'nBASIS

Home » ARTIKEL » BADAN USAHA MILIK DAERAH

BADAN USAHA MILIK DAERAH

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


Scan20004

Jika BUMD hanya sekadar modus untuk menelan dana yang tersedia dalam APBD (penyertaan modal), niat baiknya sangat dipertanyakan, dan itulah awal bencana itu.

Kecenderungan pemantapan posisi Negara (pemerintah) sebagai regulator dan bukan pemain (apalagi pelaku monopoli) dalam berbagai bidang usaha tertentu adalah sebuah fakta. Pilihan dunia mengarah ke trend itu. Tetapi, belum lama ini Sumut melangkah sedikit lain. Dengan inisiatif (langka) DPRDSU diajukanlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Ranperda BUMD). Ranperda ini dapat merupakan bentuk penyimpangan dari trend  itu.

Di Sumatera Utara kita telah memiliki sejumlah BUMD dan seluruh masyarakat secara luas sudah pun tahu kinerjanya. Begitu pun, pada masa kepemimpinan Gubernur Rudolf M Pardede berhasil dibentuk sebuah BUMD baru yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur. Tetapi kita tidak begitu faham kinerjanya sampai sekarang. Tidak pula ada highlight catatan yang dibuat tentang itu, misalnya pujian atas prestasi yang diraihnya atau sebaliknya rekomendasi pembubarannya karena telah menjadi parasit daerah yang berbahaya. Public Hearing yang diselenggarakan oleh sebuah Fraksi di DPRDSU di tengah pro kontra yang terjadi waktu itu menghasilkan penolakan keras atas rencana pembentukan BUMD itu. Bismar Nasution, John Tafbu Ritonga dan beberapa akademisi lainnya dari USU memberi argumen penolakan yang sangat tegas berdasarkan keahlian mereka masing-masing.

Kinerja BUMD. BUMD itu seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bagi pejabat daerah. Itu sebuah tuduhan. Benarkah? Menurut penelitian Wihana Kirana Jaya dari PSEKP UGM (2004), mengandalkan BUMD adalah sebuah harapan kosong terutama jika dikaitkan dengan perannya dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesimpulannya, BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD pada sejumlah daerah karena selalu merugi. Mungkin mereka berfikir memang BUMD itu tak bisa diurus karena hanya akan menjadi lahan korupsi. Karena peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi masih kecil, maka ada yang berpikiran agar tetap bertumpu pada pajak daerah dan retribusi. Memang ini tidak selalu cerdas. Tetapi fakta peran BUMD sebagai penyumbang bagi PAD itu sangat rendah tidak mungkin dibantah. Menurut Wihana Kirana Jaya (2004), di NAD tercatat hanya 1,50 %, sedangkan di Sumut lebih kecil lagi, yakni 0,73 %. Angka tertinggi didapatkan di Sumbar (9,63 %) dan NTB (9,02 %). Pada saat dilakukan studi terdapat beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki BUMD.

bumd

Beranjak dari data itu maka sepatutnya dipertanyakan serius, apakah profesionalisme yang rendah sebagai penyebab BUMD gagal yang mungkin secara manajerial disebabkan kekangan yang berujung pada kurang-berani mengambil resiko? Ketidakjelasan payung hukum tentang badan pemerintah memang selama ini dirasakan telah menyebabkan permasalahan birokrasi yang buruk sekali. Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMD sangat kental. Jika BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta lokal, pertanyaan susulan adalah mengapa ia masih tetap harus ada? Tuntutan fungsi sosial dan bahkan tuntutan birokrasi bobrok atas BUMD memang telah menyebabkannya tidak fokus terhadap misi utamanya.

Melihat permasalahan empiris di atas, maka sebaiknya Ranperda BMUD yang sedang dibahas oleh DPRDSU bersama Pemprovsu lebih difokuskan kepada maksud penataan, efisien dan profesionalitas pengeloaan BUMD yang ada, bukan untuk memberi payung hukum untuk pendirian baru yang diperkirakan kelak pasti akan lebih membebani daerah.

Solusi. Satu solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD adalah perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang mendukung perekonomian daerah. Tidak cukup sekadar membuat dokumen, karena peningkatan daya saing sangat perlu dengan berfokus pada peluang pasar dan mekanisme pasar. Jika BUMD hanya sekadar modus untuk menelan dana yang tersedia dalam APBD (penyertaan modal), niat baiknya sangat dipertanyakan, dan itulah awal bencana itu. Karenanya peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan sangat diperlukan dan penetapan peraturan yang mendukung kegiatan operasional BUMD harus benar-benar up to date dengan sisi yang menunjukkan pentingnya optimalisasi apa yang disebut sebagai Badan Pengawas atau semacamnya.

Dengan demikian kita tidak sekadar bersemangat meneriakkan fakta bahwa UU No. 5 Tahun 1962 yang menjadi payung hukum BUMD selama ini sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru membuka celah salah kelola dan penyimpangan. Memang benar bahwa ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 perlu direvisi. Di antaranya tentang dasar dan tatacara pendirian BUMD, pilihan bentuk BUMD yang memaksimalkan profit atau yang memaksimalkan pelayanan publik. Juga tentang pola kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan, pengangkatan dan kewenangan direksi, perencanaan, dan hal-hal rinci tentang pertanggungjawaban dan pengawasan BUMD, kepegawaian dan kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD, restrukturisasi, dan lain-lain.

Menurut data yang disediakan oleh berbagai sumber, dalam RUU BUMD yang dibuat pada tahun 2006 melalui usul revisi dan penambahan kelihatan telah mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD. Namun beberapa aspek yang sangat perlu dikaji lebih jauh antara lain ialah masalah privatisasi dan restrukturisasi yang mencakup grand strategi reformasi BUMD. Hasil kajian peranan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD. Akhirnya aspek penegakan hukum harus dibuat menonjol tak sekadar memberi garis tebal di bawah ketentuan yang mengatur soal akuntabilitas. Jika BUMD menjadi lahan korupsi yang dilegalkan tentulah itu sebuah dosa pemerintahan yang tak bisa dimaafkan.

Penutup. Perilaku koruptif berdasarkan hasomalan (kebiasaan) “mumpung berkuasa” selalu menjadi  penyebab BUMD sebagai sasaran untuk eksploitasi di luar moralitas kewirusahaan dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ini tidak terjadi pada BUMD saja. Dengan perbandingan hasil rata-rata kebun (sawit) masyarakat untuk waktu yang sama dibandingkan dengan milik Swasta Nasional dan milik Negara (PTPN), pastilah dengan mudah dapat diketahui bahwa bukan peran teknologi yang menjadi penyebab perusahaan Negara selalu rugi, melainkan efisiensi  yang bersumber pada mental korupsional. Perluaslah perbandingan itu untuk mengukur bentuk-bentuk usaha lain, termasuk bank daerah. Anda pasti dengan mudah mengambil kesimpulan yang akurat.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan dengan Judul Badan Usaha Milik Negara, Senin  21 Januari 2013, hlm B7.


2 Comments

  1. […] artikel 1 artikel 2 artikel 3 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: