'nBASIS

Home » ARTIKEL » SUMUT HARUS BERGIAT BELAJAR DEMOKRASI

SUMUT HARUS BERGIAT BELAJAR DEMOKRASI

AKSES

  • 568,912 KALI

ARSIP


Gubernur terpilih 2013-2018 diharapkan mampu membaca dan mengimplementasikan data-data itu untuk kepentingan perubahan yang tak cuma sekadar janji. Mestinya data ini dijadikan rujukan untuk melakukan program perubahan substantif yang jauh dari motif-motif ingin pujian kosong

Sejak tahun 2007 Indonesia menerima (dari badan dunia, UNDP), bukan cuma kerangka konsep, melainkan tuntunan dan pembiayaan untuk mengevaluasi perjalanan demokrasinya sendiri. Tentu saja model dan proses ini berlangsung dalam pola yang sangat mirip seperti dikte majikan kepada bawahan. Tetapi akan banyak yang merasa keberatan atas tuduhan seperti itu. Itu tak mengapa. Karena bagaimanapun, standar ganda yang sering dipraktikkan oleh Negara besar terhadap Negara kecil lebih memerlukan koreksi ketimbang tenggangan perasaan para petinggi di Negara kecil. Biarlah mereka merasa kepanasan dan takut dinilai gagal oleh majikan. Jauh lebih penting dari rasa takut mereka ialah perbaikan nasib rakyat yang dibawa oleh gerakan perubahan.

Belakangan memang kucuran pembiayaan dari majikan itu sudah tidak lagi diperoleh. Dengan biaya sendiri tentu saja kebebasan untuk menentukan cara pandang terhadap diri sendiri dapat diasumsikan lebih besar. Bukankah hal-hal seperti itu juga menjadi bagian dari makna kedaulatan bagi sebuah Negara yang merdeka? Tetapi itu tak terjadi di sini. Sekali terjajah rupanya sulit menjadi merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Tulisan ini lebih dimaksudkan untuk menggugah pikiran kelima pasang calon Gubernur Sumut 2013-2018. Ingin diingatkan, siapa yang kelak terpilih hendaklah berbenah belajar berdemokrasi.

Konsep dan Metodologi. Tak semua konsepsi dan ukuran demokrasi yang dibuat UNDP dapat “ditelan” dan diamini. Demokrasi itu nilai dasar yang lahir dari perkembangan organik suatu masyarakat. Tak usah dipantangkan berasumsi bahwa satu dan lain masyarakat itu tak sama. Mereka mengusung nilai dan cita-cita yang berbeda, apalagi dengan sejarah yang berbeda pula. Begitu pula bukan sekadar letak geografis yang menyebabkan kebaratan yang membuat begitu jelas tak selaras dengan ketimuran. Ambil contoh. Ketika affirmative action untuk perempuan diharuskan 30 % dari totalitas rekrutmen untuk lembaga politik, terasa ada yang dipaksakan secara tak adil. Tak adil bukan cuma untuk perempuan, melainkan karena berasumsi penudingan terhadap kultur lokal ketimuran itu.

Lagi pula, mengapa perempuan mesti dipaksa dipersamakan dengan lelaki yang tak akan pernah mengalami kendala-kendala biologis dalam siklus alamiah yang tak terhindari termasuk hamil dan menyusui. Tak ada tenggang rasa untuk itu tampaknya. Memacu persamaan di antara dua jenis makhluk yang berbeda secara alamiah ini tak cukup santun. Juga bisa dipertanyakan dasar perhitungan 30 % itu. Seandainya di sebuah daerah di Indonesia, dengan kulturnya sendiri tak menjadi halangan bagi kaum perempuan untuk tampil dalam tugas politik melebihi kuota 30 %, apakah itu juga sebuah pelanggaran norma demokrasi? Jika mereka tahu sejarah Indonesia yang memiliki orang seperti Malahayati dan dengan sejarah kepresidenan yang tak cuma lelaki, barangkali mereka dari Negara lain itu akan malu karena terlanjur mengkonstruksi konsep yang salah. Pertanyaannya mengapa orang pintar yang menjadi agen demokrasi tak merasa aneh? Ini sebuah keanehan dalam bingkai hegemoni yang berakar, untuk tak mengatakan nasib sebagai slaven folk (pembebek).

Ketika di suatu daerah berhasil ditetapkan peraturan daerah yang berorientasi syari’ah, Negara majikan akan menudingnya sebagai bukti khas intoleransi yang otomatis menurunkan derajat kemajuan demokrasi di mata mereka. Kita (para pakar kita) mengamini itu di sini. Padahal itu semua dilalui dengan dan dalam bingkai demokrasi. Protes memang tidak sepi, dan perlawanan pihak-pihak tertentu semestinya dapat diidentifikasi dari arah mana. Berbeda ketika Bali akan diberlakukan penggelapan dan vakum aktivitas termasuk penutupan bandara saat nyepi, Indonesia dan dunia menganggap itu sebuah fakta demokrasi, bukan fakta intoleransi. Memang ada kesan “suka-suka” dalam setiap standar ganda.

Beberapa Indikator. Sejak tahun 2007 itu indeks demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan kepincangan dalam kemajuan. Penonjolannya pada kebebasan berekspresi. Sedangkan adaptasi lembaga-lembaga demokrasi lainnya sangat lamban, kalau tak ingin disebut anti perubahan kea rah demokratisasi. Itu sebabnya ungkapan menuduh dengan sebutan demokrasi prosedural tak terbantahkan. Substansi demokrasi itu masih terlalu jauh dari penghayatan, termasuk dalam rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan publik melalui pemilu.

Meski tak berada pada peringkat terbawah, dengan skor 63,45 (skala 0-100), namun untuk tahun 2010 IDI Sumut menduduki peringkat yang tak menggembirakan dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Memang, untuk kebebasan sipil boleh disebut hamper tak ada masalah. Namun ntuk kedua aspek penilaian lainnya, yakni hak-hak politik dan lembaga demokrasi, Sumatera Utara cukup parah. Hak-hak politik yang diukur dengan variable “hak memilih & dipilih” dan “partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan”, cukup bermasalah. Berdasarkan jumlah kejadian terganggunya atau terhambatnya hak memilih atau dipilih, Sumut hanya meraih skor 87,18. Angka ini sulit dipercaya apalagi jika dibandingkan dengan indicator lain, yakni jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih (50) dan kualitas DPT (30). Alasannya, dengan rendahnya skor untuk kaulitas DPT, tidak mungkin pemilihan yang diselenggarakan itu bernama demokrasi.

Siapa yang tidak tahu bahwa perhelatan politik pemilu adalah ajang transaksi sejak perencanaan hingga akhir? Tetapi di bawah baying-bayang pengauh kuat pendonor Indonesia merasa yakin tak bias mengukur aktivitas money politic dengan alasan hal itu tak bisa diketahui dengan pasti. Alasan itu menjadi penunjuk ketidak konsistenan dalam penerapan metode kerja ilmiah.

Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu cukup berbahaya. Dalam IDI 2010 Sumut hanya memperoleh angka rendah, yakni 9,09. Tetapi untuk jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara diperoleh skor 41,77. Ini sangat tak masuk akal lagi. Jika KPUD sudah menjadi pembela pihak tertentu dalam kompetisi (pemilu) bagaimana mungkin pengontrol kecurangan perhitungan suara di tempat yang jumlahnya puluhan ribu? Sangat masuk akal skor untuk kecruangan perhitungan suara lebih rendah dari skor kenetralan KPUD. Memang pangkal masalahnya ada pada kepemihakan, tetapi hasil akhir dan tujuan kepemihakan yang haram itu adalah pengaturan hasil perolehan suara. Sekali lagi, metode yang digunakan sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penutup. Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok mendapat skore 56,52. Itu artinya kepemimpinan yang tak mau diinterupsi menjadi model yang berlaku. Apalagi ditamba dengan jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang mendapat skor 74,50.

Berapa besar skor untuk besaran alokasi anggaran untuk pendidikan di Sumut? Cukup rendah, hanya 37,38. Jika ditilik dari janji kampanye pasangan Sampurno yang rakyat tidak bodoh (pendidikan), fakta ini menerangkan pengingkaran atau ketidak-konsistenan. Bagaimana pula upaya mengejar MDGs (Millennium Development Goals)? Dengan angka skor 53,53 untuk variable dan indikator alokasi belanja kesehatan, hal itu dapat disimpulkan tak tercapai.

Banyak hal yang mestinya menjadi pelajaran dari IDI Sumut . Gubernur terpilih 2013-2018 diharapkan mampu membaca dan mengimplementasikan data-data itu untuk kepentingan perubahan yang tak cuma sekadar janji. Mestinya data ini dijadikan rujukan untuk melakukan program perubahan substantif yang jauh dari motif-motif ingin pujian kosong. Dalam penyusunan berbagai dokumen penting yang akan mewarnai kebijakan pembangunan data itu sangat penting. Misalnya mensinergikannya dengan penyusunan visi dan misi pasangan calon, penyusunan RPJMD, dan RAPBD. Sumut harus lebih giat berdemokrasi.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan,  Senin 19 Nopember 2012, hlm B7 

Advertisements

1 Comment

  1. […] Evaluasi Integritas Pemilu Sumut Harus Bergiat Membangun Demokrasi […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: