'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENCEMARAN INDUSTRI

PENCEMARAN INDUSTRI

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


BERITASUMUT.COM

Gatoto Pujo Nugroho dan Syahrul M Pasaribu, disaksikan oleh masyarakat dengan sengaja meminum air yang ditengarai telah tercemar oleh kegiatan industri PT Angingcourt Resources. Aksi ini tentu dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat. Semestinya, kalau bukan untuk maksud membodoh-bodohi, kedua pejabat ini tidak boleh melakukan hal itu.

KINI dipermasalahkan kembali. PT Agincourt Resources sebagai perusahan tambang yang melakukan ekploitasi emas di Batangtoru dituding melakukan kebohongan terkait ijin produksi. Juga dituding ingkar dari kesepakatan dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru tentang penyelesaian masalah pemasangan pipa air sisa proses (limbah).

Ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Mahmud Lubis S.Ag dalam rapat dengar pendapat dengan PT Agincourt Resources yang digelar di gedung dewan, Jumat (03/05/2013).

Dalam kesepakatan penyelesaian masalah pemasangan pipa itu, PT AR memiliki kewajiban kewajiban yang harus sudah terlaksana seperti perpanjangan jalur pipa sampai ke ujung Dusun Bongal, Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, pembangunan dan perbaikan fasilitas air bersih, bantuan modal dan kesempatan bekerja bagi masyarakat Muara Batangtoru.

PT Agincourt Resources melakukan pembohongan, DPRD juga merasa dibodoh bodohi. Telah melakukan produksi sejak 24 Juni 2012, namun sampai saat ini belum memiliki ijin produksi.

Lebih parah lagi sample air yang pernah dibawa ke lab di Jakarta untuk menguji kadar ketercemaran peraian yang disebbkan operasional PT Angincourt Resouces ternyata adalah air hujan.

Air inilah yang diperkirakan diminum oleh Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Muspida Plus beberapa waktu lalu untuk meyakinkan masyarakat bahwa air yang dibuang ke Sungai Batangtoru tidak berbahaya.  Karena itu para pejabat ini pun sebetulnya sudah ikut dalam persekongkolan jahat itu”. (source: beritasumut.com).

Pengalihan Isyu. Ketika masalah ini saya posting pada fecebook saya, berbagai pandangan lebih kritis diajukan oleh beberapa orang. Misalnya seorang jurnalis senior, Tikwan Raya siregar, membubuhkan komentar demikian:

Kalau mereka memang pintar, anggota DPRD itu akan tahu bahwa tidak ada celah alasan apapun yang membuat kehadiran tambang emas itu menguntungkan bagi Tapsel. Sudah jelas-jelas emasnya dikeruk, dan mereka cuma dapat kertas-kertas (uang kertas), bagaimana bisa untung?

Namun yang lebih mencengangkan, jiki ini benar, dalah komentar yang diberikan oleh seorang anggota DPRDSU, Parluhutan Siregar. Menurutnya begini:

Tanpa bermaksud memandang remeh soal pencemaran lingkungan, saya ingin menyampaikan testimoni seorang teman yang Ahli Geologi Pertambangan lulusan luar negeri. Katanya, persoalan pencemaran lingkungan adalah merupakan hal yg bukan substansi dalam kaitannya dengan penambangan emas yang dilakukan oleh PT.Agincourt Resources di Batangtoru. Sekalipun tetap harus diwaspadai dan/atau dinyinyiri terus menerus agar tidak diabaikan oleh pihak penambang.

Namun percemaran lingkungan untuk kasus ini, menurutnya, adalah merupakan persoalan yang bersifat non-permanen yang tdk bisa dihindari, dan hal ini tidak terlalu sukar untuk mengatasinya. Issu pencemaran lingkungan ini nyaris menjadi satu2nya hal yang menyita perhatian dan menyebabkan kegaduhan publik adalah disebabkan oleh 2 faktor; Pertama, karena eksesnya langsung disaksikan/dirasakan oleh masyarakat sekitar areal tambang. Kedua, karena ulah/provokasi pihak-pihak pemilik kepentingan tertentu (dari kelompok pemilik kepentingan tertentu di masyarakat yang ingin mengambil/memperoleh “manfaat” dari kegaduhan publik ini. Dan dari pihak penambang yang ingin “menyembunyikan” hal yang jauh lebih substansial di luar issu pencemaran lingkungan. Kuat dugaan saya pihak Agincourt akan merasa amat nyaman jika tidak ada dan/atau mereka tidak menghendaki adanya issu lain selain soal pencemaran lingkungan ini, sehingga pada titik kulminasinya nanti, mereka akan dipandang sebagai pahlawan tatkala memenuhi semua tuntutan & kompensasi untuk itu, padahal semua itu tak lebih dari lakon, meminjam istilah bang Shohib (“Sibolis na Burju”).

Hemat saya, issu pencemaran lingkungan, harus sama-sama kita kawal tentang 2 hal;

Pertama, adanya IPAL yg memenuhi standar untuk itu dan adanya kompensasi dan/atau solusi tepat terhadap masyarakat dikawasan yg merasakan dampak langsung yang tak bisa dihindarkan dari keberadaan tambang tersebut. Diluar issu pencemaran lingkungan, menurut saya, kita harus serius mewaspadai issu-issu berikut;1. KEPEMILIKAN SAHAM & PERLUNYA PENINJAUAN ATAS KONTRAK KARYA (kepemilikan saham RI dalam kontrak karya tambang tersebut amatlah kecil sekali, jauh dari ukuran yang bisa diangap layak, untuk itu peninjauan atas kontrak karya yang mengatur komposisi kepemilikan saham adalah sesuatu yang mutlak untuk itu, sebab penutupan tambang adalah sesuatu yang tak mungkin dalam perspektif hukum).

Kedua, KEMUNGKINAN MANUPULASI ATAS JUMALH/BESARAN KANDUNGAN EMAS YG DIMILIKI (masyarakat terdidik di Tapsel harus menuntut adanya transparansi dan studi independen atas kandungan emas yang ada di Tambang Batangtoru. Sebab bukan tidak mungkin kandungan emas yang dimiliki telah dimanipulasi dan tidak tertutup pula kemungkinan pihak penguasa kita telah diajak berkolusi utk kemungkinan tindak manipulasi tersebut. Dan jika ini yang terjadi bayangkan kerugian yang akan ditanggungkan oleh negara ini).

Ketiga, MINERAL IKUTAN APA SAJA YG ADA (lazimnya pada sebuah pertambangan, pasti memiliki mineral-mineral ikutan semisal Batubara Dlmt sbg. Sepanjang yang kita ketahui, tak jelas diatur kesepakatan tentang mineral ikutan ini).

Keempat, TENAGA AHLI & TENAGA KERJA LOKAL YANG TAK TERAKOMODIR (sepanjang yang saya ketahui, masyarakat Tapsel/Batangtoru hanya diakomodir sebagai kuli tidak tetap di pertambangan tersebut. Saya tidak mengetahui rekruitmen putra Tapsel pada jabatan yang lebih bergengsi di luar kuli di sana. Memang benar, banyak pribumi yang punya jabatan di pertambangan tersebut, tetapi mereka itu bukanlah putra Tapsel, melainkan tenaga-tenaga yang diboyong dari Kabupaten lain di Sumut).

Kalau begitu, masalahnya sangat tidak sederhana. Pemimpin pemerintahan (nasional dan lokal) yang terindikasi berkolaborasi untuk kebobrokan ini pada waktunya kelak sudah entah di mana saat masyarakat benar-benar menyadari kehilangan segalanya. Ini harus dihentikan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: