'nBASIS

Home » ARTIKEL » AMANDEMEN KELIMA UUD 1945

AMANDEMEN KELIMA UUD 1945

AKSES

  • 551,562 KALI

ARSIP


IMAGE0015

Jika ingin secara terbuka berucap skeptis, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana saja. Dari seluruh penduduk Indonesia berapa persenkah yang memahami (dengan baik) amanden UUD 1945 dan berapa persen pula yang merasa amat berkepentingan? Dengan telah melakukan sebanyak empat kali amandemen UUD 1945, dan kini diusulkan lagi untuk amandemen kelima, berapa persenkah dari penduduk Indonesia yang merasa memerlukan dan atau mendapat suatu pemenuhan atas harapan hidup mereka sebagai warga dan rakyat Indonesia yang lebih baik?

Para ahli merasa yakin, paling tidak tiga masalah yang mendasar untuk mengamandemen UUD 1945 (Muladi, 2007). Pertama, setiap amandemen UUD 1945 akan menimbulkan gejolak, krisis baik ekonomi maupun instabilitas politik, pengelolaan Negara yang membutuhkan energi. Kedua, substansi amandemen UUD 1945 itu sendiri harus jelas. Ketiga, Amandemen untuk rakyat harus teruji dan valid, dan tidak hanya dengan atas nama rakyat. Itu tentu dapat memetakan substansi masalah, bahwa sepenting apa pun amandemen (terutama bagi elit politik yang menginginkan) tidak boleh semata-mata hanya menunjuk kepemenuhan formal atas pasal 37 tentang persyaratan dan mekanisme pengubahan UUD.

Pengalaman Empiris Indonesia. Selain pertanyaan apakah rakyat sesungguhnya benar-benar membutuhkan amandemen ini, lazimnya hal-hal mendasar untuk dipertimbangkan ialah aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis.  Bukankah frekuensi Amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung sebanyak empat kali sejak reformasi itu relatif  terjadi dalam waktu sangat singkat?   Ada sebuah jebakan berbahaya di sini, di antaranya resiko kecenderungan masalah yang dianggap kendala substantif bernegara hanya dapat dieliminasi di atas kertas dan secara konseptual di belakang meja belaka. Ada resiko jangka panjang yang harus dibayar mahal (Boy Yendra Tamin, 2008).

Benar bahwa secara historis pada waktu ditetapkan sebagai konstitusi Negara (tanggal 18 Agustus 1945) Soekarno pernah tercatat mengatakan bahwa UUD 1945 sebagai UUD sementara. Tetapi berlindung di balik ucapan ini demi ucapan itu sendiri sangat tidak bijak. Memang konstitusi hanyalah karya manusia yang bukan dogma (yang harus berlaku ethernal  setara wahyu dan kitab suci) dan yang karena itu pula akan selalu tidak lepas dari kekurangan-kekurangan.

Para elit dan ahli yang pro amandemen kelima kerap menyebut bahwa perubahan itu penting karena dua hal. Pertama, ia (amandemen itu) sesungguhnya adalah hasil sebuah kompromi dari beberapa kekuatan politik dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kedua, kemampuan para penyusunnya yang terbatas. Oleh karena itu pula akhirnya sebuah konstitusi selalu tidak dapat berlaku seterusnya tanpa perubahan.

Jika sudah jelas bahwa fakta empiris dalam setiap perubahan konstitusi selalu tidak bisa terhindar dari berbagai kompromi kekuatan politik dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan keterbatasan para penyusunnya, maka amandemen itu penting sekali sekalgus amat berbahaya. Setidaknya itu yang dikatakan Valina Singka Subekti dalam bukunya “Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan, dan Pemikiran dalam Proses perubahan UUD 1945” (2008).

Konstitusi Yang Baik. Kalau begitu apa sajakah syarat (minimum) dalam upaya perumusan sebuah konstitusi? Secara teknis konstitusi itu dirumuskan dengan kepastian bebas dari ambiguitas ide, termasuk semantic confusion (kekacauan bahasa) yang rawan terhadap multi-tafsir. Prasyarat ini lazim disebut well written. Juga harus mengandung secara kuat aspek comprehensiveness, yang artinya konstitusi itu harus komprehensif, meliputi ketentuan pengaturan dinamis dan harmonis seluruh bidang pemerintahan. Kekuatan organ yang berbeda dari pemerintah dan berbagai fungsionaris negara harus jelas batas-batasnya.

Aspek partly rigid and partly flexible, syarat selanjutnya, menunjukkan pada sebuah kebutuhan bahwa konstitusi tidak boleh  sangat kaku atau sebaliknya sangat fleksibel. Kekakuan tidak memiliki kualitas adaptasi dan penyesuaian. Sebaliknya fleksibilitas yang sangat luas dapat melahirkan ketidak-berdayaan karena tak mengurusi hal-hal yang diperlukan dengan ketegasan dan eksplisitas. Perumusan konstitusi juga harus menyediakan tagihan hak bagi rakyat (provision for a bill of rights). Demokrasi modern terus mengembangkan diri dan salah satu inti yang menjadi misinya tentulah pada jaminan kebebasan individu dalam arti luas, di samping pengaturan tentang ketentuan yang memadai untuk melindungi kebebasan individu itu termasuk dengan menyediakan banding ke pengadilan. Jika konstitusi harus mewakili kebutuhan berdasarkan rentang waktu yang panjang (suitability) dan kesesuaiannya dengan kebutuhan sosial, politik dan ekonomi masyarakat (lokal dan internasional), maka implikasinya ialah bangun konstitusi yang berdaulat secara hukum dengan kadar kedaulatan politik yang serasi.

tabel1

Terlepas apa kata para ahli hukum (tata Negara) dan para elit politik tentang pokok pikiran yang perlu diapresiasi untuk tindakan amandemen kelima UUD 1945, bagi saya hal terpenting ialah bagaimana semua ini bisa menjadi jaminan kesejahteraan lebih baik bagi warga Negara.

Masalah Inti Sistim Politik. Konstitusi yang baik mestinya memiliki daya bangun yang kuat untuk mewujudkan secara dinamis empat masalah utama dalam sistem politik (Charles F Andrain, 1970). Pertama, masalah identitas bersama sebagai sebuah bangsa dengan segenap variable-variable yang mengikutinya. Kedua, tanpa pengaturan yang baik atas pengorganisasian kekuasaan yang efektif beserta segenap alat-alatnya (aparatur dan kelembagaannya). Sebuah konstitusi juga akan tak berwibawa di tengah rakyat karena mungkin memiliki karakteristik bercerita bagus tetapi tak bisa berbuat untuk kebagusan yang disebutkannya sendiri.

Ketiga, aspek penciptaan kekuasaan yang sah yang akan mendemonstrasikan cara-cara memberi legitimasi atas rezim berkuasa. Ini sekaligus menyangkut pertaanyaan bagaimana mereka melakukan pemilu dan karakteristik seperti apa yang dianggap tepat mengatasnamakan rakyat untuk memimpin. Keempat, terakhir, masalah produksi dan distribusi. Ini menyangkut keadilan dan kesejahteraan sekaligus dalam satu nafas ucapan. Aspek ini tak memberi toleransi pemilahan siapa pemilik dan siapa penguasa atas sumberdaya dan produksinya. Terutama sangat penting pengaturan atas pemantangan (kelemahan Negara) sumberdaya tersedia dikuasa-eksploitasikan kepada asing atau segelintir kecil warga Negara penikmat hak-hak khusus.

tabel2

Penutup. Jika ingin secara terbuka berucap skeptis, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana saja. Dari seluruh penduduk Indonesia berapa persenkah yang memahami (dengan baik) amanden UUD 1945 dan berapa persen pula yang merasa amat berkepentingan? Dengan telah melakukan sebanyak empat kali amandemen UUD 1945, dan kini diusulkan lagi untuk amandemen kelima, berapa persenkah dari penduduk Indonesia yang merasa memerlukan dan atau mendapat suatu pemenuhan atas harapan hidup mereka sebagai warga dan rakyat Indonesia yang lebih baik?

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini  pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 15 April 2013, hlm B7

Amandemen kelima

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: