'nBASIS

Home » ARTIKEL » Pilgubsu: MASSA APUNG DAN KEWIBAWAAN TRADISIONAL

Pilgubsu: MASSA APUNG DAN KEWIBAWAAN TRADISIONAL

AKSES

  • 564,277 KALI

ARSIP


jawa

Entah mengapa Sri Sultan Hamengku Buwono terseret dalam kepelikan ini dan seperti sedang menghukum Soekirman dan Djumiran Abdi yang juga berstatus sebagai kandidat terutama ketika raja Jawa ini meminta orang Jawa jangan terpecah. Lalu, bersatu ke siapa?

Dengan pengecualian terhadap sejumlah kecil yang nyaris tak bermakna, saya yakin muatan ideologis benar-benar telah diparumar (dikosongkan) dari seluruh partai politik di Indonesia. Mereka telah dengan sengaja lebih memilih profesionalitas dalam pengertian amat khas, untuk mengatakan bahwa partai di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan aneh yang berjuang untuk memberikan pekerjaan dan keuntungan material kepada sejumlah kelompok terbatas secara mardingkan (diskriminasi).

Perusahaan-perusahaan ini memang aneh, bukan saja karena selalu pajago-jagohon (arogan, patentengan) dan pargabus (bohong). Di sana hanya ada satu nipi (mimpi) besar, yakni akumulasi dominasi atas dasar mentalitas korupsional para pengendali. Sebetulnya perusahaan-perusahaan ini hidup karena penyanderaan terhadap nasib rakyat, karena sifat panangko-nya (rent sicker, tukang  palak).  Maka persaingan antar parpol pun tidak akan pernah lagi akan di bawa ke arena perjuangan. Tarung ide dan tarung program, jika akan pernah ada, pastilah untuk arena pencitraan dalam batas perkampanyean belaka. Gabus (bohong) lagi, karena jika disadari, momen ini hanyalah jerat untuk rekrutmen pemilih. Rekrutmen pemilih ini memang sebuah fungsi paling tradisional seluruh partai. Makin besar pemilih makin besar kekuasaan dan akses korupsi. Jika tak beruntung, partai-partai, karena tak dapat pekerjaan dan uang, akan bubar sebagaimana sebuah perusahaan yang bangkrut.

Turunan Globalisasi. Ini memang bagian dari globalisasi yang meski tak semestinya meniscayakan demokratisasi setengah hati (halfdone) dan pengorbanan-pengorbanan serius lainnya.  Sisi ini tampak sebagai proses keniscayaan imperatif perkuatan sokongan terhadap keasingan (alien) yang menjadi tuan bagi seluruh orang lemah dengan mandat penuh para pengendali negara. Perubahan-perubahan dalam negeri justru kerap tak difahami oleh bangsa sendiri, karena remote-nya ada di luar, di tangan kapitalis. Bukankah inti tuduhan terhadap BJ Habibie sebagai pengkhianat bangsa sendiri berasal dari asumsi seperti ini? Memang mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin tentu saja memiliki agenda politik tersamar di luar kritiknya terhadap kepatuhan atas keniscayaan kapitalis yang tak khas Indonesia. Bagaimana jika penganugerahan gelar dari kerajaan Inggeris kepada Presiden SBY baru-baru ini ditanyakan kepada mantan menteri ini?

Begitu keluar dari kancah penelitiannya di Peru, Hernando De soto (1989) berucap bahwa “rasa benci dan amarah subversif selalu akan  mendapat ladang suburnya hanya apabila informalitas tidak lagi mampu berdiri, dan formalitas merkantilis nyata-nyata telah gagal”. Baginya, obat mujarab bagi kekuasaan dan kemelaratan adalah secara kstaria mengakui hak milik dan hasil kerja mereka yang dikucilkan oleh sektor formal. De soto menganjurkan empati, dimana ada pemberontakan mestinya di situ ada rasa turut memiliki dan tanggung jawab.

Hans-Dieter Evers (1980) dalam studinya tentang Produksi Subsistensi dan “Masa Apung” di Jakarta yakin bahwa pembentukan kelas baru yang membedakan golongan kuat (ekonomi) dan golongan lemah muncul sebagai produk kapitalisme yang membahana. Golongan lemah yang menurutnya bisa dijuluki dengan sebutan lain, yakni massa apung, secara kumulatif bertambah. Mereka hidup dalam ketidakstabilan yang ditandai taraf kehidupan ekonomi subsistensi. Massa apung adalah tragedi globalisasi.

Bagaimana pertumbuhan kumulatif massa apung? Ibarat kenderaan, itu sebuah kecepatan nyaris tanpa rem. Model pertumbuhan ekonomi berbasis agregate out put

dihubungkan dengan investasi dalam bentuk out put capital ratio dan sangat ketat dengan orientasi tingkat GNP (Gross Notional Product). Nipi (mimpi) yang selalu dijanjikan ialah penyebaran secara meluas kesejahteraan pada semua sektor dan lapisan melalui hayal Tricle down effect. Di belahan bumi mana pun itu tak pernaah terjadi.

Bayangkan, dengan bantuan modal asing strategi industrialisasi dipusatkan di kota-kota besar, karena kota-kota kecil apalagi pedesaan tidak memiliki prasarana dan tenaga terdidik yang diperlukan. Strategi yang meleluasakan peranan perusahaan dan industri besar padat modal ini mengutamakan pentngnya efisiensi untuk maksud akselerasi pertumbuhan. Poverty Curtain (tirai kemiskinan) yang diperkenalkan Mahbub Ul-Haq terjadi karena masyarakat tak dihitung sebagai stakeholder pembangunan. Itu terjadi di seluruh negara kategori dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia. Akses masyarakat dijauhkan dari pembangunan, jika pun mereka terlibat bukan karena bukannya Karen pilihan, melainkan diseret untuk melengkapi retorika dan mekanisme pembangunan. Partai dan kepartaian di Indonesia mengamini itu, dan oleh karena itu bertanggungjawab penuh atas segala akibat-akibatnya yang begitu menyedihkan.

Massa Apung Politik. Partai yang menjadi quasi perusahaan itu memang sebuah bencana nasional. Karena itu begitu banyak warga negara yang merasa teraniaya. Warga negara itu tak berdaya, terutama karena terus-menerus dipermiskin dan diperkuda-kuda. Memang tetap ada pengecualian dalam kelompok warga negara tersia-siakan ini. Sebagian mereka tidak sadar telah dipermiskin dan diperkuda-kuda. Bagi mereka partai dan berpartai bisa seperti beragama, atau bahkan lebih dari itu. Seperti Karl Marx pernah bilang, memang mereka termakan candu dan akhirnya malango (keracunan).

Bisakah kewibawaan tradisional meredam itu? Sepanjang kajian Sindung Haryanto (2012), itu memang bisa terjadi terutama ketika ia menjelaskan fenomena rasionalitas tindakan sosial para parhobas (abdidalem) Kraton Yogyakarta. Untuk sesuatu yang mereka fahami sebagai berkah yang bisa berupa ayom, ayem dan tentrem,  pengorbanan (penderitaan) mereka dapat berubah makna malah menjadi sesuatu yang dianggap suci. Tetapi kasus ini amat terbatas dalam wilayah genggaman seorang raja Jawa yang secara empirik masih tetap belum rela “turun tahta” yang karenanya muncul tuduhan dari Presiden SBY sebagai monarki dalam negara demokrasi.

Kekalahan Presiden SBY dalam pertarungan kewibawaan ini sekaligus menunjukkan penyebaran sentimen kejawaan dan perluasannya begitu ampuh. Sekalipun dianggap tidak rasional, elit dan apalagi partai, tak mengapa menjunjung sebagai capaian tertinggi masyarakat demokrasi modern. Politik dan partai politik di Indonesia bisa dan biasa bermanuever untuk merebut simpqti. Mereka bahkan bisa merangkak untuk membangun nativisasi yang melawan rasionalitas dan pakem kepercayaan sekali pun.

Kasus Sumut. Mungkin pemahaman itu yang ada dalam diri Gatot Pujo Nugroho ketika secara khusus mendatangkan Sri Sultan Hamengku Buwono X pekan lalu. Politik identitas (berbasis SARA) masih laku dan laris. Jakarta membuktikan itu. Orang Jawa (ingat di Jakarta itu dan sekitarnya ada bias Jawa) di Jakarta yang mencapai kurang lebih 38 % ditambah orang Cina yang mencapai kurang lebih 7 % adalah modalitas yang sangat ampuh.  Tetapi pertanyaannya ialah, parhobas kesultanan (abdidalem) tentu tidak sama dengan massa apung politik (Jawa) di Sumut.  Begitu pun, di balik pengorbanan yang mendegradasi  ketokohan (kenegarawanan) ini sekaligus terindikasi keluhan berat tentang social capital yang demikian lemah pada diri Gatot Pujo Nugroho. Entah mengapa Sri Sultan Hamengku Buwono terseret dalam kepelikan ini dan seperti sedang menghukum Soekirman dan Djumiran Abdi yang juga berstatus sebagai kandidat terutama ketika raja Jawa ini meminta orang Jawa jangan terpecah. Lalu, bersatu ke siapa?

Tautan-tautan psikologis orang Jawa yang diasumsikan cukup guyup berdasarkan faktor kampung halaman, dianggap bisa jadi solusi singkat. Tetapi adakah solidaritas yang lebih kuat dari perasaan-perasaan senasib sepenanggungan sebagai wong cilik yang tak pernah tersintuh pembangunan? Akankah deprivasi relative (perasaan keterampasan) bisa terlupakan seketika karena maneuver politik yang tak pernah menjanjikan kesejahteraan? Kedua hal itu bisa sebanding dengan solidaritas dalam konsep lama “Setunggal Kapal”.

Seorang teman berkata, perhatikan jumlah organisasi mereka begitu banyak. Perhatikan siapa mandor mereka. Mereka tak akan peduli siapa yang akan menjadi gubernur, karena “makan” jauh lebih penting. Lagi pula lebih Jawa siapa di antara Gatot Pujo Nugroho, Soekirman dan Djumiran Abdi?

Shohibul Anshor Siregar. Dengan perbedaan pada judul dan sedikit pada isi bagian akhir, naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 17 Desember 2012, hlm B7

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: