'nBASIS

Home » ARTIKEL » SINERGITAS MERETAS KESENJANGAN

SINERGITAS MERETAS KESENJANGAN

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


senjang

Kecuali Chairuman-Fadly, tak satu pun di antara 5 pasangan calon gubernur Sumut 2013-2018 yang berfikir eksplisit dan meyakinkan tentang bagaimana mengurangi kesenjangan pembangunan

Pemilukada dapat menjadi momentum penyadaran dan penetapan titik-tolak baru kebijakan pembangunan yang lebih sinergis. Pikiran-pikiran sempit yang menuding sinergitas tidak mungkin dilakukan karena aspek perundang-undangan yang tak jelas, sama sekali tidak dapat diterima. Masalah utamanya bukan di situ, melainkan pada political will pembijaksana, apalagi konstitusi mengharuskan pembangunan adil dan merata. Sebagaimana ditegaskan oleh Little (1982), dalam mempercepat proses modernisasi dan penguatan ekonomi (termasuk pedesaan), pemecahan masalah harus dengan pola dan tindakan sinergis (rual-urban continuum). Dengan janji 1 milyar perdesa, Chairuman-Fadly tampak meretas mitos pembangunan yang memantangkan sinergitas itu.

Cermatilah kegagalan fatal upaya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang dilakukan kurang lebih selama 4 dekade. Sejumlah permasalahan yang belum terpecahkan dan masih menuntut pemahaman lebih baik antara lain ialah fakta ketimpangan yang semakin melebar. Ini disebabkan konstruk pemikiran tentang urban prirnacy  (kotalah segaalanya) yang cukup tinggi. Akibatnya keterkaitan perkotaan-pedesaan tidak pernah sinergis. Wilayah-wilayah tertinggal dengan persoalan kemiskinannya terus bertambah, dan pemerintah tidak hirau sama sekali tentang itu.

Dalam dokumen pembangunan sejak Orde Baru, Pembangunan Lima Tahun Pertama, sebetulnya keadilan dan pemerataan dicantumkan tidak sebagai asesori. Pemerataan akan menjadi salah satu bukti keadilan yang distributif meski semua itu harus dilalui dengan prasyarat stabilitas dan angan-angan pertumbuhan dengan segenap konsekuensinya, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Hanya saja kenyataan tidak selalu sesuai harapan.

Fakta Kesenjangan. Sekarang marilah kita cermati lagi jejak masa lalu pembangunan kita. Kesenjangan dapat dilihat dari perbedaan signifikan dalam pendapatan perkapita. Juga pada aspek kualitas sumber daya manusia yang timpang. Pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi,  pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Tidak terhitung jumlah contoh yang melukiskan perencanaan yang salah.

Akses ke perbankan untuk permodalan hanya menjadi cerita menggairahkan bagi kalangan pelaku industri modern bermodal besar, dan memang kecurigaan tentang design operasional bank sebagai mekanisme pengumpulan dana publik untuk fasilitasi kapitalisme tidak dapat dihindari. Terserah ada orang yang bimbang akan mengintroduksi model-model syari’ah yang memantangkan rente (bunga) atau tetap menjadi simbol kebengisan kapitalisme bank konvensional. Ini memang sebuah dilema, karena ketika orang berfikir syari’ah, bank-bank konvensional adalah musuh sejati.

Tahun terakhir dari masa kepemimpinan Syamsul Arifin yang digantikan oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mendesign alokasi budget khusus untuk pedesaan. Sepintas seperti  arah baru yang patut diberi pujian. Tetapi jika ditelaah dari aspek filosofis, perencanaan dan sasaran serta pengawasannya, program itu akhirnya sangat rawan tudingan sebagai trick lazim para incumbent memanfaatkan budget pemerintah untuk kampanye pribadi. Malah disebut-sebut tidak berbeda dengan kalender instansi yang dibuat oleh Kesbanglinmas dan Dinas Pendapatan (organ pemerintahan resmi Pemrovsu) yang memampangkan gambar Plt Gatot Pujo Nugroho dengan melambaikan kelima jarinya untuk mengingatkan pilih nomor 5, yakni nomor kontestannya sendiri dalam pemilukada sumut 7 maret 2013 (lazimnya memang lembaga pengawasan resmi tidak dibekali keberanian menghadapi soal-soal seperti ini). Mengeliminasi kesenjangan harus memiliki filosofi dan pemahaman yang baik, tidak cuma dengan melongok fakta-fakta tak terbantahkan secara sepintas dari permukaan, apalagi hanya dengan motif kepentingan politik sesaat.

Memang selama ini lakon-lakon bermotif kepentingan politik sesaatlah di antara sejumlah faktor  yang menyebabkan upaya pembangunan tidak melahirkan pemerataan. Memang akan selalu ada catatan bahwa pemerintah memberi subsidi ini dan itu ke pedesaan. Tetapi semuanya bermodus politik atau korupsional dengan mengambil pola karitatif tanpa design transformasi yang jelas. Ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Kesenjangan pembangunan itu tidak mungkin dipungkiri. Pemerintah, meski mendesign data sumir statistik resmi tentang trend perimbangan jumlah penduduk desa dan kota, sama sekali tidak menolong. Tidak perlu Jakarta sepusing ini, dan sampai ingin memindahkan ibukota, jika ada pemerataan yang sama dengan tuntutan para penggerak pemberontakan PRRI/Permesta melawan Soekarno. Bukan kapitalisme yang mendorong program pembangunan lokal (Sumut) Maduma pada tahun 80-an. Adalah perlawanan terhadap sistem pergiliran dan pola pembagian hasil yang tidak adil yang mendorong Raja Inal Siregar mendeklarasikan Marsipature Hutana Be dari Tanjung Ibus, Langkat. Harus ada yang mengambil saripati pemikiran dari Maduma dan Martabe. Sayangnya program ini tidak difahami sama sekali oleh para gubernur setelah itu.

Fakta-fakta ini sama sekali tidak mungkin ditutupi dengan kalimat-kalimat klise dalam dokumen kebijakan pembangunan, termasuk orasi para bankir yang tetap akan selalu bermuka dua soal ini. Tetapi pertanyaannya ialah mengapa ada kesenjangan? Kesenjangan pembangunan itu telah terjadi oleh sejumlah distorsi yang amat serius, di antaranya distorsi perdagangan antar daerah. Juga oleh distorsi pengelolaan sumber daya alam. Sayangnya semua ini telah dikukuhkan sebagai bukan masalah, karena perasaan keadilan telah ditutupi oleh distorsi sistem.

Dalam hal dikhotomi perkotaan-pedesaan yang dianut oleh para jawara yang selama ini saling mempergilirkan kekuasaannya atas nama rakyat, menurut Arief Daryanto (2003), setidaknya terggarnbarkan tidak berfungsinya hierarki sistem kota, sehingga menimbulkan over-concentration. Itu yang otomatis menyebabkan pertumbuhan pada kota-kota tertentu, terutama kota-kota besar dan metropolitan di Pulau Jawa, tanpa peduli nasib pedesaan. Di sisi lain, pertumbuhan kota-kota kecil lainnya relatif lebih tertinggal. Tentulah kesenjangan akan lebih terasa begitu dahsyat di pedesaan. Seolah mereka buka warga Negara yang memiliki hak penuh.

Idealnya, sebagai suatu sistem,  perkotaan-pedesaan adalah sebuah kontinum, bukan dikhotomi. Ada sinergitas di situ meski bagi orang-orang yang bukan negarawan proses membangun dengan pengutamaan sinergitas akan selalu dianggap bukan pilihan sama sekali. Padahal terdapat keterkaitan dan interaksi yang positif, baik antar tipologi kota maupun antara perkotaan dengan pedesaan. Itu tidak bisa dibantah sama sekali. Dalam perspektif tersebut, perkotaan-pedesaan merupakan satu kontinum. Tidak boleh tidak.

Bagaimana Sumut? Dengan janji 1 milyar perdesa, Chairuman-Fadly tampak meretas mitos pembangunan yang memantangkan sinergitas itu. Tentu ini akan berurusan dengan reformasi faham dan kebiasaan pemerintahan tradisional yang lazimnya hanya “menongkrongi” secara lebih penting proses tokok palu persetujuan APBD pada sidang paripurna DPRD, dan siasat jahat pengutamaan alokasi anggaran aparatur dibanding anggaran publik seperti selama ini. Juga, jika bukan figur yang berani menggembrak Jakarta, gagasan ini tidak mungkin diusung.

Dari perspektif itu kecuali Chairuman-Fadly, tak satu pun di antara 5 pasangan calon gubernur Sumut 2013-2018 yang berfikir eksplisit dan meyakinkan tentang bagaimana mengurangi kesenjangan pembangunan. Jika pun mereka berbicara sambil lalu tentang hal ini, muatannya pastilah mempertegas posisi sebagai komprador (agen modal asing) belaka. Memang komprador selalu menganggap keadilan harus dikorbankan untuk pertumbuhan (growth). Mengapa begitu? Dalam perkembangan politik saat ini, pembangunan, kesejahteran dan term-term  lain yang identik hanyalah konstruk pemangsaan yang diperhalus.

Dalam benak mereka hanya ada perhitungan rugi-laba berdasarkan prinsip kapitalisasi. Itu sangat tak mungkin dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan, apalagi keadilan. Tetapi sebagai pion-pion kecil yang menjadi penyangga sistem pemangsaan ekonomi intenasional yang dengan ungkapan lebih halus oleh Kunio Yoshihara (The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia, 1998) disebut ersatz capitalism,  mereka akan selalu dengan gairah menjejalkannya. Terutama bagi yang selama ini sudah menjadi pejabat daerah dan menjadi pemimpin tertinggi untuk instansinya, sensitifitas sama sekali tidak akan dimiliki atas konflik pertanahan, konflik perburuhan, konflik industri-rakyat, buruknya infrastruktur, tiadanya akses rakyat atas perbankan dalam hal permodalan,  dan laju urbanisasi.

Semua itu sudah terjadi di bawah restu dan kekuasaan serta perencanaan strategis mereka. Itu hanyalah konsekuensi belaka yang harus mereka jalankan, karena mereka kurang lebih sudah bersumpah untuk menjadi bagian dari penindasan ekonomi di tengah rakyatnya sendiri. Hanya saja rakyat tidak akan cukup faham bahwa mereka sedang berhadapan dengan “musuh” mereka yang paling berbahaya. Institusi-institusi independen yang masih jujur dan apalagi yang berbasis keilmuan sebetulnya sangat faham tentang hal ini. Hanya aktor quasi demokrasi  yang akan serta-merta menyokong para komprador dengan berbagai alasan kamuflatif  yang menyesatkan.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali dimuat oleh Harian Waspada Senin 11 Februari 2013, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: