'nBASIS

Home » ARTIKEL » Memperbaiki Demokrasi

Memperbaiki Demokrasi

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


images

JIKA pemilu dalam semua level dan tahapannya dianggap hanya urusan penting bagi pencari kekuasaan belaka dan instrumen kelembagaan yang dibentuk untuk itu, maka kesia-siaan perhelatan itu sama sekali tidak terhindari, meski selalu mengeluarkan biaya besar. Tetapi itulah yang terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Pemikiran kritis di luar mainstream  politik secara tegas menagih perubahan budaya sehingga nilai demokrasi tak sekadar difahami, tetapi sekaligus diterima sebagai bagian inherernt dalam nilai sosial, budaya, politik dan kemasyarakatan.

Memang ada kesulitan luar biasa dalam praktik demokrasi di Indonesia selama ini, manakala nilai demokrasi yang diajarkan (dan dipraktekkan) tak bersesuaian dengan nilai sosial yang menyejarah.  Meskipun demikian, inilah bentuk kesulitan paling besar, tetapi anehnya terbukti sangat memuaskan bagi elit pencari kekuasaan dan dipastikan akan tetap berusaha mempertahankan status quo.

Fakta perbedaan kepentingan ini sangat mengganggu. Para elit menikmati semua instrumen dan proses demokrasi sebagai mekanisme imperatif untuk berkuasa.  Rakyat tidak menyertai mereka dalam semangat dan cita-cita kekuasaan itu, meski dalam retorika selalu dipaksakan bahwa pemilu itu adalah pesta dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ibarat “maling teriak maling”, elit politik selalu membiasakan diri dengan “omongan ganda”. Elit selalu berkepentingan untuk mengelabui rakyatnya di satu pihak, dan meyakinkan dunia internasional di pihak lain.

Tampaknya ada tiga pilihan sulit di sini.  Pertama, apakah ajaran demokrasi itu lebih baik “dipulangkan” ke negeri asalnya atau; kedua, bagaimana “menaklukkan” sepenuhnya nilai sosial dan budaya domestik di hadapan demokrasi impor itu; atau ketiga, bagaimana mengawinkan keduanya (nilai demokrasi dan nilai domestik) secara harmonis untuk Indonesia yang lebih baik.

Pikiran Przeworski (1988), Mozaffar dan Schedler (2002) sama seperti pikiran kita semua. Kepastian prosedural—dalam bentuk lembaga pemilu yang efektif, handal dan tidak bias—adalah salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk mendefinisikan demokrasi. Pelanggaran integritas terjadi ketika ketidakpastian hasil selalu dapat dikompromikan secara gelap oleh berbagai modus aplikasi bermotif politik yang sengaja dibuat terbuka dalam aturan pemilu. Ketika ini terjadi, dan ada kesadaran masyarakat luas bahwa hal itu telah terjadi, partisipasi pemilih tidak dapat diharapkan.

Di dunia ini ada negara yang menerapkan sanksi bagi warga yang tak bersedia datang memberi suara. Tetapi kita di Indonesia cukup menyatakan itu sebatas hak saja. Ini kemudian diikuti dengan praktik-praktik lain. Katakanlah membuat data valid penduduk yang berhak memilih (DPT), yang secara empiris Indonesia tidak pernah mau.  Mengapa? Kemendagri yang sudah menghabiskan miliaran untuk proyek KTP elektrokik itu pun, tak akan mau menjawab itu. Apalagi semua petinggi negara yang merangkap petinggi parpol.

Dalam bukunya berjudul “Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout,”  Sarah Birch, seorang pengajar dari Departemen Pemerintah University of Essex Wivenhoe Park Inggris berusaha memfokuskan perhatiannya pada masalah malpraktek Pemilu. Dalam data base yang dihasilkannya, karya itu menyorot 15 variable penting, yakni aspek legal framework pemilu, kewenangan (penyelenggara) pemilihan independen (electoral authority independence), kontestasi, pendaftaran pemilih, registrasi, pengaturan polling, pemberian suara, perhitungan, tabulasi dan pelaporan,  penyelesaian sengketa, akses para pemantau serta peliputan media, penyalah-gunaan wewenang oleh pejabat negara termasuk perdagangan pengaruh lewat program pemerintah, pembelian suara, intimidasi pemilih, intimidasi kandidat, dan asesmen menyeluruh dalam pemilihan.

Meskipun semua itu diandaikan sudah sempurna, pertanyaan demokrasi masih belum selesai. Ia mestinya mampu menjelaskan masalah yang sedang kita hadapi kini, yakni pertama, mengapa demokrasi semakin menumpuk kesenjangan regional dan horisontal. Kedua, mengapa kelembagaan demokrasi tetap saja tak berkembang dan mengapa praktik buruk seperti pelanggaran HAM masih dianggap masalah biasa.

Demokrasi tak hanya urusan secarik legitimasi untuk seseorang menjadi anggota legislatif, atau walikota, bupati, gubernur dan presiden. Kalau cuma itu urusan demokrasi, peradaban manusia menjadi kalah jauh dibanding komunitas satwa yang sekecil apa pun kelompoknya tetap ada kecenderungan bersepakat dipimpin oleh sesosok yang dianggap lebih berkuasa.

Kan kekuasaanya tak otomatis bertanggung jawab terhadap keselamatan masing-masing anggota yang dipimpinnya?

 


Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini dimuat oleh Harian Medan Bisnis, Senin 10 Juni 2013, hlm 2.


2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: