'nBASIS

Home » ARTIKEL » CACI MAKI KEPADA DPR

CACI MAKI KEPADA DPR

AKSES

  • 568,914 KALI

ARSIP


922694_4686052311240_611517515_n
DPR RI itu tidak seperti anak sekolah yg bila telat sedetik dapat ganjaran dari guru. Jika pun ia tidak hadir dan sering bolos, itu bukan sesuatu yang fatal karena fungsi kelegislatifan tak sepenuhnya dijalankan dalam ruang sidang itu.

Belum lagi jika mengikuti sidang yang karena sistem hanya sekadar formalitas belaka, apa tak malas? Lalu datanglah kantuk. Juga iseng, main game atau bahkan mungkin juga melihat situs porno. Itulah sisi lain yang harus dipertimbangkan saat akan memutuskan mencaci-maki atau memahami anggota DPR.

Pak Ahmad Tampan Panjaitan dari Dapil Sumut 2 secara terburu-buru terbang ke Medan dan selanjutnya meninjau kejadian di proyek pertambangan emas di Batangtoru, Tapsel, yang memicu konflik yang sengit. Di sana ia dua hari. Secara bersamaan DPR RI melakukan agenda normalnya sesuai prolegnas. Menurut tata tertib tak usah dengan kehadiran 100 % anggota bisa menetapkan keputusan. Ia mementingkan yang mana? Rakyat yang diwakilinya yang sedang bentrok dengan aparat yang membantu pemodal dan pemerintah lokal atau sidang yang di dalamnya ia hanya kerap mencukupkan diri sekadar tandatangan, duduk, dengar dan selesai. Sebetulnya itu bukan kemauannya juga. Anda tahu SBY membuat Setgab yang seolah-olah bisa merampas fungsi-fungsi demokratis kelegislatifan itu. Itulah sebuah contoh betapa tak mudah memberi penilaian hitam putih. Sekali lagi, itu hanya contoh. Bukan kejadian sebenarnya

Meskipun demikian saya tak bisa menapikan sewaktu seseorang berkata kepada saya begini:

Bapak-bapak yang duduk di DPR RI mana mungkin pemalas yang semau-gue saja. Itu orang pinter-pinter yang karena pinternya jadi tidak mau menggunakan pikirannya buat sekedar mengikuti apa yang dimaui anasir-anasir “tertentu” yang justru ingin merugikan Negara kita ini.

Hal Substantif.  Akan berbeda jika DPR disorot dari aspek yang lebih substantif dalam peran normatifnya sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada aspek inilah kita wajib bertemu dengan masalah-masalah besar. Bagaimana mereka secara bersama atau pun sendiri-sendiri menjadi pemicu korupsi yang induknya ada di eksekutif. Itu pun sangat tidak memadai jika hanya menyoroti keterpidanaan Anggie dan semua orang yang dipermasalahkan dari berbagai Fraksi (partai). Jangan karena iklim politik saat ini begitu bersemangat menyoroti kinerja legislatif akhirnya terlupakan dimana induk korupsi itu sesungguhnya.  Negeri ini mempraktikkan model pemerintahan bersifat executive heavy yang dengan sendirinya korupsi terbesar tidak terdapat dimana-mana kecuali di eksekutif. Ini pun harus difahami secara hirarki pula. Katakanlah seorang Bupati/Walikota bisa dicokok oleh Kepala Kejaksaan atau Kapolres, begitu juga Kapolda atau Kepala Kejaksaan Provinsi bisa mencokok Gubernur. Tetapi mampukah Anda membayangkan Presiden dicokok oleh Kapolri atau Jaksa Agung atau KPK? Jauh. Jauh.

Semua legislator mempersembahkan pengabdiannya untuk partai. Itu sebuah kemestian. Bayangkanlah apa-apa saja yang harus dilakukannya sejak akan mendaftar sebagai caleg, berkampanye dan memenangkannya. Hingga hari ini partai tidak memiliki kejelasan sumber pemasukan (dana). Karena itu pertanyaan seriusnya darimanakah mereka mendapatkan dana untuk menjalankan partai? Dugaan-dugaan seperti itulah yang kini sedang dihadapkan kepada PKS yang menurut UU bisa saja dibekukan jika terbukti melakukan kejahatan untuk membiayai partai. Tetapi kelas tuduhan bagi Presiden PKS dan semua orang yang terkait dengan kasusnya sangatlah sederhana jika dibandingkan dengan apa yang sudah diketahui luas oleh publik dalam kasus Partai Demokrat yang pemimpin tertingginya adalah SBY yang Presiden RI.  Tak mungkin publkik memaafkan SBY meski ia sudah berhasil menggantikan Anas Urbaningrum, jika itu ingin mengesankan bahwa pekerjaannya dengan rekan-trekannya yang lain (Nazaruddin, Anggie, Andi Alfian Mallarangeng) tidak terkait dengan partai.

Begitu pun, kita harus juga memetakan bahwa korupsi itu memiliki sifat seperti puncak gunung es. Apa yang terkemuka bukanlah keseluruhan dari masalah. Akan lebih besar yang tidak mengemuka karena dalam sifat pemberantasan korupsi di sunia sepanjang sejarah metode tebang p;ilih adalah sifat khas.

Kita tidak toleran atas korupsi yang dilakukan oleh pihak mana pun. Hanya saja dengan menjebloskan mantan Presiden PKS itu dan kawan-kawannya ke penjara, selesaikah keadilan terhadap korupsi dari yang kelihatan kasat mata saja? Tidak sama sekali. KPK harus didorong perfect, dan tak mengenal keterpengaruhan untuk bertindak tebang pilih, apalagi rasa takut.

Kenaifan lain yang sering mengemuka dalam kritik terhadap DPR ialah seruan memusuhi atau boikot terhadap anggota yang pergi ke luar negeri. Harus difahamkan bahwa ia bukan seseorang yang menentukan sendiri kegiatan itu. Malah ia memiliki fraksi yang menjadi tempatnya berkonsultasi tentang itu setelah disepakati oleh komisi temp;atnya ditugaskan. Betul ada orang yang tidak pergi memanfaatkan kesempatan ini karena alasan tersendiri. Tetapi, yang harus difahami adalah bahwa kegiatan yang kerap dituduh penghamburanb uang negara itu adalah kegiuatan kelembagaan.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: