'nBASIS

Home » ARTIKEL » SLANK MENGGUGAT

SLANK MENGGUGAT

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


pemain-drum-slank-bim-bim-slank-kiri-menggelar-jumpa-_130122181853-988

Menilai selalu dirugikan karena pembatalan sepihak pertunjukan yang mereka rencanakan, Slank menyampaikan maksud untuk mengajukan judicial review tehadap pasal 15 UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyambut baik niat itu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pada Pasal 15 ayat (1) berbunyi demikian:

Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a.  menerima laporan dan/atau pengaduan; b.  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat mengganggu ketertiban umum; c.  mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d.  mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau  mengancam  persatuan dan kesatuan bangsa; e.  mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan  administratif kepolisian; f.  melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan  kepolisian  dalam rangka pencegahan; g.  melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h.  mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i.  mencari keterangan dan barang bukti; j.  menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k.  mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang  diperlukan  dalam  rangka pelayanan masyarakat; l.  memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m.  menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

Lalu pada ayat (2) pasal ini disebutkan

Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya berwenang: a.  memberikan  izin  dan  mengawasi  kegiatan  keramaian  umum  dan  kegiatan masyarakat lainnya; b.  menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c.  memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d.  menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e.  memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan  senjata  api,  bahan  peledak,  dan  senjata tajam; f.  memberikan  izin  operasional  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  badan  usaha  di bidang jasa pengamanan; g.  memberikan  petunjuk,  mendidik,  dan  melatih  aparat  kepolisian  khusus  dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h.  melakukan  kerja  sama  dengan  kepolisian  negara  lain  dalam  menyidik  dan memberantas kejahatan internasional; i.  melakukan  pengawasan  fungsional  kepolisian  terhadap  orang  asing  yang  berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j.  mewakili  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  organisasi  kepolisian internasional; k.  melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 

Keamanan. Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 5 sampai 7 disebutkan batasan tentang apa yang dimaksudkan dengan keamanan, yakni:

  • Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,  ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
  • Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta  terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  • Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Otoritas untuk menentukan ukuran tentang tingkat keamanan dari sebuah kegiatan tertentu seperti pertunjukan musik tentulah pihak Kepolisian.

Itulah pokok pembicaraan Slank ketika bertemu dengan Ketua MK Mahfud MD, di Jakarta, kemaren. Mereka ingin mengajukan judicial review terhadap pasal ini, karena menurut mereka pasal inilah yang menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk membatalkan sejumlah pertunjukan mereka. Menurut Bimbim, sejak tahun 2008 10 konser Slank dibatalkan secara sepihak oleh kepolisian. Kejadian terakhir adalah di Tangerang, Lampung, dan Jakarta.

Slank yang getol menyuarakan kritik ini adalah sebuah grup musik yang memiliki penggemar cukup besar di Indonesia. Awalnya  Bimbim-lah yang menjadi pemrakarsa grup ini pada tanggal 26 Desember 1983. Grup ini berhasil menanamkan pengaruhnya secara kuat, dan juga berhasil meraih predikat Indonesia’s Highest-Paid Music Star (bintang musik berbayaran termahal). Menurut Wikipedia pada tahun 2008 dan 2009 mereka dibayar Rp 500 Juta setiap kali pertunjukan.

Bagaimana menurut Anda? Anda ikut dukung?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: