'nBASIS

Home » ARTIKEL » DINAMIKA PENENTUAN CAGUBSU

DINAMIKA PENENTUAN CAGUBSU

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP



terlalu naïf dan tak realistislah pendapat-pendapat yang kerap menganggap perhelatan politik seperti ini tak ada hubungannya dengan keyakinan agama. Partai-partai agama saja masih ada dan hidup langgeng. Bagaimana pula memperturutkan sesat-pikir yang mengkampanyekan agama hanyalah urusan yang berhenti di sekitar rumah ibadah?

Hari pertama pendaftaran pasangan calon gubsu terlewatkan tanpa pendaftar. Hingga lewat tengah hari pada hari kedua , Minggu tanggal 11 Nopember 2013, pasangan Gus Irawan-Soekirman yang santer didesas-desuskan akan mengawali pendaftaran tidak juga kunjung tiba di KPU. Sejumlah partai kecil yang hampir seluruhnya tak memiliki anggota legisltif telah “disiagakan” sejak Sabtu malam.

Memang kedua nama ini adalah calon pasangan yang sudah terberitakan luas sejak beberapa waktu lalu. Perkembangan terakhir disebut restu petinggi PAN di Jakarta belum dikantongi oleh Gus Irawan. Tampaknya ia memiliki pandangan bahwa calon wakilnya harus orang Jawa. Jika pun misalnya Soekirman tidak “direlakan” untuknya, calon orang Jawa lainnya sudah disiapkan, di antaranya Dalail Ahmad dari Muhammadiyah. Ini pilihan sulit sebetulnya.

Bagi Gus Irawan berpasangan dengan Soekirman akan sulit mendapatkan dukungan penuh dari PAN apalagi jika itu secara otomatis akan menghilangkan program PAN daerah (Sumut) memperjuangkan ketuanya Syah Afandin, adik kandung mantan Gubsu Syamsul Arifin, menjadi Wakil gubernur. Kurang lebih dapat menjadi perulangan kejadian tahun 2008 saat petinggi PDIP yang memberhentikan Rudolf Matzuoka Pardede untuk kepentingan mengusung Tri Tamtomo. Tetapi Gus Irawan dan para analis di belakangnya yang terbiasa mengambil keputusan sulit itu pastilah telah menghitungnya dari semua sisi.

Majemuk. Kejadiaan ini menjadi cerminan prasangka-prasangka SARA dalam penentuan pasangan dalam pilgubsu. Para bakal calon gubernur lainnya juga akan larut dengan hitung-hitungan serupa. Begitu juga partai. Dari fakta ini sebetulnya menjadi terlalu naïf dan tak realistislah pendapat-pendapat yang kerap menganggap perhelatan politik seperti ini tak ada hubungannya dengan keyakinan agama. Partai-partai agama saja masih ada dan hidup langgeng. Bagaimana pula memperturutkan sesat-pikir yang mengkampanyekan agama hanyalah urusan yang berhenti di sekitar rumah ibadah?

Pasangan pelangi dalam konteks pilgubsu bisa bermakna mempertemukan dua figur dari agama yang berbeda.  Secara mayoritas penduduk Sumut adalah muslim. Tetapi jika nanti pasangan Muslim-Muslim sangat mendominasi, itu bermakna kesempatan emas bagi pasangan pelangi. Tetapi orang yakin hal seperti itu hanya akan mungkin dalam satu putaran. Putaran kedua diyakini akan berakhir dengan mobilisasi yang tak terimbangi. Sebagian orang dengan simplistik ingin menyebut ini sebagai kadar irrasionalitas politik yang jika Negara dan masyarakatnya makin maju dan makin faham demokrasi, dengan sendirinya akan hilang. Tetapi Amerika yang baru saja memenangkan Obama tercatat tidak sepi dari masalah serupa. Jadi, irrasionalitas politik dan demokrasi yang belum difahami secara matang terbantahkan.

Tetapi konsep pelangi bisa juga mengacu kepada kesuku-bangsaan. Secara mayoritas penduduk Sumut adalah orang Jawa. Hanya bakal calon orang Jawa seperti Gatot Pujo Nugroho sajalah yang tak pernah memikirkan akan menggandeng sedulur (famili) Jawa, betapapun ia sangat berbobot. Namun dengan kesederhanaan perhitungan dan minimnya upaya update informasi, seseorang bakal calon dan timnya secara tak beruntung bisa memutuskan wakil dari orang Jawa. Setelah penetapan di KPU baru sadar bahwa jumlah calon Wakil dan calon gubenur dari kalangan Jawa  ternyata “surplus” hingga menjadi sangat menguntungkan menggandeng suku-bangsa lain yang akan mungkin all out memberi dukungan.  Kisah ambisi “kejawaan” dalam politik sudah lebih dari cukup di sini. Memang “pengiklanan diri” orang Jawa di Sumut dalam pentas politik sangat berlebih. Perhatikan saja jumlah organisasi yang mereka bangun dan perpecahan-perpecahan yang terjadi tanpa harapan rujuk sosial. Ini memang sesuatu yang harus diperiksa sampai ke latar belakang sejarah dan pemahaman kultur kekuasaan bagi orang Jawa.

Faktor anatomi kepartaian juga pasti selalu berbicara. Meski Ali Umri dan Maratua Simanjuntak adalah dua figur kuat dari latar belakang suku-bangsa yang berbeda, ternyata pasangan satu partai ini tak berhasil pada tahun 2008. Pikiran seperti itu patut menjadi pertimbangan serius bagi orang seperti Efendi Simbolon yang disebut-sebut akan berpasangan dengan orang separtai Affan yang anggota DPRDSU itu dengan usungan partai mereka PDIP. Juga secara umum terlihat sangat elok memasangkan Chairuman Harahap dengan T Erry Nuradi sesama kader Golkar. Hitungan awal yang harus dipastikan ialah akseptensi publik yang terganggu oleh semangat kepartaian. Semangat kepartaian yang sehebat-hebatnya sangat diperlukan untuk perhelatan di ranah lain, yakni pemilu legislatif.

Tetapi orang boleh saja berasumsi. Faktor kekecewaan publik yang meluas kepada partai saat ini dapat menjadi pertimbangan bahwa partai hanyalah sampan atau tiket belaka. Jejaring pemenangan yang dijejali idiologi tertentu dan target-target pragmatis yang mudah dicerna publik dapat juga mematahkan asumsi ketak-favoritan pasangan separtai. Ini hanya memerlukan design di lapangan dengan keniscayaan peredupan simbol-simbol keprataian saja. Katakanlah hari ini dilihat dari berbagai segi PDIP itu termasuk paling siap untuk memenangkan hampir seluruh level pertarungan dalam pemilihan langsung. Dengan mencotoh success story  DKI, mengapa Efendi Simbolon harus takut menggandeng Afan?

Eliminasi. Eliminasi karena faktor perbandingan kadar kemampuan transaksi (uang) sudah lazim dalam era pemilihan langsung ini. Para surveyor kerap terlihat menjadi pintar-pintar bodoh di hadapan fakta ini. Bukan tidak perlu survey itu. Ada masanya. Nanti, saat masyarakat sudah berubah menjadi lebih “beradab”. Survey sama sekali tak diperlukan oleh masyarakat yang masih doyan memelihara elit dan institusi pengubur nilai-nilai kebenaran.

Perkembangan politik menuju penutupan pendaftaran semakin hangat dan dinamika sudah “dipindahkan” ke Jakarta. Memang begitulah sistem politik kita mengatur. Orang daerah tak boleh tahu karena dianggap tak sanggup menentukan siapa calon gubernurnya. Para petinggi parpol di Jakarta yang bahkan mungkin tak kenal Sumutlah yang menentukan itu.  Sistim ini dicurigai berasal dari trauma politik masa lalu dalam kaitannya dengan separatisme. Hegemoni atas nama demokrasi berbasis prasangka negatif dan warisan kultur kerajaan ini memang buruk, tetapi itu sajalah yang kita punyai. Terimalah itu sebagai bagian dari keindonesiaan kontemporer yang canggung.

Dengan mekanisme seperti itulah sejumlah nama akan terlupakan, tak peduli berapa besar investasi yang sudah dikucurkannya.  Kecuali PKS dengan Gatot Pujo Nugroho dan Golkar dengan Chairuman Harahap yang sudah menetapkan bakal calonnya,  partai-partai lain masih belum berani memastikan figur usungannya saat ini. Kedua orang ini berada pada tahapan menentukan siapa pasangannya. Fadly Nurzal dari PPP kini semakin memastikan diri hanya akan menjadi calon Wakil dan menjadi salah satu nama yang semestinya ditimang pada kedua kubu. Tetapi jika akan ke Gatot Pujo Nugroho, akan ada semangat religiousitas “sepihak” yang menantang kemajemukan. Itu cukup gairah sekaligus suram. Tergantung kepada kemampuan meyakinkan mayoritas penduduk yang muslim yang sesungguhnya hal itu cukup sulit juga. Di sisi Chairuman Harahap yang pasti akan dipengaruhi oleh besarnya makna sebagai calon yang memiliki belasan Kepala Daerah separtai (usungan partai Golkar), Fadly Nurzal akan mampu mempersembahkan kekuatan partai yang dibinanya selama ini dengan tingkat kohesifitas yang tinggi dan nyaris tanpa konflik yang berarti.

Nama-nama yang selama ini sudah menghiasi ruang publik seperti (alphabet) Amri Tambunan, AY Nasution, Benny Pasaribu, Bintatar, Cornel Simbolon, (tentu juga) Gus Irawan, RE Nainggolan, Soetan Batoeghana, T Erry Nuradi dan lain-lain masih harus bersabar. Petinggi partai sedang melakukan penggodokan intensif. Siapa pasangan untuk figur yang akan ditetapkan dari partai yang belum menentukan sikap ini masih belum terjejaki. Tetapi pastilah penetapan akan dipengaruhi signifikan oleh latar belakang pasangan (wakil). Tetapi, tawaran untuk beberapa di antara mereka pun tentu tak berhenti sebagai bakal calon gubernur saja.

Penutup. Mimbar bebas dalam unjuk rasa di Indonesia yang mengambil perilaku pemerintahan sebagai sasaran cerca sudah menjadi keniscayaan. Tetapi cercaan sudah lazim tak dengan sendirinya menghasilkan perbaikan. Abadinya kebobrokan (pemerintahan) menandakan bukan saja tak berartinya cercaan demi cercaan. Tentulah ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar ketidak-becusan di balik keniscayaan abadinya cercaan itu. Arang habis besi binasa. Akhirnya kini telah menjadi ajeg  bahwa gonta-ganti pemerintahan tak menyuguhkan perbaikan terutama bagi kesejahteraan. Jika bukan karena proses rekrutmen politik transaksional yang meniscayakan pemerintahan korupsional, prasyarat-prasyarat apakah yang mungkin menyumbang terhadap  kerumitan ini?   Barangkali akar masalah ada pada jauhnya proses politik dari rakyat. Bukankah pemimpin itu kini tak diperlukan oleh sistem yang berlaku untuk dekat dengan rakyat? Ia bisa orang lain bagi masyarakat sebagaimana masyarakat merasa dirinya orang lain.

Mungkin dari segi waktu,  beberapa Negara Amerika Latin, khususnya  Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, dan Uruguay, telah lebih dahulu memulai ketimbang kita di sini. Namun, dari penuturan  Peter M. Siavelis dan Scott Morgenstern dalam buku mereka “Pathways to Power:  Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America” (2008), tampaknya kita ada kesamaan dalam pola-pola rekrutmen pejabat eksekutif berbasis metode elektoral langsung yang memberlakukan persamaan hak di antara seluruh warga.  Ada dua hal terpenting dalam hal ini. Pertama, bukan saja keharusan mengeksplorasi faktor kepartaian dan ketentuan hukum yang mendorong proses rekrutmen dan seleksi, sehingga menghasilkan jenis calon tertentu. Kedua, metode yang lazim dilakukan dalam mempertimbangkan jenis calon. Menganalisis dampak dari setiap jenis kandidat untuk kampanye, partai politik, dan perilaku mereka setelah terpilih. Tuhan, selamatkanlah negeri kami. Amien.

Shohibul Anshor SIregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Senin 12/11/12 hlm C7.


2 Comments

  1. […] sejumlah besar perdanya dibatalkan oleh Jakarta (10) Tak mengapa calon gubernurnya pun “dipilihkan” oleh Jakarta karena mereka anggap mereka lebih tahu tentang […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: