'nBASIS

Home » ARTIKEL » PETISI GURU BANTU

PETISI GURU BANTU

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


Bagaimana bisa membaca surat cinta jika sebelumnya tak diajarkan oleh guru pelajaran tentang huruf, makna kata, kalimat, bahasa dan sastera? Tetapi nasib guru tak selalu baik. Kini ada lagi guru bantu yang nasibnya terlunta-lunta. Petisi mereka kepada Presiden SBY melukiskan perasaan perih di negeri yang sesunggunya secara alokatif sudah memperbaiki anggaran pendidikannya. Jika begitu, adakah ini kesalahan nakhoda?

Kepada Yth.
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia

 

Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan diberikan banyak kemudahan dalam memimpin pemerintahan dan rakyat Indonesia.

Melalui surat ini, Kami Guru Bantu DKI Jakarta, warga negara Republik Indonesia sebagai Pendidik, sebagai Ayah, sebagai Ibu, sebagai orang tua dari anak anak kami, dan sebagai guru dari anak didik kami  akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan terkini Guru Bantu DKI Jakarta.

Mohon Bapak Presiden mencermatinya, menelaahnya secara dalam, dan jika berkenan untuk mencoba sedikit berempati atas apa yang kami rasakan saat ini, terkait dengan persoalan jangka pendek yang mendesak, dan persoalan jangka menengah yang kami selalu mengharapkan solusi

Adapun yang menjadi latar belakang Petisi ini adalah terkait dengan status Guru Bantu DKI Jakarta, status, kewajiban dan hak-haknya sebagai masyarakat dan tenaga pendidik yang secara langsung terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

  1. Pasal 31 UUD 1945
  2. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.56 Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas PP.48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS khususnya (Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2) dan (Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3)
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang  Honorarium Guru Bantu, (pasal 1 dan pasal 2)
  5. Pemerintah menentukan tenaga honorer kedalam kelompok (K1 dan K2) tetapi keberadaan Guru Bantu DKI tidak secara jelas dinyatakan pada kelompok yang mana.

 

Tuntutan Dan Saran

  1. Belakangan ini berkembang wacana dan sibuknya tenaga honorer dalam pendataan sebagai CPNS, pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan kriteria, Kelompok/KI adalah mereka yang bekerja pada instansi pemerintah dengan pembiayaan APBN/APBD. Kelompok berikutnya/K2 adalah mereka yang bekerja Pada instansi pemerintah, tetapi tidak dibiayai oleh APBN/APBD, kedua kelompok ini merupakan pembahasan oleh pemerintah, dimanakah posisi Guru Bantu DKI. Kami mengharapkan pemerintah tegas dalam memposisikan kapasitas dan status Guru Bantu DKI.
  2. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi kami anggap terburu-buru dalam menentukan kalsifikasi Tenaga Honorer dalam bidang pendidikan karena sudah menjadi fakta hal apapun yang dilakukan dengan nafsu, pasti berkeinginan cepat selesai, Sehingga Guru Bantu DKI tidak teridentifikasi secara tegas, karena jika termasuk kelompok KI mestinya telah selesai, jika masuk K2 tidak tepat karena di biayai secara langsung oleh APBN setelah lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
  3. Guru Bantu DKI tidak pernah mempersoalkan akan ditempatkan disekolah apa, hanya faktanya adalah Guru Bantu DKI ditempatkan di Sekolah Swasta oleh pemerintah, bukan berdasarkan keinginan dan kemauan guru itu sendiri. Jika Sekarang ternyata karena bekerja di Instansi Swasta menjadi persoalan, maka itu semua harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan berarti Guru Bantu DKI yang harus menerima akibatnya, Pemerintah harus bertanggung jawab, dan segera mencarikan jalan keluarnya.
  4. Bekerja pada instansi pemerintah juga memiliki arti yang tidak baku, berbeda ketika seseorang bekerja di instansi swasta yang tidak ada intervensi pemerintah dalam proses dan aktifitas produksinya.  Ketika seorang Guru Bantu, bekerja di Sekolah Swasta, tidaklah secara otomatis mengandung arti bekerja pada instansi swasta, layaknya perusahaan swasta atau pabrik. Guru bantu betul bekerja pada sekolah swasta, tetapi ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah, kurikulumnya dari pemerintah, Ujian Nasional dan standarnya dari pemerintah, Ijazahnya dari pemerintah, diawasi secara ketat dan berkala oleh pemerintah, Guru Bantunya di SK kan oleh pemerintah dan lokasi bertugasnya ditempatkan pula oleh pemerintah , termasuk honornya juga dari pemerintah, serta mendidik anak bangsa Indonesia yang dipimpin oleh pemerintah, lalu masih relevankan mendikotomikan instansi pemeritah dan swasta dalam bidang pendidikan.
  5. Pemerintah SBY memiliki Menteri Koordinator yaitu Menko Kesra terkait dengan bidang pendidikan dan Menko Ekonomi terkait dengan bidang keuangan. Pertanyaannya apa yang mereka koordinasikan selama ini, apalagi sekarang Menko Ekonomi sekaligus merangkap Menteri Keuangan. Untuk apa Menteri Koordinator jika antara kementerian saling “membintangi” dan yang dirugikan adalah rakyat terutama dalam sektor pendidikan masyarakat. Anggaran pendidikan masyarakat tertunda, Honor Guru Bantu DKI, untuk SD, SMP belum kunjung dicairkan oleh Pemerintah sampai sekarang Padahal sudah secara tegas dinyatakan dalam Permendiknas di atas.
  6. Kami menuntut pemerintah agar mengurai kembali “benang kusut” ini, sehingga ada keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pencerdasan bangsa sebagaimana di amantkan oleh UUD 1945, (Guru Bantu DKI) Pemerintah diharapkan mengintensifkan pola komunikasi public atas berbagai kendala dan hambatan, agar tidak terjadi kecurigaan dan prasangka khususnya dari Guru Bantu DKI Jakarta.
  7. Kami menuntut transparansi dan percepatan pencairan honorarium Guru Bantu, karena seharusnya dibayarkan setiap bulan, tetapi sebagian besar guru bantu belum menerimanya dalam kurun 4 bulan terakhir.  Honor itu tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk dukungan transportasi dari dan ke tempat kerja, hal ini yang sering sekali Pemerintah terkait tidak peka, tidak mengerti, dan tidak memiliki rasa empati, kalau tidak mau disebut tidak peduli.
  8. Pemerintahan yang Bapak Presiden pimpin akan berakhir tahun 2014, dan menurut Undang-Undang tidak akan dapat di pilih kembali, kami mengharapkan Bapak meninggalkan kenangan yang baik kepada Guru Bantu DKI, karena kamu selalu menunggu dan mendukung jargon Bapak dalam  memimpin Pemerintahan yang selama ini begitu popular “Ayo Lanjutkan” pasti lebih cepat akan lebih baik.

Demikian petisi ini kami ajukan sebagai bentuk dari upaya  menyeimbangkan antara kewajiban dan hak-hak warga Negara, Serta dalam usaha menjamin kepastian dan  peningkatan mutu pendidikan menuju kearah yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Terima Kasih atas perhatiannya

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini, mengajukan Petisi mewakili  Pribadi dan Guru Bantu DKI Jakarta, pendidik dan masyarakat pada umumnya.

 

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Keuangan
4. Gubernur DKI Jakarta
5. Komisi X DPR-RI
6. Komisi E DRPD DKI Jakarta

Source:


2 Comments

  1. yunita sarihandayani,s.pd says:

    Semoga para petinggi negri ini bisa lebih memahami kondisi Guru Bantu yg ada….lbh berempati dan peduli dlm penyelesaiannya. Kami tunggu pak realisasinya

    ‘nBASIS: kita dukung mereka

  2. maisarah thawil says:

    Saya mewakili Guru2 bantu jenjang mengajar TK yg mayoritas adalah sekolah swasta.sebagai gambaran dilapangan,honorium kami dari yayasan sekolah,jauh dibawah upah UMR.hanya berkisaran Rp.400rb/bln dengan 24 hari kerja jam 7pagi sampai jam 12 siang.

    Kami ikhlas mengajar disekolah kami,dengan spp permurid Rp.50rb/bulan.kami tidak mungkin menuntut honor tinggi dari sekolah kami masing2.karena yg kami didik adalah anak2 dari keluarga menengah kebawah.bisa di bayangkan,betapa penting nya honor kami yg kami dapat setiap bulan dari honor guru bantu yaitu 1jt/bln.namun semenjak januari.kami blm mendapatkan hak kami.dari honor Guru bantu.memang terkesan kami sagat mengemis2.tapi… Itulah keluh kesah kami.apakah 400rb cukup untuk para Guru sarapan pagi selama sebulan,agar punya tenaga dlm mengajar? Apakah cukup 400rb untuk biaya transport kami selama 1bln menuju sekolah tempat kami mengajar? Saat ini… Memang seluruh Guru Bantu sedang dalam keadaan miskin,penuh hutang untuk sekedar beli bensin,atau makan sehari2.tak dapat kami bayangkan…

    Seandainya bensin benar2 dinaikkan.semakin terpuruklah nasib para Guru Bantu…. Kita akan menangis masal. Baru2 ini sebagian teman kami sudah mendapat SK,yg berbunyi honor akan cair per 3 bulan.apakah SK itu tidak dapat direvisi?

    Apakah para GurU Bantu harus berpuasa dan berbuka puasa 3bulan sekali.sungguh,… Sangat menyedihkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: