'nBASIS

Home » ARTIKEL » RAHUDMAN HARAHAP

RAHUDMAN HARAHAP

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


rahudman1

Ibu Rurita Ningrum mengomentari status Rahmad Bahari. Saya tidak berteman dengan beliau di FB. Jadi ketika saya diminta oleh ibu Rurita Ningrum mengomentari status beliau, saya tidak dapat melakukan itu. Baiknya saya kutip pernyataan Rahmad Bahari di sini, demikian:

“Di Medan ini banyak perilaku tidak senonoh dan primitif yg dipertontonkan pejabat publik. Salah satunya sikap melawan dg cara kampungan yg ditunjukkan Rahudman Harahap, walikota Medan yg diberhentikan sementara karena menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Medan. Dengan lantang dia bikin konferensi pers dengan menyatakan dirinya masih walikota dan wakil walikota bukan pelaksana tugasnya. Herannya jajaran pejabat teras dilingkungan pemkot Medan mulai dari sekda, kepala BKD dan SKPD lainnya ikut mendukung. Pagi hari sebelumnya, ia juga nyatakan kepada dunia usaha bahwa dirinya masih in tune untuk kawal pertumbuhan ekonomi Medan. Menyikapi hal ini, Mendagri seharusnya bertindak tegas. Perlawanan Rahudman sudah meunjukkan bibit makar. Kita tentu tidak ingin terjadi pembangkangan gubernur dan walikota ala negara-negara Amerika Latin. Jika di sana dibackup kartel narkotik, kira-kira siapa gerangan yg menjadi backing di Medan ini? Hal lain yg bisa dibaca adalah perilaku politik dari birokrat di lingkungan pemkot Medan. Perilaku mereka mendukung sang walikota mengindikasikan mereka menduduki posisi karena transaksional. Mulai dari kepla lingkungan, lurah, camat, dan jabatan strategis memiliki harga tertentu bagivpihak yg menempatinya. Maka, jika walikota dicopot nantinya, posisi mereka bisa terancam. Analisis ini atas dasar poltical behavior, walaupun untuk kajian hukum harus ada bukti formal dan materialnya lebih dulu. Yang kedua, pengeluaran politik untuk memenangi pilwakot tentu belum lunas, apalagi anaknya yang kini jadi salah satu camat sebelumnya kalah pilwakot di Padangsidimpiuan apakah kerugian itu harus ditanggung rakyat? Siapa pun tentu tidak mau diperintah dg gaya preman, termasuk mobilisasi aparat pemkot ke ruang sidang pengadilan. Aparat itu tentu tahu yg menggaji dia adalah pembayar pajak, bukan Rahudman Harahap. Mereka seharusnya melayani publik sesuai dengan tupoksinya. Nalar dan akal sehat rupanya sudah terbalik-balik di sini. Sungguh menjijikkan sekaligus menyedihkan ….. bagi peradaban bangsa.

Tanggapan saya. Hal yang mirip sudah ditanyakan oleh seorang jurnalis lokal kepada saya dengan menyebut ada dua matahari di Medan.

Pertama, Semua ini tergantung kepada bacaan terhadap kasus hukum yang menimpa Rahudman Harahap. Bacaan dari sudut subjektif dirinya sendiri, dan bacaan objektif penegak hukum dan kalangan independen seperti media dan lain-lain, dan bacaan dari rival-rival dan bahkan musuh politiknya.

  1. Semula orang menduga ia akan diproses oleh KPK, namun nyatanya tidak. Bisakah disadari kekuatan sedahsyat apa yang bisa melakukan manuever seperti ini? Bolehkah saya sebut bahkan KPK pun sudah dimainkannya? Jika superbody itu sudah diredakan, maka yang lain tentulah….. Saya baca juga informasi bahwa peradilan tentang Rahudman Harahap di Medan dipantau oleh KPK. KPK yang mana? Apa sehebat itu KPK? KPK itu lumpuh dan lemah kok. Itu terbukti dari kasus Syamsul Arifin.
  2. Jika kita melihat kasus Rahudman Harahap termasuk kasus berat dengan kemungkinan vonis hukuman melebihi sisa masa jabatannya sebagai Walikota (2010-2015), maka apa yang dilakukannya memang terasa sangat tak senonoh. Tetapi jika dengan kemungkinan perkiraannya atas hukuman ringan yang akan diperolehnya, maka tampil sangat percaya diri seperti yang disebut Rahmad Bahari sebagai tak senonoh, kampungan, dlsb sangat masuk akal. Bagaimana jika ia optimis hukumannya cuma 6 bulan dan tidak usah ditahan dan dengan itu ia bisa langsung aktif seperti biasa? Mungkin juga ia sangat optimis bebas murni. Karena jika berpedoman kepada fakta persidangan bendaharawan yang tersangkut dengan tuduhan terhadap dirinya sekarang (sudah divonis) yang mengakui Rahudman Harahap tidak tersangkut dengan kasus itu, maka ia (Rahudman Harahap) malah merasa dizholimi. Kasus Rahudman Harahap sangat politis, sepolitis kasus Syamsul Arifin. Belasan tahun lalu tempos deliktinya, dan karena kedua orang ini mengalami eskalasi dalam jabatan politik, dihadapkan pada kasus hukum dengan perjuangan rival-rival politiknya. Kepada Gus Irawan sekitar bulan Januari lalu hal senada saya ungkapkan: “siap-siap menjadi tersangka atau paling tidak dipermasalahkan secara politik tentang kasus-kasus yang selama ini sama sekali orang tidak pernah tahu”. Waktu itu ia menjawab “Saya clean”. Saya jelaskan lagi, bahwa tak seorang pun kita yang tahu apa yang dilakukan oleh Syamsul Arifin di Langkat, dan juga Rahudman Harahap di Tapsel. Sebagai pemimpin tertinggi di BUMD milik pemprovsu, yang orang nomor satu dari pemrovsunya juga maju sebagai kandidat, segala hal baik dan buruk tentang Anda sudah sangat clear bagi rival politik Anda. Maka siap-siaplah membela diri agar nanti jangan kelabakan ketika badai itu tiba. Posisi saya jelas, bukan sedang menuduh, melainkan sedang menjelaskan politik hukum yang berkembang.
  3. Jika semua orang, apalagi orang dekatnya, yakin Rahudman akan “terbenam” hingga habis periode jabatannya di Medan, siapalah yang akan setia kepadanya? Loyalitas kepada Syamsul Arifin kita lihat memudar sangat cepat, dan dengan perhitungan yang begitu cermat ia buru-buru melakukan pelantikan terhadap Kadis Perhubungan dan berbagai tindakan lainnya sebagai antisipasi atas nasibnya yang sudah ia perhitungkan. Jadi tidak usah gusar, jika proses hukum ini sudah semakin jelas, loyalitas pun akan berpengaruh. Pertanyaannya, sehebat apa ia mengatur peradilan terhadap dirinya? Saya kira itu penyebab sejumlah orang dengan begitu bersemangat ingin mengawal peradilan itu. Rahudman Harahap pun tidak akan tinggal diam, ia akan kerahkan balancing force untuk itu. Itu karena ia tahu muatan politik kasus ini sangat kental.

Kedua, arogansi dan kampungan. Mendagri itu berulangkali mencontohkan arogansi dan sifat kampungan. Jadi menghadapi si arogan dan si kampungan, si arogan dan si kampungan yang lain akan cenderung toleran, atau tunduk (karena kalah wibawa) atau sebaliknya memenangkan kearoganannya dan kekampungannya. Ingat bagaimana ia menghimpit-himpit kewenangan Gatot selaku Plt pasca ditahannya Syamsul Arifin yang ketika itu saya berteriak “Hai Mendagri, berilah Sumut hak normatifnya berpemerintahan secara normal”. Anehnya Mendagri ini setelah puas “memusuhi” Gatot Pujo Nugroho, malah ingin melantik Gatot sebagai Gubsu definitif pada masa cuti yang bersamaan dengan masa kampanye. SBY juga arogan dengan mempertontonkan perilaku politik kepartaian yang begitu sinis terhadap demokrasi dan otomatis melukai nurani rakyat Indonesia. Bukan cuma alokasi APBN harus diurus oleh MK suatu ketika karena terang-terangan menentang UUD 1945 yang memerintahkan alokasi 20 %. SBY juga membiarkan orang-orangnya korupsi dan membiarkan peradilan atas Antasari melecehkan keadilan substansi, filosofi dan sosiologis. Saya juga merasa SBY arogan saat memberi ampunan bagi ratu narkoba itu, padahal kini Indonesia menduduki permasalahan akut dengan urutan ketiga dari seluruh negara yang bermasalah dengan narkoba. Jadi, arogansi itu mengakar, bercontoh di puncak. Mari kita cari akar sejarahnya pada kepemimpinan Megawati, Soeharto dan Soekarno.

Ketiga, bicara pinggiran tentang mobilisasi logistik untuk pemenangan politik dimana-mana muncul. Juga tuduhan tender jabatan. Siapa yang bersedia memberi data dan memaparkannya di pengadilan? Dalam kaitan itu kembali saya menagih Fitra Sumut tentang tuduhan perdagangan pengaruh lewat distribusi BDB oleh Gatot Pujo Nugroho dalam rangka pemenangannya dalam pilgub 7 Maret 2013. Tentu sangat tak memuaskan jawaban “oh sudah kami lapor ke Seknas Fitra Pusat”. Struktur dan tradisi organisasi Fitra tidak membawahkan urusan keadilan dan niatan memberantas korupsi, meski lembaga-lembaga penegak hukum sudah pingsan.

Keempat, satu lagi, saya ingat 2010 Zdulmi Eldin itu punya niat menjadi Walikota. Syamsul Arifin mendamaikannya untuk mendampingi Rahudman Harahap saja. Jadi kasus ini sebetulnya sangat membantu perwujudan mimpi tak sampai Eldin. Tentulah ia tidak akan tinggal diam. Dia akan bekerja untuk dirinya.

Kelima, Eh, rupanya masih ada yang tersisa. Lupakah Anda bahwa dalam proses pemilukada Kota Medan (2010) Mendagri mempertontonkan arogansi dan kampungan? Ha ha ha. Ia memberi seorang Plt (Rahudman Harahap) menjadi calon dan menang. Juga ia memberi jabatan Plt kepada Syamsul Arifin padahal ketentuan tentang itu menunjukkan pejabat Plt itu harus seorang PNS. Arogansi mereka sangat memalukan. Syamsul merangkap dua jabatan di tangannya. Weleh-weleh.

Mohon maaf dan semoga bermanfaat.

Shohibul Anshor Siregar


1 Comment

  1. […] karena kasus korupsi. Ini mengingatkan kita begitu banyak kasus korupsi di kalangan Bupati. Rahudman waktu masih bupati (maksudnya Sekda), Syamsul Arifin, sampai bupati Madina. Apa yang […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: