'nBASIS

Home » ARTIKEL » IDEOLETESNESS

IDEOLETESNESS

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011

Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011

Rakyatnya harus dapat menauladani perilaku yang tak tersandera catatan masa lalu yang koruptip. Kemajuan apa yang bisa Anda bayangkan ke depan jika harus memberi amanah kekuasan kepada seorang koruptor?

Ketika membahas korupsi di Yunani, Koutsoukis menyodorkan sebuah konsep yang dikenal dengan ideoletesness. Ideoletesness adalah kecenderungan kuat masyarakat untuk bertindak dengan mengabaikan apa pun karena kepentingan diri sendiri. Tidak merasa bersalah mengorbankan kepentingan publik, tak mempermasalahkan pelanggaran serius dalam kondisi kelangkaan barang-barang material yang bersifat relatif terhadap harapan sosial. Ideoletesness adalah transisi tanpa standar nilai acuan.

Ideoletesness adalah produk keterbelakangan sosial dan ketidak-seimbangan sebagai akibat rendahnya sosialisasi dan pemahaman politik, serta inefficacies (ketidak-manjuran) negara atau kurangnya legitimasi. Bukan tidak ada pemerintahan dan alat-alat kekuasaannya. Juga bukan karena tidak ada hukum dan peraturan yang mestinya mengikat. Tetapi semua itu menjadi tidak efektif, bahkan cenderung digunakan hanya untuk keuntungan siapa saja yang paling berkuasa.  “Masyarakat idioteles adalah sebuah manifestasi. Sebagian besar warganya berada pada ketidak-seimbangan yang tidak hanya terjadi dalam membedakan antara hak dan kewajiban, tetapi juga antara kepentingan pemerintah dan swasta, dan antara individu dan sosial, serta tradisionalitas dan modernitas” (Koutsoukis 1993).

Faktor Impor. Koutsoukis yakin korupsi lebih mencerminkan faktor-faktor patologis dalam diri Negara dan bangsa Yunani sendiri yang harus ditemukan dalam ranah politik dan budaya. Itu perlu dijelaskan dengan memeriksa masyarakat dalam kaitannya dengan kesulitan memerankan diri secara baik dan benar dalam transisi dari tradisionalitas ke modernitas. Tetapi Koutsoukis berkeyakinan bahwa masyarakat tidak berada dalam ruang vacum dan menentukan sendiri perubahnnya secara otonom tanpa pengaruh dari luar. Secara implisit dan eksplisit Koutsoukis memandang korupsi memang harus diposisikan sebagai masalah yang berakar pada tubuh organik masyarakat. Tetapi titik tolak pemikirannya adalah untuk membalikkan pandangan tersebut, untuk tidak melihat ke Yunani saja jika ingin menemukan sumber masalah korupsi. Karena itu ia terlihat mengarahkan penyelidikan dari arah luar.

Posisi paradoks dari pemikiran Koutsoukis adalah bahwa sumber masalah korupsi tidak dapat ditemukan di negeri, melainkan di negara-negara yang tampaknya kini kurang korup (terutama Amerika). Mereka menyebarkan konsep-konsep, ritual dan mitos yang memungkinkan contoh yang tak terhitung jumlahnya tentang pribadi dalam masyarakat untuk dinilai normal dan dapat diterima serta yang membentuk persepsi tentang kehidupan politik Yunani sebagai patologis.  Periodisasi korupsi di Yunani berawal dengan munculnya tanda-tanda ketidak-seimbangan struktural dan perkembangan yang mendasarinya. Pertama, 1946-1966, penyebab utama adalah klientelisme dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi tuntutan kelas perkotaan berkembang. Kedua, 1967-1974, pada saat junta militer memberi penekanan kuat pada investasi dan keinginan untuk tetap berkuasa serta munculnya kekuatan orang kaya/calon investor, dan akhirnya, 1974 dan seterusnya, yang ditandai etos baru modernisasi dan ekspansi yang sesuai dari aparat negara yang terlibat ke dalam konflik dengan pandangan yang lebih tradisional dan segmen dari masyarakat Yunani. Itu mengakibatkan perambahan otoriter atas sektor publik dalam apa yang sesungguhnya telah menjadi wilayah pribadi (Koutsoukis 1989).

Bagaimana Indonesia? Kalau begitu korupsi dan segenap ideotelesness adalah sebuah mekanisme persebaran universal yang sumbernya dapat ditemukan dengan sangat jelas. Markas dan agen-agen mereka bisa dengan mudah kita temukan. Untuk kasus Indonesia, kita ingat bahwa perdebatan awal pasca kemerdekaan bukan cuma ditandai dengan bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh dan perbenturan antara ide unitarisme dan federalisme yang antara lain telah memberi sumbangan besar terkahadap protes daerah yang berakhir dengan perang saudara PRRI/Permesta. Bagi sebagian pengamat, protes ini adalah sejenis pemberontakan kesukuan. Tetapi diperiksalah secara seksama gagasan-gagasan serta tokoh-tokoh yang terlibat dan ekor permasalahannya hingga kini dengan munculnya otonomi daerah. Tudingan PRRI/Permesta sebagai sentimen kederahan tidak terbukti. Cukuplah andil Aceh yang menyumbang modal pengadaan pesawat terbang komersil  pertama untuk membuktikan nasionalisme justru harus menjadi pertanyaan bukan bagi cikal-bakal PRRI/Permesta, melainkan tertuju kepada elit Jakarta.

Mengusir Belanda keluar dari berbagai perusahaan milik mereka seperti perkebunan, nasionalisasi aset nyaring dikumandangkan. Pemikiran dwi-tunggal di sini saling berbentur. Hatta menginginkan transfer of technology yang karena itu diperlukan pentahapan pengalihan sistemik atas semua asset kolonial.  Semestinya inilah titik-balik ekonomi Indonesia. Tetapi terbukti tidak berlangsung mulus. Banyak inefisiensi yang mengakibatkan kerugian yang tidak semestinya, sejalan dengan korupsi para penguasa baru.

Sekitar bulan April 1950 diluncurkan program Ekonomi Benteng yang bertujuan memberdayakan pengusaha pribumi. Tetapi tidak langgeng, dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuan sesungguhnya adalah memastikan pembentukan suatu kelas pengusaha pribumi (dalam arti “non-Cina). Secara historis peran Cina dalam perekonomian Hindia Belanda sedemikian besar dalam kaitannya dengan simbiosis mutualistis dengan kolonial. Belanda sendiri menerapkan 3 jenis hukum di Indonesia (untuk kolonial, untuk Timur Asing dan pribumi) untuk diskriminasi, dan dengan itu dominasi sangat tidak mungkin dihindari. Program serupa dianggap sukses di Malaysia. Di Indonesia berakhir dengan keggalan. Dalam program Ekonomi Benteng memang ada catatan kecil tentang sejumlah calon pengusaha yang dikucurkan dana untuk membangun dunia usaha dengan preferensi yang tidak terlepas dari berbagai pertimbangan non-profesional, termasuk berbasis kepartaian.

Masa perang dingin memberi pengalaman yang menggetarkan bagi Indonesia yang waktu itu menjadi sebuah wilayah penting bagi dua kekuatan dunia (Amerika dan Uni Sovyet) dalam kaitan dengan doktrin keamanan kawasan masing-masing. Tampilnya Soeharto ke pentas kekuasaan melalui sebuah kudeta militer ala Jawa menandakan berakhirnya ambivalensi Indonesia di antara blok Uni Sovyet dan Amerika. Dalam kaitan itulah harus difahami mengapa Timor Timor direbut dan dilepas untuk alasan yang berbeda dan dalam musim yang berbeda. Repelita berhasil menjadikan pembangunan sebagai ideologi baru. Modal asing merajalela, dan Hariman Siregar dan kawan-kawan memberi protes dengan apa yang dikenal sebagai Malari 1974.

Orde Baru tidak pernah diakui sebagai militerisasi dengan dwi-fungsi sebagai faktor kunci yang mengedepankan stabilitas. Ideologi pertumbuhan dijejalkan oleh semua lembaga donor dan pembangunan berlagsung sebagai penerapan teori trickle down effect yang tidak pernah terbukti sepanjang masa. Modernisasi Indonesia pada ini adalah introduksi gagasan dan model serta modal asing. Alienasi massal tak terhindari. Dalam kondisi kemelaratan massal, pemerintahan militer memiliki hak-hak istimewa untuk kaya raya. Dalam bentuk lain pemasukan modal asing adalah ajang korupsi yang tidak bisa dikendalikan di tengah kemiskinan struktural. Soemitro Djojohadikoesoemo memberi angka 30 % untuk tingkat korupsi waktu itu. Kesenjangan adalah ciri lain di bawah kepemimpinan Soeharto yang dimensinya lengkap secara regional maupun horizontal. Pada zaman ini jugalah proses pengeliminasian usaha-usaha pribumi terjadi, seperti Aceh Kongsi, Syarikat Tapanuli, dan lain-lain. Model pembangunan capital intensive tidak menghendaki distribusi yang adil. Berakhirnya Ekonomi Benteng tahun 1957 menjadi pintu baru bagi penguasaan sangat senjang sistem sumber Indonesia oleh etnis Cina sebagai komprador asing yang dipelihara pemerintah dan sarat korupsi.

Bagi Koentjaraningrat korupsi adalah budaya. Itu menandakan meluasnya fenomena itu dan metamorfosisi serta metastasinya yang begitu marak pada zaman orde baru. Pada etape berikut sistem sumber, terutama Sumberdaya alam, digadaikan besar-besaran saat orde reformasi, terutama semenjak Megawati yang menunjuk SBY sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Kontrak karya mengindikasikan ketidak-adilan. Dalam setiap proyek sejenis yang dikelola oleh multinational corporations selalu terdapat 3 kejahatan simultan, yakni kejahatan keuangan Negara, lingkungan dan kemanusiaan.

Dalam penyusunan kabinet SBY terkenal dengan pakta integritas. Tetapi itu hanya sebuah ilusi karena konsistensi tidak terjaga. Jika berpedoman kepada sosok Zu Rongji dan Mahmud Ahmadinejad, penindakan terhadap korupsi sangat membutuhkan figur yang menjadi titik sentral dari garda terdepan paling bertanggungjawab kepada bangsanya. Saat pertamakali menginjakkan kaki sebagai presiden di istana, Mahmud Ahmadinejad meminta: audit semua harta saya, di antaranya sebuah mobil Peogeut tua dan sebuah warisan rumah kecil di kawasan kumuh Teheran. Jangan lagi beri saya gaji sebagai presiden karena gaji saya sebagai dosen Universitas Teheran sudah ada. Semua karpet mahal di istana pindahkan ke mesjid. Ahmadinejad melancarkan perlawanan terhadap korupsi dengan konsisten. Zu Rongji memulai dengan 100 peti mati. Organ tubuh para koruptor yang dihukum mati malah digunakan memulihkan kesehatan bagi yang membutuhkan, meski Amerika marah.

Penutup. Bayangkanlah pendidikan, kesehatan dan bahkan agama sudah dikemas sebagai pelembagaan korupsi sistematis. Penegakan hukum hanya sebatas kerewelan orang-orang berseragam menuntut giliran memperkaya diri. Politik hanya sebagai prosedur yang disahkan untuk mengistimewakan orang paling lihai mengemas teriakan palsu atasnama kepentingan rakyat. Pembangunan menjadi ideologi penindasan dan kesempatan bagi para penjahat kerah putih menghisap negaranya sendiri. Keadilan hanya “disimpan” dalam kurikulum dan silabus pengajaran di sekolah-sekolah dan kelas-kelas perkaderan.

Jika seseorang yang mestinya menjadi tauladan telah menjadi tersangka korupsi, maka sesungguhnya itu sangat mudah dijelaskan dengan konsep ideoletesness. Sadarilah, bahwa sebuah negara membutuhkan lead tak cuma dalam membangun.

Rakyatnya harus dapat menauladani perilaku yang tak tersandera catatan masa lalu yang koruptip. Kemajuan apa yang bisa Anda bayangkan ke depan jika harus memberi amanah kekuasan kepada seorang koruptor?

KORUPSI

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum ,nBASIS. Diterbitkan pertamakali oleh Harian WASPADA Medan, 4 Februari 2013, hlm B7


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: