'nBASIS

Home » ARTIKEL » KORBAN SENAYAN

KORBAN SENAYAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


IMG_4902

Mengapa begitu kuat resistensi sebagian orang atas rekrutmen artis ke DPR (Senayan)? Sumberdaya artis itu mungkin dianggap rendah. Sebagian dari mereka pun kerap dianggap hanya berstandar moralitas minim. Mungkin banyak asumsi yang lain. Tetapi kali ini saya hanya akan membahas kedua asumsi itu saja. Dalam contoh-contoh yang dikemukakan nanti, akan ada penyebutan sejumlah nama  yang tidak terbatas pada “korban Senayan”.

Tidak adil dan tidak realistis berasumsi bahwa para artis yang bertarung menuju Senayan hanya bermodalkan popularitas belaka sambil menuduh mereka menempati posisi kualitas sumberdaya paling rendah dibanding dari latar belakang profesi lain. Sistem pemilu kita memang memiliki rumus popularity tend to electibility. Maka wajar saja figur  populer menjadi rebutan semua partai. Dalam sistem pemilu yang amat buruk sekarang ini harus pula disadari bahwa dengan resep tertentu, orang-orang paling bodoh dari profesi lain pun, dan orang yang berlatar belakang “hitam”, tampaknya tak terhambat melenggang ke Senayan. Itu pastilah karena sistem politik kita tidak memiliki proses seleksi objektif berdasarkan standar tertentu dan apalagi rujukan moral yang baku. Tak ada gunanya mempertentangkan pernyataan ini dengan fakta bahwa dalam proses rekrutmen semua orang diharuskan mendapatkan surat-surat keterangan dari berbagai lembaga penentu perilaku dan moral.

Sebetulnya hal ini bukan sesuatu hal yang luar biasa. Sebuah Negara paling kuat di muka bumi ini (Amerika) pernah dipimpin oleh seorang aktor (Ronald Reagen). Hanya saja patut diwanti-wanti, bagaimana jika iklim Senayan menulari mereka dan mengotori watak yang bersih? Ini memang masalah besar.

Sumberdaya. Tidak semua mereka buruk. Marilah kita periksa beberapa di antara mereka. Dalam hasanah perpolitikan Indonesia konon pernah ada sosok seperti Ikang Fauzi, Primus, Eko Patrio, Nurul Arifin, “Oneng” Diah Pitaloka, Mandra, Qomar dan lain-lain. Jika sempat meluangkan waktu untuk menyimak karya-karya terbaik yang pernah mereka publikasi, nilailah sendiri apakah benar bahwa orang-orang ini tak memiliki sumberdaya. Deddy Mizwar yang beberapa tahun terakhir ini selalu setia menemani orang berpuasa dengan sajiannya di tv (Para Pencari Tuhan) itu tak memiliki keunggulan sumberdaya? Wah, keterlaluan.

Benar, bahwa mungkin selalu ada tuntutan profesional yang harus memerankan diri seperti orang-orang kelimpungan sesuai scenario yang diciptakan dalam karya keartisan mereka. Dedi “Miing” Gumelar itu pastilah orang pintar. Begitu mampu meramu informasi social, budaya dan politik yang amat samar sekalipun menjadi kritik yang mencecar lewat guyon. dan itu kerap mendasari proses pembentukan sebuah opini publik secara nasional. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Jiwanya mandiri, ethos kerjanya tinggi, dan pantang menyerah. Hanya saja jika akan dipaksa membuat makalah berstandar diktat konvensional seperti mahasiswa semester 3 di kampus, mungkin saja mereka akan kewalahan.  Tetapi saya kira mereka tidak harus mengetik sendiri buah pikiran mereka, karena presiden pun, dimana-mana, hanya mengendalikan orang lain untuk menggenggam kekuasaan tertentu, tidak mengetik sendiri setiap naskah yang hendak ditandatanganinya menjadi hukum.

Jenius Rano Karno dan Marissa Haque sudah pernah menjajal dunia politik yang amat liar itu. Bahkan Marissa Haque ternyata melakukan perlawanan ketika merasa dizholimi oleh elit partainya.  Bukankah mendiang Sophan Sophiaan telah lebih dari cukup membuktikan bahwa idealisme tetap menjadi nomor satu walau apa pun taruhannya? Dalam banyak hal ia pun bisa dibandingkan dengan “artis” lain yang sangat lantang dan tanpa tedeng aling-aling dalam berbicara, seperti Permadi.

Proporsionalitas. Media publik sekarang ini menikmati keuntungan yang luar biasa dari artis. Isyu kecil dan isyu besar tentang mereka menjadi komoditi menguntungkan. Itu sangat pasti. Perselisihan mereka dengan media pun kerap tidak terhindari, manakala kedua belah pihak “ngotot” pada persepsi masing-masing atas apa yang didefinsikan sebagai hak dan kewajiban. Perselisihan itu pun pada gilirannya adalah juga komoditi, yang bisa berkembang melibatkan lain-lain profesi dan bidang (ranah hukum: pengacara, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Media juga bisa membawanya ke ranah lain, agama misalnya.

Perhatikanlah, jika dibandingkan dengan figur dari ranah lain, katakanlah partai, apakah tidak masih ditemukan perbedaan aksesibilitas atau jaraknya terhadap media serta produk komoditas informasi dalam kaitannya dengan kebutuhan rakyat?  Di sini justru perbedaan dalam hirarki kebutuhan atas komoditi informasi berdasarkan sifat dan karakternya, tetap saja membedakan posisi artis (komplementatif dan suplementatif) dengan posisi pembijaksana pemerintahan (predistinatif). Pembijaksana pemerintahan berkewajiban memberi informasi seluasnya agar rakyat tahu, tetapi tak ada kewajiban para artis yang sebanding dengan itu. Dalam praktiknya jarak mereka sudah amat sukar mengatakan sama terhadap media. Dilihat secara totalitas, punishment pun seakan sudah dirancang berbeda untuk setiap peluang kesalahan artis dan kesalahan pembijaksana pemerintahan.

Itulah mungkin penyebab mengapa para artis yang pernah “khilaf” dianggap selalu lebih buruk dibanding figur dari ranah lain yang melakukan kesalahan sebanding. Ketika artis “panas” menjadi rebutan juga, rasa amarah rakyat tampak begitu keras. Tetapi, lakon-lakon masa lalu mereka itu jarang difahami sebagai tuntutan profesional yang dirancang begitu rupa oleh industri berbasis liberalisasi. Kita saja yang terkadang lambat memahami. Bagaimana jika setiap figur politik, tanpa kecuali, sama-sama memiliki akses media yang berimbang dengan yang berlaku kepada para artis? Masih yakin artis akan menduduki rating pemberitaan kebejatan moral khususnya kasus pelanggaran norma pernikahan?  Ini memang seperti menganjurkan permisisme. Tetapi Ebiet G Ade sendiri pernah membuat lagu khusus untuk menceritakan derita orang-orang yang pernah tercela pada masa lalunya (langit yang kutatap pun berpaling dariku). Artinya, si jahat maupun si bejat berhak juga untuk pintu taubat dan kembali menjadi orang baik-baik.

Penutup. Indonesia mengalami transisi politik yang di antaranya mengindikasikan proses desakralisasi. Meski berbeda dengan cara Gus Dur mendesakralisasi lembaga kepresidenan, lembaga legislatif pun mengalami hal yang sama. Tidak setiap orang bersedia menerima proses desakralisasi itu dan tetap membayangkan lembaga-lembaga kenegaraan sebagai tempat istimewa para orang suci. Itu yang membuat mereka protes. 

Fenomena signifikan dari rekrutmen non kader politik ke lembaga legislatif mestinyalah sebuah teguran yang dahsyat. Memang seseorang pernah saya dengar mengeluh “Jika pelawak sudah masuk ke DPR, maka itu tanda-tanda kehancuran sebuah negara“. Tetapi itu bukanlah kesalahan yang pantas ditimpakan menjadi tanggungjawab para artis dan pelawak profesional itu. Mereka hanya diberi space di tengah buruknya pola rekrutmen dan kaderisai partai.  Bagaimana jika para artis itu kompak berseru “jika semua urusan yang amat rumit ini segera beres, kami pun akan secepat itu kembali ke habitat kami. Kami muak dengan kalian semua dan Senayan kalian itu?”

Meski tidak menjamin perbaikan kinerja DPR, design UU yang tidak memperbolehkan rekrutmen akademisi (yang PNS) saatnya dipikirkan ulang. Itu kalau pertimbangan sumberdaya dianggap penting di tengah keluh-kesah rekrutmen artis. Bubar dan berdirinya partai tidak mesti menjadi ajang pemeliharaan status istimewa para petualang.



Shohibul Anshor Siregar. Dimuat pada Harian Waspada, Medan, Senin 10 Juni 2013, hlm B7.


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: