'nBASIS

Home » ARTIKEL » UANG BRANKAS DAN UANG NON BRANGKAS

UANG BRANKAS DAN UANG NON BRANGKAS

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


IMAGE0011

Inilah sebuah kisah awam memperbincangkan korupsi. Ketika seseorang pembelajar usia belia yang idealis mengemukakan pemahamannya dengan penuh kemarahan. Ia memulai analisisnya dengan cerita tentang brankas. Bagian itulah yang akan saya uraikan terlebih dahulu dalam tulisan singkat ini sebelum menghubungkannya dengan aspek-aspek lain dalam kompleksitas sebuah negeri berprediket “darurat Korupsi”.

“Saya tahu bagaimana kedudukan brankas dalam terminologi keuangan Negara atau akuntansi keuangan Negara. Saya juga faham bagaimana kedudukannya dalam terminologi korupsi. Sebuah Negara mencatatkan seluruh uangnya dalam pembukuan atau akuntansi keuangan Negara. Jadi kalau disebut APBN atau APBD berjumlah ribuan triliun rupiah, maka itu terdata rinci dalam pembukuan Negara dan mestinya (atau pada gilirannya) pasti ada dalam brankas Negara.  Kalau begitu, dengan banyaknya uang Negara, brankas Negara itu harus bercabang dan beranting, dan pula harus bersesuaian dengan data brankas induk.

Saya kira selalu dan sekaligus juga terkadang brankas ranting dan brankas cabang, sebagaimana halnya brankas induk, mendapatkan masukan sendiri-sendiri dari sumbernya masing-masing yang sudah tertentu. Itu semua tentulah atas nama dan untuk Negara saja. Dalam pengeluarannya pun demikian, semua brankas (induk, cabang dan ranting) sudah memiliki dan mempersiapkan alasan sendiri-sendiri, yang kesemuanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Saya kira data-data brankas (fisik uang), data akuntansi keuangan (tertulis) dan praktik penyebaran (uang) di lapangan (pembelanjaan dan transaksi tertentu lainnya), itulah bahan yang dijadikan oleh para pihak (pejabat pemerintahan, termasuk penegak hukum dan para analis) untuk keperluan masing-masing. Ya, untuk pertanggung-jawaban, ya untuk pemeriksaan, ya untuk proyeksi, ya untuk menjebloskan orang ke penjara (yang terbukti korupsi saja)”.

Tak Masuk Brankas.Hanya karena Negara dan rakyatnya masih bodoh, seorang pengelola pemerintahan yang jahat mampu melakukan tindakan yang membuat tak semua uang Negara tak masuk brankas atau akuntansi keuangan Negara. Dia raib dalam mekanisme dan dinamika pemerintahan berbasis praktik abuse of power.  “Aku akan memberimu izin untuk mengelola kekayaan Negara di sana, ini data potensinya, atau kau bisa buat kajian lanjutnya lagi sesuai keperluan Anda. Tetapi kau harus bayar sekian. Saya tak punya waktu banyak, tentukan sikapmu dan limit waktumu 24 jam”. Ini pasal yang menunjukkan pejabat Negara pro-aktif korupsi dengan memperlakukan akuntansi Negara dan brankas tak berfungsi untuk memenangkan nafsu memperkaya diri dengan mentalitas seorang pencuri atau penjahat kerah putih.

Saat lain tentu akan kerap ditemukan pengusaha yang proaktif. “Uang untuk bapak sekian jika proyek itu untuk perusahaan saya, ini uang pendahulu 25 %. Setelah itu, setelah kapasitas terpasang proyek sudah 100 %, bapak tetap memperoleh sekian perbulan”. Dalam kasus tertentu seperti diduga terjadi pada semua proyek Sumber Daya Alam di Indonesia, dapat terjadi hal yang paling mencengangkan. Perusahaan itu ingin hanya disebut mengambil emas, tetapi item-item lain sebelum dan sesudah produksi emas itu sengaja tak dimasukkan meski kedua belah pihak tahu itu dan bahkan disepakati saja tak disebutkan dalam kontrak karya.  Jika misalnya item itu termasuk misalnya uranium, malah nilainya lebih tinggi dari emas yang ditonjol-tonjolkan.

Jamaknya kasus penyimpangan dalam praktik pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia mengukuhkan kesimpulan terjadinya tiga kejahatan sekaligus (keuangan Negara, lingkungan dan kemanusiaan). Freeport, Batangtoru dan Madina telah mencontohkan bukti itu di depan mata kita. Tentu semua transaksi harus dalam bentuk cash money  agar tak terlacak oleh kecanggihan sistim pengawasan milik siapa pun. Model-model seperti inilah yang diduga sebagai modus penggadaian “Negara” di tangan penguasa jahat, baik dalam upaya memperkaya diri sendiri, maupun dalam keperluan lain (misalnya untuk memodali aktivitas mempertahankan kekuasaan melalui perhelatan politik suksesional, atau membesarkan kelompok sendiri).

Semua orang faham betul bahwa kesempatan untuk menjadi pengelola sebuah proyek tertentu, katakanlah pertambangan emas di Batangtoru dan Madina atau geothermal  di Sarulla, adalah sebuah kelangkaan (scarsity). Meskipun semua orang tahu standar dalam perebutan (katakanlah tender) proyek itu sudah baku diatur oleh UU dan segala macam ketentuan teknis yang mengharuskan, namun praktik selalu dapat dimanipulasi dan pada umumnya kebobrokan perebutan itu sudah dicontohkan sangat vulgar di Indonesia.

Karena kelangkaan (scarsity) adalah masalah fundamental dalam ekonomi, maka hukum berikutnya terbentuk lagi, yakni supply and demand  (permintaan dan penawaran). Artinya persembahan tertinggi akan menjadi pemilik proyek, meski dalam kasus lain bisa keluarga atau konco yang dimenangkan tanpa membayar apa-apa saat penentuan, karena yang ingin ditangguk ialah proyeksi hasil material tak ubahnya tabungan.  Jadi jika inilah praktik pemerintahan di Indonesia sejak hulu (Jakarta) hingga hilir (Sibulan-bulan, sebuah desa kecil di Sumut), maka Indonesia sebetulnya sedang dimangsa ramai-ramai oleh para pejabat Negara yang busuk, oleh para rent-sicker yang memusuhi rakyatnya secara serius. Secara guyon dalam pikiran saya muncul suatu kesimpulan bahwa KPK made in Ilahi  sajalah yang bisa melawan para pagar pemangsa tanaman itu. Saya tak tahu apakah Anda juga berpendapat serupa.

Manipulasi Data.Tahukah Anda cara menghitung uang yang dapat dimasukkan ke dalam kas Negara dalam satu tahun takwim? Dengan menganalogikan perhitungan ekonomi (rencana pemasukan dan pengeluaran) keluarga, tentulah itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tetapi dalam perhitungan ke depan Anda tahu bahwa penghasilan Anda akan bertambah secara signifikan pada bulan ketiga dan seterusnya, maka jika Anda tidak memasukkannya dalam proyeksi tentulah Anda sedang sakit dan tak dapat berfikir normal. Dalam pengelolaan Negara korupsional yang diawaki oleh para penjahat kerah putih berseragam legitimasi politik pemerintahan, hal itu lazim terjadi. Itu karena ia berfikir ada Negara besar dan ada Negara kecil. Kosmologi seperti ini memahamkan Negara besar sebagai Negara milik bersama Indonesia dan Negara kecil adalah diri dan keluarganya, yang akan menerima segenap keuntungan kejahatannya terhadap Negara besarnya sendiri. Bagaimana caranya?

Bayangkan Anda seorang Kepala Daerah. Anda bisa memerintahkan data jumlah potensi uang masuk dari satu sektor tertentu dibuat secara manipulatif. Misalnya sektor tertentu itu sungguh-sungguh bisa menyumbangkan pendapatan sebesar 1 triliun rupiah. Dengan perintah Anda itu bisa dibuat setengahnya saja. Soal pembukuan (akuntansi) yang mengelabui semua orang (kecuali diri sendiri dan Tuhan) bisa dibuat dan ahlinya bertebaran di mana-mana.  Bukankah uang seperti ini tak akan sangat sulit terdeteksi oleh lembaga pengawasan? Mestinya pihak pertama yang sewajibnya mempermasalahkan hal seperti ini ialah partner eksekutif di lembaga legislatif. Karena APBN dan APBD harus selalu disepakati secara bersama, dan itu malah dilalui dengan proses rumit berkepanjangan. Artinya, jika tanpa kolaborasi hal ini tak mungkin terjadi. Sama halnya dengan tuduhan praktik “perdagangan pengaruh” alokasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB)  yang sama sekali tidak mungkin terjadi di luar kesepakatan kedua belah pihak. Atau harus dikatakan bahwa semua orang di lembaga legislatif itu tidak ada yang kompeten hingga dengan mudah dapat dikelabui oleh eksekutif di bawah pimpinan Kepala Daerah?

Pendapatan haram juga bisa dikantongi seorang pejabat Negara jika uang yang mestinya dialokasikan segera untuk pembangunan sesuatu (katakanlah mesjid atau gereja), tetapi sengaja ditunda barang 6 bulan untuk memperoleh sekian persen bunga dengan memarkirnya di sebuah bank. Jika pun dalam setahun anggaran dana itu tak terelasisasi, UU telah mengaturnya. Cukup aman.

Menurut perkiraan, korupsi uang non brankas malah jauh lebih besar dibanding uang lainnya (yang di brankas). Banyak variasi dan modus untuk kasus seperti ini (katakanlah penataan mekanisme tertentu dalam perdagangan internasional sebagaimana dituduhkan untuk kasus impor daging sapi), yang akhirnya hanya dapat dirasakan dan disaksikan oleh semua rakyat yang seolah tanpa hak mempermasalahkannya. Jika bukan dengan cara seperti ini bagaimanalah seorang pejabat Negara yang sudah definitif dan terukur penghasilannya bisa menjadi milyuner? Sekarang, bayangkanlah seperti apa tingkat kerusakan negeri ini.

Penutup. Dalam sebuah seminar “Pemberantasan Koruptor Sejati” yang diselenggarakan oleh sebuah gerakan yang menamakan diri “Save Our Nation” beberapa tahun lalu di Jakarta,  sebuah kesimpulan penting disepakati, yakni perlunya pembuatan roadmap to corruption, yakni semacam peta potensi korupsi yang tersebar di seluruh tanah air. Peta itu dibuat sedemikian rupa dengan memperhitungkan semua potensi korupsi. Jika sudah ada peta, tentulah akan sedikit terhindari kongkow-kongkow di antara koruptor dan petugas anti korupsi karena mereka akan dicaci maki dan dihukum rakyat jika berdamai dengan membesar-besarkan korupsi kecil sebagai mahakarya penindakan.

Di tengah korupsi politik yang membahana seperti sekarang, siapakah yang bersedia duduk bersama dalam satu forum untuk membuat peta korupsi itu? Ini tak ubahnya kesepakatan di antara kambing untuk menggantungkan lonceng di leher harimau.

Tetapi satu hal rakyat harus tahu, korupsi uang brankas itu remeh temeh. Saya kira pejabat Negara tak perlu setuju dengan pendapat saya. Silakan lanjutkan kalau tak takut (pembalasan langsung dan tak langsung).

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan oleh Harian WASPADA Medan, 20 Mei 2013, hlm B7.  
Advertisements

3 Comments

  1. […] juga dapat tak terhingga dari dana non APBD/APBN. Katakanlah misalnya ketika merumuskan rencana pendapatan. Di suatu daerah misalnya secara rasional sudah sangat jelas dapat diproyekaikan memperoleh […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: