'nBASIS

Home » ARTIKEL » MUI SUMUT: POLITIK PEMIHAKAN

MUI SUMUT: POLITIK PEMIHAKAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


IMAGE0007

Pilgubsu 7 Maret 2013 tinggal beberapa hari. Semakin dekat hari H semakin terasa suasana politik yang kian memanas. Setelah penundaan pelantikan Gatot Pujo Nugroho, Wagubsu selaku Plt Gubsu menjadi Gubsu definitif mengakhiri masa jabatan 2008-2013 yang ditinggalkan oleh Syamsul Arifin karena menjadi terpidana, kini tiba pula masalah baru. MUI Sumatera Utara akan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 5 Maret 2013. Dalam peringatan yang menghadirkan seniman Opic dan ustaz yang kondang di tv Solmed, Plt Gatot Pujo Nugroho yang sudah aktif kembali dari masa cuti kampanyenya akan memberi kata sambutan.

Secara hukum tidak ada masalah. Karena surat undangan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Sumut Dr H Abdullah Syah, MA, Ketua Umum Panitia Drs H Maratua Simanjuntak dan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho,  pada tanggal 15 Maret 2013 (3 hari sebelum cuti kampanye). Seorang pengurus MUI dari daerah memberi tahu bahwa dirinya bersama pengurus MUI Kabupaten/Kota lainnya akan berada di Medan selama 2 (dua) hari untuk peringatan Maulid seminar yang dirangkaikan dengan kegiatan ini. Artinya ada mobilisasi.  Mengapa harus dimobilisasi? MUI Sumut dan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho tentu sudah mempunyai kesepakatan. Kita pun tidak tahu pasti apakah setiap peringatan Maulid dan perayaan lainnya MUI mengundang pengurus dari Kabupaten/Kota.

Untuk menjadi catatan, di istana negara peringatan yang sama diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2013.

Etika. “Namun sebagai etika pemerintahan agar saat masa kampanye mengajukan cuti, maka mulai 18 Februari hingga 3 Maret saya akan menempati rumah ini “. Itu penjelasan yang dikemukakan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada para tetangganya saat bersilaturrahmi menjelang kembali mendiami rumah pribadinya di Kompleks Citra Seroja Medan menjelang masa cuti. Ia meninggalkan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah.

Sesuai aturan berlaku, izin cuti diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri H Gamawan Fauzi mengeluarkan SK Nomor 273-152 tahun 2013 tentang Pemberian Izin Cuti Kampanye kepada Gatot Pujo Nugroho ST, Wakil Gubernur selaku Plt Gubernur Sumut Masa Jabatan 2008-2013. Surat itu bertanggal 12 Februari 2013 yang tembusannya juga disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut.

Etika jugalah tentunya yang harus dijadikan alasan mengapa tidak harus memaksakan diri untuk dilantik Kamis tanggal 28 Februari 2013 lalu. Tidak perlu ada caci maki untuk itu. Bukankah semua orang tahu bahwa dalam masa kampanye seorang incumbent harus dibatasi untuk tidak memanfaatkan sumberdaya pemerintahan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi rivalitas politik di antara sesama pasangan calon yang maju dalam pilgubsu?

Pertanyaannya, apakah melanggar etika mobilisasi orang-orang daerah untuk peringatan Maulid Nabi yang mau tidak mau menjadi forum sangat strategis bagi Gatot Pujo Nugroho untuk meningkatkan elektibilitasnya? Apakah melanggar etika jika MUI sendiri tidak mau tahu betapa empat pasangan lain yang menjadi rival bagi Gatot Pujo Nugroho akan mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati peningkatan elektibilitasnya dengan kesempatan yang sama?

Ini soal etika, memang. Bisa saja seperti pepatah orang Minang “tibo di mata dipicingkan dan tibo di paruik dikempihkan“.


1 Comment

  1. […] MUI Sumut: Politik Pemihakan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: