'nBASIS

Home » ARTIKEL » Kepemimpinan Profetik

Kepemimpinan Profetik

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


Anda akan saya ajak mendiskusikan lima kriteria kepemimpinan. Sejak awal, pertanyaan saya di sini adalah apakah kriteria yang saya buat ini terlalu sempit atau terlalu longgar, hingga sangat sukar dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. Juga tentang sifantya, adakah hal yang amat spesifik ditorehkan untuk kepentingan Sumut yang akan dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pilihan 7 Maret untuk periode 2013-2018?

Selain memiliki integritas umum yang lazim diprasyaratkan sesuai ketentuan normatif yang ditegaskan oleh undang-undang, saya mengajukan lima kriteria khusus. Pertama, kepemimpinan yang bebas, merdeka, dan mandiri. Kedua, memiliki sikap yang kuat untuk keluar dari korupsi yang menyandera daerah (Negara). Ketiga, memiliki komitmen bahwa kekuasaan adalah amanat rakyat yang harus dilaksanakan secara bijaksana, transparan dan akuntable. Keempat, bukan partisan yang tidak mampu menggerakkan nuraninya untuk membela yang bukan kelompoknya. Kelima, menyadari kesetaraan, kesedarajatan, dan kesejajaran dalam berhubungan dengan semua warga dan juga negara lain. Artinya, sekaligus memiliki wawasan nasional dan Internasional yang baik.

Variabel nasional dan Lokal. Perumusan konstruk dan konsep itu memang tampak tidak kaku dalam dua ufuk penting, yakni variable keindonesiaan yang sangat umum dan variable kesumaterautaraan yang spesifik. Saya mengakui bahwa wacana nasional tentang rencana suksesi 2014 di tahun politik ini cukup berpengaruh dalam pikiran sehingga diskusi tentang daerah adalah berfikir tentang Indonesia, begitu pula sebaliknya. Jika daerah tetap seburuk yang dituduhkan Jakarta (pemimpin yang menjelma menjadi raja kecil yang koruptif, tak mengindahkan hukum, dan lain-lain), kita akan gagal secara keseluruhan. Sebaliknya, andaikan ada daerah yang lari dari format nasional koruptif dan neoliberalistik itu, niscaya ia tidak mungkin langgeng karena Jakarta kerap memahamkan bahwa Negara adalah aktivitas mengumbar asa koruptif untuk memperkaya diri para pejabatnya melalui pemerasan kepada daerah.

Tetapi, dalam hal memantangkan korupsi dan keseluruhan aspek yang dipantangkan oleh prinsip good governance yang diajarkan oleh Negara-negara terkuat itu, dengan belajar kepada beberapa Negara yang tidak mau putus asa, memang kepemimpinan nasional yang efektif itu sangat penting dibanding yang lain. Meskipun begitu, orang baik di puncak kekuasaan nasional bisa mati kutu jika seluruh daerah menyuapinya dengan recehan-recehan yang memperbesar pundi untuk bekal pensiun menjadi raja sosial baru di kelas dan era berbeda. Dilema ini memang bersumber dari krisis kenegarawanan yang merelakan design hukum dan kebijakan politik yang menyandera kepentingan bangsa dan Negara. Melihat ke belakang, dan mempelajari watak elit dan parpol yang sedang bersiap-siap merebut kekuasaan pada even 2014, Indonesia memang sangat hopless.

Imposibilitas. Kepemimpinan yang bebas, merdeka, dan mandiri itu sangat langka dan sulit ditegakkan dalam iklim demokrasi langsung. Diawali dengan perhelatan berbiaya besar untuk perebutan kekuasaan, umumnya pemimpin lokal disokong oleh kekuatan pemodal yang berniat mempekerjakan seseorang yang kurang lebih sebagai “kepala buruh” pada perusahaannya. Pemodal itu memang mencari seorang kepala buruh yang loyal, dan dengan segenap pertimbangan ia akan menentukan dukungan tak selalu kepada orang yang memiliki akar kepemimpinan yang kuat. Determinan lain dalam motif pemodal ini bisa menempatkan faktor popularitas dan elektibilitas (di antara semua pesaing) bukan sebagai prioritas penentuan. Tragedi ketersanderaan ini telah cukup dijelaskan oleh ucapan-ucapan resmi para pejabat nasional dan lokal, serta pembuktian-pembuktian empiris para akademisi non-plat merah. Kepemimpinan yang tersandera ini tidak akan memiliki sikap yang kuat untuk keluar dari korupsi yang menyandera daerah (Negara), kecuali sebatas wacana yang berbeda dengan perilaku hidup sehari-hari.

Ketersanderaan juga sangat sulit melahirkan komitmen kekuasaan sebagai amanat rakyat yang harus dilaksanakan secara bijaksana, transparan dan akuntable. Ia akan tetap partisan yang tidak mampu menggerakkan nuraninya untuk rakyat luas. Ada sandera lain saat ini, yakni kepartaian. Orang bisa secara abusive menerapkan politik kacamata kuda karena ambisi partainya menjadi determinan utama. Dalam pelajaran demokrasi Indonesia belakangan, faktor ini telah melahirkan sejumlah pengalaman buruk. Bukan saja wilayah kepemimpinan menjadi arena pertarungan keras antar partai, hasil akhirnya pun kerap mengorbankan rakyat yang bukan saja dapat dilihat dengan berakhirnya karir politik kepala daerah di penjara. Untuk Sumut ke depan hal ini tetap menjadi kekhawatiran yang kuat, suka atau tidak.

Seorang negarawan yang terpilih menjadi pemimpin di daerah dan di pusat, tidak akan terkendala dalam hal perumusan kebijakan berbasis kesetaraan, kesedarajatan, dan kesejajaran di depan halayak yang dipimpinnya, apalagi dalam berhubungan dengan Negara lain, sebagaimana diajarkan oleh pembukaan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri (terutama dalam investasi asing), para pemimpin non-negarawan akan membawa rakyatnya menjadi sandera. Apa yang terjadi selama ini dalam konflik centre dan pheriperal (raksasa vs liliput) pada semua proyek capital intensive khususnya pada sektor Sumberdaya Alam di Sumatera Utara, adalah keterangan tak terbantahkan tentang ketersanderaan. Kurang lebih Negara/pemerintah secara deterministik diwajibkan bertangan besi kepada rakyatnya, karena (maaf) ibarat anjing herder ia mesti patuh kepada tuan yang memberinya pending penanda di lehernya. Catatan tingginya pelanggaran HAM di Sumut sangat terkait dengan ketersanderaan ini.

Pada beberapa Negara di Afrika, praktik serupa lazim terjadi dengan sebutan umum shadow state (pemerintahan bayangan). Ini tidak terjadi hanya pada level nasional, dan tidak pula dengan model tunggal. Pada praktiknya shadow state dapat terjadi tanpa campur tangan dan kepentingan asing, melainkan dalam bentuk stir kepentingan kepartaian dan menjadi artikulasi kepartaian Indonesia yang dibangun tanpa dasar akuntabilitas dalam banyak hal, khususnya soal pendanaan. Partai itu akan selalu mendorong kadernya untuk abusive dalam jabatan agar pundi partai terpenuhi. Pelembagaan powersharing dalam bentuk setgab partai di pusat, perjalanannya dan konfliknya, menjadi keterangan yang amat valid tentang bagaimana elit dan partai berusaha mensahkan perampokan atas kekayaan Negara.

Serampang Dua Belas. Medagri Gamawan Fauzi diberitakan mencak-mencak atas praktik perumusan kebijakan politik (APBD 2013) yang mengalokasikan secara tidak berkeadlian Bantuan Daerah Bawahan (BDB) ke 33 Kabupaten/Kota. Tetapi dengan atau tanpa spesifik menuduh adanya praktik perdagangan pengaruh (trade in influence), Mendagri sudah mencoreng muka sendiri karena kedudukannya dalam pengesahan semua APBD provinsi bersifat mutlak. Tidak ada APBD Provinsi yang boleh dilaksanakan sebelum disetujuinya. Tetapi kasus ini dan kasus-kasus lain yang sudah sangat terbuka ke publik, sangat sensitif untuk kelanggengan kepemimpinan Sumut 2013-2018. Kepemimpinan Gatot Koco (Gatot Pujo Nugroho, ingat syawalan 18 September 2011 di sebuah tempat amat ‘njawani di Patumbak) bisa beralih ke kepemimpinan Serampang dua belas (T Erry Nuradi) mengikuti kejadian periode yang sudah selesai. Jika sedikit jeli memperhatikan, justru kekuatan politik lokal tertentu sejak awal memang sudah menunjukkan design yang mengarah, suka atau tidak.

Meskipun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi bukan berarti kita harus menunggu munculnya kesempurnaan baru boleh berbuat (akar boleh jika rotan tak ada). Oleh sebab itu berbagai macam teori dan kriteria dibuat bahkan ada yang saling bertentangan tetapi faktanya, masing-masing teori punya nilai keberhasilan sendiri-sendiri. Seburuk apa pun keadaan kita tidak boleh menutup diri atas harapan munculnya kepemimpinan profetik: shiddiq (penuh kebenaran), Amanah (selalu jujur), Tabligh (komunikatif dan well-informed) dan fathanah (mencerdaskan, bukan orang yang sedang diperkarakan oleh KPK itu).

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin 17 Juni 2013, hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: