'nBASIS

Home » ARTIKEL » KAMIS, 7 MARET 2013

KAMIS, 7 MARET 2013

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


KPK

Jika kemaren-kemaren atau nanti ada di antara kelima pasangan ini memberi uang agar dipilih, itu adalah tabungan dosa yang otomatis mempertinggi tempat kejatuhan kita lima tahun ke depan. Kita dapat berurusan dengan urusan lama yang memalukan sebagaimana sudah terjadi (gubenur terpidana)

Hanya sekali dalam lima tahun. Seseorang perlu diberi legitimasi untuk memimpin. Legitimasi itu dari rakyat, dan cara untuk itu ialah pemilihan secara langsung. Tetapi sampai sejauh ini tampaknya Indonesia sudah menyesal telah terlanjur memberi rakyatnya hak untuk menentukan siapa yang “dikehendakinya” untuk memimpin. Setback  lagi ke era lama, pemimpin lokal ditentukan oleh Jakarta.

Karena itu sangat besar kemungkinan pilgubsu 7 Maret 2013 menjadi perhelatan terakhir di sini untuk level yang sama. Konon para elit membedakan level Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Pemimpin di provinsi (gubernur) dengan otonomi yang diterapkan (sejak UU No 22 tahun 1999), rupanya sudah tak sehebat dulu lagi. Rakyatnya boleh disebut tidak ada lagi, karena sudah menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota. Di antara sisa kewenanganya kini ialah tentang tanggungjawabnya membangun dan memelihara jalan provinsi (satu dari sejumlah kategori jalan). Pemimpin ini pun dapat berkilah, bahwa jembatan yang rusak itu bukan tanggungjawab saya meskipun saya sudah ajak bupati di sana berkordinasi tetapi bandel dan malah melawan kepada saya (koordinasi). Tetapi dalam pengertian tertentu gubernur itu memang orang pusat yang menempati sebuah kursi kewenangan di sini.

Dalam kasus perubahan metode penentuan pemimpin ini elit nasional rupa-rupanya menganggap lebih banyak ruginya memberi rakyat hak menentukan pemimpin sendiri. Banyak korupsi pada akhirnya, sebagai akibat pengeluaran yang begitu besar untuk merebut mandat rakyat. Itulah inti kesepakatan untuk rencana mencabut kembali hak rakyat dalam menentukan pemimpin lokal (provinsi) itu. Tetapi dengan berbagai argumen secara jelas dibedakan antara satu dan lain pemilihan langsung yang dikenal di Indonesia. Nanti perlakuannya akan tidak sama. Artinya, model demokrasi yang oleh Nietzche disebut seakan kegilaan menghitung kertas suara ini akan masih ada di level lain. Jika ini dianggap tak jujur, silakan saja. Tetapi inilah Indonesia.

Boleh juga dibandingkan dengan bagaimana cara militer menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Tak ada pemilihan langsung. Tak ada gonjang-ganjing yang riuh, karena yang terbuka ke publik hanyalah seremoni sertijab. Tentulah tidak ada pula prajurit yang diberi uang karena ketiadaan hak pilih seperti di dunia sipil itu.

Lima Pasang Orang Kuat. Kita akan memilih di antara lima pasangan. Mereka sudah diberi nomor untuk memudahkan kita di bilik TPS. Alat-alat peraga yang memperkenalkan mereka, publikasi media yang memberikan penjelasan lebih rinci, dan visi, misi serta program mereka pun sudah disiarkan secara luas. Hanya saja visi, misi dan program masih belum banyak diketahui secara jelas dan tampaknya itu dibiarkan saja begitu.

Banyak kendala di sini. Pertama, mereka memang tidak begitu disambut oleh rakyat ketika berbicara tentang masa depan secara rinci. Itu menjadi alasan kuat bagi mereka untuk lebih suka berbicara membuai.  Kedua, memang sangat tidak mungkin bertindak berdasarkan demokrasi ideal di tengah fakta buruknya kondisi kesiapan berdemokrasi kecuali secara prosedur belaka. Karena itu adalah lebih penting memikirkan bagaimana cara menang tanpa dialog meski dengan gembar-gembor yang secara substantif menohok demokrasi pula berhubung mobilisasi yang memprasyaratkan banyak deviasi. Ketiga, Sumut ini memang sebuah lahan luas dengan wilayah ketimpangan yang seolah disengaja. Bersyukur orang kota bisa memilih sejumlah media untuk dinikmatinya sambil mencari tahu pasangan terbaik. Di desa tidak mudah. Desa memang wilayah untuk didiami oleh para anak tiri Negara yang tak boleh menuntut apa-apa. Terima sajalah apa kata para pembijaksana. Kira-kira begitulah intinya sehingga rakyat di desa kurang banyak tahu dan mungkin juga akhirnya menjadi kurang peduli. Mereka terlalu jauh dari pusat informasi.

Jadi akan selalu besar bias pilihan. Ketika kita bandingkan dengan data ketidak-matangan demokrasi di sini (kepemihakan penyelenggara, lemahnya jaminan pemberian hak memilih yang merata, buruknya pembuatan daftar orang yang berhak memilih, fasilitasi bagi difable, sukarnya memonitor dan menangkap pelaku money politic karena memang Negara tak mau mendefinisikannya hingga kini, ketidak-jujuran dalam menghitung suara, dan lain-lain), maka semakin runyam pula bayangan kualitas pilihan, keterpilihan dan hasil akhir serta keseluruhan proses perhelatan ini. Ini bisa tak ubahnya seperti sesuatu yang wajib disumpahi, tetapi harus dijalankan. Itulah karakteristik perhelatan kita ini.

Peran Rakyat. Dengan mengetahui serba sedikit saja tentang bagaimana infra dan supra struktur politik yang membingkai perhelatan ini, dan bagaimana peran yang dimainkan oleh setiap figur untuk penentuan sesiapa yang boleh menjadi calon, maka kita tahulah bahwa kelima pasangan ini adalah orang-orang kuat. Bahkan mungkin orang-orang terkuat saat ini. Boleh ditilik dari sumberdaya politik, jaringan, dan sebagainya. Tetapi kelima pasangan ini tentu tak secara otomatis menjadi orang-orang terbaik di antara kita untuk jabatan yang mereka perebutkan. Tidak sama sekali. Akses yang berda, dan sumberdaya yang berbeda, telah sangat mungkin menghilangkan kesempatan orang-orang terbaik untuk hadir di pentas pemilihan. Begitulah yang terjadi.

Jika kemaren-kemaren atau nanti ada di antara kelima pasangan ini memberi uang agar dipilih, itu adalah tabungan dosa yang otomatis mempertinggi tempat kejatuhan kita lima tahun ke depan. Kita dapat berurusan dengan urusan lama yang memalukan sebagaimana sudah terjadi (gubenur terpidana). Jika ada di antara kelima pasangan ini yang merasa boleh mempermainkan hukum dan ketentuan serta nilai etika untuk tujuan kemenangannya, maka sebetulnya itu adalah satu peragaan tentang betapa jahatnya pasangan itu sebagai musuh nyata bagi masyarakatnya sendiri. Jika di antara pasangan ini ada yang membayar para petugas agar sebagian atau seluruh proses pemilihan tidak fair, semestinya rakyat harus marah semarah-marahnya.

Sumut sudah sangat terbiasa menyakiskan orang-orang kuat yang menjadi awal bencana bagi rakyatnya. Figur yang kini paling layak ditunggu ialah yang potensinya nihil dalam hal pembebanan rakyat. Artinya pasangan yang tak akan korupsi memperkaya diri dan konco-konconya. Apa mungkin tak korupsi? Jika tak mungkin tak korupsi, maka yang paling minim potensi korupsinya saja. Tambah lagi dengan criteria pasagan yang tidak akan menjadikan jabatannya sebagai peluang untuk menjadi komprador (agen). Pasangan itulah kita pilih.

Penutup. Bagaimana mengetahui semua itu? Orang bilang cukup dengan membaca rekam jejak. Rekam jejak itu jangan terima begitu saja dari para tim sukses mereka. Demokrasi ini memang mainan buat orang cerdas. Karenanya diperlukan tidak hanya menilai masuk akal atau bukan informasi kampanye yang disampaikan oleh pasangan dan timnya. Karena mestinya harus dilakukan pula perbandingan manfaat dan mudharat dari penentuan pilihan di antara kelima pasangan itu.

Seandainya mampu menempatkan kepesertaan dalam memberi pilihan ini sebagai bagian dari ibadah, maka tentu akan semakin terpeliharalah pilihan itu dari desakan-desakan yang menyesatkan.  Tentu perlu dipastikan bahwa urusan kita bukan cuma pada terpilihnya satu pasangan sebagai pemenang. Bagaimana setelah pasangan itu terpilih? Akan lebih burukkah? Tentukanlah nanti di TPS. Hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali dimuat pada harian Waspada Medan, Senin 4 Maret 2013, hlm B5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: