'nBASIS

Home » ARTIKEL » ANCAMAN PECAH KONGSI DI DEPAN MATA

ANCAMAN PECAH KONGSI DI DEPAN MATA

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


PECAH KONGSI

Lalu seberapa besar andil Wakil Kepala Daerah atas masalah (khususnya pidana) yang menimpa Kepala Daerah? Pertanyaan ini amat nakal, tetapi tak mungkin tak diajukan.

Kita tidak mengada-ada atau sedang mengarang cerita. Menurut data tersedia, sekitar 93,85% Kepala Daerah (KD) dan Wakil Kepala Daerah (WK) pecah kongsi. Itu suatu jumlah yang sangat besar. Jika terjadi sejak awal, pecah kongsi itu membuat mereka, dalam pelaksanaan pemerintahan, membentuk tim sendiri-sendiri.

Memang, dari 244 Pilkada (2010) dan 67 pilkada (2011), hanya 6,15% pasangan yang berlanjut menjadi satu paket kembali. Artinya, jika ada keberimbangan pengaruh dan kekuatan, dan atau peluang di antara keduanya, maka dalam pilkada (berikutnya) mereka pun akan menjadi figur-figur utama yang berhadap-hadapan secara langsung di arena pemilihan.

Bukan rahasia lagi bahwa disharmoni antara KD dan WK menjadi penghambat pembangunan. Intrik politik yang terkadang malah kekanak-kanakan di antara keduanya kerap tak dapat tak menyeret seluruh aparat birokrasi untuk memilih satu di antara dua opsi: berkubukan KD atau WK. Suasana saling mengeliminasi, baik tertutup maupun terbuka, kerap menjadi  pemberitaan media, sebab warung-warung kopi di seluruh negeri pun sudah dipenuhi oleh cerita yang sama.

Beberapa Contoh. Tetapi Undang-Undang mendesign perbedaan kewenangan  yang eksplisit di antara KD dan WK. WK itu hanyalah ibarat ban serap dalam kenderaan. Titik. Karena itu, dalam konflik antara KD dan WK, WK akan tetap menjadi pihak yang kalah pengaruh. Di berbagai daerah dan untuk semua level (Kabupaten/Kota dan Provinsi), kerap terdapat pengakuan terbuka dari WK bahwa dirinya telah diposisikan secara tak nyaman oleh KD. Bukan sekadar tak dihargai, tetapi WK kerap membuka rahasia ke publik bahwa ia benar-benar merasa kurang lebih sebagai pengangguran berseragam mentereng.

Jika pasangan T Erry Nuradi dan Soekirman dapat awet selama dua periode memimpin Kabupaten Sergai, maka dengan majunya mereka berdua untuk posisi yang sama (Calon Wakil Gubernur untuk pasangan yang berbeda) dalam pilgubsu, sebelum masa jabatan mereka berakhir, tentulah ada cerita yang kurang indah yang tidak terbuka ke publik.  Mundurnya WK dari jabatannya telah terjadi di Asahan pada masa kepemimpinan almarum Risuddin. Konflik terbuka antara KD dan WK juga terjadi di Batubara yang menikmati kepemimpinan pertama pasca pemekaran itu. Tentu masih ingat apa yang dilakukan oleh seorang seniman bernama Dicky Chandra yang pamit mundur sebagai wakil Bupati Garut.  Prijanto (ia adalah seorang pensiunan perwira tinggi militer), yang mundur dari jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta menjelang akhir periode, telah menjadi satu cerita yang sangat menyulitkan bagi Foke mengingat ekspose terbuka lewat media tentang keburukan nasib yang ia alami selama mendampingi Foke.

Di Provinsi Sumut sendiri, pada periode pemerintahan 2008-2013 yang segera akan berakhir ini, kepemimpinan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho telah mempertontonkan ketidak-harmonisan yang sangat membingungkan masyarakat bahkan sejak awal pemerintahan. Mungkin, berakhirnya konflik hanyalah karena Syamsul Arifin diganjar hukuman pidana (oleh peradilan) yang belum selesai dijalaninya hingga  masa jabatan berakhir.

Nilai Paradoks. Konflik KD dan WK memiliki basis yang harus ditemukan tidak pada situasi hadap-hadapan dua figur di daerah mana pun. Ini adalah sebuah masalah aktual dalam demokrasi setengah jadi (halfdone) Indonesia. Karena itu nilai budaya dan politik serta sejarah masing-masing yang berbeda harus dikenali untuk menghindari kesia-siaan analisis. Ada paradoks di antara keduanya.

Revisi atas UU Pilkada dan UU Pemda tampanya tak cukup sekadar mencakup aturan yang ambisius tentang bagaimana mengeliminasi perulangan peristiwa pengunduran diri WK. Indonesia tak hanya terbentur dengan pertanyaan bagaimana kondisi pemerintahan yang buruk bisa terjadi, bagaimana bentuk pertanggung-jawaban kepada publik, dan kalkulasi kerugian masyarakat dan Negara yang telah menggelar perhelatan politik berenergi dan biaya besar.

Bahwa tidak semua Pejabat Publik memahami tugas dan fungsi dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan, dalam pasangan KD dan WK, tampaknya sudah jelas dan tidak lagi untuk diperdebatkan saat ini. Hal itu masih ditambah lagi dengan faktor lain, yakni belum matangnya mentalitas politik dan demokrasi. Pastilah faktor ketidak-cocokan prinsip-prinsip demokrasi (langsung) dengan nilai budaya bangsa yang masih begitu feodalistik, juga memiliki andil yang bahkan tidak ada jawabannya untuk saat ini.

Referensi pengalaman puncak pemerintahan Indonesia juga menceritakan hal yang sama. Soekarno ditinggalkan oleh Bung Hatta. Jika Soeharto tidak memiliki kisah yang “seksi” soal dis-harmoni, itu mungkin karena figuritasnya sebagai premus interpares telah terlebih dahulu dibentengi begitu kokoh oleh bukan saja kondisi politik yang dirancangnya begitu tertutup dan monolitik, tetapi juga oleh unsur-unsur feodalisme yang memperkuat  secara efektif pendekatan keamanan (stabilitas) yang menonjol dengan militerisme yang meski tak pernah diakui.

Peristiwa dramatis lengsernya Gus Dur dan selanjutnya digantikan oleh Megawati memang telah diwarnai oleh bumbu politik yang mencuatkan (ke permukaan) masalah-masalah elementer  yang begitu ringan semisal tuduhan korupsi. Tetapi semua itu hanyalah untuk menyembunyikan hal-hal lain yang bersifat primer dalam tradisi politik yang penuh resistensi atas karakteristik kepemimpinan Presiden yang berasal dari santri itu.

Pada periode KIB I konflik terbuka telah “dimenangkan” oleh JK dengan gayanya yang khas, meski tak berlanjut dengan kemenangan pada Pilpres tahun 2009. Tentu tidak begitu menarik untuk memperdebatkan apakah Pilpres Indonesia dengan sistem yang sama mungkin memenangkan figur dengan kejelasan kontras figur berkarakteristik  non Jawa. Kisah penolakan pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada akhir masa jabatan yang ditinggal oleh Soeharto telah melengkapi kecukupan data untuk menceritakan hal yang dimaksud.

Tetapi adalah sebuah kontras bahwa SBY pada periode KIB II telah menempatkan sejumlah Wakil untuk Kementerian. Selain boros anggaran, kebijakan ini telah dikritik sebagai langkah yang tidak realistis untuk menjawab masalah efektivitas pemerintahan dan kemampuannya untuk membawa perubahan yang dinginkan oleh rakyat Indonesia. Lain masalah, lain pula jawaban yang diberikan. Jika nanti dalam waktu amat dekat para elit bangsa menilainya hanya sekadar motif distribusi jabatan untuk sejumlah simpul kekuatan politik real di tanah air, atau motif lain yang amat sukar dijelaskan dalam ketertutupan sifat korupsional di Indonesia yang sedang bertransisi, tentulah pada periode pemerintahan 2014-2019 Wamen ini tidak akan dikenal lagi.

Budaya Politik Nasional. Ada pertanyaan yang tersisa. Bukankah Budiono itu Wakil Presiden yang amat harmonis dalam menjalankan tugasnya mendapingi Presiden SBY selama ini? Itu benar di permukaan, dan memang panggung politik selalu punya dua tampilan (front stage dan back stage). Tetapi jika diperhatikan sejumlah catatan besar dalam gonjang-ganjing perjalanan pemerintahan, paling tidak soal Century Gate yang menjadi misteri besar yang penuh teka-teki sepanjang usia pemerintahan, kiranya memadailah hal itu menjadi pintu masuk untuk memahami dan selanjutnya mempradugakan “ketersanderaan” Budiono sejak awal hingga memilih “menjadi setia saja” ketimbang menjadi “korban politik” yang begitu tragis mengikuti juniornya Sri Mulyani.  Ini tidak menafikan bahwa secara personal Budiono itu adalah seorang profesional berbasis keilmuan yang sangat kuat dan dengan pemahaman serta penerimaan yang kuat pula atas nilai-nilai demokrasi Barat yang sedang dalam proses adopsi  di Indonesia.

Jika Negara juga tercatat begitu gamang tentang keniscayaan dan implikasi ketentuan-ketentuan keterpaketan Presiden dan Wakil, maka mustahillah KD dan WK terbebas dari kegamangan yang sama. Dari sisi ini maka suara-suara yang menyoroti pentingnya perubahan model pilkada tanpa sadar telah mengabaikan fakta kendala berdemokrasi yang sama untuk model penentuan Presiden dan Wakil.

Hal yang tak selalu disadari ialah bahwa sebetulnya UU memposisikan WK itu hanyalah seperti ban serap belaka pada sebuah kenderaan. Tetapi Undang-undang secara eksplisit memang sudah mengatur, bahwa jika KD meninggal dunia, berhalangan tetap atau tak dapat menjalankan pemerintahan, maka penggantinya ialah WK. Lalu seberapa besar andil WK atas masalah (khususnya pidana) yang menimpa KD? Pertanyaan ini amat nakal, tetapi tak mungkin tak diajukan.

Penutup. Mahyudin Damis, seorang pengajar dari UNSRAT berkesimpulan bahwa memang perbedaan kepentingan adalah menjadi salah satu penyebab pecah kongsi di antara KD dan WK. Selain itu ada hal yang lebih mendasar (dan ini sebetulnya amat memalukan), yakni memang umumnya mereka itu tak siap jadi negarawan.

Dengan menggunakan cara pandang Damis tersebut, dan dengan memperbandingkan kasus-kasus nasional dan daerah yang begitu jamak, menurut Anda pasangan mana yang paling rawan pekong (pecah kongsi) di antara kelima pasangan Cagubsu? Berapa lama usia harmoni mereka? Jangan lupa, mereka adalah (untuk meminjam istilah yang dipopulerkan oleh media) pasangan-pasangan “kawin paksa”.

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum ‘nBASIS. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin 25 Februari 2013, hlm B5


2 Comments

  1. […] IQBAL, seorang jurnalis lokal mengajukan pertanyaan kepada saya siang ini. Saya minta adress emailnya, dan saya kirim jawaban berikut: SERATUS hari pemerintahan GANTENG ditandai dengan sejumlah masalah besar. Pertama, tanda-tanda pecah kongsi yang tidak main-main. Saya sudah meramalkan ini sejak awal: https://nbasis.wordpress.com/2013/02/25/ancaman-pecah-kongsi-di-depan-mata/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: