'nBASIS

Home » ARTIKEL » POTENSI ANCAMAN KECURANGAN DALAM PEMILUKADA

POTENSI ANCAMAN KECURANGAN DALAM PEMILUKADA

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


data idi

Di antara beberapa berita, malam ini saya temukan dalam inbox email saya sebuah pertanyaan yang berasal dari seorang jurnalis lokal. Ia bermarga Siahaan. Bunyi pertanyaannya: Potensi kecurangan pasti masih berpeluang terjadi dalam Pilgubsu kali ini. Semisal, kecurangan/penyalahgunaan surat suara (penggelembungan suara) di TPS. Bagaimana komentar Anda? Apakah daerah-daerah terpencil paling besar potensi pelanggarannya? Kalau iya, kira-kira berapa persen daerah atau TPS yang rawan pelanggaran itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu kita mulai dengan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumut. Tahun 2010, hasilnya tidak menggembirakan. Perhatikan data di atas.

Skor  yang memuaskan ialah yang diberi simbol dengan angka tertinggi (100). Artinya, makin rendah skornya, makin rendah pula kualitasnya. Perhatikan data di atas, keberpihakan KPUD dan jajarannya sampai ke bawah begitu buruk, hanya memperoleh skor 9,09, bahkan paling rendah di antara skor yang kita tunjukkan.  Empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh skor untuk kejadian yang dilaporkan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Harus dibayangkan bahwa tidak semua kejadian kecurangan perhitungan suara diketahui secara luas. Juga, dari semua kecurangan yang diketahui, tidak semua dilaporkan karena berbagai kondisi demokrasi yang amat buruk. Karena itu saya yakin skor sesungguhnya jauh lebih rendah dari 41.77 itu. Bandingkan pula dengan skor yang hanya 16.67 untuk jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Di Sumatera Utara hak memilih dan dipilih hanya berskor 49.32. Meskipun aspek kebebasan sipil memperoleh skor 76.64, tetapi aspek hak-hak politik hanya memiliki skor 57.42 dan institusi demokrasi berskor  56.45.  Kualitas DPT hanya 30.00.

Kesimpulan, berdasarkan data-data objektif memang ancaman pemilu jurdil itu sangat tinggi di Sumatera Utara. Makin ke pelosok demokrasi itu makin bobrok. Mengapa? Demokrasi itu hanyalah mainan bagi orang yang memiliki kelebihan akses dibanding yang lain. Dengan melihat peta geografis Sumatera Utara maka saya berpendapat potensi kecurangan akan semakin besar di daerah terpencil. Tetapi itu tidak menafikan potensi besar ancaman demokrasi di kota-kota.

Kesimpulan lain ialah bahwa hingga kini Sumatera Utara tidak memiliki data politik demokrasi, yang dia punya hanya data klaim politik demokrasi. Juga Indonesia. Artinya, hasil pemilu dan pemilukada selama ini sangat diragukan kebenarannya. Hasil demokrasi kita adalah hasil bajakan pihak-pihak penguasa demokrasi.

Terimakasih karena telah memberi pertanyaan yang cerdas kepada saya.

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: