'nBASIS

Home » ARTIKEL » OPOSISI SETENGAH HATI DAN OPOSISI PALSU

OPOSISI SETENGAH HATI DAN OPOSISI PALSU

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


Square_of_opposition

WAKIL Ketua DPR-RI Pramono Anung bersumpah (jika perlu lillahi ta’ala, katanya) bahwa DPR telah “ditipu” oleh pemerintah (eksekutif) karena hanya memberi tahu adanya dana untuk ekses LAPINDO ratusan milyar pada last minutes, yakni saat forum lobby menjelang penetapan Perubahan ABPN 2013, kemaren. Ia pun “memprovakasi” rakyat agar melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa tahun lalu, ketika pemerintahan SBY hanya bersedia mengalokasikan dana untuk pendidikan di bawah 20 % dengan melanggar ketentuan imperatif  UUD 1945, dan itu pun dengan pola alokasi yang sangat membingungkan (karena by design tak menunjukkan kefahaman tentang domain pendidikan), MK pun bertitah meluruskan.

Tentulah jika rakyat menyambut lebih gempita dan lebih seru muatan komunikasi politik Pramono Anung,  akan ada tambahan bahan untuk perlawanan terhadap pemerintah yang Jum’at Malam menetapkan harga baru BBM bersubsidi di Indonesia pasca penetapan Perubahan APBN 2013.  Tetapi dengan semua itu, dan dengan dramatisasi penolakan partai non koalisi termasuk PKS, keadaan juga tidak lebih buruk. Kesimpang-siuran tentang adanya percaloan dalam penetapan harga baru BBM bersubsidi itu, pun tak menambah kehangatan protes melampaui ukuran yang sebelumnya diprediksi.

Memang ada demonstrasi yang meluas di banyak kota dengan perbedaan tensi dan keluasan seperti di sekitar Jakarta, Surabaya, Medan, kawasan Indonesia Timur, dan lain-lain. Pada posisi yang tidak begitu menguntungkan, di beberapa tempat, mahasiswa yang melakukan demo pun dihadapkan dengan rakyat yang “diajak” untuk beropini menolak. Rakyat tidak suka demo anarkis dan tak suka ada gangguan ketertiban. Itu katanya.

Tidak Ada Revolusi. Semua pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia memandang rakyat membayar lebih banyak atas BBM menjadi trend umum. Apalagi pada zaman pak Harto, dengan ketertutupan politik tentulah tidak aka nada yang berani. Pemerintahan SBY tidak berbeda dengan pemerinatah nsebelumnya (Megawati), sama-sama melihat dengan logika yang sama: APBN perlu diselamatkan, dan rakyat perlu ikut berkorban.

Semua pemerintahan yang pernah berkuasa juga berpendapat sama: subsidi harga BBM dinikmati oleh orang atau pihak yang tak mustahak. Semua pemerintahan itu sama saja: hanya tahu masalah namun tak pernah menggunakan kewenangannya untuk menanggulangi masalah. Mungkin perbedaannya ialah bahwa pemerintahan SBY pernah membuat program kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang cukup buruk, dan itu akan diulangi lagi dengan Bantuan Langsung Sementera Masyarakat (BLSM) yang rawan penyimpangan dan politisasi (trade in influence).

Semua komoditi perdagangan adalah lahan penting bagi orang jahat, di mana pun. Aneh sekali Indonesia dengan kekayaan dan kesuburan tanah tetap mengimpor beberapa komoditi “awam” seperti ubi kayu. Apalagi minyak? Ada kekuatan yang sangat tak mungkin dijelaskan. Itulah sebabnya semua pihak yang berdemo kebanyakan tidak tahu secara mendalam apa substansi yang harus disuarakan dalam demo, kecuali sekadar menunjukkan sikap oposisional.

Demo-demo yang didesign untuk membentur kekuatan Negara dan terkadang dengan membidik langsung simbol-simbol serta institusi strategis, bukan tidak disadari berbahaya. Justru di situ tingkat keseksian dalam “marketing” demo dan setiap pemberontakan. Semua orang di permukaan bumi diharapkan tahu aspirasi yang disuarakan, dan diharapkan mendukung tidak hanya dalam wacana, melainkan ikut ambil bagian menyerang pihak paling bertanggungjawab. Jika itu pemerintah, maka gulingkan. Itu logikanya.

Suatu ketika Hariman Siregar Si dedengkot Malariu 74 pun secara jujur mengungkapkan bahwa ia tak pernah membayangkan sebegitu besar akibat yang muncul dari pikiran dan gerakan yang mereka lakukan. Itu artinya pihak pendemo tidak selalu sadar apa yang dilakukannya, dan begitu pun ia tidak selalu sadar kepentingan pihak-pihak lain dapat lebih besar dari kepentingan yang disuarakannya dengan kemasan idealistik. Karena itu orang yang berharap kenaikan harga BBM 22 Juni 2013 akan bisa menjadi sangat mirip dengan kejatuhan Soeharto, harus kecewa berat. Partai politik mana pun tidak termasuk yang berharap seburtuk itu. Mereka memilih memanfaatkan kekecewaan untuk memperbesar elektibilitas.

Tidak Ada Partisan Tangguh. Tidak ada partisan yang tangguh bermakna tidak akan ada revolusi, betapapun sikap SBY kelihatan sangat canggung dengan keragu-raguyannya yang lazim. Kelihatannya pada tingkat tertentu ada ketidak-percayaan yang menjadi penyebab tidak selarasnya sikap partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM dengan kelompok-kelompok pendemo meski masih sangat bisa ditelusuri kaitan-kaitan tertentu yang dibangun. Secara umum agenda mereka memang berbeda sekali. Para partisan hanya ingin mengalahkan lawan-lawan politiknya pada pemilu tahun 2014, sedangkan para pendemo pada umumnya ingin perbaikan substantif yang jika simbol ketidak-beresan yang mengganggu perjalanan menuju Indonesia sejahtera itu adalah SBY dan rezim, hal itu pun akan dihadapi.

Ada frustrasi pada kedua belah pihak, memang. Tetapi jelas secara substantif sangat berbeda. Ketidak-puasan dalam agenda “menyenang-nyenangkan diri” dengan cita-cita kekuasaan, tentulah tidak akan dapat memprovakasi kemurnian tuntutan idealis para pendemo khususnya yang berpangkalan di kampus. Mereka lebih berjarak dengan kekuasaan meski kini kampus sudah dilanda kepentingan-kepentingan politik dengan perpanjangan tangan kelompopk-kelompok pragmatis terutama yang mengatas-namakan kelompok kepemudaan.  Dengan mentor-mentor dari luar itulah mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari mata-rantai “kekuasaan pragmatis” tidak akan pernah sampai pada bedah kasus yang objektif atas sesuatu masalah. Sikap ekspresif mereka memang kerap sudah dipilihkan oleh para mentor dari luar.

Relative Deprivation. Dalam analisis tentang motif kekerasan dan terutama pemberontakan (rebellion), para analis gerakan sosial (Social movement) sejak tahun 1940-an mengenal teori relative deprivation (teori perasaan keterampasan).  Ada fakta objektif dan ada fakta subjektif. Orang yang benar-benar miskin boleh jadi sangat tidak tahu dirinya miskin, karena tak tahu dan tak memiliki peluang untuk membandingkan keberadaannya dengan keberadaan orang lain yang secara normatif mestinya setara. Di sinilah peran-peran strategis para aktor politik diperlukan. Tetapi jika aktor politik itu hadir dengan maksud-maksud dan agenda politik tertentu yang tak selaras dengan aspirasi rakyat yang merasa terampas, mereka akan gagal mempertautkan suara dan protes.

Indonesia cukup parah dalam disparitas yang semestinya rawan terhadap pemberontakan yang mengarah pada kritik pedas terhadap pemerintahan yang tidak mampu layaknya autopilot.  Tetapi di sisi lain pemerintah cukup mampu menyajikan data-data yang menjadi pembanding sehingga orang dapat percaya bahwa Indonesia cukup sejahtera meski secara subjektif sangat banyak orang yang terjerumus aksi kriminal karena terpaksa untuk mempertahankan hidup. Tetapi, sekali lagi, para partisan hanya sibuk menggantang kemenangan dan peluang pergiliran untuk berkuasa. Mereka jauh dari para pendemo itu (dan para ekstrimis): secara sosiologis maupun politis. Ini memang oposisi setengah hati atau bahkan oposisi palsu.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 1 Juli 2013, hlm B7

Advertisements

1 Comment

  1. […] Oposisi Setengah Hati dan Oposisi Palsu […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: