'nBASIS

Home » ARTIKEL » NEGERI “TAK MENGAPA”

NEGERI “TAK MENGAPA”

AKSES

  • 512,713 KALI

ARSIP


waspada, medan

waspada medan

Tak mengapa tak bergubernur. Itu mungkin karena kita berada dalam status negeri autopilot. Tak ada pemerintah pun semua bisa berjalan. Toh rakyat harus mengais untuk makan dan bertahan hidup. Toh rumah sakit dan obat-obatan harus juga dibayar mahal sebagaimana halnya pendidikan. Mungkin juga dengan adanya gubernur tipe korupsional bahkan akan lebih mempersempit ruang hidup dan kesempatan bagi rakyat

Sebuah forum pengkajian arah pembangunan Sumut digelar awal pekan lalu di Medan. Saya mengetengahkan cermin masa lalu dengan memaparkan prestasi-prestasi gemilang dari 4 gubernur sebelumnya agar dipelajari serius oleh kelima pasangan cagubsu/cawagubsu 2013-2018. Mereka adalah Abdul Hakim yang membangun USU dan membawa PON III ke Sumut, Marah Halim Harahap sang tokoh pembangunan sepakbola modern dengan Mahal Cup yang masuk agenda FIFA itu, EWP Tambunan yang tak mau mencuri uang Negara dengan modus pura-pura bikin kegiatan, dan Raja Inal Siregar pencetus pembangunan Martabe.

Di antara orang yang angkat biacara “pedas” di situ ialah Sofyan Harahap dari Harian Waspada. Ia menggambarkan kesia-siaan perhelatan pemilihan Gubernur jika para calonnya pun tak ditentukan oleh rakyat untuk pilihan demokratis. Ia menyesalkan tangan-tangan kekuasaan partai yang hegemonik dan oligarkis. Demokrasi yang barangkali lebih pas dijuluki sebagai proses dan mekanisme politik yang menempatkan kepesertaan rakyat sebagi prasyarat yang perlu tetapi sama sekali tidak penting.

Demokrasi “halfdone”. Demokrasi setengah jadi, dengan asas yang terang-terangan merampas hak-hak rakyat. Jadi kita harus bandingkan ini dengan apa yang kita kenal dengan halfdone development.  Halfdone development, adalah suatu fakta lain dalam negeri yang juga harus disebut sinis “antah barantah”. Mengapa demikian buruk gerangan? Itu karena pembangunannya sendiri tak pernah benar-benar dilakukan (because programs are never done).

Boleh jadi seseorang penguasa mendapatkan award yang prestisius atas sesuatu yang sebetulnya tak pernah dikerjakannya. Sudah lazim. Halfdone development adalah ciri yang melekat yang jika diperiksa sampai sumsum pemerintahan dan birokrasinya, memang tak akan bertemu apa-apa. Ini bisa disejajarkan dengan ungkapan lain untuk sinisme yang menyebut negeri autopilot. Sehebat apa oligarki itu memangkas demokrasi? Itulah yang akan kita diskusikan sejenak dalam kesempatan sempit ini.

Sumut yang penyabar. Kita coba gunakan sebuah eufimisme,  yakni “penyabar”. Banyak fakta di sini, di Sumut, yang menunjukkan kadar berlebih kepenyabaran itu. Sumut tenang-tenang saja dalam abnormalitas.  Tak mengapa tak bergubernur. Itu mungkin karena kita berada dalam status negeri autopilot. Tak ada pemerintah pun semua bisa berjalan. Toh rakyat harus mengais untuk makan dan bertahan hidup. Toh rumah sakit dan obat-obatan harus juga dibayar mahal sebagaimana halnya pendidikan. Mungkin juga dengan adanya gubernur tipe korupsional bahkan akan lebih mempersempit ruang hidup dan kesempatan bagi rakyat. Meski demikian memang perlu dihitung apakah akan lebih baik dengan atau tanpa gubernur. Harus dilihat dari semua sisi, memang.

Tak mengapa ketua beberapa partai besarnya berstatus tak definitif.  Ya, tampaknya itu tak mengapa. Syamsul Arifin “bersekolah”. Memang ada pejabat yang ditunjuk, Plt-lah namanya. Ketika tahun 2008 PDIP harus memecat Rudolf Matzuoka Pardede untuk memuluskan pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu sebagai pasangan calon gubernur, maka Panda Nababan ketiban mandat menakhodai partai “moncong putih” itu di Sumut. Tetapi ia “sekolah” pula untuk beberapa saat yang lalu. Sumut sabar-sabar saja.

Tak mengapa korupsinya banyak, toh rakyatnya tak faham itu atau harus diasumsikan tak faham itu.  Sebab kalau masyarakatnya faham, mungkin akan seperti di suatu tempat di Sulawesi yang jika misalnya pihak Kejaksaan dan atau Kepolisiannya tak menggubris dugaan korupsi yang begitu santer, akan ada perlawanan besar-besaran terutama dari mahasiswa dan generasi mudanya yang tak mau tunduk untuk bersubhat.  Itu sudah semacam patron penting untuk mereka yang tak mau kompromi dengan bentuk-bentuk ketidak-jujuran dan ketidak-amanahan di sana.

Tak mengapa infrastrukturnya “kupak-kapik”, sehingga jalan dan jembatan yang rusak parah tak ubahnya ditimpa bom yang diminta oleh sebuah perang sungguhan. Jangan bilang jalan di sini terlalu lebar dan terlalu panjang sehingga tak ada biaya yang cukup untuk itu. Begitu pun irigasi dan anggaran pertanian tang menyedihkan. Rakyat sabar saja dan mau saja dibilang berswasembada pangan. Jika rakyat tampaknya bersabar saja, itu sebuah konsekuensi kepasrahan akibat terkonstruksi oleh harapan umum yang tak mungkin tercapai di sebuah negeri berjulukan autopilot.

Tak mengapa jika seorang pun tak tahu berapa penduduk yang mendiami provinsi ini. Kata BPS (SP 2010) seluruh manusia di sini hanya berjumlah 13 juta koma sekian. Mereka juga menyebut penurunan pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun itu yang belum diketahui sebabnya sebesar 0,9 %. Tetapi pemerintahan Plt Gatot Pujo Nugroho pada bulan Juni tahun ini menyebut penduduk sudah berjumlah 17 juta koma sekian. Itu tak bodong, dan itu penduduk by name dan by address. Bayangkan negeri tak mengapa. Akan melakukan pembangunan model apa jika jumlah rakyatnya saja tak jelas diketahui?

Tak mengapa demokrasinya compang-camping, namun tetap berteriak sebagai demokratis. Anehnya ingin pula selalu dipuji.  Tak mengapa hasil kebunnya yang begitu luas dan menghasilkan banyak uang pun tak dibagi adil.  Tak mengapa rakyatnya “bunuh-bunuhan” terus soal lahan yang dipersengketakan.  Tak mengapa bertahun-tahun berangan-angan membuat bandara baru sementara lahan sekeliling bandaranya sendiri sudah dipindah-tangankan ke pemodal besar (Polonia), sementara di koordinat yang bersisian sejumlah rakyat yang berdiam sejak lama dianggap menjadi musuh negeri karena berharap diberi hak atas lahan yang mereka kuasai. Tak mengapa sejumlah besar perdanya (peraturan daerah) dibatalkan oleh Jakarta.

Karena itu, sebagai sebuah negeri yang didiami oleh “para penyabar”, tak mengapa pula calon gubernurnya pun “dipilihkan” oleh Jakarta karena mereka anggap mereka lebih tahu tentang Sumut. Atau mereka merasa lebih berhak untuk memperlakukan Sumut sesuka hati mereka. Itulah yang disesalkan oleh Sofyan Harahap dan dia seakan memantangkan untuk menghitung inci demi inci perubahan yang mungkin terjadi di sini meskipun setelah tanggal 7 Maret 2013 Sumut akan mendapatkan satu pasangan pengganti Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Sangkar Kecil. Atas nama apa pun, semua “ketak-mengapaan” yang dikemukakan di atas bukanlah sesuatu yang dapat dimaafkan dari praktik demokrasi ini. Betapa pun pemahaman rakyat sudah terlanjur terkonstruksi atas kebenarannya dan mengakuinya sebagai demokrasi. Sumut yang cuma sebangun sangkar kecil yang meskipun memperbolehkan warganya berangan-angan, tidaklah dapat dibiarkan. Level dan domain urusannya  memang bukan di sini. Jakarta yang “jahat” telah mematrikannya untuk sejarah demokrasi kita.

Bagaimana pula melawan Jakarta jika orang-orang daerah yang dilejitkan ke Jakarta pun akhirnya menjadi musuh yang kejam bagi kemaslahatan daerah? Itu yang dimaui oleh orang seperti Maludin Simbolon. Bagaimana pula jika dua orang yang akan dilegitimasi melalui pemilukada 7 Maret 2013 akhirnya juga akan menjadi “musuh” bagi rakyat penyabar karena mereka memiliki agenda sendiri mengikuti pentingnya persembahan kepada tuan-tuan mereka di Jakarta yang terus menerus membangun oligarki kebangsaan yang menyesatkan? Ini sebuah “kiamat” demokrasi yang harus diakhiri. Sudah besar sekali korban yang ditimbulkannya.

Seorang teman sesama akademisi sore kemaren menanyakan peluang-peluang kemenangan para pasangan yang sudah terdaftar di KPUD. Saya jawab saja dengan ringan “untuk apa itu dikaji”. Bukankah kajian-kajian ke arah itu hanya akan menambah kuatnya anggapan bahwa perhelatan politik yang memangkas kualitas kemanusiaan serupa ini begitu penting bagi rakyat? Padahal tidak bukan? Maaf, saya tidak sedang berusaha menambah jumlah populasi golput dan anti pemerintah. Tidak sama sekali.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin 26 Nopember 2012, hlm B5


3 Comments

  1. Tak mengapa memang itulah INDONESIA tanah tumpah darahku…hehehe…Kalau bukan demikian bang itu namanya bukan Indonesia karena disini semua Tak Mengapa….Pokoknya di sana senang di sini senang dimana-mana hatiku senang. Perhelatan Pilgubsu 2013 tak obahnya bagai arena Pasar Loak…meskipun begitu yang pasti tak mengapa…..

    ‘nBASIS: Kota Padangsidimpuan kan tak termasuk negeri “tak mengapa”? ha ha

  2. […] bicara dengan orang-orang yang akan Anda tarik sebagai pendukung. Tentu saja Anda juga perlu tahu kondisi objektif Sumatera Utara saat ini dan segenap tantangan-tantangannya, agar Anda benar-benar kompeten […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: