'nBASIS

Home » ARTIKEL » UN ITU DISKRIMINASI

UN ITU DISKRIMINASI

AKSES

  • 564,592 KALI

ARSIP


images

Sekedar mengundang perhatian rekan-rekan di facebook, kemaren saya tuliskan status begini: “UN Utk Mahasiswa. Bayangkanlah jika UN yg amat repot itu juga diberlakukan sbg persyaratan kelulusan mahasiswa. Maka giliran para guru SMA, SMP dan SD pun diminta memantau pelaksanaan. Polisi berjaga-jaga seolah akan ada peristiwa besar yg mengancam kamtibmas. Bagaimana kira-kiraaa??? Ha ha”. Seperti biasanya, selalu ada pro dan kontra.

Saya tak lagi bermaksud mengulang gugatan sejumlah orang yang menyebabkan munculnya putusan MA nomor 2596 K/PDT/2008, atau semua bentuk-bentuk kesemrawutan dari tahun ke tahun hingga yang paling buruk yang terjadi tahun ini. Juga tak lagi begbicara tentang pemaksaan sebuah standar untuk sebuah masyarakat luas dengan lokalitas yang amat beragam di seluruh Nusantara.

Begini rekan-rekan yang budiman. Dasar pelaksanaan UN itu ialah UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab IX Standar Nasional Pendidikan, Pasal 35 yang berbunyi:

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perhatikanlah, tak ada pengecualian terhadap perguruan tinggi. Lalu dengan Bab IX ini dibuatlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Betul memang, bahwa pada BAB V Standar Kompetensi Lulusan Pasal 27 disebutkan bahwa:

(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Lalu lebih rinci Pasal 67 menjelaskan tentang UN itu:

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Tetapi PP 19 tahun 2005 ini menurut saya telah mencederai UU sisdiknas khususnya tentang kriteria standar nasional. Bagaimana mengejar dan memperoleh standar nasional (isi dan proses serta lulusan perguruan tinggi) jika pelaksanaannya (khususnya isi dan evaluasinya) diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi?

Jika perguruan tinggi dianggap mampu memperoleh standar nasonal itu dengan sendiri-sendiri, mengapa jenjang di bawahnya dianggap tidak mampu?

Jadi, ini dikriminasi juga.
Begitu.

Advertisements

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: