'nBASIS

Home » ARTIKEL » FRAKSI SIPIROK DPRD TAPANULI SELATAN

FRAKSI SIPIROK DPRD TAPANULI SELATAN

AKSES

  • 538,550 KALI

ARSIP


IKAPSI

KEMAREN seseorang menelefon saya: “katanya ada pertemuan di Tor Sibohi. Pertemuan tentang apa itu? Apakah pertemuan membahas calon-calon legislatif kita untuk DPRD Tapsel?”  Saya pun mencoba menuliskan beberapa pokok pikiran tentang ini. Kemudian bahan ini saya kemukakan sebagai masukan kepada masyarakat Sipirok (Tapanuli Selatan) melalui IKAPSI yang saya tayangkan sebagai status pada akun facebook mereka.

Saya tidak tahu yang dipertanyakan oleh penelefon itu. Tetapi seandainya pertemuan itu ada, dan seandainya saya ikut diberi kesempatan untuk urun-rembug di situ, inilah yang akan saya sampaikan.

Pertanyaan Ucok Blue Eagle. Dalam status yang dibuat oleh Ucok Blue Eagle pada akun facebook IKAPSI kemaren ada pertanyaan yang kurang lebih meminta informasi tentang perkembangan persiapan para calon legislator kita. Saya kira mereka masih dalam proses pencalonan ke partai dan kemudian pendaftaran ke KPU dengan segenap persiapan persyaratan yang diperlukan (uji kesehatan, surat SKCK, dll). Jika kini mereka sudah selesai dalam proses itu, maka  sudah saatnya melakukan pembicaraan.

Sebelumnya perlu saya kemukakan bahwa memang pada pertemuan shilaturrahim untuk Syawal dua tahun lalu saya mencetuskan gagasan seleksi dan membantu figur terpercaya untuk diorbitkan ke DPRD Tapsel.

Politik dan kekuasaan memang harus diurus. Jangan ketika “hujan akan tiba, payung pun dicari-cari dan akhirnya yang dapat cuma daun pisang yang maribak dipas-pas angin yang kebetulan pohonnya tumbuh di pinggir jalan”. Artinya ini harus diurus secara serius, tidak sambil lalu.

Saya merasa apa yang saya usulkan dalam pertemuan dua tahun lalu itu kini sudah semestinya saya perjelas dan jika dapat mohon dibicarakan pada tingkat yang lebih luas. Bukan hanya pada tingkat kepartaian dan jaringannya, tetapi malah lebih strategis pada tingkat kelembagaan masyarakat non politik yang selama ini concern dengan pembangunan Sipirok. Seluruh pemangku kepentingan lokal perlu dilibatkan.

Visi. Akselerasi Pembangunan Tapsel yang pro-rakyat dan mengindahkan kaedah hukum.
Misi. (1) Memperjuangkan resalisasi perwujudan kota Sipirok sebagai ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai undang-undang Nomor 37 dan 38 tahun 2007; (2) Memperjuangkan revitalisasi sektor pertanian di Sipirok dan sekitarnya; (3) Memperjuangkan revitalisasi sektor pendidikan di Sipirok dan sekitarnya;

Penjelasan Visi. (1) Akselerasi atau percepatan pembangunan Tapsel: Percepatan yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan dimensi waktu dan ruang; (2) Pro rakyat: Tindakan intervensi pemerintah untuk memajukan masyarakat berdasarkan pemahaman yang akurat tentang social basic needs. Dengan demikian bukan rakyat yang diseret-seret ke wacana pembangunan, melainkan pembangunan yang dihadirkan ke masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan real; (3) Mengindahkan kaedah hukum: tidak sewenang-wenang dalam arti segala intervensi tindakan untuk mewujudkan pembangunan selalu didasarkan pada kaedah-kaedah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

Penjelasan Misi. Kini rakyat Sipirok boleh jadi sudah terpecah (pro dan kontra) dalam hal pemahaman tentang UU No 37 dan 38 tahun 2007 tentang Sipirok sebagai ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Masih sangat perlu dipertegas interpretasi Sipirok sebagai ibukota Tapsel, bukan yang lain. Hal ini telah berulangkali dipaparkan dalam berbagai pertemuan resmi dan tak resmi oleh para tokoh Sipirok, kepada pemerintah lokal (Sumut dan Tapsel) dan juga pemerintah pusat. Termasuk sejumlah unjuk rasa di Sipirok, Padangsidimpuan dan Jakarta.

Delegasi pimpinan Faisal Reza Pardede, Bangun Siregar, Moan Siregar dan lain-lain di hadapan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu dan para staf dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kemendagri beberapa waktu lalu di Jakarta juga menegaskan bahwa hal itu tidak dapat ditawar. Substansi yang sama disampaikan oleh delegasi IKAPSI pimpinan Yamin Siregar (Medan) dan IKAPSI Jakarta dalam pertemuan dengan Mendagri diwakili Johermansyah di Kemendagri, Jakarta tahun lalu.

Keterpecahan pemahaman terhadap hal ini bukan disebabkan oleh bunyi undang-undang, melainkan karena intervensi berupa pendekatan bipolar and segmentary process (politik belah bambu). Sambil mengeliminasi potensi konflik, kampanye-kampanye sejuk yang mencerahkan terus menerus perlu diupayakan.

Tak terkecuali di Sipirok, tak terkecuali di Tapsel, tak terkecuali di Sumut dan tak terkecuali di Indonesia. Pada umumnya pembangunan yang mengutamakan growth (pertumbuhan) memiliki kelemahan fatal dalam hal distribusi (pemerataan). Berarti, selain akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan, Indonesia, Sumut dan Tapsel memerlukan pemikiran ulang dan implementasi nyata agar pembangunan itu benar-benar bukan sesuatu yang asing bagi rakyat.

Membuatnya menjadi tak asing bagi rakyat hanyalah dengan mengindahkan saran-saran filosofis yang pernah diajukan oleh Mahbub Ul-Haq: “Jangan seret rakyat ke pembangunan, tetapi dekatkanlah pembangunan sesuai kebutuhannya”.

Siprok adalah wilayah dengan potensi pertanian tertentu yang secara asumtif masih sangat mungkin dikembangkan. Sejumlah kegagalan pembangunan pertanian dari masa lalu dapat menjadi pelajaran penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sangat perlu data base makro dan mikro sebelum mengawali tindakan, agar dengan demikian tidak terjebak lagi pada kesia-siaan yang ditegur dalam budya kita “arang habis besi pun binasa”.

Masalah pertanian memang sangat kompleks, dan memperbaiki di tingkat desa dapat tidak bersesuaian dengan paradigma yang berlaku bedasarkan filosofi dan program pemerintahan nasional. Tetapi, ini tidak harus membuat kita patah hati dan kehilangan semangat.

Sipirok memiliki catatan SDM yang sangat luar biasa dengan sumbangannya kepada bangsa dan Negara. Apakah saat ini track record itu masih terpelihara, atau malah makin progresif atau malah regresif? Tetapi bagi saya, tanpa harus memberi jawaban persis ke pertanyaan itu, keyakinan bahwa pendidikan Sipirok itu harus dimajukan bukan hanya jenjang persekolahannya, sangat penting. Ada faktor-faktor kuat yang secara integratif ada dalam kultur Sipirok yang mungkin mirip sekali dengan apa yang pernah dikemukakan David McCLelland (tentang Need for Achievement) untuk banyak kasus pembangunan di berbagai belahan bumi. Selain itu kita mempunyai penjejangan formal pendidikan dan jenis pengelolaannya (departemental). Kedudukan sekolah unggulan perlu difahami dalam konteks upaya akselerasi,  meski sekaligus haus difahami juga potensinya dlam menebar faham perkastaan yang kurang adil.

Rincian. Kita perlu rincian dari semua permasalahan ini. Menurut saya, itulah yang kita perlukan saat ini. Marilah kita kumpulkan semua calon legislatif kita itu. Kita satukan suara kita, kita yakinkan masyarakat kita, bahwa memilih mereka adalah sebuah peluang perubahan. Sebelumnya para calon legislator kita itu sangat perlu kita sadarkan atas sebuah keniscayaan moral sebagai wakil rakyat. Jika perlu kontrak politik dibuat.

Saya ingin mencontohkan sebuah kasus di tetangga. Kecamatan Pahae dan sekitarnya memiliki 4 (empat) orang legislator dari periode ke periode. Tetapi sistem kepartaian menyebabkan calon unggulan yang selalu paling berpeluang menang adalah orang luar yang “diimpor”. Ada keterpaksaan politik dalam keawaman masyarakat dalam memilih mereka. Jika kemudian mereka tak beroleh advantage dari perwakilan resmi mereka, memang sangat pas itu karena aspirasi mereka tidak pernah difahami apalagi diperdulikan oleh wakil mereka yang datangnya memang “dari langit”.

Tetapi masalah kita tentang perwakilan itu bukan hanya sebatas itu. Cukup kompleks, termasuk terorbitnya calon yang boleh disebut mementingkan diri sendiri. Pada era reformasi ini korupsi politik malah mengindikasikan betapa hebatnya para legislator mendestruksikan hukum, nilai sosial dan lain sebagainya. Hal ini semakin mendesak kita untuk menyeleksi betul siapa calon kita di lembaga perwakilan itu.

Saya sendiri tidak memandang hebat orang-orang yang duduk di legislatif itu, sehingga membuat saya begitu kagum kepada mereka. Tidak sama sekali, dan bukan itu dasar ketertarikan saya membincangkan hal ini secara serius. Artinya, jika dapat, janganlah karena kita tak tersangkut dengan kepentingan pencalonan lalu diam tak ingin berbuat. Apatisme ini perlu kita obati. Meskipun begitu buruknya politik kita, tetapi mereka yang menjadi wakil kita itu adalah sebuah keniscayaan dalam sistem politik dan kenegaraan kita. Sesiapa yang berbakat dan memiliki akses politik, marilah kita dukung. Kita perlukan mereka untuk mengartikulasikan aspirasi kita menjadi gerakan memajukan “tanah air”. Begitulah.

Fraksi SIPIROK. Ketika aspirasi kita tidak diakomodasi meski ada musrembang (musywarah perencanaan pembangunan), sesuatu perlu ditanyakan tentang kualitas keterwakilan dalam sebuah pemerintahan. Itulah alasan saya mengemukakan gagasan itu tempo hari. Sejumlah orang yang memiliki kualitas dari aspek figuritas, jejaring dan budget alakadarnya, perlu kita dorong dan bantu. Tidak perduli apa pun partainya. Malah menurut saya lebih baik orang-orang pilihan kita itu masuk melalui partai-partai kecil yang proyeksi perolehan kursi masing-masing tidak mungkin mendapat satu jatah fraksi.

Dengan begitu menjadi memungkinkan bagi kita untuk menyarankan mereka membentuk satu fraksi bernama Fraksi SIPIROK. Apa untungya Fraksi SIPIROK itu? Memang fraksi itu bukanlah alat kelengkapan lembaga legislatif, meskipun memiliki peran yang demikian penting karena menjadi saluran resmi penghubung antara orang-orang partai di legislatif dengan partainya. Di sinilah kerap terjadi distorsi, ketika ada perbedaan kehendak partai yang meniscayakan bagi legislator. Malah di Negara kita saat ini (DPR-RI) partai-partai itu, kecuali satu dua, menggabungkan diri dalam sebuah aliansi dipimpin oleh SBY. Segala macam realitas politik di tingkat kelembagaan DPR-RI, dapat dipatahkan di sini. Karena itu kemurnian demokrasi dicederai dan itu kerap menjadi masalah besar dalam kehidupan bernegara kita.

Tetapi hal ini tentu akan lebih tergantung kepada fakta, partai mana yang mengusung para calon legislatif ini, dan saya tidak alergi dengan partai mana pun. Toh semuanya milik bangsa dan telah mendapat legitimasi hukum untuk berdiri sebagai partai dan disahkan pula untuk menjadi peserta pemilu 2014.

Fasilitator dan Tim Sukses. Salah satu kelembagaan Sipirok yang cukup kompeten untuk membicarakan hal-hal seperti ini ialah IKAPSI. Saya ingin menyarankan kepada para tokoh kita di lembaga itu agar mengambil inisiatif. Juga sangat perlu dipertimbangkan oleh IKAPSI bahwa jika para calon kita ini terlalu banyak uang keluar untuk mendapatkan posisi di legislatif, tentu ia kelak akan balas dendam. Ia akan merusak. Karena itu ia perlu kita bantu agar lebih ringan. Gerakan Fund Raising perlu kita lakukan, dan bantuan kampanye perlu kita lakukan termasuk menjaga di TPS agar semua lebih ringan. Bukankah setiap saksi di TPS selama ini harus dibayar dan jika itu dijumlahkan cukup besar juga tentunya. Belum lagi logisltik yang harus dibuat. Dengan pola kita ini ingin kita hemat semuanya, dari rakyat untuk rakyat.

Penegasan. Saya bukan politisi. Saya tidak pernah berniat untuk menjadi legislator dan saya pun tak pernah berniat untuk menjadi pejabat eksekutif di pemerintahan. Oleh karena itu, saya ingin tegaskan bahwa membicarakan hal ini bagi saya bukanlah untuk mencari cantolan politik atau basis politik untuk kepentingan pribadi kelak.

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: