'nBASIS

Home » ARTIKEL » FIGUR YANG PALING KECIL POTENSI KORUPSINYA

FIGUR YANG PALING KECIL POTENSI KORUPSINYA

AKSES

  • 564,816 KALI

ARSIP


images (2)

Bagaimana Sumut? Agenda Sumut pasca pemilukada 7 Maret 2013 bukanlah dan mestinyq tidaklah, bualan tentang sejahtera. Amat tak masuk akal janji-janji seperti itu untuk saat ini. Sejahtera itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan korupsi. Yakinlah, masalah terbesar saat ini ialah ancaman bahaya korupsi

Hotma Munthe mengunggah lagu duetnya ke youtube pada tanggal 24 Mar 2009. Judulnya “Andung Ni Pejabat”. Bisalah kita terjemahkan menjadi “Jeritan Pejabat”. Di antara syair lagu itu disebutkan demikian:

Inang ni si butet//Presiden nungga marganti//Berantasonna ma korupsi//Beha mai//Nungga godang naung diperiksa//Nungnga godang naung di penjara//Dongan-donganhi//”.

Ungkapan syair ini menunjukkan sebuah momentum perubahan politik melalui sebuah suksesi nasional yang disikapi secara positif oleh rakyat. Hotma Munthe tentu dapat diposisikan tidak cuma mewakili para seniman, tetapi juga sebagian terbesar rakyat yang sudah sangat gerah dengan wabah korupsi yang merontokkan negeri ini. Ia mengekspresikan sebuah kecenderungan kuat menyongsong harapan perubahan yang diharapkan pasca suksesi tahun 2009.

Mari kita bahasaindonesiakan bait pertama syair lagu itu:

Wahai ibu dari puteriku tercinta//Presiden kita sudah berganti//Korupsi akan diberantas//Bagaimana gerangan nasib kita ke depan?// Sudah banyak yang diperiksa//Sudah banyak teman-teman saya sesama pejabat yang sudah dipenjarakan//.

Kehilangan Momentum. Ingatlah bahwa saat itu (pilpres 2009) incumbent  kita SBY dan para pentolan partai pengusungnya sangat gencar dengan tema kampanye anti korupsi. Ada Ibas, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng, dan SBY sendiri, sebagai bintang unggulan dalam model kampanye (iklan media) yang dipublikasi luas dan berbiaya mahal itu.

Jika ditilik dari lazimnya sebuah sejarah perlawanan terhadap korupsi, semestinya legitimasi sosial dan politik yang diperoleh SBY melalui pemilu dan pilpres 2009 dapat menjadi titik penting untuk memulai sesuatu yang menggairahkan mayoritas rakyat, dan itu bermakna sebuah dukungan. Memang, akan selalu ada perlawanan. Tetapi konsolidasi untuk pengorganisasian gerakan dan menetapkan arah dan visi baru pemerintahan harus dilakukan sejak dini, dan wajib dengan penuh konsistensi. Itu yang membuat rakyat dan seluruh kekuatan terbesar anti korupsi bisa bersinergi untuk dan atas nama ideologi baru yang lebih eksplisit menjelaskan konstitusi dan tujuan luhur pendirian Negara. Memang SBY ada berjanji waktu itu, akan memimpin sendiri perang melawan korupsi, sebuah janji dan tekad yang sangat menyakinkan.

Tetapi perubahan yang dinanti itulah yang tidak terjadi. SBY malah menjadi sulit sendiri oleh orang-orang dekatnya. Malah kesulitan SBY diperkirakan bukan cuma karena ulah para petinggi partai yang didirikannya itu. Dengan mengambil contoh dari kasus Bank Century, kelihatannya ada sandera dari masa lalu yang membuat tangan SBY terkendala. Setidaknya hal itu menjadi kesimpulan umum dari semua persidangan (di DPR) dan  keseluruhan proses gonjang-ganjing masalah Bank Century yang terjadi hingga kini.

Memang berulangkali ia mempublikasikan sikap tak suka terhadap orang-orang tak bersih di lingkungannya, antara lain dengan mempersilahkan agar keluar dari partai orang yang tidak setia terhadap visi bersih. Jika seruan seorang premus interpares (tokoh pemutus) dalam partai, yang juga menjadi pepimpin tertinggi dalam pemerintahan, tidak dihiraukan, pertanyaan harus ditujukan kepada banyak aspek terutama komitmen sang premus interpares itu. Jika tekad hanya diimplementasikan pada seremoni penandatanganan Pakta Integritas, maka akhirnya ketahuan bahwa semua yang dilakukan hanya berkisar pada wacana pencitraan. Inilah letak pupusnya harapan Indonesia menjadi sebuah Negara besar yang tak bercitra korupsi.

Momentum baru tahun 2014 sudah dekat. Suksesi baru akan terjadi. SBY yang tak lagi boleh melanjutkan jabatannya untuk ketiga periodenya (sesuai ketentuan konstitusi) sebagai kenqngan yang tak indah bagi bangsa. Ia telah gagal memberi sesuatu yang diharapkan oleh rakyatnya, ia menyerah saja sebagai tokoh terkuat yang dipunyai oleh bangsa ini tetapi tak berbuat apa-apa untuk melawan korupsi.

Manuever internal partainya yang melakukan penandatanganan Pakta Integritas, adalah sesuatu yang kegagalannya secara empiris sudah diketahui rakyat secara luas. Akhirnya orang terpaksa berkesimpulan bahwa penandatanganan Pakta Integritas itu bukan untuk sesuatu selain mempermudah pempretelan terhadap pengaruh, posisi dan kekuasaan Anas Urbaningrum pada partai. Ini bukan bicara tentang Indonesia. Banyak pengamat yakin, SBY hanya ingin menentukan siapa-siapa yang akan diproyeksikan untuk menjadi anggota legislatif. Siapa-siapa yang akan dinominasikan untuk menjadi Capres 2014, dan tentu mengharuskaneliminasi pengaruh Anas Urbaningrum. Satu lagi, sebagai orang pensiunan tahun 2014 dan seterusnya, SBY tentu masih memerlukan sebuah “negara”   lain yang membuatnya masih bisa tertolong dari problema umum bagi mantan penguasa, yakni post power syndrome.

Memilah di Antara Koruptor. Jika dilihat dari penerimaan kultural masyarakat terhadap korupsi, sebetulnya tidak ada lagi tempat untuk saat ini berbicara tentang perlawanan. Fenomena kenegaraan sendiri tidak memberi lead yang baik untuk itu, mana kala ideologi dan faktor pengikat sebagai suatu bangsa cenderung tak terurus. Juga dengan lemahnya pendayagunaan aparatur Negara untuk membela kepentingan tertinggi eksistensi dan tujuan bernegara, di samping pola-pola suksesi meraih legitimasi serta model rekrutmen yang amat bermasalah. Jangan lupa, kesenjangan (ekonomi) yang demikian parah telah menjadikan bentuk baru negara yang memfasilitasi kemaha-digdayaan kapitalisme sehingga sistem sumber (alam) tidak untuk dibagi secara adil demi kesejahteraan. Masuk akan negeri ini dituduh failed country(Negara gagal).

Syaid Husin Al-Atas menggambarkan Indonesia yang sangat rawan korupsi dan kerawanan itu secara kumulatif berkembang biak. Itu beberapa dekade lalu, seiring awal melaksanakan pembangunan yang koruptif yang menyebabkan orang seperti Koentjaraningrat juga berkata korupsi itu adalah budaya. Ketika Anda dengan begitu susah payah mengeluarkan kenderaan Anda dari lahan parkir yang penuh dengan kenderaan yang ditempatkan tanpa beraturan sedemikian rupa, tahu-tahu, setelah berhasil keluar dari kesemrawutan itu, seseorang menagih Anda uang parkir. Ia Anda diamkan saja tak menyodorkan bukti pembayaran. Ia Anda biarkan tak merasa bersalah. Ketika untuk pembuatan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dinyatakan bebas biaya, tetapi pada praktiknya Anda membiarkan diri Anda tidak pernah dilayani secara normal jika tak menyodorkan uang sogok. Ketika akan mendapatkan pekerjaan, ketika akan menjadi anggota legislatif, ketika akan menjadi calon Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden, Anda dibebani biaya-biaya fantastis. Masih bisakah Anda bayangkan bahwa Koentjaraningrat tidak sedang berbual tentang korupsi sebagai budaya yang kuat?

Mekanisme “dendam” sebagai prasyarat awal dalam motivasional korupsi menjadi sangat kuat. Itu sebabnya Negara semestinya tak membebani rakyat bahkan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, begitu juga untuk mendapatkan pekerjaan dan hak-hak kewargan=negaraan lainnya.

Penutup. Indonesia kini ada pada ketiadaan pilihan figur untuk  menyelamatkan dari korupsi. Kalau begitu dengan segala resikonya, paling banter Indonesia hanya dapat berkata “pilihlah figur yang paling kecil potensi korupsionalnya”. Ini gambaran yang mewakili kondisi totalitas dan untuk semua level suksesi.

Bagaimana Sumut? Agenda Sumut pasca pemilukada 7 Maret 2013 bukanlah dan mestinyq tidaklah, bualan tentang sejahtera. Amat tak masuk akal janji-janji seperti itu untuk saat ini. Sejahtera itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan korupsi. Yakinlah, masalah terbesar saat ini ialah ancaman bahaya korupsi.

Lagu ciptaan Hotma Munthe sangat relevan untuk menjadi landasan menentukan pilihan terhadap figur yang paling kecil potensi korupsionalnya.

Villa na di puncak i// Hotel na di medan i//Showroom mobil dohot pabrik na di Batam i//Jualonna namai//Lelangonna namai// Hepeng nai masuk doi tu kas Negara//Amang simatua//Mobil na hulehon i hasil ni korupsi do i//Sotung leas roham marnida au helamon//Molo gabe masuk penjara ahu//”. [Villa kita yang di Puncak //Hotel yang di Medan//Showroom mobil dan pabrik yang di Batam//Itu semua akan dijual//Akan dilelang//Uangnya masuk kas Negara//Wahai mertuaku//Mobil yang saya belikan itu//Adalah hasil korupsi//Mohon jangan kucilkan menantumu ini//Meskipun nanti akan masuk penjara].

Para tokoh civil society  yang mestinya terbebas dari kepentingan pragmatis perebutan kekuasaan, serta kelompok-kelompok independen lainnya, mestinya dengan giat menganjurkan rakyat agar mentukan sikap sebelum segalnya menjadi terlambat.

Lihat lagunya di sini

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin 18 Februari 2013, hlm B7

Advertisements

1 Comment

  1. […] Figur Korupsional […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: