'nBASIS

Home » ARTIKEL » BANTUAN HIBAH

BANTUAN HIBAH

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


GG2

Judul asli tulisan ini adalah Indikator Bantuan Hibah Provinsi Sumatera Utara Kepada Kabupaten/Kota yang Adil, Rasional dan Objektif Dalam Mendukung Percepatan Terwujudnya Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan kepada R.E.Foundation untuk Diskusi Panel Tata Kelola Pemerintahan: “Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”, Medan 27 Mei 2013.

 Pendahuluan. “Hibah” itu sebuah kata serapan. Bila dilihat dari segi bahasa, ia kita pungut dari kata dalam Bahasa Arab. Menurut sebuah sumber, secara etimologis hibah berarti melewatkan atau menyalurkan (Fadliyanur, Hibah, 2008). 

Oleh sumber lain dijelaskan bahwa hibah itu mempunyai 2 (dua) pengertian. Secara umum hibah dapat diartikan memindahkan kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup. Arti hibah secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang bukan suatu kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan qabul tanpa mengharapkan pahala atau kerena menghormati dan juga bukan karena menutupi kebutuhan (Depatemen Agama RI, Ensiklopedia Islam, Jilid I, hlm 360)[1]

Subekti (1991) menyebut bahwa hibah(dalam bahasa Belanda disebut “Schenking) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya[2].

Hibah kemudian mendapat pengertian baru ketika digunakan dalam administrasi Negara (pemerintahan) pasca reformasi. Konsep hibah itu kini menjadi: “pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian” (Pasal 1 Ayat (18) PP Nomor 6 Tahun 2006).Lebih spesifik lagi “hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali (Pasal 1 Ayat (7) PP Nomor 57 Tahun 2005)[3].

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen “lain-lain pendapatan” dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Hibah Kepada Daerah).

Dengan memperbandingkan perbedaan konsep dan praktik dalam era dan rujukan yang berbeda, maka hibah adalah terminologi baru dalam administrasi pemerintahan Indonesia yang mengiringi kemunculan reformasi.  Tentulah tidak dimaksudkan untuk menafikan aktivitas serupa pada era sebelumnya, baik yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah (nasional) maupun yang terkait dengan kerjasama internasional.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagi seorang negarawan pengelola keuangan di satu daerah, dan para negarawan-negarawan lain yang mendapat amanah (mandat) bersamanya, norma ini tentulah sudah lebih dari cukup untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah dengan sangat baik. Kelihatannya norma ini tidak pula mengandung hal-hal yang dapat mengundang tafsir-tafsir untuk diperdebatan oleh sesma penyelenggara Negara maupun antara pengelola Negara dengan masyarakat luas. Tetapi kini kita tidak lagi dalam taraf memperbincangkan kebenaran atau ketidak-benaran rumus “power tend to corrupt”. Asesmen resmi dan tak resmi mengenai kinerja pemerintahan dan tingkat kebocoran uang Negara, meski terkadang antara satu dan lain institusi memproduk hasil yang berbeda, tetapi semua itu tak akan membingungkan masyarakat yang merasakan secara langsung apa yang yang terjadi[4].

Asas Umum APBD. Ada nilai-nilai filosofis dan normatif dalam ketentuan ini yang bagi kelas negarawan yang tidak begitu matang secara teknis dan dalam implementasinya dapat diterjemahkan salah dan bahkan diselewengkan sehingga berada dalam posisi memusuhi prinsip-prinsip kenegaraan, kesejahteraan dan kemaslahatan publik.

gg3

Adil, Rasional dan Objektif. Pada prinsipnya pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Intinya adalah pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang dapat dipahami bahwa anggaran pendapatan dan belanja tidak dalam keadaan defisit.

gg4

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dipahami bahwa hibah yang diberikan kepada penerima memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah, dan tidak untuk menunjang pencitraan kinerja apalagi untuk tujuan trade in influence.

GG1

Dengan berpijak pada asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif (a) asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional (b) asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah benar-benar mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; dan, (c) asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. Dipahami bahwa peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; (b) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (c) pemberian hibah tidak mengikat pemerintah daerah dan tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan terus-menerus setiap tahun anggaran. Tidak terus-menerus setiap tahun anggaran adalah tidak mengulang-ulang; (d) Memenuhi persyaratan penerima hibah; (e) kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Tidak secara terus-menerus terbuka kemungkinan bahwa pemberian bantuan sosial dapat dilakukan setiap tahun anggaran namun ada batas waktunya jika resiko sosial sebagai sasaran pemberian atau penerima bantuan sosial sudah terlindungi atau sudah dianggap terlindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD dapat berupa uang atau barang

Penutup. Berulangkali saya baca pasal-pasal ketentuan tertulis yang ditunjuk oleh R.E.Foundation untuk dijadikan sebagai rujukan ketat dalam pembahasan diskusi ini (Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Tetapi saya justru tidak menemukan kelemahan yang cukup fatal yang (misalnya) memberikan peluang penyimpangan bagi semua pihak. Tidak cukup alasan untuk mengkhawatirkan uang Negara akan diselewengkan melalui distribusi atau alokasi APBD secara jahat.

Tetapi mengapa kita diskusikan topik ini? Seberapa buruk keadaan itu kini? Karena itu saya sama sekali tidak tertarik mendiskusikan semua ketentuan tertulis itu (katakanlah untuk tujuan perketatannya atau untuk membuatnya (hibah) menjadi hampir-hampir “diharamkan”. Masalah kita bukan di situ. Masalah kita adalah integritas. Integritas yang rendah membuat para pembijaksana kehilangan kenegarawanannya, menjadi koruptor (hidency atau terang-terangan), dan menyembah ketidak-adilan, irasionalitas dan subjektif menentukan kebijakan publik untuk diri dan kelompoknya. Itu masalah kita.

Jika demikian tidak ada harapan perbaikan jika pun diabadikan lembaga extra-ordinary bahkan yang lebih hebat dari KPK dan diperluas dengan memiliki cabang dan ranting sampai ke Kecamatan dengan pertambahan staf hingga berbanding 1:10 dengan penyelenggara Negara yang akan diawasi.

Bagi saya, ini sebuah penjelasan tentang hasil evaluasi demokrasi yang menunjukkan Indonesia negeri yang cukup menonjol dalam pemupukan system sumber (distribusi). Juga tentang pandangan bahwa otonomi daerah menerapkan pertarungan di antara kelompok yang bertujuan memperebutkan system sumber untuk dirinya dan kelompoknya.

 

 

 Shohibul Anshor Siregar


[1] Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang digunakan oleh orang muslim Indonesia meyebutkan (pada Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia hlm 133).

[2]Hibah dalam KUH Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. (Pasal 1666 KUH Perdata). Hibah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perikatan Pada Bab X Pasal 1666. Dalam KUH Perdata diatur bahwa hibah hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Selain itu, konon undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan yang termaksud dalam Pasal 1687 (Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang  akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah) dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian,maka penghibahan itu tidak sah.

[3] Dalam kaitannya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah misalnya, Indonesia memiliki pengaturan baru (pasca reformasi) yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jika diperhatikan, ketentuan itu adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut oleh sebagian orang dianggap telah menandai terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik negara/aset Negara yang memunculkan optimisme  best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib,akuntabel, dan transparan kedepannya.

[4] PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 27 ayat (2) menjadi dasar bagi Kemendagri untuk membuat  penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional setiap tahunnya. Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelnggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011 dapat menjadi contoh. Bila dibandingkan dengan asesmennya untuk kesempatan lain (katakanlah evaluasinya terhadap peraturan daerah), kelihatannya pemerintah pun sangat kebingungan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: