'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERENCANAAN KORUPSI

PERENCANAAN KORUPSI

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


corruption_map2

Pengalaman Sumut mempertontonkan penegakan hukum yang main-main dan menggelikan. Memang Gubernur (2008-2013) sudah divonis. Tetapi ia tidak disangkakan atas sesuatu apa pun dari kinerjanya sebagai gubernur. Rahudman Harahap juga kini menjadi terdakwa dan dinon-aktifkan, tetapi kasusnya menunjukkan ia sangat bersih sebagai Walikota, dan bahwa Sumut sangat bersih sebersih salju putih harus menjadi kesimpulan karena hanya kasus kecil dari belasan tahun lalu yang ada di sini.

Saat didaulat menjadi khotib Idulfitri di salah satu mesjid di Jogjakarta Agustus tahun lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dengan penuh kewibawaan menghiasi khutbahnya dengan tema korupsi. Jika akan dibuatkan judulnya, mungkin kalimat yang tepat ialah “Korupsi Terencana di Indonesia” (Tempo/KbrNet/globalmuslim/adl/). Ia memulai dengan pernyataan kekhawatirannya tentang kemaharaja-lelaan korupsi. Indonesia saat ini berada dalam situasi paling memprihatinkan akibat perilaku koruptif para pejabat publik pemerintahan di pusat dan di daerah, baik dari ekeskutif maupun wakil rakyat dan partai politik, tegasnya memulai, diselingi seruan takbir dan tahmid yang menggelora.

Dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPK, tentulah ia seorang yang amat kompeten membicarakan topik yang ia pilih dalam khutbah itu. Bobot pernyataannya pastilah sangat berbeda dibanding pernyataan seorang pengurus LSM atau kolumnis maupun akademisi. Apalagi jika dibandingkan dengan pemimpin eksekutif dan legislatif, meski misalnya sama-sama menggunakan media khutbah pada idulfitri yang sama. Menurutnya ada tren perampokan uang yang dikelola negara lewat corruption by design atau korupsi yang terencana. Rincian yang diberikan Busyro Muqoddas waktu itu ialah bahwa korupsi yang terencana ini terwujud dalam berbagai peraturan-peraturan yang sengaja dibuat atau di-setting oleh sejumlah pemimpin (eksekutif) dan partai politik secara kelembagaan untuk mengelabui masyarakat. Mereka membuat peraturan untuk membodohi dan kemudian merampok uang itu agar tidak kentara.

Para koruptor itu, jelas Busro Muqoddas dalam khutbahnya, biasanya memiliki krisis kesadaran jiwa. Mereka tak akan merasa malu berdusta atau dosanya dianggap seolah dibagikan ke yang lain dengan sharing hasil rampokan di antara sesama pengelola negara. Disebut mengalami krisis kesadaran jiwa adalah karena fakta bahkan untuk menafkahi anak dan isterinya dengan kemewahan dari hasil rampokan, mereka tidak merasa bersalah. Juga sudah menjadi praktik lazim, bahwa dalam melakukan aktivitas bertema ibadah dan amal pun, para koruptor ini juga sudah tak lagi merasa  berdosa menggunakan hasil rampokannya itu.

Monopoli, transparansi dan akuntabilitas. Su Jing (2007) dalam laporan studi kasus 3 negara (Hongkong, Singapura dan Cina Daratan) mengetengahkan keyakinannya bahwa korupsi selalu menjadi mungkin ketika kekuatan monopoli berpadu dengankemampuan yang lemah dalam pengambilan kebijakan, ditopang rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi. Korupsi terjadi pada saat penguasa gagal menjaga keterpisahan kepentingan publik dan pribadi. Tidak dibutuhkan pemantauan atau pengendalian pemisahan tersebut, apalagi ritual sumpah-sumpah palsu, jika pasar (tenaga kerja, modal, dan komoditas) benar-benar berlangsung sempurna (Jain, 2001:214). Studi kuantitatif lain juga menunjukkan hubungan yang kuat dan negatif antara kebebasan ekonomi dan tingkat korupsi (Goel dan Nelson, 2005). Iklim kebebasan ekonomi tertentu berkorelasi dengan tingkat korupsi yang rendah. 

Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikembangkan Heritage Foundation (2006), menempatkan Hong Kong pada urutan pertama di antara 157 negara dengan skor 1,28 (1 bermakna paling bebas dan 5 bermakna paling tidak bebas). Singapura menyusul pada peringkat ke 2 (skor 1,56). Intervensi pemerintah dan beban fiskal di Singapura relatif tinggi, tetapi kinerja antara berbagai variable lain cukup baik. Sebaliknya Daratan Cina memang telah meliberalisasi perekonomiannya dengan skala besar. Tetapikebijakan masih tetap di bawah kontrol kuat pemerintah. Skor Kebebasan Ekonomi China adalah 3,34.

Hong Kong dan Singapura berbagi banyak fitur serupa lainnya yang Cina Daratan tidak memiliki. Kedua negara memang kecil dan sangat urban (negara-kota), yang dalam kaitannya dengan analisis pemberantasan korupsi dianggap tidak ada hubungan antara ukuran suatu negara dan tingkat korupsi (Knack dan Azfar, 2001). Ukuran kecil Singapura memang memudahkan pengawasan. Dapat dibayangkan bahwa tidak ada bagian dari negara itu yang berposisi terlalu jauh untuk menghindari perhatian pemerintah, dan jumlah elit PNS (atau perwira tinggi militer dan kepolisian) terlalu kecil untuk membuat salah satu dari mereka menjadi anonim (sembunyi) di antara setengah lusin pemimpin politik atas. Kondisi berbeda ditemukan di Indonesia.

Pengalaman Sumut mempertontonkan penegakan hukum yang main-main dan menggelikan. Memang Gubernur (2008-2013) sudah divonis. Tetapi ia tidak disangkakan atas sesuatu apa pun dari kinerjanya sebagai gubernur. Rahudman Harahap juga kini menjadi terdakwa dan dinon-aktifkan, tetapi kasusnya menunjukkan ia sangat bersih sebagai Walikota, dan bahwa Sumut sangat bersih sebersih salju putih harus menjadi kesimpulan karena hanya kasus kecil dari belasan tahun lalu yang ada di sini.

Tentulah tidak akan ada jawaban yang bermanfaat tentang ini dari pihak mana pun. Biarlah KPK terus diabadikan dan dianggap maha mampu, sementara semua komponen penegak hukum lainnya sudah cukup berlindung di balik kehebatan nama KPK yang membuat mereka seperti boleh beristirahat saja dengan eksistensi yang tetap harus diakui. Sembari rakyat terus menerus menderita karena pejabat publik korup ini, sisakanlah waktu memikirkan semua strategi dan tindakan apakah benar-benar bertujuan menuntaskan bahaya korupsi.  Mungkin juga benar, bahwa pola kerja dan kelembagaan yang diciptakan untuk pemberantasan korupsi, telah menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya peluang besar sang maling besar berteriak untuk menangkap maling yang lain. Tentulah kondisi ini bukan tak direncanakan.

Cukup membingungkan melihat beberapa negara lebih berhasil dari yang lain, bahkan jika pun mereka memiliki latar belakang geografis, budaya dan sejarah yang sama. Bagaimana mencapai  transformasi dari korupsi yang meluas ke pemerintahan yang bersih merupakan pertanyaan penelitian yang menarik. Reformasi yang  antikorupsi terbukti tidak hanya membutuhkan  pentingnya lembaga antikorupsi independen, kuat dan didanai dengan baik. Jika ia tidak memiliki  strategi komprehensif akan sia-sia belaka. Apalagi dengan aturan hukum yang lemah (misalkan money politic dalam pemilu bukanlah sebuah masalah di Indonesia).

Bagaimana dengan sistem politik? Dengan tingkat kebebasan yang tinggi reformasi anti korupsi bisa sukses. Tetapi solidaritas kekelompokan (terutama partai) terbukti sangat berbahaya ketika mereka menganggap esprit de corps di atas segalanya. Apalagi partai-partai itu mencanangkan uang rampokan sebagai satu-satunya sumber.

Penutup. Dengan kemampuan berencana dan dengan dukungan tim yang tangguh melakukan kebohongan dan manipulasi, maka wajar sajalah jika korupsi berskala besar tak pernah dapat dituntaskan di Indonesia. Selalu ada makhluk kecil seperti Gayus Tambunan dan Ridwan Panjaitan untuk dikambinghitamkan. Itu hanya bagian kecil dari gambaran kemampuan mereka mengantisipasi segala kemungkinan keterungkapan perilaku koruptif secara sempurna, sehingga para penjahat kerah putih ini tetap saja aman bertengger pada kekuasaannya.

Catatan lain tentulah tentang KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Keberadaan mereka dan kinerja mereka kok rasanya tak menjadi pendorong bagi rakyat untuk memobilisasi diri memberantas korupsi. Mereka merasa benar bermain sendiri di lapangan yang mengasyikkan, sementara rakyat tak merasa perlu peduli. Ketak-pedulian itu pada saatnya nanti akan berubah menjadi pesimisme dan apatisme. Kalau begitu, Indonesia bisa runtuh di tangan para penjahat kerah putih berseragam itu.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 3 Juni 2013, hlm B7


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: