'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERSEPSI KEJURDILAN PEMILU

PERSEPSI KEJURDILAN PEMILU

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


IMAGE0014

Jika pemilu diibaratkan sebagai blok bangunan demokrasi, maka semestinya integritasnya adalah merupakan prasyarat kompetisi di semua tingkatan

Salah satu karya Sarah Birch yang tampaknya sangat penting menjadi perhatian bagi Negara-negara demokratis dan negara-negara semi-demokratis kontemporer  ialah “Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout”.  Kali ini memang pengajar dari Departemen Pemerintahan University of Essex, Wivenhoe Park, Inggris,  ini memfokuskan perhatiannya pada masalah malpraktek pemilu dan kaitannya dengan partisipasi politik.

Sarah Birch berkeyakinan bahwa persepsi atas integritas pemilu secara positif berhubungan erat dengan partisipasi politik warga. Analisis empiris untuk menguji hipotesis ini didasarkan pada tingkat agregat data yang dikumpulkan dari 31 negara, dikombinasikan dengan hasil survei Studi Perbandingan Sistem Pemilu pada lebih dari 100 negara, baik negara demokrasi baru maupun mapan.

Dalam eksplorasi data yang mendalam, titik-tolak evaluasinya didasarkan pada lima belas variable penting, yakni aspek legal framework pemilu, kewenangan penyelenggara pemilihan independen (electoral authority independence) dan kontestasi. Juga aspek pendaftaran pemilih dan registrasi, pengaturan polling, pemberian suara, perhitungan, tabulasi dan pelaporan hasil pemilu. Tidak diabaikan aspek penyelesaian sengketa, akses para pemantau, peliputan media, penyalah-gunaan wewenang oleh pejabat Negara, pembelian suara, intimidasi pemilih, intimidasi kandidat, dan asesmen menyeluruh dalam pemilihan.

Jika Anda memeriksa secara seksama kelima-belas variable itu, niscaya Anda akan dapat merasa seperti membahas masalah Negara sendiri atau bahkan perhelatan serupa tingkat lokal seperti pemilukada yang mungkin saja baru terjadi atau akan dilaksanakan tak lama lagi.

Persepsi Kejurdilan Pemilu. Diakui bahwa integritas pemilu adalah topik yang sampai saat ini hanya mendapat sedikit perhatian dari ilmuwan politik komparatif. Meskipun demikian berbagai pihak yang memiliki pengalaman bekerja dalam bidang bantuan dan observasi pemilu (dari Negara donor) sangat menyadari pentingnya membangun wawasan sembari menekankan pentingnya kepercayaan dalam proses pemilu terutama di Negara-negara demokrasi baru. Birch sendiri telah menunjukkan kekhawatirannya tentang hal itu setidaknya dalam dua karyanya terdahulu (tahun 2007 dan 2008). Rekomendasi yang sama juga pernah diajukan dalam beberapa karya terdahulu, di antaranya Elklit (1999); Elklit dan Reynolds (2002 dan 2005); Goodwin-Gill 1998; Hartlyn dan McCoy (2006); Lehoucq (2003); Lyons (2004); Mozaffar (2002); Mozaffar dan Schedler (2002, 2002a, 2002b, dan 2006).

Dalami berbagai pengalaman menerapkan pemilu sebagai salah satu instrumen bernegara dan berpemerintahan, pendapat yang senada dengan Fabrice Lehoucq berikut ini pasti dengan mudah ditemukan dalam jumlah besar: “penipuan (dalam pemilu) yang sangat melemahkan kemampuan warga untuk membatasi tindakan pejabat Negara adalah salah satu hal yang demikian besar merusak proses demokratisasi. Padahal jika di sebuah negara pejabat publik masih dapat dengan leluasa merusak proses pemilihan, maka secara otomatis mereka sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya sendiri, atau para pemilih”.

Mereka (para penguasa) tentulah bukan tidak menyadari bahwa kurangnya kepercayaan pada lembaga pemilu telah terbukti mengikis secara tajam persepsi warga tentang legitimasi hampir seluruh lembaga politik yang ada. Dalam beberapa kasus bahkan telah memicu kerusuhan sipil dengan korban sia-sia. Tetapi secara paradoksal dengan berbagai cara selalu ditekankan pentingnya partisipasi warga dan pentingnya ketertiban dan keamanan pemilu. Omongan ganda ini kerap pula dikukuhkan dengan seremoni penuh kepalsuan berupa penanda-tanganan pakta integritas di depan publik yang sudah terlanjur tak percaya.

Dalam kondisi ini tampak begitu jelas pemaksaan konstruk pemilu oleh penguasa, meski sangat berbeda dengan cita-cita demokratisasi yang dinyatakan sebagi agenda bersama. Hal itu hanya mungkin terjadi karena kemenduaan peran antara menjadi negarawan atau maniak kekuasaan atau mengkombinasikannya sekaligus hingga menjebol etika dan sekaligus mendorong pencarian peluang untuk praktik licik menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan bertameng demokrasi. Perlu dicatat bahwa keabadian praktik ini seakan direstui oleh lingkungan yang lebih luas apalagi dengan peran-peran khusus lembaga-lembaga tertentu.

Perhatikanlah bahwa kebanyakan penelitian tentang kualitas pemilu pada umumnya berkutat pada hubungan antara evaluasi legitimasi politik dan partisipasi pemilu dengan memeriksa ‘siapa’ dan ‘apa’ (aktor pelanggaran), tetapi mengabaikan ‘bagaimana’ semua pelanggaran dilakukan. Sebagian akademisi di Negara-negara demokrasi baru malah dengan tak begitu menghiraukan dampak pekerjaannya telah dengan penuh kegembiraan mengambil keuntungan material dari buruknya proses pemilu dengan berperan sebagai pemberi legitimasi dari aspek data survei dan jasa konsultan pemenangan. Ini memang ironis.

Dalam kajian kualitas pemilu mestinya tidak boleh berpuas diri pada jawaban para responden atas evaluasi integritas, kompetensi dan respon dari pejabat terpilih serta efisiensi dan kewajaran output sistem politik, dan jawaban subjektif mereka atas pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan partisipasi politik. Sarah Birch tak ingin mengabaikan hubungan antara evaluasi legitimasi yang paling jelas dan paling penting yang membuat calon pemilih mengambil keputusan independen berdasarkan penilaiannya atas seberapa baik kemungkinan pemilu akan dilakukan. Ini jelas menjadi sebuah jasa penting untuk memperbaiki kesenjangan dalam literatur studi komparatif politik. Dengan demikian menemukan bahwa warga negara yang merasa pemilu akan jurdil lebih mungkin untuk memilih dibandingkan mereka yang memiliki keraguan tentang pelaksanaan pemilihan, adalah sebuah kemajuan besar dalam hasanah keilmuan politik.

Penutup. Jika pemilu diibaratkan sebagai blok bangunan demokrasi, maka semestinya integritasnya adalah merupakan prasyarat kompetisi di semua tingkatan. Dalam sejumlah evaluasi yang dinyatakan sebagai praktik “miskin kejurdilan pemilu” selalu ditemukan bahwa warga begitu sadar akan kinerja buruk dan dikompromikannya secara jahat hasil-hasil setiap pemilihan.

Karena itu penting semakin disadari peran studi kepercayaan pemilu sebagai kunci untuk memahami keniscayaan demokrasi di dunia yang semakin kompetitif. Studi persepsi kejurdilan dan integritas pemilu tidak saja penting untuk pemilih, karena analisis serupa sangat menguntungkan jika dapat diperluas ke berbagai aspek perilaku politik. Melakukan tugas seperti itu akan memberikan kontribusi yang sangat dibutuhkan melawan manipulasi pemilu dan malpraktik yang dilembagakan secara jahat.

Tetapi peminat harus sadar sedang berhadapan dengan pengikut setia Machiavelli, yakni penguasa yang selalu tak segan menghalalkan segala cara. Di sini, dan dalam iklim ini, Anda harus menyadari bahwa pemilu adalah jembatan utama menuju “kuburan keadilan dan martabat” yang dijaga ketat dengan regulasi subjektif penguasa zholim. Ini jika akan menggunakan ungkapan bernada religious.

 Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, 25 Maret 2013, hlm B7


1 Comment

  1. […] Perspektif Kejurdilan Pemilu […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: