'nBASIS

Home » ARTIKEL » MEMBUBARKAN PKS?

MEMBUBARKAN PKS?

AKSES

  • 538,550 KALI

ARSIP


PKS“…konon dua faksi (keadilan dan kesejahteraan) dapat menjadi kata kunci untuk jalan terbaik PKS. Back to basic saja mereka dan bertaubat. Bagi saya, riwayat PKS yang bermetamorfosis dari PK adalah contoh ijtihad serius yang terbaik dari zaman ini untuk menerapkan Islam dalam kehidupan (politik) dengan segenap cerita sukses dan kegagalannya”.

Seiring “prahara” Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saya kerap terlibat debat dengan orang yang sangat berselera membubarkan PKS. Kata mereka PKS jelek, setidaknya jika menunjuk gencarnya sajian berita tentang orang-orang terpenting parpol ini. Selain terasa sangat tidak adil, karena korupsi politik itu jagonya belum tentu PKS (itu pun jika semua tuduhan yg ditangani oleh KPK kelak terbukti), kelihatan penegakan hukum terhadap koruptor benar-benar mempertontonkan metode tebang pilih yang sarat muatan politik. Raja korupsi Indonesia sangat pasti bukan PKS, meski ia tak bersih. Soal kesenangan memelihara perempuan dan “jajan” di luar jalur resmi, apa iya orang PKS jagonya? Menerapkan poligami sesuai agama, di mana pula letak ketercelaannya? Itu argumen saya.

Di Indonesia sudah banyak parpol yang “hilang”. Gagal mempertahankan eksistensi. Kita tak hendak menghitung parpol yang dipaksa fusi (bergabung) untuk penyederhanaan jumlah pada awal kepemimpinan Soeharto. Setelah Orde Baru, episode pertama euphoria politik ditandai kebebasan luar biasa. Salah satu ekspresinya ialah kemunculan banyak parpol. Tetapi seleksi politik (pemilu) membuat tak banyak bertahan. Kepunahan itu kompleks dan tak mudah diurai. Tetapi, paling tidak, aspek sumberdaya dan orientasi yang tidak begitu berpijak pada realitas termasuk di antara faktor terpenting. Nilai harapan yang dipegang teguh (value of expectation) sangat tak bersesuaian dengan atau jauh lebih tinggi dibanding nilai kemampuan (value of capability).

Masyumi dan PSI berbeda. Pada tahun 1950-an, seorang yang sangat berpengaruh pada PSI, Soemitro Djojohadikusumo, dengan kepiawaiannya sebagai ekonom berusaha menuarakan pembangunan daerah, industri kecil, dan koperasi. Pada saat yang bersamaan ketidak-puasan daerah berujung pada gerakan separatis (PRRI-PERMESTA). Soemitro mendukung itu. PSI pun dianggap turut serta melawan pemerintah dan dibubarkan. Tetapi Masyumi tidak pernah mau tunduk pada ultimatum Soekarno yang memaksa pembubaran parpol ini dalam waktu 30 hari.  Ia memilih membubarkan diri. Semua mengakui perilaku politik Masyumi, apalagi selama periode kritis itu, hampir-hampir tanpa cacat. Pemihakannya kepada martabat Negara-bangsa begitu jelas, konsisten, dan penuh perhitungan. Bersama kekuatan politik penentangan lainnya Masyumi menilai bahwa demokrasi terpimpin itu malapetaka. Orang yang duduk di DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), misalnya, adalah mereka yang disukai Soekarno saja, dan dianggap seolah hanya bertugas mengamini.  Karena itu orang-orang Masyumi dan PSI yang menentang politik Soekarno disingkirkan.

Pro dan kontra. Pada sebuah akun social media milik kelompok akademis berleval nasional beberapa hari lalu seseorang menayangkan sebuah status yang mengekspresikan penyesalan mendalam terhadap PKS. Dengan gaya berpantun dia bercerita: “Gara-gara tingkah polah Fathonah/ Tercemarlah nama ‘parpol dakwah’/Meski terucap beribu kilah/Rusak nama terberita tersiar sudah/ Gara-gara ada parpol mengaku parpol dakwah/ Agamaku kini ikut juga dihujat dinista/Gara-gara agama dihargai murah/Aku yang tak ikut berbuat turut menanggung akibatnya”. Tak cuma itu. Pada kesempatan berikutnya ia menulis lebih panjang-lebar. Lima pokok pikirannya akan saya bicarakan di sini dengan maksud sekadar melukiskan bagaimana orang yang tak ikut-ikutan dalam rivalitas politik pun memiliki ketidak-pemihakan kepada PKS. Tentulah PKS dapat mengambil keuntungan dari wacana ini, karena dengan memahami living realitity ia bisa berbuat lebih baik.

“Saya keberatan penggunaan label Islam dan dakwah buat parpol”, itu pokok pikirannya pertama. Tetapi saya yakin PKS sudah mengkajinya secara mendalam dan punya alasan (dalil) naqli (rujukan kitab suci) dan aqli (logika) untuk itu. Malah saya memandang itu sebuah ijtihad. Kalimat kedua berbunyi “Jika PKS mengaku sebagai parpol dakwah, bagaimana hubungannya dengan organisasi Islam lainnya?”. Tidak jelas kemana arah kalimat ini. Tetapi kemajemukan pemahaman totalitas muslim terhadap agama yang satu, bukan cuma terjadi sekarang. Lagi pula sebetulnya tak ada alasan untuk mempermasalahkan sejauh pusat perhatian (visi, misi dan program) tetap dijalanakan konsisten oleh semua kelompok yang mengklaim diri Islam. Malah sebetulnya ada dimensi tertentu yang dapat mempertautkan sesama dalam program aksi selain ukhuwah formal. Malah belajar makin dewasa berfastabiqulkhairat (kompetisi) mesti semakin giat meski sesama parpol dakwah (semua parpol berasas Islam itu tentu parpol dakwah sesuai karakter Islam). Untuk inkonsistensi seperti ini, bukan cuma parpol Islam yang bermasalah. Malah seluruh parpol yang membiarkan diri dan orang-orangnya menjadi bidan korupsional harus ditagih kepancasilaannya. Jadi, hal begini adalah kemunafikan bersama.

Pada bagian lain ia juga mengatakan bahwa “kalau mau dirunut sejarah ideologinya, PKS itu merupakan perwujudan Ikhwanul Muslimin (IM) di Indonesia, dirintis (lagi) oleh Hilmi Aminuddin yang terang-terangan menjabat sebagai representasi IM untuk Indonesia; ada support dana dari pemerintah dan kelompok politik dari Arab Saudi. Sampai saat ini bahkan pimpinan PKS masih bolak-balik ke sana untuk koordinasi dan konsolidasi gerakan (harakah) dengan simpul-simpul pimpinan organisasi transnasional ini”.

Saya tidak tahu kebenaran sebagian data yang ia kemukakan. Tetapi saya tidak melihat globalisasi sebagai sanggahan keislaman atau kenegaraan dan kebangsaan. Globalisasi itu keniscayaan saja. Gerakan-gerakan sosial baru pasca 1960-an bisa sangat mengejutkan bagi yang tidak cermat memperhatikan perubahan. Isyu-isyu lokal bisa segera mendunia ditopang kedahsyatan teknologi informasi. Bagaimana sekelompok kecil yang sakit hati dan lari dari Indonesia bisa menggertak SBY hingga membatalkan kunjungannnya ke Belanda saat pesawat kepresidenan akan take off, adalah sebuah contoh terbaik tentang internasonalisasi sebuah isyu. Tanpa sadar mungkin perilaku hidup kita di Indonesia diam-diam diadopsi  juga di negara lain. Memang dunia ini makin mengecil, dan jika ditilik dari cara pandang orang-orang kosmopolitan seperti Abul A’la Al-Maududi, Ibn Batutah, Marcopolo, Thomas Americo, dan lain-lain, mengapa globalisasi ditabukan?  

Masih dengan kekhawatiran terhadap PKS yang dituduh sangat tak mengindahkan tradisi keislaman lokal, orang yang sama melanjutkan catatan: “…tidak heran jika beberapa ajaran di antara kader Tarbiyyah terkesan ahistoris dengan realitas sosial budaya dan kesejarahan bangsa Indonesia. Misalnya mempermasalahkan ide negara bangsa, menghormat bendera negara adalah termasuk syirik, menganggap sebagian Walisongo ‘mendegradasi’ kemurnian ajaran Tauhid,.. Akar ideologis dan historis yang demikian itu menjadikan PKS menjadi kurang menghargai nilai dan realitas sosial bangsa Nusantara.”  Nah, coba realistis. Indonesia tidak cuma memiliki parpol Islam. Parpol agama lain juga ada. Punyakah dia cita-cita menundukkan Indonesia sesuai ajaran agama yang menjadi perjuangannya? Orang ini malah tidak menyadari percampuran gagasan yang membangun harta domestik budaya dan sejarah.  Menurut saya ijtihad memang memerlukan banyak hal, termasuk purifikasi  yang dengannya tidak mungkin semua stakeholder bisa puas kalau tidak terancam.  Banyak catatan para ahli tentang noktah yang harus diperbaiki dari entitas keumatan. GH Jansen, seorang diplomat Inggeris yang lama bermukim di Jakarta, saya kira mencatatnya dengan baik. Begitu juga Clifford Geertz dalam Islam Observed. Belum lagi jika ditilik agenda furifikasi  Islam yang ada di tangan KHA Dahlan pendiri Muhammadiyah itu. Juga Al-Irsyad dan Persis. Saya kira sumbangan NU untuk Indonesia begitu besar, tak bisa dilihat sekadar menilik pondok pesanterennya yang mengajarkan bukan cuma bahasa tetapi simbol-simbol ekspresif  yang sudah ditera sebagai Indonesia oleh siapa pun juga.

Orang ini malah lupa bahwa dengan globalisasi fundasi bangsa ini dibangun oleh saripati keislaman yang kental (jangan cuma lihat term-term yang menandai pernak-pernik kenegaraan seperti musyawarah, mufakat, adil, mahkamah, dewan, dll). Tak mungkin karena orientasi nativisasi  baru, yang didalamnya tak sepi kehendak sekularisasi, semua ini harus disalahkan dan disuruh pulang ke asal masing-masing. Sangat naïf. Ia bahkan lupa bahwa Negara adalah sebuah pertarungan. Orang sekuler memperjuangkan Negara menjadi sekuler. Orang komunis berjuang sesuai tujuannya. Begitu juga kapitalis. Sekiranya ia bersedia lebih meluangkan waktu untuk mengenali permasalahan yang dikemukakannya, ia akan bertemu dengan Indonesia yang sudah tak identik lagi dengan keindonesiaan zaman purba atau bahkan zaman pra kemerdekaan. Itu semua karena globalisasi. Globalisasi memang sebuah pertempuran budaya, ekonomi dan politik. Termasuk ketika para dosen sudah menggunakan laptop dan infocuse ketika mengajar dan bahkan dengan bercelana blue jeans serta 10-25 % bahasanya bukan Indonesia.

Penutup. Tanpa pretensi  dan mengadili, saya berpendapat bahwa konon dua faksi (keadilan dan kesejahteraan) dapat menjadi kata kunci untuk jalan terbaik PKS. Back to basic saja mereka dan bertaubat. Bagi saya, riwayat PKS yang bermetamorfosis dari PK adalah contoh ijtihad serius yang terbaik dari zaman ini untuk menerapkan Islam dalam kehidupan (politik) dengan segenap cerita sukses dan kegagalannya. Saya sangat menghargai ijtihad itu, meskipun konon PKS sudah bermetamorfosis lagi menjadi parpol terbuka. Jika kalangan parpol lain melihat pertambahan peluang meraih suara dengan kerpurukan PKS, maka pikiran untuk membubarkannya pun tentulah sesuatu yang menguntungkan.

Jadi perspektif ini tidak usah didiskusikan. Jika dengan segala kemampuan rival PKS melakukan maneuver hingga mencapai keberhasilan membubarkan, tentulah itu bukan sesuatu yang harus disetujui. Tetapi bagaimana di tingkat masyarakat non parpol?  Cukupkah dengan mengatakan “PKS kini sudah parpol terbuka” sambil berkorupsi dan mempertontonkan hedonitas? Jika saat awal prahara ini PKS cepat bertindak mengganti Presiden, bagaimana jika Anis Matta bernasib serupa? Pikirkan itu sebaik mungkin.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 27 Mei 2013, hlm B7.

Advertisements

2 Comments

  1. […] kira upaya PKS akan membuahkan hasil. Bandingkan saja begitu besar caci maki mengikuti prahara yang terjadi. Hasil survey politik menunjukkan posisi mereka masih mampu bertahan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: