'nBASIS

Home » ARTIKEL » EVALUASI INTEGRITAS PEMILU

EVALUASI INTEGRITAS PEMILU

AKSES

  • 568,727 KALI

ARSIP


PEMILU

ILMUAN politik telah lama menyadari hubungan antara berbagai langkah legitimasi rezim dan jumlah pemilih (Clarke dan Alcock 1989, Finkel 1985, Norris 2002, 86-98, 2004, 158-9, Powell 1986; Karp dan Banducci, 2008). Tetapi hampir atau belum ada pertimbangan sistematis tentang apa yang bisa dianggap aspek yang paling relevan atas perkuatan legitimasi kelembagaan, terutama kepercayaan atas proses pemilihan itu sendiri.

Rendahnya tingkat kepercayaan dalam pelaksanaan pemilu dapat diharapkan untuk membentuk pendekatan warga negara untuk situasi pilihan elektoral dalam berbagai cara.  Secara khusus, ada beberapa alasan untuk percaya bahwa rendahnya peluang atas kesempatan berpartisipasi mungkin selalu dapat diterjemahkan ke dalam tingkat kuantitatif yang dengan konotasi rendah dari perbandingan jumlah pemilih. Jika cukup pemilih khawatir bahwa jajak pendapat didesign secara korup, mereka hanya akan bersedia memberi lebih sedikit kontribusi, dan tak bersedia untuk repot-repot memberikan suara. Berpartisipasi dalam proses yang di dalamnya dianggap penuh ketak-masuk-akalan, pada gilirannya akan benar-benar menggiring munculnya anggapan kuat bahwa hasil pemilu bukan sesuatu yang perlu dihargai.

Memang ini tidak selalu akan berakhir dengan munculnya gerakan delegitimasi, kecuali hanya sekadar mempertanyakan secara hukum sesuai dengan mekanisme kurang adil yang disediakan. Menurut Sarah Birch, ada beberapa bukti yang bersifat anekdot dan survei yang menunjukkan bahwa persepsi kualitas pemilu yang terkait dengan jumlah pemilih di sejumlah negara di Afrika, sebagaimana dijelaskan Bratton dan van de Walle (1997). Hal yang sama juga terjadi di Amerika Latin, sebagaimana dilaporkan McCann dan Dominguez (1998; Zovatto 2003).

Meskipun banyak kalangan tetap menganggap kualitas hubungan ini belum secara sistematis diperiksa dalam konteks lintas-nasional, tetapi kita di Indonesia dapat menambah kesimpulan yang sama tentang data kebobrokan perhelatan pemilu itu.  Przeworski (1988) dan Mozaffar dan Schedler (2002), menganggap kepastian prosedural dalam bentuk lembaga pemilu yang efektif, handal dan tidak bisa, serta tidak memihak, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk hasil yang mendefinisikan demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan dan pemeliharaan integritas pemilu mestinya melibatkan aspek jaminan keterandalan penjagaan keandalan lembaga dan proses pemilu.  Pelanggaran integritas terjadi ketika ketidak-pastian dari hasil dikompromikan oleh aplikasi bermotif politik dari aturan pemilu yang dirancang atau senagja dibiarkan begitu buruk. Ketika ini terjadi, dan ada kesadaran masyarakat luas bahwa hal itu benar-benar telah terjadi, dan dibiarkan sedemikian rupa, pemilih sudah pasti tidak akan dapat memastikan bahwa suara mereka akan dijamin dihitung. Tetapi tak serta-merta rakyat akan memiliki jawaban bersifat solusional. Mereka adalah objek hukum yang tak selalu dihitung dalam kebijakan, apalagi penentuan substansi kebenaran atau ketidak-benar sebuah proses legitimasi.

Atas kegagalan pemerintah memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi terutama dalam bidang intelektual termasuk dalam menjalankan demokrasi, kekhawatiran atas perlawanan rakyat sama sekali tidak beralasan. Ini memang hanya bias terjadi di negara yang partai dan kalangan oposisionalnya cukup bekerjasama dengan penguasa dalam bentuk-bentuk yang sangat tak mungkin dipahami oleh masyarakat. Bagaimana jika dalam beberapa kasus bahkan akhirnya rakyat menjadi sangat yakin bahwa suara yang diberikan di kota-kotak suara sebetulnya tidak pernah sengaja dan dimaksudkan untuk dihitung?

Selama pemilu di bawah pengaruh dan kepentingan pemerintahan yang buruk dan apalagi sifatnya menjadi sangat artifisial, akibatnya bukan saja akan mengurangi ketidak-pastian pemilihan, tetapi juga partisipasi.  Proses pemilu tidak mungkin dianggap sebagai demokratis dengan cara-cara yang buruk sebagaimana secara luas diketahui (Mozaffar dan Schedler 2002, 11).  Pengalaman tahun 2009 yang akhirnya memaksa DPR membentuk pansus DPT adalah contoh yang berulang dan sangat tak mungkin direvisi dengan tingkat motif perbaikan yang sangat renbdah.

Ketidakpercayaan rakyat atas demokrasi meningkat. Pihak-pihak yang menawarkan alternatif semakin ramai. Itu tidak dapat diredakan, apalagi dimusuhi jika tidak ada niat baik untuk membuat demokrasi Ineonesia naik kelas.

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan pertamakali oleh Harian Medan Bisnis, 1 Juli 2013, hlm 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: