'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERTAMBANGAN UMUM

PERTAMBANGAN UMUM

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


Scan20009

Kita hanya perlu tambang yang ramah lingkungan. Kita hanya perlu tambang yang memberi manfaat kepada rakyat. Kita tak boleh terus membiarkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang identik dengan kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan keuangan Negara. Anda setuju, bukan?

Kita memang sedang terus menerus membangun dari keterbelakangan kita. Karena itu kita sangat memerlukan sumber-sumber pemasukan (ekonomi) yang dapat mendorong secara akseleratif pertumbuhan (growth). Namun tidak berarti kita boleh mengabaikan moralitas pembangunan yang seyogyanya untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Di sini ada rakyat yang secara geografis dan norma konstitusi kita sebut sebagai stakeholder. Mereka mungkin sebodoh yang sangat cukup untuk perlakuan eksploitatif  oleh rakyat lain yang hadir di sini sebagai wakil-wakil kehausan penguasaan dan obsesi kenikmatan tak terbatas.

Kehadiran para wakil rakyat lain dalam wajah-wajah corporatisme yang merepresentasikan simbol tertinggi modernitas, yang karenanya seperti punya wewenang berbuat sekehendaknya di sini, termasuk untuk menghancurkan atas nama dan untuk hedonitas, selalu menjadi masalah besar. Rakyat stakeholder akhirnya tak memiliki hak untuk perlidungan. Kemaslahatan menjadi cerita menyedihkan karena makna terdalamnya ternyata dikonstruk oleh rakyat lain. Rakyat stakeholder bukan tak berpemerintahan untuk urusan perlindungan dan semua itu mereka biayai dengan keringat dan darah mereka. Tetapi pemerintahan dalam makna yang sesungguhnya kerap hanya menjadi perpanjangan tangan corporatisme internasional yang bertujuan melindungi keamanan hedonitas rakyat lain itu.

Konflik terbuka antara pemerintah dan corporate di satu pihak dengan rakyat stakeholder di pihak lain, masih sedang belangsung di seluruh lokasi pertambangan di Indonesia dan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Ini disebabkan oleh filosofi pembangunan yang dianut tidak begitu hirau terhadap nasib rakyat stakeholder. Inti cerita adalah bahwa pemerintah rakyat stakeholder selalu dalam pihak yang lebih mementingkan pemeranan diri sebagai komprador ketimbang motor penggerak pembangunan bagi rakyat stakeholder. Ini jugalah masalah serius kita di Sumatera Utara.

Kesadaran Lingkungan. Pengusaha pertambangan harus didorong berbuat sebanyak mungkin untuk mendukung masa depan kehutanan Indonesia yang lestari. Apa kaitannya? Menurut data, luas areal konsesi usaha pertambangan di lahan hutan mencapai 2 juta hektar (Ahmad Jauhari, 2009). Peneliti P3BI Jakarta ini yakin bahwa apabila lahan hutan seluas itu tidak dikelola dengan baik, tidak dihijaukan kembali setelah selesai kegiatan usaha penambangan, maka bukan saja perusahaan pertambangan akan memperparah dan memperluas lahan kritis di Indonesia. Tetapi juga akan mendapat kutukan dari anak cucu generasi mendatang.

Data Departemen Kehutanan menyebutkan pada tahun awal 2009 luas areal lahan kritis di Indonesia mencapai 23 juta hektar, suatu jumlah yang tak kecil. Sedangkan yang masuk kategori agak kritis mencapai 40 juta hektar. Untuk mengatasi dan mencegah meluasnya lahan kritis tersebut konon telah dilakukan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Gerakan yang dimulai sejak tahun 2003 itu ternyata tak dapat diharapkan memulihkan kerusakan lahan kritis yang sudah terlanjur itu.

Sebuah laporan menyebut bahwa pada tahun 2002-2005, berbagai upaya telah dilakukan Departemen Kehutanan dan stakeholder kehutanan. Hasilnya, dilaporkantelah menurunkan deforestasi dari 2,83 juta hektar menjadi 1,08 juta hektar per tahun. Katanya lagi, upaya penghijauan dalam kerangka sumbangan Indonesia untuk dunia dalam mengatasi perubahan iklim, yang juga dilaksanakan Departemen Kehutanan melalui gerakan menanam 100 juta pohon, menyambung gerakan serupa pada 2007, terus digiatkan. Bagi yang percaya silakan optimistik. Bagi yang tidak percaya, katakan saja semua itu masih belum dapat dipastikan tingkat keberhasilannya.

Perhatikan bagaimana cara dan teknis rakyat lain masuk dan mengendalikan kepentingan rakyat stakeholder melalui agen-agen mereka (pemerintahan). Atas nama dunia mereka hadir, dan mereka yang terus-menerus menghantam kepentingan dunia dengan mengambil semua yang mereka perlukan dari hutan Indonesia.

Kegiatan usaha pertambangan memang sangat potensial menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan lahan hutan. Hal ini telah lama mengemuka dalam kasus-kasus pertambangan yang kita hadapi. Secara normatif dukungan perusahaan pertambangan dapat dimulai sejak awal beroperasi. Perusahaan pertambangan seharusnya tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Ketiga aspek yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tersebut harus menjadi perhatian yang seimbang oleh pelaku usaha pertambangan. Tetapi siapa yang memperdulikan itu dan dengan cara apa rakyat stakeholder dapat menginterupsinya ketika telah destruktif?

Kasus Lokal. Dari lokasi tambang di Batanggadis (Madina) dan Batangtoru (Tapsel) mestinya kita tak harus mengelabui. Jangan lagi selalu ada pembohongan tentang potensi dampaknya yang merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi yang selalu tidak terhindari. Hitung juga proyeksi rentang waktu (lamanya) kegiatan usaha tersebut yang pasti memberikan dampak sangat buruk terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran, serta dampak limbah cair yang dihasilkan. Atas nama dan untuk kepentingan siapa rakyat stakeholder selalu dibohongi?

Katakan saja terus terang bahwa perusahaan pertambangan adalah jenis kegiatan ekonomi perusakan alam yang sistematis dan karenanya harus dikelola dengan baik untuk minimalisasi resiko. Ya, hanya untuk meminimlissi resiko. Memelihara daya dukung alam agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, tidak dapat disepelekan atas nama apa pun dan untuk kepentingan siapa pun. Harusnya ada kewajiban melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, dan semua itu benar-benar akuntabel.

Tak mungkinkah mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan lingkungan hidup? Mustahilkah memikirkan pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya rakyat lokal, serta penataan ruang dalam setiap operasionalisasi perusahaan pertambangan? Sulitkah menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat mencegah kerusakan yang tidak dapat pulih?

Tuanlah di Negeri Sendiri. Setelah diundangkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral  dan Batubara yang menggantikan UU No. 11/1967, industri pertambangan di Indonesia  semakin berkembang pesat dikarenakan pasal-pasal baru yang memungkinkan investor asing berinvestasi dengan profit yang lebih menjanjikan. Proses politik ini menandakan ketergadaian karena ketidak konsistenan para pengelola Negara terhadap cita-cita dasar pendirian NKRI sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi. Menyadari kekeliruan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 24/2012, yang di dalamnya terdapat aturan baru mengenai kewajiban divestasi kepemilikan investor asing sebesar minimum 51%. Bagi kalangan yang sejak lama meneriakkan kedaulatan ekonomi, malah angka itu dianggap masih terlalu rendah.

Memang pertanyaan selanjutnya tentulah substansi perubahan-perubahan penting  dari PP No. 23/2010 yang diatur di dalam PP No. 24/2012 yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh investor pertambangan mineral dan batubara. Bagaimana mekanisme  dan pelaksanaan kewajiban divestasi kepemilikan investor asing, bagaimana mekanisme pengalihan/pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan bagaimana mekanisme perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUP. Semua itu dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat stakeholder.

Penutup. Filem Blood Diamonds yang dibuat oleh Edward Zwick pada tahun 2006 menggambarkan secara rinci efek pengelolaan pertambangan dilihat melalui mata warga setempat, serta ahli-ahli nasional dari sebuah Negara yang menjadi jajahan kapitalisme dan kepentingan politik asing. Filem ini menjadi gambaran komprehensif pertama tentang praktik pertambangan, mungkin sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Filem ini mengusung cerita dramatis warga negara di garis depan yang mengandalkan analisis campuran sejarah, sosiologi, jurnalisme advokasi, dan potret pribadi yang secara jelas bereaksi atas dampak ekologi dan budaya yang mengerikan diterpa pemaksaan eksploitasi asing. Itu tak perlu terjadi (lagi) di sini.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai respon atas pengesahan ranperda Pengelolaan Pertambangan Umum oleh pemerintah Sumatera Utara (Pemrovsu-DPRDSU) pekan lalu. Berdasarkan data yang ada, konflik di lahan serupa (pertambangan) telah terjadi di mana-mana. Kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan keuangan Negara menjadi kelaziman yang belum ada solusi. Karena dampak yang begitu mengerikan, sebaiknyalah rakyat yang akan memilih Gubernur/Wakil Gubernur tanggal 7 Maret 2013 nanti memperhatikan komitmen semua kandidat tentang hal pelik ini. Rakyat stakeholder harus berhenti menangis di Batangtoru (Tapsel) dan Batanggadis (Madina), dan begitu juga di tempat-tempat lain.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin 28 Januari 2013, hlm B5


1 Comment

  1. Filem Blood Diamonds ceritanya cukup bagus, seharusnya bisa menjadi pelajran buat mereka,, atau …. mereka gak pernah nonton, atau barangkali pura-pura..😀

    ‘nBASIS: kita ajak mereka semua menonton filem itu. ha ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: