'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU (1)

PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU (1)

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


2004_mas-300x271

Kita telah mencatat “kesia-sian” pemilu-pemilu di Indonesia sejak pemilu kedua pasca reformasi. Verdi Hadits sangat mengecam meski beberap di antara pengamat menganggap demokrasi di Indonesia masih terkonsolidasi dan masih on the track. Tetapi jika kita lihat praktik yang hanya menargetkan demokrasi prosedural belaka, kecaman Verdi Hadits sangat beralasan.

Faktanya hasil evaluasi demokrasi Indonesia (IDI 2011) mencatatkan keterangan-keterangan tentang konstruk kepemiluan yang masih sangat begitu buruk. Suara yang diberikan rakyat tidak dijamin dihitung. Artinya Indonesia sebetulnya belum memiliki data politik (Kecuali Pemilu pertama 1955 dan pemilu 1999). Jika analisis kita perluas ke dimenasi demokrasi yang lain, katakanlah dalam bidang kelembagaan demokrasi, fakta-fakta menyedihkan sangat mencolok. Penumpukan sistem sumber telah terjadi karena pembajakan oleh kartel politik, dan itu meluas. Evaluasi Demokrasi Asia (2011) juga menunjukkan posisi Indonesia yang terus-menerus memantangkan distribusi system sumber.

Dalam keadaan sistem kepemiluan yang belum berubah, sebetulnya sangat sia-sia mendiskusikan perbaikan. Tetapi dalam pesimisme itu tetap saja ada harapan kecil. Harapan itu terutama muncul karena faktor alamiah belaka. Saya akan memulai dari kelembagaan pengawas.

Siapa lembaga pengawas ini, darimana saja orang-orangnya dan bagaimana prosedur pengangkatan mereka ke lembaga itu. Itu pertanyaan yang semestinya, karena lembaga penting seperti KPK saja pun tetap harus dipertanyakan sehubungan dengan produktivitasnya yang sangat mengecewakan.

Tahun 2009 almarhum M.Yusuf Pardamean Nasution dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena terbukti membagikan uang untuk calon pemilih. Tetapi Ibas tidak pernah diadili dan bahkan dikabarkan para saksi pelapor malah hilang dari peredaran. Ada pertanyaan besar atas integritas pengawas, khususnya mengapa mereka memilih subjek aman untuk dipersoalkan? Artinya semua penyimpangan itu ada strukturnya, jangan menjadi tertawaan karena dengan sukarela memilih menangkap tikus padahal di sampingnya ada rusa, dan kita tetap ngotot mengatakan bahwa kita mau makan daging.

Pada pemilukada (Gubsu) 2013 seseorang dari lembaga pengawas mengatakan kepada saya akan melakukan upaya khusus untuk mengurangi kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih. Katanya akan dilakukan pengumuman melalui pengeras suara termasuk lewat mesjid. Ia juga melaporkan adanya temuan beberapa orang Kepala Desa yang dicantumkan sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan. Sepintas bagus betul ide dan laporannya. Tetapi ia sudah mengerjakan pekerjaan orang lain sedangkan pekerjaannya sendiri kedodoran. Begitu hebatnya ia menganggap kepala desa yang dijadikan tim pemenangan itu, padahal di depan mata para gajah sudah memperjual-belikan pengaruh dengan uang Negara dan memobilisasi system sumber pemerintahan.

 

********

Sarah Birch, seorang pengajar dari Departemen Pemerintah University of Essex Wivenhoe Park Inggris dalam Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout,  berusaha memfokuskan perhatiannya pada masalah malpraktek pemilu.  Dalam data base yang dihasilkannya, karya itu menyorot 15 variable penting, yakni aspek-aspek:

  1. Legal framework pemilu;·   
  2. Kewenangan (penyelenggara) pemilihan independen (Electoral authority independence);
  3. Kontestasi;
  4. Pendaftaran pemilih;
  5. Registrasi;
  6. Pengaturan polling;
  7. Pemberian suara;
  8. Perhitungan;
  9. Tabulasi dan pelaporan;
  10. Penyelesaian sengketa;
  11. Akses para pemantau serta peliputan media;
  12. Penyalah-gunaan wewenang oleh pejabat Negara termasuk perdagangan pengaruh lewat program pemerintah;·        
  13. Jual-beli suara;
  14. Intimidasi pemilih dan Intimidasi kandidat; dan
  15. Asesmen menyeluruh dalam pemilihan.

Dari keseluruhan yang dikemukakan Sarah Birch ternyata induk masalahnya adalah integritas. Pertama, integritas penyelenggara. Jika kita punya uang dan ingin menyimpannya di bank, kita tidak perlu khawatir jika uang yang kita setor akan dibukukan atas nama orang lain. Untuk memastikannya kita pun tidak perlu menunjuk seorang atau sebuah lembaga pengawas agar uang kita aman. Analogi ini sangat tepat untuk mempersalahkan penyelenggara. Sejak awal memang label independen dan professional sangat dipertanyakan. Pengabdiannya kepada pihak paling berpengaruh terutama penguasa sangat kentara.

Terkadang penyelenggara menampilkan kenaifan luar biasa dengan tetap merasa tidak ada yang salah. Ini membuat kita membanding, bahwa dengan KPU parpol seperti tahun 1999 Indonesia kelihatan beradab dan bermoral.

Nah, kalau sudah sedemikian parahnya, sebetulnya perbaikan pengawasan seperti apa yang sedang diangan-angankan sehingga diperlukan diskusi pagi ini? Satu lagi, buatlah pemilu itu benar-benar milik rakyat. Mobilisasi dia untuk berusaha memilikinya dan membuatnya indah seperti kenangan manis yang tak mau ia lupakan meski berlalu dan berlalu. Terlebih ia merasakan hasilnya dalam bentuk perbaikan kesejahteraannya.

Pagi ini saya menulis artikel pada harian lokal. Saya kira itu sajalah sebagai penutup uraian saya. Mohon maaf dan terimakasih.

Shohibul Anshor Siregar. Disampaikan dalam diskusi terbatas penguatan lembaga pengawas pemilu Seni, 10 Jnuni 2014, Panwaslu Sumut, Medan.


1 Comment

  1. […] Penguatan Lembaga Pengawasan Pemilu […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: