'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERTANGGUNGJAWABAN UN

PERTANGGUNGJAWABAN UN

AKSES

  • 568,912 KALI

ARSIP


dari berbagai sumber

dari berbagai sumber

Sampai dua kali jurnalis itu mencatatkan kalimat pertanyaan yang dikirim melalui inbox: “bang mhn tanggapan 3000 siswa SMA/SMK/MA tidak lulus UN apa penyebabnya dan siapa yang bertanggungjawab bang. bang mhn tanggapan 3000 siswa SMA/SMK/MA tidak lulus UN apa penyebabnya dan siapa yang bertanggungjawab bang”

Jawaban saya. Saya teringat saat muncul permsalahan kekacauan UN tempohari Ridwan Saidi meminta jangan dikorbankan siswa. Siswa itu tak boleh menangguung dosa dari kesalahan pemerintah. Jangan ada yang kalah kali ini. Semua diluluskan. Jadi dari situ tergambar bahwa secara keseluruhan kebobrokan pelaksanaan menjadi salah satu faktor dalam ketidak-lulusan mereka. Semua mengakui bahwa kali ini memang lebih buruk ketimbang pelaksanaan sebelumnya.

Kedua, sebetulnya semua orang sudah tahu tingkat kejujuran melaksanakan UN. Banyak kunci jawaban beredar meski ada pengawasan berlapis. Kepala daerah tak mau daerahnya memiliki tingkat kelulusan UN yang rendah. Begitu juga para Kepala sekolah dan guru. Karena itu, jika ada yang tak kebagian kunci jawaban soal itu adalah sebuah ketak-beruntungan juga. Tentulah orang tua siswa yang miskin tak mau berlama-lama stagnan dalam kelas yang sama karena ia kalah UN. Motif untuk lulus memang berpadu antara kehendak pemerintah (daerah) dan para pengelola pendidikan dengan arus keinginan masyarakat.

Ketiga, prinsip UN adalah mencoba mengukur dengan cara standar. Padahal dalam fakta kesenjangan yang beragam amat sangat tidak adil satu ukuran standar diberlakukan untuk sebuah kondisi beragam dan begitu luas seperti di Indonesia. Masih ada sekolah yang tak memadai jumlah maupun kualitas gurunya, peralatan seperti perpustakaan, laboratorium dan bahkan gedungnya yang begitu buruk. Dalam kondisi seperti ini pastilah sebuah kezaliman memaksakan standar bagi yang beragam kondisi. Jangan-jangan di antara guru pun (di daerah terpencil, dan jangan lupa Indonesia memiliki daerah terpencil yang sangat luas) ada yang tak bisa lulus jika diujikan soal UN.

Keempat, siapa yang bertanggungjawab? Menurut saya (1) untuk teknis dan kebijakan UN ini pastilah Menteri dan jajaran yg secara teknis menangani persiapan mulai dari perencanaan jadwal, soal, tendewr, distribusi, dan sebagainya. (2) Kepala daerah yang tidak berhasil memacu daerahnya dalam bidang pendidikan. (3) Kepala sekolah yang tak mampu mamenej sekolah hingga prestasinya kedodoran (4) orangtua siswa yang tidak berhasil memberi arahan tradisi agar anaknya benar-benar belajar dan berhasil (5) masyarakat secara keseluruhan karena belum mampu menempatkan pentingnya prestasi dan kesungguhan belajar.

Sekiranya diperiksa kembali struktur APBD yang memberi alokasi 20 % untuk pendidikan, maka sebetulnya masih sangat perlu ditilik kritis apakah jumlah 20 % yang diserap untuk alokasi pendidikan itu benar-benar untuk substansi pendidikan. Masih perlu memberi rangsangan kepada setiap sekolah dan masyarakat pendidikan agar lebih bersinergi. Sayangnya di Sumut niat itu tidak terlihat karena anggaran pendidikannya berulangkali melanggar UUD 1945 (di bawah 20 %). Jadi karena big bossnya main-main, maka dalam pemerintahan biasanya akan dicontoh sampai ke bawah.

Agenda terbesar bangsa Indonesia sekarang ini dalam pendidikan bukanlah prestasi saja. Tetapi juga sekaligus pemerataan. Jika menilik anggaran UN dua pertiga menjadi belanja pengawas dan honor-honor. Ketika kita merasa UN itu tak ubahnya seorang yg berdasi tanpa celana dan baju, maka kita berfikir sebaiknya itu dihentikan saja. Adakah cara untuk mengatahui level capaian prestasi pendidikan di Indonesia? Ada. Lakukan saja survey dengan biaya yang kurang lebih satu atau dua milyar saja. survey itu diakui secara akademis sebagai instrumen yang memberi kemungkinan untuk memperoleh data paling mendekati kebenaran faktual. Karena itu hentikan UN, lakukan tindakan pemerataan dan benahilah sekolah dan proses belajar mengajar yng dengan sendirinya akan terkait guru dan faktor-faktor kependidikan lainnya.

SBY saya minta memanggil semua gubernur untuk memberi data terbaru tentang kondisi objektif pendidikan di masing-masing daerahnya. Dengan demikian kita bisa membnuat perencanaan berdasarkan data yang benar. SBY tak boleh seolah tak ikut bertanggungjawab.

Shohibul Anshor Siregar
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: