'nBASIS

Home » ARTIKEL » MEMILIH PAK MUSTAHIL

MEMILIH PAK MUSTAHIL

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


Scan20002

rakyat Sumut pasti hanya akan memberi pilihan kepada salah satu pasangan di antara 10 orang yang patut disebut sebagai Pak Mustahil (mustahil tak koruptor)

Mendagri Gamawan Fauzi berkata: “Andaikata terpilih menjadi gubernur dan ia harus mengganti dana yang ia keluarkan selama proses sampai terpilih sebesar Rp 60 miliar, coba dari mana uang itu harus dikembalikan, minimal Rp 1 miliar sebulannya? Padahal, gajinya hanya Rp 8,7 juta saja” (Januari,  211). Mungkin ada kepala daerah yang berusaha melegitimasi agar total pendapatannya berlipat-ganda dari itu. Tapi jumlah orang yang berani dan berhasil begitu tentu saja tidak banyak. Sehebat-hebatnya melegitimasi pendapatan yang lebih besar dari Rp 8,7 juta, akan tetap saja tidak mendekati angka keharusan pengembalian modal pemilukada 1 miliar per bulan. Lalu bisakah tidak korupsi untuk pengembalian modal, untuk menjadi kaya raya dan sekaligus memperkaya orang-orang dekat serta keluarganya selama menjadi kepala daerah?

Setahun kemudian, November 2012, Mendagri Gamawan Fauzi berkata lagi: “Sebanyak 281 kepala daerah terjerat masalah hukum. Status mereka berupa tersangka, terdakwa, saksi, dan terpidana”. Dari perspektif lain pernyataan Gamawan Fauzi ini bisa dilihat sebagai sandiwara nasional belaka. Cukup banyak pertanyaan penting ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Gamawan Fauzi terlukiskan seperti tidak tahu akar masalah. Sekiranya otonomi daerah itu dihentikan saat ini juga, bukankah korupsi masih akan tetap terjadi dan marak? Bukankah kemiskinan akan tetap parah? Bukankah masyarakat sipil sebetulnya juga tidak semakin berdaya? Gamawan Fauzi seakan tidak tahu bahwa ada sesuatu yang lebih substantif dari pembicaraan tentang kemalingan kepala daerah, dan itu inherent dengan kebobrokan sistem.

Nasionalitas Korupsional. Sebetulnya ketika berbicara tentang keniscayaan korupsional kepala daerah, yang dilakukan Gamawan Fauzi itu hanyalah sebuah lakon yang mencontohkan tipikal pejabat Indonesia yang tak jujur menghebohkan sesuatu yang sebetulnya bukan prioritas untuk dihebohkan. Konstruk kekuasaan memang sudah tercipta sebagai instrumen korup. Maindset manusia modern (Indonesia) sudah terpatri seperti itu. Mari kita banding dengan sebuah data yang pernah disediakan oleh negeri ini untuk seluruh rakyatnya. Saat musim Pilpres tahun 2009, konon Prabowo Subianto memiliki kekayaan Rp 1.647.249.879.469. Itu sebuah jumlah besar yang mengalami kenaikan sebesar 16157 % dari perhitungan yang dibuat sebelumnya. Megawati dilaporkan sudah bertambah kaya dengan kenaikan hingga 142 %. Total kekayaannya saat itu Rp 256.447.223.594.  SBY sendiri pada saat yang sama dinyatakan memiliki kekayaan Rp 4.736.073.812, naik 102 % dari perhitungan sebelumnya. JK Rp 61.066.512.967 (naik 24 %). Budiono Rp 3.458.871.878 (naik 18 %). Wiranto Rp 39.436.837.063 (naik 85%). Jika faktanya hanya JK sendirilah yang pedagang di antara mereka semua, maka jalan pikiran apa yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa korupsi itu bukan sesuatu selain dosa?

Jadi sudah benar menurut realitas konstruk kekuasaan di Indonesia kontemporer, bahwa pejabat memang harus korupsi. Dalam ungkapan lain ia adalah maling sungguhan. Jika tidak korupsi dan jika bukan maling, itu bukan pejabat. Negarawan Indonesia sudah terkonstruk sebagai maling, dan itu tidak dianggap aneh oleh rakyatnya yang Berketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila). Tuhan dalam realitas konstruk rakyat Indonesia rupanya begitu jelek, begitu toleran terhadap ketidak-jujuran dan ketidak-adilan. Jangan-jangan agama di Indonesia pun sudah menjadi penyangga yang kuat bagi pembentukan dasar-dasar budaya pemerintahan  yang koruptif. Setidaknya harus dituduh bahwa agama yang difahamkan dan diamalkan oleh rakyat Indonesia saat ini hanyalah sejenis agama aneh yang toleran terhadap berbagai bentuk kejahatan.

Politik Korupsi. Ketika Negara menghebohkan diri tentang korupsi di daerah, sebetulnya kita sedang membohongi diri sendiri. Terlalu kejam rasanya jika hanya Syamsul Arifin yang harus masuk penjara. Ketika Abdillah wajib masuk penjara karena masalah kenderaan pemadam kebakaran itu, sesuatu tentulah telah didisain untuk tidak adil dan untuk tujuan politis tertentu dan itu pasti sebuah kebusukan niat jahat berinstrumen hukum. Hukum di Negara maling memang hanya dimaksudkan untuk menimbulkan kesan bahwa keadilan masih ada. Tetapi keadilan yang mampu diberikan hanyalah sebatas kamuflatif belaka.

Bukan tidak bermanfaat membicarakan maraknya korupsi (di daerah) yang berakar dari kekeliruan dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pemilukada). Tetapi perhatikanlah secara seksama, semua terjadi sebagai keniscayaan nasional belaka. Karena akarnya ada pada nasionalitas yang koruptif. Sebuah kerusakan sistemik yang induk persoalannya justru tidak di hilir (daerah). Dimulai oleh para pembijaksana partai (partai itu adalah made in Jakarta), dan kemudian diikuti oleh rakyat, pemilukada dijadikan ajang transaksi (atas dikte siapa Jakarta mengadopsi model ini?). Rasanya tak ada lagi yang bisa memperlambat proses perusakan yang didisain ini. Biaya yang amat tinggi dalam pemilihan membuat calon kepala daerah mencari “sumbangan” dari sektor swasta. Sektor swata itu tak datang dengan motif kosong. Ia berniat akan mengeksploitasi semua yang bisa dijadikan sasaran. Kekuasaan dan keusahaan pun, pada gilirannya, berkolaborasi tanpa perlu berhitung posisi rakyat dan keselarasan semua tindakan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma pemerintahan. Itu yang menyebabkan rakyat serasa sama saja ada atau tak ada pemerintahan. Bagi yang berpikiran kritis malah pemerintahan itu bahkan diidentifikasi sebagai faktor sulit yang menyandera nasib rakyat untuk tetap miskin dan terpuruk. Hal ini selalu bisa dibaca dalam politik anggaran (APBN dan APBD), kebijakan pembangunan yang diorientasikan pada pertumbuhan dan pragmatisme lainnya. Juga pada perda-perda eksploitatif yang dianulir oleh Jakarta itu (meskipun Jakarta juga memproduk UU dan peraturan yang lebih eksploitatif). Kemana orientasinya, siapa yang diuntungkan olehnya dan apa cita-cita besarnya, hanyalah perdebatan di antara segelintir orang yang kerap dianggap sebagai pengganggu pembangunan.

Penutup. Mendagri Gamawan Fauzi merasa benar berbicara begini: “Oleh karena itu, untuk mencegah dan menghentikan maraknya korupsi di daerah, jangan membebani calon kepala daerah dengan materi dan ada undang-undang tentang pilkada yang ketat mensyaratkan pencalonan kepala daerah. Sikap dan orientasi partai dan masyarakat dalam pilkada pun perlu berubah” (November 2012). Tentulah Gamawan Fauzi bukan tidak tahu siapa koruptor terbesar di negeri ini dan bagaimana proses terbangunnya sistem korupsional Indonesia Raya.

Meskipun tanggal 7 Maret 2013 nanti rakyat Sumut pasti hanya akan memberi pilihan kepada salah satu pasangan di antara 10 orang yang patut disebut sebagai Pak Mustahil (mustahil tak koruptor), tentulah masih ada peluang mengeliminasi bahaya terbesar. Bahaya terbesar itu ialah Sumut menjadi “anak yatim” lagi (tak bergubernur) karena KPK memenjarakannya. Caranya hanya satu, periksa rekam jejak dan identifikasi potensi terkecil korupsi di antara kelima pasangan. Itulah pilih.

Kelompok Band The Queen dalam sebaris syair dalam lagu Teo Toriatte yang pernah mereka nyanyikan dengan variasi berbagai bahasa, termasuk bahasa Jepang, pernah mengingatkan begini: Let’s never loose the lessons we have learned (semoga kita tak lupa semua pelajaran yang pernah kita dapat).

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertama kali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin, 7 Januari 2013, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: