'nBASIS

Home » ARTIKEL » FRAKSI ASPIRASI LOKAL

FRAKSI ASPIRASI LOKAL

AKSES

  • 538,550 KALI

ARSIP


Illustrasi Harian Waspada Medan

Illustrasi Harian Waspada Medan

Kita menjadi amat sadar dan berkesimpulan bahwa mustahil Sipirok dan Luat Pahae itu bukan daerah penting apalagi jika dikaitkan dengan nama legendaris Sibual-buali, sebuah perusahaan yang mengelola mode transportase yang cukup tangguh pada masanya, dan dengan menyebut nama-nama besar seperti Sanusi Pane, Armyn Pane, Lafran Pane dan nama-nama lainnya. Luat Pahae tidak cuma memiliki mantan Menteri KLH Panangian Siregar, karena konon Menteri PU pertama adalah Ir Mananti Sitompul, putera Luat Pahae

Pada tahun Pemilu 2009, organisasi kekerabatan perantau asal Luat Pahae (Taput) yang berdomisili di Medan mengambil inisiatif membicarakan berbagai kendala pembangunan yang dihadapi di kampung-kampung asal mereka.  Forum itu melibatkan para calon legislatif lokal (Taput).  Data pertama yang diperbincangkan ialah kondisi pembangunan yang senjang. Dalam bahasa Luat Pahae, pemerintah dituduh mardingkan (diskriminatif). Kemudian beranjak ke pemaparan data para legislator yang selama ini mewakili Luat Pahae. Ternyata tidak satu pun yang memiliki keterkaitan historis dengan rakyat yang mereka wakili. Pendeknya, dianggap bahwa mereka tak tertarik membicarakan nasib rakyat yang berdomisili di daerah pemilihan mereka. Jika mereka perduli, Luat Pahae tak seburuk ini. Begitu kesimpulannya.

Saat itu rivalitas di antara calon putera daerah dianggap harus ditata sedemikian rupa. Itu jika diinginkan calon putera daerah menang dalam pemilihan. Memang, mereka pada umumnya minim sumberdaya, dan selain ditempatkan pada nomor urut yang kurang menguntungkan, mereka juga berhadapan kepada rival yang kuat. Tetapi dengan jejaring yang melibatkan rakyat lokal, mereka bisa ditolong. Ini memang sebuah pendidikan politik yang menyadarkan kedua belah pihak: rakyat dan para wakilnya.

Di Hotel Tor Sibohi dua tahun lalu, padshilaturrahim  (Syawalan) yang mempertemukan tokoh perantau dengan tokoh lokal saya cetuskan gagasan seleksi efektif dan upaya membantu figur terpercaya di antara tokoh-tokoh muda lokal untuk diorbitkan ke DPRD Tapsel. Ini tidak berbeda dengan pembicaraan tentang Luat Pahae menjelang pemilu 2009. Saya tekankan kepada peserta pertemuan yang berjumlah ratusan orang itu bahwa politik dan kekuasaan harus diurus juga. Jangan ketika “hujan akan tiba, payung pun dicari-cari dan akhirnya yang dapat cuma daun pisang yang maribak dipas-pas angin (daun pisang yang sobek karena diterpa angin) yang kebetulan pohonnya tumbuh di pinggir jalan”. Artinya ini harus dihadapi tidak sambil lalu.

Evaluasi Pembangunan.Kini menjelang pemilu 2014 para caleg sudah diajukan oleh masing-masing partai. Salah satu catatan penting ialah masih kuatnya pertimbangan-pertimbangan tak adil dalam penentuan caleg itu. Data yang sudah diketahui di antaranya ialah bagaimana aspek kedekatan primordial dengan sumbu kekuasaan menjadi faktor kuat dalam penentuan calon dan nomor urut pencalonan. Itu berlaku umum untuk semua partai, dan ini belum beranjak dari penyakit lama.

Dua daerah (Luat Pahae dan Sipirok) sama-sama merasa mengalami ketersia-siaan perwakilan (jika istilah ini dapat digunakan). Pahae dan Sipirok adalah dua daerah berdampingan dengan karakter dan sumberdaya yang tidak jauh berbeda, yakni pertanian rakyat. PAD daerah ini pasti kecil, karena tak akan kita peroleh sumbangan dari proyek-proyek besar bersifat capital intensive (padat modal). Jadi recehan-recehan dari sektor pertanian tempat rakyat menggantungkan hidupnya, itulah cerita paling penting di daerah ini.

Untuk menyebut beberapa contoh, dahulu kala Pahae terkenal bukan cuma dengan tumbanya (tumba: sejenis kesenian rakyat), tetapi juga haminjon (kemenyan) dengan kapasitas produksi yang membuatnya terkenal ke luar. Begitu juga dengan karet dan persawahan yang boleh disebut menjadi salah satu lumbung terpenting di Taput. Sipirok tentu bukan cuma cerita tentang aek milas (pemandian air panas alami), tetapi juga sektor pertanian rakyat seperti gula aren yang terkenal itu.

Kita menjadi amat sadar dan berkesimpulan bahwa mustahil Sipirok dan Luat Pahae itu bukan daerah penting apalagi jika dikaitkan dengan nama legendaris Sibual-buali, sebuah perusahaan yang mengelola mode transportase yang cukup tangguh pada masanya, dan dengan menyebut nama-nama besar seperti Sanusi Pane, Armyn Pane, Lafran Pane dan nama-nama lainnya. Luat Pahae tidak cuma memiliki mantan Menteri KLH Panangian Siregar, karena konon Menteri PU pertama adalah Ir Mananti Sitompul, putera Luat Pahae.  Mengapa degradasi demi degradasi berlangsung di sini, dan rasanya tidak ada orang yang protes begitu serius? Saya percaya ini bukan cerita khas dua daerah. Membicarakan hal ini pada tingkat kepartaian tentulah seperti sebuah kesia-siaan belaka. Justru lebih strategis dibincangkan pada tingkat kelembagaan rakyat non politik yang selama ini concern dengan pembangunan dan seluruh pemangku kepentingan lokal.

Jika Sipirok perlu menggaris-bawahi resalisasi perwujudan kota Sipirok sebagai ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai undang-undang Nomor 37 dan 38 tahun 2007, di Luat Pahae mungkin sangat perlu ditimbang usul-usul kerakyatan yang berharap pemekaran menjadi Kabupaten sendiri. Pada kedua daerah terasa sama-sama pentingnya memperjuangkan revitalisasi sektor pertanian, revitalisasi pendidikan dan lain-lain. Tak terkecuali di Sipirok, tak terkecuali di Luat Pahae, dan  tak terkecuali di Sumut, trend pembangunan selalu mengutamakan growth (pertumbuhan) dengan kelemahan fatal dalam hal distribusi (pemerataan). Diperlukan pemikiran ulang dan implementasi nyata agar pembangunan benar-benar bukan sesuatu yang asing bagi rakyat, sebagaimana saran-saran filosofis yang pernah diajukan oleh Mahbub Ul-Haq: “Jangan seret rakyat ke pembangunan, tetapi dekatkanlah pembangunan sesuai kebutuhannya”.

Fraksi Aspirasi Lokal. Ada keterpaksaan politik dalam keawaman rakyat dalam pemilu. Jika kemudian mereka tak beroleh advantage dari perwakilan resmi mereka, memang itu karena aspirasi mereka tidak pernah difahami apalagi diperdulikan oleh wakil mereka yang datangnya memang “dari langit”. Tetapi masalah kita tentang perwakilan itu bukan hanya sebatas itu. Cukup kompleks, termasuk terorbitnya calon yang boleh disebut mementingkan diri sendiri. Pada era reformasi ini korupsi politik malah mengindikasikan betapa hebatnya para legislator mendestruksikan hukum, nilai sosial dan lain sebagainya. Hal ini semakin mendesak kita untuk menyeleksi betul siapa calon kita di lembaga perwakilan itu.

Ketika aspirasi kita tidak diakomodasi meski ada musrembang, sesuatu perlu ditanyakan tentang kualitas keterwakilan dalam sebuah pemerintahan. Itulah alasan saya mengemukakan gagasan itu tempo hari. Sejumlah orang yang memiliki kualitas dari aspek figuritas, jejaring dan budget alakadarnya, perlu kita dorong dan bantu. Tidak perduli apa pun partainya. Malah menurut saya lebih baik orang-orang pilihan kita itu masuk melalui partai-partai kecil yang proyeksi perolehan kursi masing-masing tidak mungkin mendapat satu jatah fraksi.  Dengan begitu menjadi memungkinkan untuk menyarankan mereka membentuk satu fraksi bernama Fraksi Aspirasi Lokal. Apa untungya? Memang fraksi itu bukanlah kelengkapan pada lembaga legislatif, melainkan semacam penghubung antara kader-kader partai yang duduk di legislatif dengan partai. Di sinilah kerap terjadi distorsi, ketika ada perbedaan kehendak partai yang meniscayakan bagi legislator.

Lazimnya partai-partai kecil di daerah akan lebih bermazhap kepada para legislatornya, atau setidaknya pengaruhnya cukup besar. Sekiranya ada kepentingan pimpinan partai, dalam rangka memupuk kedekatannya dengan kepala daerah misalnya, yang berbeda dengan aspirasi rakyat lokal yang diwakili oleh legislator partai kecil itu, biasanya keberimbangan dialog pasti terjadi. Pengalaman ini akan sangat berbeda degan dikte partai besar. Kader yang begitu banyak di partai besar siap menggantikan posisi legislator tertentu melalui mekanisme pergantian antar waktu, sekiranya ia dianggap tak patuh.   

Tentulah para calon legislator yang kelak akan membentuk Fraksi Aspirasi Lokal itu sangat perlu disadarkan atas sebuah keniscayaan moral sebagai wakil rakyat. Jika perlu kontrak politik dibuat.

 
Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 6 Mei 2013, hlm B7.

Advertisements

4 Comments

  1. Fraksi Aspirasi Lokal : Sebuah Keniscayaan
    Tulisan Shohibul Anshor Siregar di Harian Waspada, 6 Mei 2013, hlm B7, dengan judul Fraksi Aspirasi Lokal. Cukup menarik dan perlu didiskusikan lebih dalam lagi oleh siapa saja yang selama ini merasa bahwa legislator belum ada yang sungguh-sungguh memperjuangan kampung-kampung dari mana mereka berasal. Artinya kampung-kampung asal mereka hanya sebatas memberi identitas bahwa dia berasal dari daerah tersebut.

    Selama ini kampung-kampung yang menjadi asal legislator hanya dianggap menjadi tempat konstituen yang memberi suara agar bisa terpilih menjadi legislator. Setelah duduk menjadi legislator sama sekali tidak melakukan apapun untuk kampung tempat asalnya. Maka tidak berlebihan kalau banyak kampung yang merupakan asal legislator kemudian menjadi wilayah-wilayah yang termasuk kategori miskin dan tertinggal. Hal ini terjadi karena tidak pernah tersentuh oleh kebijakan pembangunan yang memang sangat diskriminatif atara kota dan kampung lebih.

    Sangat benar bahwa legislator yang punya kampung : “Ternyata tidak satu pun yang memiliki keterkaitan historis dengan rakyat yang mereka wakili. Pendeknya, dianggap bahwa mereka tak tertarik membicarakan nasib rakyat yang berdomisili di daerah pemilihan mereka”. Artinya jika mereka memang perduli kampung-kampung yang miskin infrastruktur tersebut, tentu nasibnya tak seburuk seperti yang sekarang ini. Kesimpulan tersebut memang sangat ada benarnya.

    Keinginan untuk memperjuangan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah tergolong kategori kampung tersebut sudah pasti dari pemilu ke pemilu legislatif tidak pernah tersahuti aspirasi masyarakat lokal dengan baik. Pemilih yang berdiam di kampung-kampung kumuh yang becek dan kontor hanya didatangi pada saat menjelang pesta pemilihan sekedar membagi-bagi kaos atau memberi sejumlah uang sambil menitip pesan untuk memilihnya pada hari H nanti.

    Faktanya, begitu terpilih kedekatan terhadap konstituen selesai sudah karena merasa sudah memberikan kaos dan sejumlah uang terhadap pemilih. Kondisi yang demikian ini memang sudah pasti pemilih tidak akan mendapatkan apa-apapun. Sebagaimana yang dikatakan Anshor, bahwa : “Jika kemudian mereka tak beroleh advantage dari perwakilan resmi mereka, memang itu karena aspirasi mereka tidak pernah difahami apalagi diperdulikan oleh wakil mereka yang datangnya memang dari langit”.

    Bila demikian halnya sudah pasti sulit mewujudkan frakasi aspirasi lokal tersebut. Kesulitan tersebut muncul karena legislator setelah terpilih merasa tidak punya tanggungjawab apapun terhadap konstituennya. Dan hemat saya menjadi sangat sia-sia kalaupun kita dorong dan bantu orang-orang yang berasal dari wilayah-wilayah lokal yang relative memiliki kualitas dari aspek figuritas, jejaring dan budget alakadarnya agar terpilih tanpa melihat apapun partainya.

    Sejujurnya saya tetap pesimis terhadap keberpihakan mereka setelah terpilih terhadap konstituennya yang berada di pelosok-pelosok kampung terpencil yang sebenarnya telah iklas untuk memilih dengan harapan adanya perbaikan terhadap kehidupan mereka dan kampung dimana mereka tinggal. Sudah pasti memang tidak mungkin mereka mendapatkan jatah satu fraksi apalagi mereka merasal dari partai yang berbeda. Menyarankan mereka membentuk satu fraksi bernama Fraksi Aspirasi Lokal juga menajadi sesuatu yang mustahil.

    Karena bagaimanapun perbedaan partai politik sudah pasti akan menyebabkan terjadinya perbedaan yang tajam di antara mereka. Di samping memang sudah kita tahu bahwa kekuatan fraksi jauh lebih menentukan dalam proses pengambilan kebijakan di legislative yang terkait dengan rakyat selama ini dari pada kekuatan sang legislator itu sendiri dalam menyalurkan aspirasi masyarakat lokal yang diwakilinya.

    Hemat saya tidak sepenuhnya benar kalau dikatan partai-partai kecil di daerah akan lebih bermazab kepada para legislatornya, atau setidaknya pengaruhnya cukup besar. Dalam praktinya sama saja, legislator yang berasal dari partai kecil atau partai besar di daerah tidak ada yang bermazab kepada legislatornya dan punya pengaruh besar. Kekuatan partai tetap menjadi penentu bukan kekuatan legislator itu sendiri dalam penentuan akhir dari aspirasi masyarakat.

    Keberimbangan diaolog juga merupakan sebuah kemustahilan yang sama mustahilnya dengan pembentukan fraksi aspirasi lokal yang akan menyalurkan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Selama ini kepentingan pimpinan partai pasti yang paling dominan dalam hubungan kedekatannya dengan kepala daerah. Kalaupun misalnya ada aspirasi rakyat lokal yang ingin disampaikan hampir tidak pernah sampai kepada kepala daerah. Lihat saja bagaimana nasib masyarakat di daerah, terpuruk dalam kesakitan, kelaparan, kebodohan dan ketertinggalan karena kemiskinan yang beranak pinak.

    Perihal kekuatiran terjadinya pergantian antar waktu bila legisloator dari partai besar kemudian terdepak oleh pergantian mekanisme antar waktu oleh partainya karena memperjuangan apirasi masyarakat lokal yang berbeda belum ada sejarahnya terjadi di negeri ini selama ini. Sedangkan kontrak politik kalaupun ada, dianggap hanya angin lalu saja oleh para legislator begitu terpilih sekalipun ada dibuat kontrak hitam atas putih.

    Di samping itu sistem proporsional terbuka sudah pasti lebih memberi peluang terpilihnya caleg nomor urut satu dengan suara terbanyak partai. Sedangkan caleg yang punya uang terpilih dengan suara terbanyak, lewat politik transaksional. Itu menjadi sebuah fakta. Sistem proporsional terbuka juga menjadi penyebab mahalnya cost politik dalam pencalegan, sehingga hanya mereka yang punya duit dan punya jaringan yang kuat yang bernyali menjadi caleg.

    Akhirnya, adalah keniscayaan munculnya legislator yang bersedia memperjuangakan kepentingan rakyat, apalagi lahirnya fraksi aspirasi lokal di DPRD provinsi dan kabupaten/kota di tengah keberadaan partai politik yang telah kehilangan esensinya – sebagai sarana bagi rakyat banyak mengartikulasikan kepentingannya dan seni mengelola kekuasaan untuk mensejahterahkan rakyat lewat partai politik.


    Shohibul Anshor Siregar:
    Terimakasih atas perhatiannya. Kita masih belum lelah untuk memberi sumbangan kepada negeri ini, bukan? Ayo, kita teruskan saja.

  2. Ucok Blue Eagle says:

    kontrak politik antara caleg dan masyarakat harus dibuat, meski bukan jaminan tapi paling tidak nanti ada bahan buat bikin sepanduk dgn materi “isi kontrak politik” tsb disetiap desa dan pasar2 tradisional pada dapil yg diwakilinya selama 5 tahun, jika terpilih.

    ‘nBASIS: tentu itu sangat bagus

  3. Insya Allah apa yang di berikan untuk Agama, Nusa dan Bangsa bermanfaat dan berhasil untuk kemasylahatan Ummat Subhanallah aamiin

    ‘nBASIS: mudah-mudahan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: