'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMBODOHAN BERMODUS SURVEY

PEMBODOHAN BERMODUS SURVEY

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


bodoh

Di negara “danga-danga” seperti Indonesia instrumen akademis seperti survey yang sejatinya bertujuan mulia dapat dibelokkan menjadi penyumbang bencana. Itu karena moralitas para pengguna begitu rendah.

Alkisah Supran Supangat, anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, sampai terperangah tak bisa bercakap beberapa menit. Apa pasal? Di tengah-tengah para tim sukses Amri Tambunan-Zainuddin Mars (waktu itu untuk perebutan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang) yang sedang membahas sebuah berita tentang survey yang mengunggulkan kompetitor mereka tiba-tiba Amri Tambunan berkata “kalau betul dia unggul apa masuk akal dia beritahu kepada Anda? Tujuan dia kan cuma ingin menggertak dan berharap kita semua dan masyarakat terpengaruh dan menerima begitu saja? Justru karena ia paniklah maka survey itu dianggapnya satu-satunya hal yang dapat mendongkrak dia”.

Dalam perhelatan politik pemilukada Sumut 2013 paling tidak sudah pernah modus serupa muncul sebanyak dua kali. Pertama hanya beberapa hari saja setelah penutupan pendaftaran. Waktu itu diunggulkan pasangan Gatot Pujo Nugroho – HT Erry Nuradi. Secara optimis mereka menyatakan menang satu putaran. Tak masuk akalnya untuk mendesign surveynya saja tidak cukup dua hari, termasuk menentukan petugas pengumpul data. Kali ini lembaga lain mengusung  pendapat survey untuk kemenangan Gus Irawan – Soekirman satu putaran dengan angka optimis 39 %.

Survey pertama banyak dikecam orang, terutama karena mereka enggan menyebut sumber pembiayaan. Survey kedua yang dilansir kemarin tidak lagi diributkan orang, karena dianggap hanya follower tak bermutu untuk peristiwa pertama.

Belum lama ini seseorang (jurnalis) menelefon saya. Dia dari sebuah media penerbitan lokal. Saat itu saya sedang berada di kota Tarutung, tengah malam. Pertanyaannya ialah “siapa yang mendanai survey Gus Irawan?” Saya jawab, “saya tidak tahu”.  Saya sama sekali tidak mengetahui konteks pertanyaan itu dan sama sekali tidak tergoda untuk menanyakan kepada jurnalis yang bertanya.

Kemudian ia menerangkan, belum lama (beberapa jam sebelum ia bertanya) sebuah konferensi pers berlangsung di Medan. Sebuah lembaga survey mengemukakan bahwa Gus Irawan akan unggul dalam pemilukada Gubernur tanggal 7 Maret 2013. Ketika diminta informasi tentang penyandang dana survey, lembaga itu bungkam.

Ketika pagi hari tiba di sekitar Amplas, Medan, ponakan saya (yang mendapat giliran menyetir) membangunkan saya. “Tulang. Tulang. Lihat itu. Nama tulang ada pada koran, halaman satu”.  Ia dengan jelas melihat huruf-huruf besar yang tertera pada halaman awal koran yang dijajakan oleh beberapa awak koran di pinggir jalan.

Seingat saya koran itu pernah beberapa kali sebelumnya menyebut saya sebagai nara sumber untuk penyelidikannya. Kali ini saya beli dua lembar. Di situ dimuat penjelasan saya bahwa untuk periode Februari-Maret memang saya ikut dalam survey untuk Gus Irawan. Kemudian saya tidak ikut lagi, alias manarik diri, dan seterusnya saya tidak tahu lagi. Rupanya jawaban saya amat penting kedudukannya mengingat tukang survey tidak mau terbuka tentang siapa yang mendanai survey yang mereka lakukan.

Tak lama kemudian saya mendapat sms dari Jakarta yang memberitahu bahwa si “Jenderal” di balik survey Gus Irawan itu telah membaca keterangan saya pagi-pagi sekali dalam perjalanan menuju Bandara Polonia saat akan kembali ke Jakarta. Saya jawab, bahwa saya hanya memenuhi kewajiban normatif saya kepada masyarakat (wartawan). Tidak ada konflik di antara kami, karena ia pun tahu bahwa kewajiban memberi tahu penyandang dana survey diatur dalam code of conduct surveyor yang berlaku universal. Itu sebuah moralitas yang diperlukan untuk integritas kinerja.

Akademisi mencerahkan. Akademisi juga manusia biasa. Ia terdaftar (mestinya) dalam DPT. Karena ia memiliki hakenam5 pilih, tidak mengapa ia memihaki salah satu di antara pasangan kandidat yang tersedia. Tetapi itu tidak membuatnya boleh bertingkah mengingkari asas-asas dan nilai-nilai akademis yang seyogyanya dijunjung tinggi. Jika akademisi ingin terlibat, mestinya harus berporos pencerahan. Atau malah jika akademisi itu ingin menyumbang terhadap demokrasi, lebih bagus mereka berkiprah mengawal demokrasi. Katakanlah mencari model untuk mengeliminasi praktik money politic atau modus-modus kecurangan dalam perhitungan suara yang hingga kini dinyatakan sebagai masalah besar dalam demokrasi prosedural dan halfdone Indonesia.

Tetapi itu selalu terpulang kepada seseorang. Karena untuk berbuat seperti yang disebut terakhir kemungkinan saja ia tak dibayar oleh siapa pun, dan malah mungkin akan mengeluarkan biaya sendiri.

Dapatkah para surveyor ini memenuhi permintaan menyerahkan daftar pertanyaan yang mereka buat untuk survey dan siapa saja responden mereka (by name and by adres) agar orang lain yang berniat menguji secara akedemis kinerja mereka dapat terbantu untuk mengetahui validitas hasil pekerjaan mereka? Ha ha ha. Akademisi dari Negara “danga-danga” tak akan siap untuk itu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: