'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONSTRUK KESUMATERA-UTARAAN

KONSTRUK KESUMATERA-UTARAAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


TOP-STORY-3-GOAT

Menerima fakta Sumut sebagai salah satu provinsi korupsi terkemuka tampknya kini juga bukan sesuatu keterpaksaan. Orang sudah menganggapnya keniscayaan yang berasal dari hasomalan (habit) yang tak perlu dirubah

Sumatera Utara memang “penyabar”. Ya, penyabar dalam dua tanda petik. Cobalah perhatikan. Sumut seakan tak mengapa tak bergubernur. Juga seakan tak mengapa ketua beberapa partai besarnya Plt alias tak definitif.  Tak mengapa juga korupsinya banyak. Tak mengapa infrastrukturnya kupak-kapik. Tak mengapa demokrasinya compang-camping. Tak mengapa hasil kebunnya pun tak dibagi adil,  Tak mengapa rakyatnya bunuh-bunuhan terus soal lahan. Tak mengapa bertahun-tahun berangan-angan buat bandara baru sementara lahan sekeliling bandara lama dan barunya sendiri sudah dipindah-tangankan ke pemodal besar. Tak mengapa sejumlah besar perdanya dibatalkan oleh Jakarta. Tak mengapa calon gubernurnya pun “dipilihkan” oleh Jakarta karena mereka anggap mereka lebih tahu tentang Sumut.

Bangun Negara. Tentang “tak mengapa” yang disebutkan terakhir, yakni “calon gubernurnya pun dipilihkan oleh Jakarta karena mereka anggap mereka lebih tahu”, bukankah sesuatu yang khas Sumut. Sistem politik yang oligarkis yang membuatnya seperti itu. Jadi Jakarta yang memilihkan Walikota untuk Medan sebelum mempersilakan rakyat memilih, Bupati untuk Simalungun, Gubernur untuk Sumatera Barat, dan seterusnya. Setelah mereka pilih di Jakarta, barulah politik boleh membuat perhelatan untuk mempersilakan rakyat memilih hasil pilihan mereka. Pada umumnya pilihan Jakarta itu buruk seburuk-buruknya. Tak mungkin karena baiknya pilihan Jakarta itu hingga daerah tak mengendakinya.

Siapa mereka yang di Jakarta itu hingga begitu hebatnya menentukan nasib rakyat di daerah? Sebetulnya bukan siapa-siapa. Mereka hanya orang-orang kampung yang suatu ketika berurbanisasi ke ibukota, setelah itu bertarung untuk diri sendiri. Agar  tetap menjadi penting, seiring dengan akumulasi terus-menerus pentingnya Negara, mereka pun disertakan sebagai bagian mata rantai yang harus dilekatkan erat kepada sistem kenegaraan. Mereka tak kelihatan memusuhi Negara melalui permusuhannya terhadap daerah. Jika tuduhan seperti itu diajukan serius, maka si penuduh akan dituduh balik sebagai orang gila, atau bahkan subversif.

Satu lagi. Buruk atau bagus, rakyat tak boleh protes tentang segala macam produk hegemoni Jakarta itu. Jika akan protes, paling hanya menjadi golput saja dalam pemilu. Tetapi sayangnya lagi, golput di Indonesia pun bukanlah sesuatu yang keseluruhannya murni sikap politik masyarakat, melainkan bagian utuh dari scenario politik dari mereka yang dengan bangga melekatkan simbol-simbol kenegaraan di dadanya.

Konstruksi Sumut. Siapa yang paling banyak menentukan penerimaan seluruh rakyat dunia tentang status Sumut sebagai “Semua Urusan Mesti Uang Tunai?”. Konstruksi itu dibangun bersama. Meskipun begitu, Negara memang melegitimasinya demikian. Negara yang menguat dan semakin kuat hingga kuat sekuat-kuatnya adalah sebuah permusuhan serius terhadap rakyat, sebab Negara tetap menganggap dari dulu bahwa jika rakyat kuat adalah bermakna lemahnya Negara. Jadi memang ada pertanyaan serius yang harus diajukan kepada siapa-siapa yang mengaku dirinya sebagai representasi Negara, atau yang mengklaim presensinya sebagai wujud Negara.

Konstruk itulah yang dilawan oleh Maludin Simbolon, Sumitro Djojohadikoesoemo, Dahlan Djambek, Ventje Sumual dan semua mereka yang pernah tercatat sebagai pemberontak dalam konteks PRRI/Permesta. Pada era modern, catatlah gagasan federalisme yang muncul dari Amien Rais yang kemudian menjadi proyek canggih otonomi daerah versi baru yang penggagasannya diawaki oleh Riyaas Rasyid. Seekstrim orang daerah pada zaman ini mestilah mencatat keberanian Riyaas Rasyid yang pernah berkata “sebetulnya untuk apa Negara bagi orang yang tak pernah memperoleh harapan sejahtera?” Jadi Negara haruslah mensejahterakan. Karena memang itu fungsinya. Itu disepakati dan tak cuma dicerminkan oleh naskah suci prokalamasi kemerdekaan ataupun Djakarta Charter.

Proyek canggih otonomi daerah adalah proyek gagal. Itu yang membuat Riyaas Rasyid mengundurkan diri sebgai menteri saat Gus Dur sedang enak-enaknya menikmati kepresidenannya yang berasal-muasal dari proses politik yang menafikan secara kuat sifat dan ruh demokrasi yang akhirnya membuat Mega sebagai pemimpin politik dengan partai pemenang dalam pemilu merajuk semerajuk-merajuknya karena diingkari. Diingkari menjadi presiden. Diingkari menjadi ikon demokrasi.

Sumut seakan tak mengapa tak bergubernur. Masalahnya bukanlah terletak pada mengapa Gatot Pujo Nugroho tetap saja pelaksana tugas gubernur berlama-lama sebelum pekan lalu disetujui mengganti kedudkan Syamsul Arifin yang sudah memperoleh ketetapan hukum sebagai terpidana korupsi dan karenanya memang harus berhenti.

Menerima fakta Sumut sebagai salah satu provinsi korupsi terkemuka tampknya kini juga bukan sesuatu keterpaksaan. Orang sudah menganggapnya keniscayaan yang berasal dari hasomalan (habit) yang tak perlu dirubah.

Penutup. Capaian-capaian minimalis bahkan terendah dalam ukuran bernegara di Sumut Juga seakan tak mengapa menjadi tolok-ukur yang mengawal setiap perilaku. Kini sudah terlanjur ada dalam benak rakyat, tak mengapa juga korupsinya setiap saat bertambah banyak. Tak mengapa pula infrastrukturnya kupak-kapik saja. Tak mengapa demokrasinya compang-camping seburuk kesepakatan-kesepakatan ad hock di antara penjudi di lapak-lapak yang sempit di terminal. Jika tak mengapa hasil kebunnya tak perlu dibagi adil, maka tak sulit mencari pembenaran logika rakyat mengapa harus bunuh-bunuhan terus soal lahan.

Tak mengapa bertahun-tahun berangan-angan buat bandara baru sementara lahan sekeliling bandara lama dan barunya sendiri sudah dipindah-tangankan ke pemodal besar. Tak mengapa sejumlah besar perdanya dibatalkan oleh Jakarta meskipun perda itu sebuah perlawanan atas maslahat rakyat semisal keniscayaan anggaran pendidikan yang tak boleh di bawah 20 %. Tak mengapa calon gubernurnya pun tak menjanjikan lima tahun perubahan serius. Ini bukan hanya asal ada saja. Sebab, sesuatu yang orang Sumut tak memikirkan secara serius ialah jika mereka menjadi “anak yatim” lagi karena gubernurnya “sekolah” lagi seperti Syamsul Arifin.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Medan Bisnis, Rabu 4 Desember 2012, hlm 2.


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: