'nBASIS

Home » ARTIKEL » FENOMENA OK ARYA ZULKARNAIN

FENOMENA OK ARYA ZULKARNAIN

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


illustrasi SINDO

illustrasi SINDO

OK Arya Zulkarnain (OKAZ) adalah orang pertama yang memenangi pemiluda melalui jalur independen. Siapa dia? Pria Melayu kelahiran Solo (1956) ini sejak muda berkarir dalam birokrasi pemerintahan (Pemko Medan). Banyak jabatan strategis yang pernah diamanahkan kepadanya sebelum memenangi pemilukada pertama di Kabupaten pemekaran (dari Asahan) pada tahun 2008 itu. Sebelumnya, ia tercatat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Jabatan itu ia pilih waktu itu dengan meninggalkan dua jabatan penting, Kepala Dinas Pendapatan merangkap Pelaksana Tugas Sekretaris daerah, di Kabupaten tetangga yang waktu itu juga baru saja dimekarkan, yakni Serdangbedagai.

Memang pada pemilukada pertama Kabupaten Batubara jalur independen bukanlah pilihan utamanya. Waktu itu ia gagal mendapatkan dukungan partai politik. Tetapi kini, dalam status sebagai incumbent dan memegang jabatan ketua pada sebuah partai politik besar (Golkar), ia maju melalui jalur independen dengan membawa 36.952 dukungan dari 18.760 yang disyaratkan untuk daerah berpenduduk sekitar 375.221 itu. Ini sebuah pilihan yang mengundang tanda tanya besar. Dalam maju kembali sebagai calon di daerah yang dipimpinnya itu, ia menggandeng pasangan (wakil) baru. Itu artinya ia tak dapat meredakan konflik berkepanjangan bersama wakilnya Gong Matua Siregar yang juga sudah mendaftar melalui jalur yang sama.

Selain tentang peluang memenangi pemilukada yang akan digelar September 2013 nanti, sejumlah pertanyaan penting amat relevan diajukan. Antara lain, siapa yang akan memanfaatkan perahu yang ditinggalkannya begitu saja (Golkar). Kedua, akankah setelah event September ini OKAZ masih berminat kembali memimpin partai yang ditinggalkannya? Atau, akankah partainya tetap merasa jabatan itu perlu dikembalikan ke pangkuan OKAZ terutama jika kelak ia memenangi perhelatan?

Peluang Kemenangan. Setelah pendaftarannya baru-baru ini, puluhan ribu orang yang diklaim pendukung OKAZ diberitakan melakukan unjuk rasa damai ke kantor KPU Kabupaten Batubara untuk meminta profesionalitas dan netralitas dalam melakukan veryfikasi dukungan calon independen. Dari tuntutan ekplisit yang diajukan, tergambar kekhawatiran akan banyaknya penduduk yang tak dimintai dukungan oleh pasangan independen tertentu, tetapi fotocopy kartu penduduknya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Padahal mestinya dukungan itu haruslah berupa akad  (pernyataan sukarela secara langsung). Dalam banyak kasus serupa penduduk sama sekali tidak tahu-menahu namanya dicatut dan tandatangan pada lembar dukungan yang diprasyaratkan dipalsukan begitu saja. Meskipun demikian perbuatan pelanggaran pidana ini tidak pernah dianggap serius oleh penyelenggara.

Ketika mendaftar OKAZ mengajukan jumlah dukungan penduduk melebihi kuota yang ditentukan oleh UU. Tetapi dengan banyaknya calon independen yang sudah mendaftar, asumsi dukungan ganda menjadi sangat besar. Tampak sekali OKAZ mengkhawatirkan hal ini. Netralitas penyelenggara memang menjadi sebuah masalah besar dalam perhelatan politik di Indonesia. Kajian evaluasi dari tahun ke tahun tentang Indeks Demokrasi Indonesia selalu menunjukkan tiadanya terapi manjur untuk memulihkan profesionalitas dan netralitas penyelenggara. Dari fakta-fakta inilah kemudian muncul tuduhan miring bahwa penyelenggara tak ubahnya “drakula” suara sekaligus “mesin” suara, tergantung posisi pemihakannya. Memang profesionalitas dan netralitas adalah kata kunci yang tak akan pernah ditemukan dalam perhelatan politik di Indonesia yang akhirnya mengukuhkan kesimpulan bahwa hingga hari ini Indonesia tidak pernah memiliki data politik, melainkan hanya data klaim politik belaka. Keduanya sangat berbeda tentu saja.

OKAZ adalah salah seorang di antara tokoh terkemuka perjuangan pemekaran Kabupaten Batubara. Pada periode pertama kepemimpinan Risuddin di Kabupaten Asahan (induk) perjuangan pemekaran ini pernah kandas. Ada satu organisasi perjuangan pemekaran yang dibentuk sebagai kristalisasi nilai-nilai “kemerdekaan lokal” yang dibentuk waktu itu, yakni Gemkara. OKAZ menjadi tokoh penting yang mengendalikan geraakan dan investasinya cukup besar. Inilah yang kelak menjadi kenderaan politik pemenangan OKAZ dengan  kata kunci non-partisan. Dalam Gemkara semua orang dari berbagai afiliasi (politik, kultur dan agama) tak terhalang untuk berpartisipasi. Bahkan ada yang berfikir bahwa jika OKAZ waktu itu maju melalui partai atau gabungan partai, dukungan Gemkara yang berwatak non partisan itu akan terpecah.

Pasangan OKAZ dan Gong Martua Siregar pada pemilukada 2008 mengalahkan 7 pasangan pesaingnya, yakni OK Saidin dan Bagus Joko Triono (PKS, Demokrat, PDK),  Yahdi Khoir Harahap dan Surya (PAN dan Golkar), Janmat Sembiring dan M. Syahiri A (PPP), Abdul Wahid dan Jalaluddin (PBR, PBB, Patriot) Januari Siregar dan Sri Kumala (PDIP, PDS, PNBK, PBSD, PPIB, PPD, PNI Marhaen), Parlindungan Sinaga dan Nur Ali (independen), dan Ibrahim Usman dan Achmad Yusro (independen).  Bahkan salah seorang di antara 7 pesaing itu, Yahdi Khoir Harahap, adalah Wakil Bupati Asahan (Kabupaten induk) yang mengundurkan diri karena konflik dengan Bupatinya Risuddin.

Tetapi kini (2013) iklimnya sangat berbeda. Pada  tahun 2008 sebanyak 6 dari 8 pasangan yang maju adalah usungan partai, jika ditambah dengan pasangan yang sudah terdaftar melalui jalur independen hari ini peningkatan demand  yang signifikan pastilah berpengaruh dalam rivalitas dan peluang keterpilihan pasangan. Ini tentu tidak mudah bagi OKAZ, terutama karena wakilnya Gong Matua Siregar yang konon memiliki sumbangan signifikan dalam keterpilihan mereka pada tahun 2008, juga ikut maju. Bahkan jika Gong Matua Siregar dapat memanfaatkan perselisihan panjangnya dengan OKAZ untuk memicu solidaritas kelompok-kelompok strategis yang tidak puas atas kepemimpinan incumbent, sungguh menjadi ancaman berat bagi OKAZ.

Tamparan untuk Golkar. Kasus OKAZ berbeda dengan Ketua Golkar Kota Padangsidimpuan yang hak politiknya tak terealisasi (menjadi calon Walikota, 2013) karena Chaidir Ritonga berhasil mengambil mandat partai. Juga berbeda dengan Denny Ilham Panggabean (Ketua PD Kota Medan, 2010), Rudolf Matzuoka Pardede (PDIP Sumut, 2008) dan T Milwan (Ketua PD Sumut, 2013) yang tidak beroleh kesempatan maju menjadi calon kepala daerah untuk level masing-masing.

OKAZ menjadi Ketua Golkar Batubara setelah menjadi Bupati. Memang hal begini tidak aneh bagi tradisi Golkar secara nasional. Fenomena lebih parah terlihat ketika JK menjadi Ketua Umum Golkar yang mendapatkan jabatan itu setelah menjadi wapres (2004) yang mencatat kekalahan Golkar (Wiranto) dalam pilpres pertama. Begitu juga Syamsul Arifin menjadi Ketua Golkar Sumut setelah mengalahkan calon dari partai sendiri (2008) dalam pilgub pertama. Dengan jamaknya contoh, maka T Erry Nuradi (Wagub terpilih pada pilgub 2013) diperkirakan akan segera menjadi Ketua Golkar Sumut yang sudah dibiarkan  kosong sekian lama meski sudah mengalahkan calon dari partai sendiri, Chairuman Harahap. Jadi, kembalinya jabatan ketua Golkar kepada OKAZ tidak menjadi halangan jika kelak ia mampu memenangi Pilkada Batubara 2013.

Tetapi tentulah hal itu tidak mungkin akan menghalangi majunya pasangan calon usungan Golkar. Malah bagi Golkar ini hanya akan menambah peluang memperoleh alternatif figur yang teruji. Namun nilai “keuntungan” itu terlalu rendah dibanding tamparan yang diterima Golkar. Konsep kekaderan dan militansi kader sangat terbuka untuk dipertanyakan di tengah pragmatisme dan rational choice yang diarus-utamakan. Pasalnya, tentulah harus dihitung keterpecahan dukungan konstituen dalam setiap kasus seperti ini. Lagi pula, jika ini benar-benar sudah menjadi gejala kuat yang berlaku umum secara nasional, maka nasib pencalonan resmo Golkar untuk setiap level pemilihan jabatan eksekutif sudah dapat dipastikan. Keajegan itu sudah kita peroleh di Sumut paling tidak melalui kekalahan telak berturut-turut Ali Umri (2008) dan Chairuman Harahap (2013).

Penutup. Arena politik dan demokrasi lokal masih sedang berproses untuk mencari bentuk. Dalam prose situ partai politik menunjukkan peran yang sangat tidak sehat. Hal-hal yang mungkin menjadi akar masalah ialah ideologi kepartaian yang dicemari begitu keras oleh pragmatisme yang diwarnai oleh korupsi politik yang tak terperikan. Juga ketika tiada jawaban selain korupsi untuk ketidak-jelasan sumber keuangan partai. Sangat tidak mungkin diabaikan faktor kaderisasi dan rekrutmen personal, karena tanpa membenahi kedua hal itu partai-partai tak ubahnya gerombolan-gerombolan sesaat dengan pragmatisme yang meski dengan sematan warna-warni dan simbol-simbol ekspresif kepartaian yang tak bermakna dan tak berakar.

Ketak-terbenahan partai selama ini harus disebut sebagai jawaban untuk centang-prenang kebangsaan dan kenegaraan dengan segenap urusannya yang menyengsarakan nasib rakyat.   

 

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan oleh KORAN SINDO Jum’at, 17 Mei 2013 hlm 7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: