekarang. Memang itu melalui pemlukada juga. Tetapi, pasti ada yang tak beres dalam demokrasi seperti ini. Jabatan publik kok dengan begitu mudahnya “didinastikan”.

Tahun 2008 di Sumut, selain nama Ahok banyak nama muncul ke permukaan. Begitu juga pada tahun ini. Nama-nama itu menyatakan diri sebagai bakal calon gubernur. Tetapi setelah tersisih, namanya pun hilang sama sekali. Kita bertanya dalam hati, apakah memang orang-orang ini merasa dirinya datang ke Sumut hanya pantas untuk menjadi gubernur? Tanpa jabatan gubernur mereka tak perlu tahu Sumut? Tak perlu memberi perhatian dan dorongan agar Sumut maju? Apa arti ucapan-ucapan ksatria mereka yang dikemukakan dalam spanduk dan pertemuan-pertemuan publik? Saya yakin mereka bukan negarawan.

Panggung. Erving Goffman yang memperkenalkan teori dramaturgi dalam karya sosiologisnya percaya bahwa dalam setiap perilaku interaksional selalu ada panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Apa yang kelihatan di panggung depan adalah sesuatu yang boleh jadi cuma polesan belaka. Asa dan karakter sesungguhnya disembunyikan sedemikian rapi di panggung belakang. Untuk apa semua itu dilakukan? Tak lain untuk keuntungan pencitraan.

Begitu pentingnya pencitraan di satu sisi mendorong orang untuk mementingkan kebohongan di sisi lain. Kebohongan malah bisa menjadi jalan hidup. Bohong menjadi sesuatu yang amat perlu dikemas dengan biaya mahal. Tampaknya itu sudah kadung terterima menjadi pilihan populer dalam politik modern di semua belahan bumi.

Belum lama ini sebuah karya disertasi mengungkap akumulasi kesenjangan yang muncul akibat karakteristik politik yang lahir pasca reformasi. Jika selama orde baru kesenjangan yang lebih diwacanakan adalah kesenjangan regional (antar daerah), rupanya salah satu buah otonomi daerah itu malah penebalan kesenjangan horizontal. Apa sebab?

Model politik yang didesign dalam alur pikir otonomi daerah rupa-rupanya meniscayakan penguasaan kelompok-kelompok politik atas sejumlah sistem sumber terpenting. Ada ketegasan perasaan in group (orang kita) dan out group (musuh kita) dalam mekanisme pemerintahan. Bahkan tak jarang diberlakukan praktik shadow state (pemerintahan bayangan) untuk memastikan saluran akses tak bisa dinikmati orang lain (out group). Itu tentu sangat jahat, tetapi sudah terlanjur dianggap sebagai reward sah atas kemenangan politik berbiaya mahal.

Jika hingga kini perubahan ke arah kesejahteraan tidak pernah terjadi melalui mekanisme politik pemerintahan yang ada, maka jawabannya adalah kebohongan yang bermula dari panggung politik. Tetapi seburuk apa pun hasil yang diterima oleh rakyat dari meknisme politik dan pemerintahan selalu ada inisiatif aktor untuk mengulangi kebohongan dengan jalan berapologi tentang dirinya. Panggung depan (front stage) ditata lagi untuk menipu rakyat.

Ikuti ALur Pikir Raja Inal Siregar. Aspek buruk itu ternyata didukung oleh partai, bahkan kalau bukan karena sikap buruk partai hal itu tidak mungkin terjadi. Partai-partai menjagokan orang yang sangat dipertanyakan kadar kenegarawanannya. Ke depan, mestinya partai itu memiliki pola yang terukur tentang kepemimpinan daerah. Janganlah Sumut ini hanya dijadikan sebagai eksperimen belaka sebagaimana Ahok pernah dengan caranya sendiri melakonkannya.

Kita berharap, semua nama itu mengikuti alur pikir Raja Inal Siregar, yakni Marsipature Hutana Be. Tanpa harus menjadi gubernur, semua putra terbaik bangsa asal Sumut atau dari mana-mana harus memberi pengabdiannya dengan tak henti-henti kepada Sumut yang terus-menerus terpuruk ini.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin 29 Oktober 2012 hlm B7

Advertisements

3 Comments

  1. Surya says:

    “Pertanyaan kita, Ahok ini manusia spesialis cari jabatan atau seorang negarawan?”

    bisa dijawab pula dengan pertanyaan serupa, Hidayat Nur Wahid ini apakah dia manusia spesialis cari jabatan atau seorang negarawan? setelah gagal total di putaran pertama PILKADA DKI, dia merapat ke kubu Fauzi Wibowo, Gubernur yang sebelumnya die serang habis2an, ngincer kontrak politik Pak Hidayat?

    ‘nBASIS: Jika akan kita perluas sesuai dengan keinginan Anda, maka mari kita mulai dari para tokoh “outsourching” Jokowi-Ahok dan Alex Noerdin dan seterusnya. Itu yang benar-benar cocok dengan kasus yang kita kemukakan tentang “spesialis cari jabatan” itu dalam arti bukan orang Jakarta tetapi mencari Jabatan di Jakarta. Tentu tidak pula cukup sampai di situ, melainkan harus menelaah juga scenario “orang-orang pencari jabatan” di balik para “wayang” ini.
    Kasus yang kita bahas pilgub Sumut. Tidak mungkin kita sebut Hidayat Nurwahid karena ia tak pernah tercatat sebagai bakal calon untuk Sumut.

  2. Surya says:

    Menarik definisi anda “spesialis cari jabatan” itu dalam arti bukan orang Jakarta tetapi mencari Jabatan di Jakarta. pertanyaannya emangnya Hidayat Nur Wahid orang Jakarta? apakah definisi orang Jakarta itu bang? Ahok dari SMA sampe perguruan tinggi berdomisili di Jakarta walaupun setelah lulus dia pulang kampung, Nur Wahid? kuliah dimana die? tolong jelaskan definisi warga Jakarta tersebut?

    Lalu anda mempersoalkan adiknya yang menjadi penggantinya menjadi Bupati melalui Pilkada yang sah. Dan mencapnya ada yang tidak beres. Kalau orangnya kompeten dan berkomitmen kenapa tidak? Toh terbukti rakyat daerahnya memilih dia bukan yang lain. Kenapa anda protes?, mungkin anda yang sebenarnya yang tidak beres. Terbukti analisa anda walaupun keliatannya mencoba ilmiah tapi cenderung mendiskresditkan prestasi orang lain. Teman2 saya yang berasal dari Belitung, mereka bangga tuh selama Ahok jadi Bupati.

    Jokowi jelas ada prestasinya, punya referensi yang kuat yang dibanggakan, apa prestasi Hidayat Nur Wahid? ketua MPR? apakah sama itu dengan memimpin suatu wilayah? Wong kerjanya hanya mimpin rapat anggota mpr doang. dia memimpin stingkat kelurahan aja belum pernah apalagi Gubernur, apa prestasi dia bung?…

    Saya warga Jakarta, tidak keberatan dengan Gurbenur yang kompeten walaupun dia berasal dari luar DKI. Kenapa anda mempersoalkannya? Lagi pula ini Jakarta, kota dimana penduduk asli dan pendatang bahu membahu membangun wilayahnya. Terbukti yang penduduk DKI memilih orang yang kompeten. Hidayat putaran kedua saja tidak masuk, jelas dong masyarakat DKI melihat kompetensi, bukan latar belakang etnis dia yang bukan seorang Betawi atau dia seorang ulama atau bukan ulama.

    Saya tidak menyoalkan masalah pilGubsu, saya hanya mempermasalahkan narasi anda tentang “spesialis cari jabatan”, sementara Hidayat Nur Wahid yang nyata2 cari2 jabatan juga, bahkan ikut bergabung dengan kubu yang beliau serang habis2an tidak anda kritisi.

    Berimbanglah bung! Jangan tebang pilih dalam mengkritisi seseorang !ada motif apa bergabungnya sang Hidayat Nur Wahid ke kubu Foke???? Apakah Hidayat menganggap Foke lebih baik dari Jokowi? Apakah Hidayat menganggap Foke mempunyai visi yang sama dengan dirinya sendiri? apakah Hidayat menganggap Foke sebagai negarawan yang baik? Saya yakin bergabungya Hidayat ke kubu Foke adalah kontrak politik yang menguntungkan buat dia.

    ‘nBASIS: Kalimat Anda pada alinea ke lima berbunyi begini: “Saya tidak menyoalkan masalah pilGubsu,..” Mestinya itu bisa membuat Anda sadar untuk tidak melebar kemana-mana. Terimakasih.

  3. Surya says:

    kalimat terakhir anda yang berbunyi begini:
    semua putra terbaik bangsa asal Sumut atau dari mana-mana harus memberi pengabdiannya dengan tak henti-henti kepada Sumut yang terus-menerus terpuruk ini.

    Mestinya itu bisa membuat Anda sadar untuk tidak terlalu naif dalam berkomentar. Terimakasih.

    ‘nBASIS: Sayang sekali Anda tidak menangkap maksud kalimat itu ya. Saya heran kok akhirnya itu pula yang Anda jadikan sebagai pamungkas argumen Anda. Dari awal memang Anda kelihatan hanya ingin membela Ahok secara membabibuta. Dalam kasus ini Anda tak akan bisa membelanya, karena faktanya memang tak mungkin Anda bantah. Jika Anda ingin menyamakan Ahok dengan tokoh lain yang ikutserta pada pilkada DKI, maka bertambahlah kesalahan Anda sebab hanya Ahok yang hadir dan ingin menjadi gubernur di Sumut (tahun 2008) dari semua tokoh yang bersaing dalam pilkada DKI 2012. Kembali lihat judul artikel ini.

    Meskipun Anda begitu suka kepada Ahok, saya kira itu tidak boleh menjadi alasan untuk memberi keleluasaan bagi Anda di sini melampiaskan sentimen kepada tokoh lain yang Anda tidak suka (dari kandidat dalam pilkada DKI 2012). Kalau Anda melihatnya terpilih karena kompeten, itu sebuah pendapat saja. Anda tidak perlu ragu dengan itu. Bahwa ada pendapat yang meyakini keterpilihan itu hanya karena faktor politik identitas yang kental saja, Anda tentu tidak perlu terpengaruh, dan kalem saja, bung. Kalimat terakhir Anda menunjukkan bahwa Anda lupa yang menjadi komentator di sini bukan saya. ha ha. Begitupun, terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: