'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONFLIK PERTANAHAN

KONFLIK PERTANAHAN

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


 

Tidak masuk akal bahwa kehadiran negara (merdeka) menjadi sesuatu yang dengan sendirinya merubah status itu. Tidak semestinya  ada penyepelean terhadap hak-hak rakyat

Apa gerangan yang salah hingga lahan selalu menjadi sumber konflik yang mengenaskan di Indonesia?  Menurut Ketua Departeman politik, hukum dan keamanan Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, tahun 2007 saja terjadi  76 konflik dengan luas lahan (Ha) yang disengketakan 196.179 dan kriminalisasi 166 orang. Dua tahun kemudian (2009) menurun menjadi 24  kasus dengan luas lahan 328.497,86, dan 84 kriminal dan kekerasan, 5,835 KK yang tergusur dan 4 orang meninggal dunia. (klik di sini).

Pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 22 kasus dengan luas lahan (Ha) 77.015. Tingkat kriminalisasi dan kekerasan terjadi kepada 166 orang, dan 21.367 keluarga yang tergusur. Pada tahun tersebut 5 orang meninggal dunia. Tahun lalu 120 kasus terjadi atas 342.360,43 luas lahan (Ha). Tingkat kriminal dan kekerasannya 35 orang, 273,888 KK yang tergusur serta 18 orang korban manusia meninggal.

Akar Masalah. Pertanyaannya kini ialah, sampai kapan konflik ini akan berlanjut dan berapa lagi korban manusia yang harus menderita, termasuk kehilangan nyawa? Ini musykil sekali. Akarnya ada pada pemahaman dan sikap pemerintah yang belum membaik. Sebagaimana diketahui,  sejak orde baru (Orba) ada pola yang cukup ajeg bahwa lahan dikuasai terus-menerus ingin dikuasai oleh pemodal justru melalui tangan pemerintah. Hingga kini pola itu tetap berlanjut.

Jakarta tidak boleh berdiam diri menyaksikan daerah berkecamuk terus, karena menurut ketentuan yang ada kewenangan soal lahan itu ada di Jakarta. Oleh karena itu hanya “kewibawaan berlebih”  di daerahlah satu-satunya faktor yang memungkinkan peredaman sesaat meski dengan  potensi ledak yang besar dalamwaktu yang tak terduga. Pertanyaan seriusnya adalah akan dialokasikan ke siapa lahan-lahan sengketa itu oleh pemerintah? Pemodal jelas lebih mampu melakukan penundukan pemerintah. Mobilisasi rakyat tetap akan terjadi, dan itu sebuah keharusan saja.

Ketua Umum Petani Buruh Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi mengatakan bahwa sejak tahun 1960 reformasi agraria tidak menghasilkan keadilan bagi para petani. Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dan Tap MPR No 9 Tahun 2001 bukannya menguntungkan rakyat.

Sebelum  merdeka pun seluruh lahan yang ada di wilayah Indonesia sesungguhnya sudah dimiliki oleh masyarakat yang kemudian kita sebut dengan istilah tanah ulayat. Tidak masuk akal bahwa kehadiran negara (merdeka) menjadi sesuatu yang dengan sendirinya merubah status itu. Tidak semestinya  ada penyepelean terhadap hak-hak rakyat.


1 Comment

  1. faktornya? mafia tanah, sertifikat ganda, administrasi pertanahan yang amburadul, niat jahat pejabat-pejabat

    ‘nBASIS: terimakasih sumbangan pemikirannya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: