'nBASIS

Home » ARTIKEL » UN: BERDASI, TANPA CELANA DAN BAJU

UN: BERDASI, TANPA CELANA DAN BAJU

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


IMAGE0006

Masih ingat Ujian Nasional (UN) tahun 2006 dipermasalahkan hingga berakhir dengan gugatan pada pengadilan? Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Desember 2007 juga menguatkan putusan itu, dan kasasi yang diajukan pemerintah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana dicatat dalam Putusan MA No.2596 K/PDT/2008, waktu itu banyak peserta didik yang sebelumnya telah dinyatakan diterima di beberapa perguruan tinggi favorit seperti Universitas Negeri Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan malah ada juga menerima tawaran Beasiswa dari Jerman dan Australia, harus terhambat kesempatannya dan oleh karena standar kelulusan UN. Bahkan peserta didik yang mendapatkan penghargaan olimpiade fisika pun harus tidak lulus oleh karena salah satu mata pelajaran UN tidak mencukupi standar kelulusan.

Keculi itu dikeluhkan pula bahwa dampak UN telah menimbulkan sikap mengambil jalan pintas. Di daerah Kalimantan peserta didik tingkat pertama mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun. Di Jakarta terdapat percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadi. Di Bekasi terjadi pembakaran ruang sekolah, dan masih banyak lagi peserta didik yang mencoba mengurung diri dengan tidak makan dan berkomunikasi baik dengan pihak keluarga maupun masyarakat.

Belum ada Perubahan. Putusan MA No.2596 K/PDT/2008 juga mencatat banyaknya indikasi kebocoran. Di wilayah Cilegon dan Banten misalnya, siswa mendapatkan bocoran melalui sms dari guru. Ada pula daerah yang di sana banyak guru membuat surat pernyataan yang menceritakan perihal kebocoran soal. Kini sudah bukan rahasia lagi bahwa setiap sekolah menginginkan kelulusan semua siswanya. Dalam otonomi daerah pasti ada cacat buruk yang kemudian lekat di kening Kepala Daerah jika nilai rata-rata kelulusan siswa di daerahnya lebih rendah dari daerah lain. Artinya, ini sudah menjadi percaturan politik yang buruk, yang juga memicu perilaku-perilaku tercela lainnya. Namun hal-hal seperti ini selalu dianggap tidak perlu dipermasalahkan. UN sebagai persandiwaraan nasional sangat tidak mungkin tak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, hingga para petinggi nasional. Kalau begitu untuk apa lagi tradisi persandiwaraan nasional ini diteruskan?

Gugatan terhadap pelaksanaan UN yang sudah diputuskan oleh MA tersebut memang secara  substantif bukanlah permohonan penghapusan, melainkan hanya meminta perbaikan sistem pendidikan. Jika ditelaah secara mendalam pasal 35 UU Sisdiknas memang ternyata masih banyak yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak satuan pendidikan yang mestinya mendapat prioritas peningkatan sarana dan prasarana, kualitas guru, buku buku bacaan, serta kelengkapan standar lainnya. Namun semua itu terkesan dibiarkan begitu saja. Pada putusan pengadilan tingkat pertama perkara ini, pengadilan menilai pemerintah telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta informasi khususnya di daerah pedesaan.  Juga dinyatakan telah mengabaikan implikasi ujian nasional, karena terdapat kecurangan baik yang dilakukan guru maupun siswa.

Menurut pasal 35 UU Sisdiknas, standar nasional pendidikan itu terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Juga ditegaskan tentang standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Tetapi UN hanya bersikukuh ingin mendapatkan standar hasil, sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat tatkala kondisi, proses dan variable kependidikan begitu senjang.

Kesenjangan pendidikan bukan hanya cerita di luar Jawa atau pelosok pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Acapkali media memberitakan korban sia-sia karena runtuhnya gedung sekolah saat berlangsung proses belajar mengajar di kelas, dan itu hanya berjarak ratusan atau bahkan puluhan kilometer dari titik nol istana negara. Ini belum lagi ditambah dengan masalah aksesibilitas rakyat terhadap pendidikan yang demikian senjang.

Karakteristik utama pendidikan di Indonesia memang sangat dominan oleh permasalahan mendesak dalam hal peningkatan mutu tak cuma untuk maksud pensejajaran atau perolehan keunggulan dari Negara lain, jika dapat. Selain itu pendidikan di Indonesia juga berhadapan dengan masalah pemerataan.  Kedua masalah besar ini benar-benar telah membuat Negara seperti tak berdaya sama sekali di tangan para operator dan pembijaksana yang diamanahkan untuk itu. Ketika UN yang berbiaya besar itu mendapat pengutamaan imperatif di tengah prasyarat pelaksanaan UN (kesetaraan proses, perlakuan dan standar) yang sangat senjang, tentulah ada sesuatu yang salah dalam filosofi dan motif governance para penguasa pendidikan.

 Kisruh UN tahun 2013 yang lebih parah dari kisruh-kisruh sebelumnya kini oleh sebagian orang dianggap sebagai momentum yang tepat untuk menyuarakan tuntutan penghapusan. Mohammad Abduhzen dari Universitas Paramadina, misalnya, mengatakan karena dari tahun ke tahun pelaksanaan UN bukannya menjadi baik, namun malah makin buruk, maka sudah seharusnya UN dihapus dari agenda pendidikan Indonesia. Dia mencontohkan, kebiasaan sejak awal bagi-bagi jawaban ke siswa, manipulasi nilai sekolah ataupun siswa membeli bocoran jawaban, masih tetap mewarnai.

Vested Besar dalam UN. UN menebar ketegangan dalam masa (durasi) yang cukup panjang di kalangan mayoritas siswa dan orangtua siswa. Sekolah-sekolah tertentu telah betindak lebih jauh, membekali siswa dengan cara-cara yang bervariasi. Ada yang menjejalkan irrasionalitas dalam ranah religiousitas bercampur nativisme yang bertentangan dengan aqidah (prinsif keyakinan ketuhanan). Peserta UN di Krayan, Kalimantan Timur, dikabarkan harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah yang ditunjuk menjadi pelaksana UN di Malinau. Mereka pun harus terbang dulu ke Tarakan yang pesawatnya hanya berfrekuensi terbang sekali seminggu. Lalu dari Tarakan ke Malinau dilanjutkan dengan speedboat selama empat jam. Di Malinau mereka harus sewa kos. Barangkali hikmah kecil dari gambaran-gambaran seperti ini ialah, diketahuinya (oleh pemerintah) bahwa masih ada manusia yang termasuk bangsa dan warga Negara Indonesia yang hidup di daerah sesulit ini. Luar biasa, memang.

Ujian nasional dianggap menciptakan kebohongan sistematis bagi anak-anak Indonesia. Itu menurut seorang pengamat pendidikan, Romo Baskoro, yang disampaikannya dalam acara “Petisi Hapuskan UN untuk Kelulusan oleh Koalisi Damai untuk Pendidikan”, di Warung Daun Kebayoran Baru, Minggu, 24 November 2012. Ketika Romo Baskoro mengadu ke Lembaga Ketahanan Nasional, di sana ada kesepakatan untuk mengatakan bahwa UN itu membodohkan. Lalu bisakah dihentikan? Kata Romo Baskoro menirukan perkataan petinggi yang ditemuinya di Lemhanas: “Nyetop UN itu jauh lebih sulit”.

Jika memang menghapuskan UN itu jauh lebih sulit (dari korupsi misalnya, atau ia merupakan bagian penting dari peta korupsi nasional kita; ingat sektor ini secara imperatif menyerap anggaran 20% dari total APBN ), maka yakinlah ia akan berlangsung terus. Itu yang tercermin dari ungkapan seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi UI, Mayling Oey-Gardiner yang menilai ada vested interest yang besar dalam ujian nasional. “UN itu sangat pragmatis. Artinya, ada uang yang bermain”, katanya.

Karena itu, kendatipun seperti tingkah memakai dasi tanpa celana dan baju, pemerintah akan terus melaksanakannya. Anda mau bilang apa? Pakai dulu celana dan bajumu sebelum menggantungkan dasi di lehermu.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan Harian Waspada, Senin 22 April 2013 hlm B7

Advertisements

1 Comment

  1. […] UN: Berdasi tanpa celana dan baju […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: