'nBASIS

Home » ARTIKEL » RAKYAT: JUST FIND ME WHEN YOU NEED ME

RAKYAT: JUST FIND ME WHEN YOU NEED ME

AKSES

  • 538,914 KALI

ARSIP


SASAKWONING

SASAKWONING

Rakyat adalah bagian dari suatu negara. Ia menjadi elemen penting suatu pemerintahan. Negara tak pernah ada jika rakyatnya tidak ada. Rumus ini diakui universal.  Tetapi tak sertamerta sekelompok orang dapat memenuhi syarat  sebagai pembentuk sebuah negara. Mereka terlebih dahulu harus memiliki konsensus tentang banyak hal, terutama ideologi dan urusan-urusan lain yang menjadi derivasi (turunan) dari ideologi itu.

Misalnya, bagaimana mengatur sumberdaya alam dan distribusinya secara adil. Bagaimana menggunakan seluruh sumberdaya politik dan kekuatan (alat-alat kekuasaan dan alat paksa) negara (serdadu, polisi dan lain-lain). Juga tentang bagaimana cara melakukan pemberian legitimasi politik bagi seseorang atau sekelompok orang menjadi penguasa dalam jabatan-jabatan yang ditetapkan. Semua itu bersifat mengikat dan memaksa (imperative) bagi negara (pemerintah dan rakyat).

Lalu diaturlah (oleh negara) segala macam bentuk hak dan kewajiban, termasuk untuk membela dan mempertahankan negara. Membela dari keterpurukan karena ancaman dari dalam dan dari luar, termasuk korupsi yang merajalela. Sentimen-sentimen tertentu bisa menjadi sebuah dasar yang sangat mendukung atas pembentukan sebuah negara. Katakanlah kebangsaan, dan itu lazim. Indonesia adalah bangsa jajahan yang akhirnya memberontak kepada Belanda dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Hamba? Sebuah sumber mengatakan, bahwa konon istilah rakyat diambil dari kata “rahayat”. Apa artinya? Mengabdi, pengikut, pendukung. Itulah. Jadi konotasinya terlihat begitu rendah, karena bisa-bisa hanya dianggap sebagai hamba, budak atau sejenisnya (adakah hal ini menjadi faktor penyebab pemerintah selalu tak pernah memihaki rakyat?). Coba bandingkan konsep rakyat dengan konsep people (Inggeris).

Menurut sebuah kamus, people termasuk kata benda yang dijelaskan sebagai “human being”, atau makhluk  (al-insan, manusia) yang dalam praktik dapat dianggap sebagai perseorangan maupun kolektivitas. Bergeser sedikit ke dimensi politik, peopole (orang-orang) akan dimaknai sebagai warga (negara), terutama ketika dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mereka yang memerintah atas mereka (people ini). People juga dimaknai sebagai orang-orang dengan tanpa peringkat khusus atau posisi tertentu dalam masyarakat.

Dalam penjelasan lain people dimaknai sebagai ukuran kedekatan seseorang kepada yang lain (misalnya: he is my people, ia orangku). Jangan lupa, konotasi oposisional (biner) juga terkandung dalam makna people. Misalnya, seorang pejabat yang korupsi lalu diadili, sesungguhnya hal itu dapat dipahami sebagai tindakan yang melawan warga negara (people), karena people di sini  benar-benar identik dan memang penjelmaan negara.

Hamba Menegur Pemerintah? Secara filosofis sulit memahami ketakutan rakyat menegur pemerintah yang salah. Padahal dalam kewajiban politiknya, ia sesungguhnya mempunyai keniscayaan untuk ikut berpartisipasi dalam banyak hal, tak cuma pemilu. Ia juga berkewajiban dalam politik praktis lainnya. Katakanlah mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Tentulah itu sebuah kewajiban yang melekat pada kerakyatan atau kewarganegaraan. Bukankah jika membiarkan pemerintahan bobrok rakyat justru ikut berdosa dan akan merasakan akibat-akibat buruknya?

Jadi rakyat tak boleh sekadar dihitung sebagai elemen penting dalam politik apalagi sekadar komoditi. Mestinya rakyat tidak boleh mau dan bersabar diperlakukan sebatas itu. Betul bahwa rakyat wajib sewajib-wajibnya tunduk dan patuh mengikuti undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan mekanisme tertentu sesuai kesepakatan. Jika ia salah atau melanggar, ia harus siap menerima sanksi, pidana maupun perdata berikut sanksi sosial lainnya. Tetapi ia tak boleh mendiamkan pemerintahan yang bobrok.

Hak-hak Rakyat. Ada cerita yang sangat panjang tentang hak-hak rakyat. Rakyat itu adalah salah satu fundamental ekonomi pemerintahan. Selain itu ia juga memiliki posisi objek sekaligus subjek sebagai fundamental sosial kenegaraan. Tentu saja, sebatas pemerintahan itu berjalan sesuai aturan main (rule of the game), wajiblah dipatuhi karena sudah dilegitimasi (oleh rakyat). Sisi lain dari mengangkat sebuah pemerintahan itu berkonotasi bahwa  ia (rakyat) pun berhak atas hal-hal fundamental sebagai warga negara. Di antaranya, hak hidup, hak memperoleh kehidupan ekonomi layak, kesejahteraan dan seterusnya.

Di Indonesia antara lain ada aturan yang menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34, Bab XIV, UUD 1945). Pasal 27, Bab X, UUD 1945 kurang lebih terkait dengan hak ekonomi layak. Hendaknya itu jangan cuma kalimat konstitusi yang tak bisa dibumikan. Rakyat harus menggugat dan tidak hanya mampu berkata “just find me when you need me” [aku ada saat kau butuh aku (dalam pemilu)].

 

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan pertamakali oleh Harian Medan Bisnis, Sabtu, 22 Juni 2013, hlm 2

Advertisements

2 Comments

  1. […] Rakyat: Just Find Me When You Need Me […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: