'nBASIS

Home » ARTIKEL » FIGURITAS, JEJARING DAN PEMBIAYAAN

FIGURITAS, JEJARING DAN PEMBIAYAAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


sindo

sindo

Negeri ini harus kita wariskan dalam keadaan yang amat terhormat kepada anak cucu kita yang memang kita inginkan menjadi kalangan terhormat di mata dunia. Tidak mungkin kepemimpinan yang dihasilkan melalui money politic mewariskan sejarah yang terhormat kepada pewaris yang terhormat pula.

Dalam rekrutmen politik bermetode pemilihan langsung umumnya sangat diyakini keampuhan keberimbangan 3 (tiga) faktor, yakni figuritas, jejaring dan pembelanjaan.  Hal lain yang masuk dalam kawasan identitas (etnisitas dan agama, misalnya), kepartaian, profesi dan lain-lain, bukan tidak dihitung. Semua itu boleh dianggap menjadi bagian dari salah satu dari ketiga faktor di atas. Kompleksitas analisis ini pun tidak pula dapat mengabaikan strata sosial dan trend politik yang berkembang. Atau, untuk mengatakan lebih tegas, kedua faktor eksternal yang disebut terakhir ini sebetulnya membingkai figuritas, jejaring dan pembelanjaan. Karena itu ia tak mungkin diabaikan.

Karena pengalaman empiris dalam menganalisis berbagai event pemilihan langsung sejak tahun 2005, akhirnya saya mengukuhkan ketiga faktor ini sebagai “trilogi sukses pemilihan langsung”. Dengan menggunakan ketiga faktor ini secara cermat, pemenang dalam sebuah perebutan kekuasaan untuk semua level yang menggunakan metode pemilihan langsung dapat dilakukan. Model ini pasti lebih ampuh dari metode survey, termasuk quick count itu. Mengapa? Kedua metode yang disebut terakhir hanyalah alat ukur yang berlaku sangat baik untuk sebuah masyarakat beradab.

Trilogi Sukses. Tingkat rasionalitas pemilih pastilah amat signifikan menentukan. Tetapi meskipun demikian, selamanya figur menempati pengaruh yang amat besar. Figur itu memang hanyalah sosok. Bagaimana image yang muncul dari masyarakat ketika menyebut atau bertemu dan berinteraksi dengan seseorang calon, kurang lebih seperti itu konsepsi yang kita maksudkan. Jadi figur disini adalah semacam faktor yang lebih ditentukan oleh sesuatu yang dapat disebut given (bawaan). Seseorang terlahir sebagai orang yang memiliki konstruk fisik tertentu atau sebagai orang bermarga Siregar, itu adalah given. Mengapa given? Ya, karena seseorang sungguh tidak pernah berdoa kepada Tuhannya agar dilahirkan sebagai orang yang berwajah hitam legam. Begitu juga seseorang terlahir sebagai perempuan. Ascribed status, itu istilah lain untuk hal ini.

Tetapi di balik itu juga terdapat unsur lain yang menentukan daya tarik figur, yakni hal-hal yang terkait dengan kemampuan (achieved). Bukankah anda pernah bertemu dengan seseorang yang cantik dan anda langsung tertarik, tetapi setelah dilawan bercerita akhirnya anda menjadi hambar karena kualitas SDM-nya amat mengecewakan? Jadi meskipun figur itu sesuatu cerita yang bertalian dengan tampilan ascribed, tetapi juga terdapat unsur achieved yang terdiri dari cerita panjang tentang kapabilitas seseorang. Faktor figuritas amat menentukan dalam pemilihan langsung, tidak dapat dipungkiri.

Jejaring adalah partai jika ia sehat dan tidak punya tendensi mencari keuntungan sendiri di sela-sela hiruk-pikuk kesulitan yang mendera calon yang diusung. Banyak sekali faktor-faktor imperatif (terpaksa) yang dihadapkan kepada calon sebagai penumpang dalam “perahu” parpol, dan ia tak berdaya merehabilitasi itu. Jika tendensi parpol sudah sedemikian buruk, maka ia bukan lagi berstatus jaringan yang dapat diandalkan untuk kemenangan. Apa yang harus dilakukan oleh calon dalam kondisi seperti itu? Bentuk sendiri jaringan, betapapun sulitnya. Soal waktu akan berpengaruh di sini. Mungkinkah dalam waktu relatif singkat seseorang calon dapat merekrut orang-orang terpercaya dan terlatih untuk menjadi tim pemenangan yang sesungguhnya? Dalam kasus pemilukada Sumut mereka ini (pasangan kandidat) telah kelihatan berulangkali mengalami eksperimen pembangunan jejaring yang terkadang bertemu tokoh-tokoh gadungan yang bisa mengklaim memiliki ribuan massa di belakangnya.

Organisasi-organisasi formal yang mapan juga sering dianggap sebagai jaringan efektif dan dibayar mahal. Tetapi banyak pengalaman menunjukkan penipuan manis di seputar organisasi formal seperti itu. Berkumpul di suatu tempat, berdoa bersama-sama, lalu uang pun diberi dan tidak ada hasil. Jaringan itu mahal, karena di samping secara material harus dibiayai untuk membangun, begitu pun untuk menggerakkannya. Untuk kasus Sumut sebutlah Forum Komunikasi Warga Jawa. Sejak awal (2006) organisasi ini telah berada dalam binaan Chairuman Harahap bukan untuk kepentingan politik. Karena itu kesetiaannya kepada pasangan bernomor urut 3 ini luar biasa. Mereka malah menjanjikan 750 ribu pemilih. Hitungan mereka masuk akal, karena komunitasnya ada di pedesaan dan pinggiran, karakteristik warga yang selama ini memang tidak menjadi agenda pembinaan dari organisasi Jawa yang ada, karena kurang lebih mementingkan konsolidasi di tingkat elit saja. Ada rival Chairuman Harahap di sini, dan dengan berbagai cara melakukan pengacauan terhadap Forum Komunikasi Warga Jawa. Paling tidak sebuah mobil branding bertuliskan Ganteng telah berkeluyuran selama musim kampanye, padahal orangnya hanya sekitar sepuluh orang yang ingin mendapat “santunan” dari Gatot.

Faktor terakhir dalam pemilihan langsung ialah pembelajaan. Tidak mungkin figur yang meski sebaik apa pun memenangkan pemilihan tanpa jaringan pemasaran yang dibiayai oleh sejumlah besar uang. Hal yang terakhir itu belakangan ini menjadi sedemikian fluktuatif dan bahkan cenderung meningkat tanpa batas. Orang menjadi sadar atas peran dirinya sebagai penentu kemenangan orang lain sehingga seolah menjadi wajar muncul tarif. Dalam batas wajar kita sebut sebagai political cost, sesuatu yang memang harus dikeluarkan sebagai konsekuensi saja.

Tetapi sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai cost yang wajar jika telah melebihi standar normal dan sudah cenderung sebagai transaksi politik pembelian suara (money politic). Hati-hatilah bermain. Negeri ini harus kita wariskan dalam keadaan yang amat terhormat kepada anak cucu kita yang memang kita inginkan menjadi kalangan terhormat di mata dunia. Tidak mungkin kepemimpinan yang dihasilkan melalui money politic mewariskan sejarah yang terhormat kepada pewaris yang terhormat pula.

Incumbenitas. Status incumbent adalah eksternal politik yang membingkai faktor-faktor figuritas, jejaring dan pembiayaan. Untuk memetik beberap contoh dari kasus Sumut, sejumlah figur yang berstatus sebagai Kepala Daerah (Amri Tambunan, T Erry Nuradi dan Soekirman) dan apalagi Gatot Pujo Nugroho sebagai Plt Gubsu telah banyak dikritik atas peran-peran mereka di wilayah kekuasaan mereka yang sama sekali tidak bisa dicampuri oleh pasangan kandidat lain meskipun begitu kuat menerabas etika. Banyak modus penyimpangan yang konstruk UU sendiri tidak mampu menjawabnya. Ketika Gatot Pujo Nugroho dipaksakan untuk dilantik saat masa cuti karena kampanye, tentulah etika telah dipandang sebagai angin lalu, sebagaimana halnya satu hari menjelang pemilihan MUI Sumut memobilisasi massa untuk Gatot Pujo Nugroho dengan dalih Perayaan Maulid Nabi. Pemanfaatan status tertentu juga juga telah dilakukan oleh Gus Irawan dalam kaitannya sebagai mantan Dirut Bank Sumut. Semua orang tahu itu, dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam kawasan pengaruh eksternal politik ini masih banyak unsur yang sebetulya dapat ditelaah, meskipun tak terkait dengan incumbenitas. Katakanlah keistimewaan yang  diraih oleh hanya Effendi Simbolon dengqan menghadirkan Jokowi mengulangi apa yang dilakukan Oneng di Jawa Barat. Meskipun Chairuman Harahap berteman baik dengan Ahok (wakil Jokowi di DKI), nilai keberuntungannya tidak sama dibanding Effendi Simbolon yang diusung oleh PDIP.

Penutup. Berdasarkan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia (yang terakhir 2010), kita menjadi tahu bahwa dari tiga ranah pengukuran demokrasi yang dianut (kebebasan sipil, hak-hak sipil dan kelembagaan demokrasi), kesemuanya belum menggembirakan. Tidak ada yang bisa mengerem kepemihakan penyelenggara, juga ketidak-jurdilan dalam perhitungan suara, apalagi money politics. Survey tidak bisa mendeteksi apakah di antara penduduk, orang yang masuk dalam DPT, orang yang memberi suara di TPS dan responden  memiliki representasi yang meyakinkan. Survey memang hanya cocok untuk masyarakat berperadaban tinggi, tidak untuk Negara seperti Indonesia yang masih menghalalkan segala cara dengan tanpa malu. Apalagi belakangan tak terbantahkan lagi bahwa orang membayar lembaga survey untuk kepentingan memukul lawan.

Tetapi, apa pun itu, semuanya pasti bisa diintervensi oleh trilogi sukses pemilihan langsung, yakni figuritas, jejaring dan pembiayaan. Kita tidak sedang berbicara tentang moralitas politik di sini.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Koran Sindo, Jum’at 8 Maret 2013, hlm 19


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: