'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENYELAMATAN GEDUNG NASIONAL

PENYELAMATAN GEDUNG NASIONAL

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


Pasar Malam untuk pengumpulan dana pembangunan Gedung Nasional

Pasar Malam untuk pengumpulan dana pembangunan Gedung Nasional

Indonesia memang sangat terlambat mengakomodasi hal-hal seperti ini dalam administrasi pemerintahannya. Terbukti UU Cagar Budaya sendiri baru dibuat pada tahun 2010. Mungkin karena keterlambatan inilah Indonesia sempat kehilangan sejumlah cagar budayanya yang demikian penting.

Ketum Dewan Pengurus Angkatan 66 (DPA 66) Sumut H Marzuki terlihat benar-benar seperti sedang menguji ingatannya tentang Gedung Nasional Medan (GNM) saat menerima pokok-pokok pikiran dari peserta rapat yang digelar oleh organisasi yang dipimpinnya itu dua pekan lalu, di Medan. Antara lain ia menyebut: “Setahu saya nama kedua tokoh pendiri Harian WASPADA tidak sekadar dicantumkan dalam sejarah GNM. Alm Mohammad Said dan alm Ani Idrus, dalam periode kepengurusan yang berbeda, masing-masing pernah ikut dalam Yayasan”, katanya menimpali saat H Buyung Bahib Aritonang, mantan demonstran Angkatan 66, menuturkan sejarah gedung tua itu.

Nama Yayasan itu belakangan dirubah dari nama berbau bahasa Belanda menjadi Yayasan Dana Gedung Nasional (YDGN). Belakangan ini DPA 66 Sumut sudah dua kali menggelar rapat khusus tentang GNM menanggapi rencana komersialisasi lahan yang akan dilakukan oleh YDGN dengan dalih mereka tidak pernah mampu mencari dana pengelolaan. Di atas lahan kosong seluas 3.000 meter persegi, di belakang dan di samping GNM, akan dibangun puluhan ruko oleh pihak ketiga yang akan mengusahainya selama 30 tahun.

Pada akhir dasawarsa tahun 1990-an hal serupa pernah terjadi. Salah seorang pengurus YDGN dari generasi pertama yang masih hidup saat itu, alm Djaumbang Saragih, berhasil diyakinkan oleh sejumlah pihak, termasuk Dirut Bank Pembangunan Daerah Sumut, untuk mengkomersilkan lahan kosong di belakang GNM. Di sana akan dibangun sebuah gedung perkantoran berlantai tujuh (Rencana A). Lalu kemudian, dengan berbagai dalih dan perhitungan bisnis, rencana ini bergeser menjadi pembangunan puluhan ruko di bagian belakang dan samping GNM (Rencana B). Setelah itu Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan penyandang dana yang ditunjuk menyatakan ketidak-sanggupannya meneruskan rencana. Saat itulah Ketum DPA 66 Sumut alm Dr H Zakaria Siregar, Sp.AK yang belakangan dilibatkan dalam kepengurusan YDGN, berbalik arah. Bahkan DPA 66 yang dipimpinnya malah melakukan penentangan terhadap rencana A maupun B.

Diwarnai polemik bertele-tele melalui media massa, akhirnya DPA 66 berhasil meyakinkan Walikota Medan Abdillah dan Gubsu T Rizal Nurdin agar gedung itu dilestarikan. Keduanya menyetujui pengucuran dana (untuk renovasi) dari APBD masing-masing (Kota Medan dan Sumut). Usai renovasi dilakukan peresmian pembukaan kembali gedung itu, ditandai dengan peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Gubsu T Rizal Nurdin. Setelah itu gedung itu pun kerap dipergunakan untuk berbagai kegiatan, meski tak setara dengan kenyamanan berkegiatan di hotel berbintang yang sudah menjamur di kota Medan.

Sejarah GNM. GNM yang terletak di Jalan Sutomo/Veteran Medan itu adalah salah satu simbol perjuangan heroik bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Jika orang membaca sejarah Perang Medan Area yang legendaris itu, maka peristiwa sangat heroik itulah sebetulnya yang termasuk diabadikan sebagai pelajaran bagi pewaris, antara lain agar generasi baru mengetahui betapa hinanya sebuah Negara jajahan dan karenanya jangan lagi ada perulangannya untuk selamanya.

Sebuah karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat penyelesaian studi pada salah satu program studi Fakultas di USU menjelaskan bahwa pendirian sebuah gedung pertemuan untuk mewadahi konsolidasi politik melawan penjajahan telah lama dibicarakan oleh para tokoh pergerakan di Medan. Gedung-gedung bioskop yang sebelumnya dianggap tepat untuk pertemuan massal akhirnya diketahui tidak aman karena pemiliknya selalu bermata-ganda, antara akan membantu perjuangan rakyat atau membocorkan semua rahasia yang dibicarakan kepada penjajah. Jika pada akhirnya tahun 1954 GNM berhasil didirikan, itu adalah usaha terakhir yang langsung dipimpin oleh Gubsu pertama SM Amin. Ia jelas tidak punya uang. Karenanya berulangkali diselenggarakan bazaar (pasar malam) di Lapangan Merdeka Medan hingga akhirnya GNM terwujud, paling tidak dalam dua tahapan pembangunan.

Menurut Kepala Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial (PUSSIS) Unimed Dr Ichwan Azhari, situs itu merupakan ikon penting sejarah kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan sejarah kota Medan pada awal berdirinya republik. Apalagi beberapa meter dari kawasan itu sudah sejak lama berdiri Monumen Perang Medan Area (Tugu Apollo) dan tatengger dimulainya perang Medan Area. Karena kedudukannya yang demikian penting itu, maka perlakuan yang berakibat pengalihan fungsi gedung itu sangat potensil berhadapan dengan ancam pelanggaran UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010.

Indonesia memang sangat terlambat mengakomodasi hal-hal seperti ini dalam administarsi pemerintahannya. Terbukti UU Cagar Budaya sendiri baru dibuat pada tahun 2010. Mungkin karena keterlambatan inilah Indonesia sempat kehilangan sejumlah cagar budayanya yang demikian penting. Di antara situs sejarah yang sempat hilang di Medan ialah gedung percetakan Sjarikat Tapanoeli di Jalan Mesjid yang tercatat sebagai tempat percetakan untuk sejumlah Koran pergerakan. Bahkan menurut Dr Ichwan Azhari, di sanalah kata “MERDEKA” dalam arti melepaskan diri dari penjajahan dengan segala taruhannya untuk pertamakalinya dicetak di atas kertas Koran dan untuk publikasi luas. Dalam UU No 11 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa “Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas”. Karena itu GNM dan seluruh halamannya itu adalah situs sejarah penting yang tidak boleh diperlakukan sembarangan.

Dari segi fisik bangunan, demikian beberapa aktivis mahasiswa teknik arsitektur di Medan mengatakan, GNM sangat bernilai tinggi meski mungkin orang awam tidak faham itu dan karenanya bisa saja membuat rencana yang kelak akan mengganggu keseluruhan.

Langkah Penyelamatan. Di antara keputusan rapat DPA 66 Sumut dua pekan lalu ialah dibentuknya sebuah tim kecil beranggotakan tujuh orang dengan tugas membuat recana strategis penyelamatan dan pelestarian GNM. Kecuali saya dan Dr Ichwan Azhari, seluruh anggota tim adalah pengurus DPA 66 Sumut. Dalam komunikasi awal yang sudah berlangsung di antara sesama anggota tim, telah dimunculkan gagasan untuk segera memprakarsai pendaftaran Cagar Budaya yang bernilai sejarah tinggi ini. Sebagai bahan rujukan untuk ini, bahwa pada Bab 1 pasal 1 UU No 11 Tahun 2010 ditegaskan pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Sebelumnya tentu sangat perlu diawali dengan langkah penetapan lokasi itu sebagai situs berstatus Cagar Budaya yang urusannya mungkin cukup di DPRD Kota Medan.

Karena sangat terkait dengan jatidiri bangsa, maka alokasi dana pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya ini sesuai dengan fungsinya harus menjadi tanggungjawab pemerintah lokal maupun nasional. Sama halnya dengan sektor pendidikan dan kesehatan, semestinya di mata Negara hal seperti ini tidak boleh dianggap sebagai lahan komersil belaka yang hanya untuk dieksploitasi. Jika bukan bangsa dan pemerintahan sendiri, bangsa dan pemerintahan manakah gerangan yang dengan tulus akan bersedia memberi penghormatan atas sejarah Negara dan bangsa Indonesia?

Penutup. Jangankan yang terdapat dalam negeri, bahkan berdasarkan ayat (18) Bab I UU No 11 Tahun 2010, situs yang kemungkinan terdapat di luar negeri juga harus direbut kembali dan dilestarikan. Semua ini tentulah dimaksudkan untuk perlindungan. Tententulah semua kita tahu mahalnya harga tanah di pusat kota. Tetapi nilai ekonomis ini tidak ada artinya dibanding nilai sejarah.

Sebetulnya jalan terbaik yang harus ditempuh YDGN yang sudah terbukti tidak mampu melakukan usaha apapun untuk pelestarian gedung bersejarah ini ialah mengumumkan kepada publik pengunduran diri dengan alasan ketidak-mampuan. Itu sangat kstaria. Mintalah pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi. Baik rencana A maupun rencana B sama buruknya di depan sejarah. Di manakah letak keburukannya? Tindakan yang mereka rencanakan selain bertentangan dengan UU, juga secara jelas mencederai penghormatan yang sepatutnya diberikan kepada sejarah, yang seyogyanya menjadi ruh untuk mengasah patriotisme dan nasionalisme.

Pada tahun 2008 sebuah koran nasional mengumumkan hasil pooling tentang seberapa ingat bangsa Indonesia dengan teks Pancasila. Angka-angkanya sangat menyedihkan. Tentu hal ini tidak berdiri sendiri.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA Medan, Senin18 Maret 2013, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: